Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKStand-up comedy tengah menjadi fenomena baru di industri hiburan tanah air. Sebagai hiburan yang digandrungi generasi milenial, stand-up comedy kerap masuk dalam ranah sensitif seperti agama. Kondisi ini menarik perhatian dan perdebatan dikalangan generasi milenial Indonesia. Pro dan kontra muncul dan bahkan tengah merepresentasikan sebuah kubu atau keterbelahan masyarakat. Karakter milenial yang sensitif dan mudah terpengaruh oleh tren media sosial disinyalir memberi angin segar bagi tren populisme di Indonesia yang akhir-akhir ini masih terasa kuat pasca politik identitas pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Sementara itu, populisme di Indonesia telah berhasil mengawinkan isu-isu ketimpangan ekonomi, politik dan agama. Perkawinan tersebut bermuara pada satu politik identitas yang mereduksi kesempatan etnis dan agama yang dianggap berbeda. Ujungnya, ketahanan nasional sebagai sebuah komunitas besar yang disebut bangsa terancam retak. Tidak hanya di Indonesia, tren populisme ini sebelumnya tengah terjadi di Amerika dengan ditandainya kemenangan Trump pada pemilihan Presiden Amerika dan keluarnya Inggris dari Uni Eropa British Exit 2016 silam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis komedi di tengah era populisme pada generasi milenial. Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian campuran dengan strategi sequential explanatory. Survei penelitian ini menggunakan 3 tiga basis video. Wawancara digunakan untuk menggali informasi tentang beberapa jawaban dalam survei. Penelitian ini mengemukakan bahwa generasi milenial Indonesia tengah terpapar populisme, sakralitas agama masih menjadi kerangka berpikir generasi milenial dalam menginterpretasikan fenomena atau realitas sosial yang sedang terjadi yang berkaitan dengan agama. Adanya keterbelahan generasi milenial yang merepresentasikan kubu dan saling berhadap-hadapan. Menguatnya segregasi melahirkan krisis kebangsaan dan mengancam ketahanan nasional. Meski demikian, situasi keterbelahan yang terjadi masih menunjukkan adanya nasionalisme banal yang masih melekat dalam diri generasi milenial.

---

ABSTRACTStand up comedy is becoming a new phenomenon in the home entertainment industry. As entertainment is loved millenial generation, stand up comedy often enter in the sensitive sphere like religion. This condition attracted the attention and debate among millenial generation of Indonesia. Pros and cons arise and even represent a stronghold or society 39 s split. Milenial characters are sensitive and easily influenced by social media trends allegedly give fresh wind to the trend of populism in Indonesia that lately still feels strong post identity politics in elections DKI Jakarta 2017 ago. Meanwhile, populism in Indonesia has successfully married issues of economic, political and religious imbalance. The marriage comes down to an identity politics that reduces ethnic and religious opportunities that are perceived differently. In the end, the national resilience as a great community called the nation threatened to crack. Not only in Indonesia, the trend of populism was previously happening in America with marked Trump victory in the election of the American President and the exit of Britain from the European Union British Exit 2016 ago. This study aims to analyze comedy in the middle of the era of populism in the millennial generation. This research approach uses mixed research with sequential explanatory strategy. The research survey used 3 three video bases. Interviews are used to gather information about some answers in the survey. This research suggests that the millennial generation of Indonesia is being exposed to populism, the sacrality of religion is still the millennial generation 39 s framework in interpreting the current social phenomenon or reality that is related to religion. The existence of millenial generation of separation that represents the stronghold and face to face. The strengthening of segregation gave birth to the national crisis and threatened national resilience. Nevertheless, the situation of the occurrence still shows the existence of banal nationalism that is still inherent in the millennial generation."

"Kebangkitan populisme dan krisis pengungsi telah menghadapkan Uni Eropa (UE) pada potensi ancaman dan tantangan dalam mempertahankan prinsip-prinsip dasar demokrasi dan HAM yang dianut oleh UE. Di sisi lain, UE juga harus menjamin keamanan dan menyerap aspirasi warganya, khususnya di tengah desakan nativisme kaum populis untuk menolak pengungsi yang dianggap merugikan masyarakat Eropa. Kondisi tersebut mengarahkan penelitian ini untuk memvalidasi strategi UE dalam mengatasi potensi ancaman atas bangkitnya populisme dan krisis pengungsi terhadap kondisi demokrasi dan keamanan di Eropa. Menjawab permasalahan itu, penelitian ini menggunakan Teori Populisme, Teori Persepsi Ancaman, dan Teori Strategi sebagai indikator dalam menganalisis berbagai kajian literatur, kebijakan Uni Eropa, serta pernyataan politik pemimpin Eropa terkait masalah pengungsi dan kebangkitan populisme dalam kurun waktu 2014-2019. Setelah menganalisis potensi ancaman populisme dan merumuskan strategi UE berdasarkan Five P’s Mintzberg, yang terdiri dari indikator Plans, Patterns, Positions, Perspectives, dan Ploys, maka temuan penelitian ini menjelaskan bahwa strategi utama UE adalah melakukan perimbangan kekuatan dan pemberian ruang politik kaum populis secara terukur. Melalui strategi ini, kelompok populis seolah terakomodir agenda politiknya dan menjadi bagian dari kekuasaan, namun sejatinya tidak. Melalui strategi ini, UE dianggap berhasil mengelola tekanan kaum populis dan mengatasi masalah pengungsi tanpa mengabaikan nilai-nilai demokrasi dan HAM. Penelitian ini menyimpulkan bahwa populisme akan selalu hadir menjadi potensi ancaman dan tantangan bagi UE dengan mengangkat berbagai isu strategis dalam skala yang berbeda, sehingga strategi UE untuk beradaptasi terhadap perkembangan situasi global akan sangat diperlukan. Lebih jauh, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya untuk mengkaji perkembangan gerakan populisme pada ranah nasional, regional, dan global.

---

The rise of populism and the refugee crisis has exposed the European Union (EU) to potential threats and challenges in defending the basic principles of democracy and human rights. On the other hand, the EU have to ensure the security and absorb the aspirations of its citizens, especially in the midst of the populist nativism pressure to reject refugees who are considered detrimental to European society. These conditions lead this research to validate the EU's strategy in overcoming the potential threats of the rise of populism and the refugee crisis to the conditions of democracy and security in Europe. Answering this problem, this study uses Populism Theory, Threat Perception Theory, and Strategy Theory as indicators in analyzing various literature studies, European Union policies, and political statements by European leaders related to refugee issues and the rise of populism in the period 2014-2019. After analyzing the potential threat of populism and formulating an EU strategy based on Five P's Mintzberg's Strategy, which consists of the Plans, Patterns, Positions, Perspectives, and Ploys indicators, the findings of this study explain that the EU's main strategy is to balance power and provide populist political space in a measurable way. Through this strategy, populist groups seem to be accommodated by their political agenda and become part of power, but in reality they are not. Through this strategy, the EU is considered successful in managing populist pressure and overcoming the refugee problem without ignoring democratic values ​​and human rights. This study concludes that populism will always be a potential threat and challenge for the EU by raising various strategic issues at different scales, so that the EU's strategy to adapt to the development of the global situation will be very necessary. Furthermore, this research is expected to be a reference for further research to examine the development of the populism movement in the national, regional, and global spheres."

"This study discusses the emergence of Islamic populism in Palembang in the 1950s. In the official narratives of Indonesian history, the political turbulence in Palembang that occurred in the mid-1950s is often associated with a regional Army commander-led rebellion. This research instead finds that Islamic groups played a crucial role in developing the preliminary conditions before the military group took the initiative to pull the trigger. Islamic groups, through their network of ulama, tried to unite all groups opposed to Jakarta’s leadership and communism to incorporate under one umbrella of political identity: Islam. We determine that the emergence of Islamic populism in Palembang was caused by multiple grievances: economic decline, redistribution of welfare to the region, the exclusion of Islamic groups, and the fear of communism. However, Islamic populism only succeeded in uniting factions in the Islamic community but failed to reach other groups because of the social cleavages from previous feuds."

"In a novel approach to the field of Islamic politics, this provocative new study compares the evolution of Islamic populism in Indonesia, the country with the largest Muslim population in the world, to the Middle East. Utilising approaches from historical sociology and political economy, Vedi R. Hadiz argues that competing strands of Islamic politics can be understood as the product of contemporary struggles over power, material resources and the result of conflict across a variety of social and historical contexts. Drawing from detailed case studies across the Middle East and Southeast Asia, the book engages with broader theoretical questions about political change in the context of socio-economic transformations and presents an innovative, comparative framework to shed new light on the diverse trajectories of Islamic politics in the modern world."

"The Web plays an increasingly important role in the communication strategies of political parties and movements, which increasingly utilize it for promoting ideas and ideologies as well as mobilization and campaigning strategies. This book explores the role of the Web for right-wing populist political parties and movements across Europe. Analyzing these groups' discourses and practices of online communication, it shows how social media is used to spread ideas and mobilize supporters whilst also excluding constructed 'others' such as migrants, Muslims, women or LGBT persons. Expert contributors provide evidence of a shift in the strategies of mainstream parties as they also engage in 'Internet populism' and suggest ways that progressive movements can and do respond to counter these developments. Topics are explored using a cross-country analysis which does not neglect the particularities of the national contexts. This work will appeal to researchers and students working in the fields of media and communication studies, political theory, policy analysis, studies of populism, racism and nationalism, gender, LGBT, migration, Islam and welfare."--Provided by publisher."

"Penelitian ini membahas mengenai metafora di dalam artikel berita politik krisis Krimea yang terdapat pada media online berbahasa Rusia. Sumber data yang dianalisis adalah artikel-artikel yang dimuat dari tanggal 6 Februari 2014 hingga 20 Juni 2014 pada media online pravda.ru dan ria.ru. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merinci metafora dalam artikel-artikel berita politik mengenai krisis Krimea yang terdapat pada media online berbahasa Rusia berdasarkan teori metafora menurut Lakoff dan Johnsen. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penulis menemukan fakta bahwa satu data metafora yang berupa kata atau rangkaian kata dapat tergolong ke dalam beberapa jenis metafora menurut Lakoff dan Johnsen.

---

This thesis is focused to metaphors in Russian online political articles related to The Crimea crisis. The articles that are analyzed were published from 6th February 2014 until 20th June 2014 from pravda.ru and ria.ru. The aim of this thesis is to elaborate metaphors in political articles according to the metaphorical theory by Lakoff and Johnsen. Based on the analysis, a fact is found that one word or phrase metaphor can be classified in to more than a type of metaphor according to the metaphorical theory Lakoff and Johnsen."