Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK Jual beli tanah di Indonesia menurut Hukum Tanah Nasional dalam UUPA bersumber pada ketentuan Hukum Adat. Asas hukum adat terkait jual beli tanah adalah asas riil, terang dan tunai. Untuk memenuhi asas Terang maka jual beli harus dilakukan dihadapan PPAT. Bukti bahwa jual beli telah dilakukan dihadapan PPAT adalah dengan diterbitkannya Akta Jual Beli oleh PPAT. Selain menjadi bukti telah terjadinya jual beli, Akta Jual Beli juga menjadi salah satu syarat untuk dilakukan pendaftaran tanah. Penelitian ini membahas mengenai akibat hukum dari Akta Jual Beli yang terdapat kesalahan dalam pencantuman Nomor Sertifikat Hak Milik atas objek jual beli terhadap keabsahan jual beli tanah dan perlindungan hukum terhadap pembeli yang tidak mengetahui terjadinya kesalahan tersebut. Penulisan tesis ini menggunakan bentuk penelitian hukum yuridis normatif dengan metode kualitatif untuk menganalisis data dan tipe penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan analisa yang dilakukan, diketahui bahwa kesalahan pencantuman Nomor Sertifikat Hak Milik tidak menjadikan jual beli tanah batal karena fungsi dari Akta Jual Beli adalah sebagai bukti terjadinya jual beli dan syarat pendaftaran peralihan. Peralihan telah terjadi apabila tanah objek jual beli tidak sedang dijaminkan atau sedang dalam sengketa, Penjual memiliki hak atas tanah tersebut dan berwenang dalam posisinya menjadi Penjual serta Pembeli juga merupakan orang yang berwenang menerima peralihan tersebut. Pembeli yang dapat membuktikan bahwa ia tidak mengetahui adanya kesalahan mengenai kewenangan penjual, objek jual beli dan isi Akta Jual Beli haruslah dilindungi dengan cara mengesahkan jual beli yang telah dilakukan dan menghukum Penjual untuk menyerahkan Sertifikat dan dokumen terkait tanah objek jual beli.

---

ABSTRACT

Land buying and selling in Indonesia according to the National Land Law in the UUPA is sourced from the provisions of Customary Law. The principle that used in customary law related to land sale and purchase is the Riil, Terang and Tunai. To fulfill the Terang principle, buying and selling must be done before The PPAT. Evidence that buying and selling has been done before PPAT is with the issuance of the Buy and Sell Deed by PPAT. In addition to being proof of buying and selling, the Deed of Sale is also a condition for land registration. This study aims to provide an explanation of the legal consequences of the Buy and Sell Deeds that have errors in the inclusion of the Number of Property Rights Certificate on the object of sale and purchase against the validity of land purchase and legal protection against buyers who do not know of the occurrence of such errors. The writing of this thesis uses a form of normative juridical law research with qualitative methods to analyze data and types of analytical descriptive research. based on the analysis carried out, it is known that the error in the inclusion of the Property Rights Certificate Number does not make the sale and purchase of land null and void because the function of the Sale and Purchase Act is proof of the sale and purchase requirements. Buying and selling has been valid if the land that is the object of sale and purchase is not being guaranteed or is in dispute, the Seller has the right to the land and is authorized to be the Seller and the Buyer is the person authorized to accept the transfer. A buyer who can prove that he is not aware of an error regarding the authority of the seller, the object of buying and selling and the Deed of Sale must be protected by validating the sale and punishing the Seller for submitting Certificates and documents related to the land of sale and purchase.

"

"ABSTRAKNotaris selaku pejabat umum bertanggung jawab terhadap kebenaran formal dari isi secarakeseluruhan terhadap akta yang dibuatnya, mulai dari kepala akta sampai penutup akta, dantidak bertanggungjawab secara materiil dari akta tersebut. Dalam penelitian ini menggunakanasas Nemo Plus Juris Transfere Potest Quam Ipse Habet adalah artinya tidak seorangpundapat mengalihkan atau memberikan sesuatu kepada orang lain melibihi hak miliknya atauapa yang dia punyai. Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dan Akta JualBeli yang dilakukan oleh Notaris dan PPAT mengenai objek jual belinya termasuk tanah kasdesa yang termasuk kekayaan desa yang berupa tanah desa yang tidak dapat dilakukanpelepasan atas hak kepemilikan tanah tersebut kepada pihak lain, kecuali diperlukan untukkepentingan umum. Sehingga menimbulkan kasus yang harus ditanggungjawabkan secarapidana dan administratif. Penulisan ini meniliti tentang bagaimana penerapan asas Nemo plusjuris transferre potest quam ipse habet oleh PPAT/Notaris dalam pembuatan akta jual belidan Akta Pengikatan Perjanjian Jual Bli dalam Studi Putusan Pengadilan Negeri SurabayaTanggal 28 Agustus 2017 Nomor 62/Pid.Sus-Tpk/2017/PN.SBY? serta BagaimanaTanggung Jawab dan Sanksi apabila PPAT/Notaris yang melanggar asas Nemo plus juristransferre potest quam ipse habet pada studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Tanggal28 Agustus 2017 Nomor 62/Pid.Sus-Tpk/2017/PN.SBY? hasil dari penelitian ini adalahpenerapan asas tersebut ada di Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 97 untuk membuktikankepemilikan dan tanggung jawab berupa pidana dan administratif diberhentikan menjadiNotaris, PPAT maupun Anggota perkumpulan

---

ABSTRACTThe notary as a general official is responsible for the formal truth of the overall contents ofthe deed made, starting from the head of the deed to the closing of the deed, and is notmaterially responsible for the deed. In this study using the principle of Nemo Plus JurisTransfere Potest Quam Ipse Habet means that no one can divert or give something to othersover his property or what he has. In the Making of Deed of Agreement on the Sale andPurchase and Deed of Sale and Purchase carried out by Notary and PPAT regarding the objectof selling, including village cash land which includes village property in the form of villageland, the ownership rights of the land cannot be released to other parties, unless necessarypublic interest. Thus giving rise to cases that must be criminally and administrativelyresponsible. This writing examines how the application of the Nemo principle plus juristransferre potest quam ipse habet by PPAT / Notary in the sale and purchase deed and theDeed of Bli Sale Agreement in the Study of Surabaya District Court Decision 28 August2017 Number 62 / Pid.Sus-Tpk / 2017 /PN.SBY? and How are the Responsibilities andSanctions if PPAT / Notary is violating the principle of Nemo plus juris transferre potestquam ipse habet in the study of the Surabaya District Court Decision dated 28 August 2017Number 62 / Pid.Sus-Tpk / 2017 / PN.SBY? The results of this study are that the applicationof the principle is in the Agrarian State Minister's Regulation / Head of National Land AgencyNo. 3 of 1997 concerning Implementation Provisions of Government Regulation No. 24 of1997 concerning Article 97 Land Registration to prove ownership and responsibility in theform of criminal and administrative Notary , PPAT and members of the association"

"Kepastian hukum atas tanah hak barat dilakukan melalui konversi, ditandai dengan pelaksanaan pendaftaran tanah. Selain itu perlu dilakukan pemeliharaan datanya, salah satunya dengan melakukan perpanjangan jangka waktu bagi hak atas tanah tertentu yang masih dipergunakan oleh bekas pemegang hak tersebut. Tidak dilakukannya perpanjangan jangka waktu atas tanah yang masih dimanfaatkan dapat menimbulkan masalah di tengah masayarakat. Salah satunya kasus antara ONT yang merasa sebagai pihak yang berhak atas tanah milik PT.XXX yang telah habis jangka waktu hak atas tanahnya. Karena itu penulis mengangkat masalah mengenai status kepemilikan atas tanah hasil konversi hak barat (Hak Guna Bangunan) miliki perusahaan di Indonesia sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 yang tidak dilakukan perpanjangan jangka waktu serta status kepemilikan hak atas tanah dan bangunan milik PT.XXX. Bentuk penelitiannya adalah yuridis normatif dengan tipologi penelitannya yaitu deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Alat pengumpulan datanya studi dokumen dengan metode analisis data kualitatif. Perpanjangan jangka waktu penting untuk kepastian hukum bagi tanah yang masih dimanfaatkan.  Tidak adanya kepastian hukum tersebut dapat menjadi celah bagi oknum untuk mendapatkannya, seperti yang dilakukan ONT atas tanah milik PT.XXX. Pada akhirnya PT.XXX memenangkan perkara karena memiliki hak prioritas sebagai bekas pemegang hak.  Kelalaian PT.XXX dan pemerintah yang tidak menindak bekas pemegang hak yang tidak melakukan perpanjangan namun tetap memanfaatkan tanah tersebut selayaknya yang berhak merupakan sebab sengketa ini. Status kepemilikan atas tanah tersebut menjadi tidak jelas dan pasti.

---

Legal certainty over western land is carried out through conversion, marked by the implementation of land registration. In addition, it is necessary to maintain the data, one of which is to extend the period of time for certain land rights that are still used by the former right-holders. Not doing extended periods of land that is still being utilized can cause problems in the community. One of the cases was between the ONT who felt that he were entitled to the land owned by PT. XXX whose land rights had expired. Therefore the author raised the issue of the ownership status of the land converted to western rights owned by a company in Indonesia in accordance with Presidential Decree No. 32 of 1979 which did not extend the period and ownership status of the land and building rights of PT. XXX. The form of the research is normative juridical research with descriptive analytical typology. The data used is secondary data, consisting of primary and secondary legal materials. The tool for collecting data is studying documents with qualitative data analysis methods. An extension of the important period for legal certainty for land that is still utilized. The absence of legal certainty can be a gap for individuals to get it, as did the ONT on land owned by PT. XXX. In the end, PT. XXX won the case because it had priority rights as a former rights holder. PT. XXX's negligence and the government that did not take action against the former rights holders who did not carry out the extension but who still used the land should be entitled to be the cause of this dispute. The status of ownership of the land becomes unclear and certain."

"Tesis ini meneliti mengenai akibat hukum larangan kuasa mutlak dalam pembuatan suatu akta. Akta yang dibahas dalam penelitian ini adalah akta notaris yang berjudul akta pernyataan pemindahan dan penyerahan hak milik atas tanah dan kuasa. Notaris dalam kewenangannya membuat akta seharusnya berlandaskan dengan perundang-undangan yang berlaku. Notaris yang melakukan pelanggaran dalam membuat akta harus bertanggung jawab terhadap aktanya tersebut. Pertanggung jawaban notaris dapat dimintakan dalam bentuk Perdata, Pidana, dan Adminsitratif. Dalam hal ini, notaris harus berpedoman kepada Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang mengacu pada norma hukum dalam peraturan perundang-undangan serta norma yang berlaku dan mengikat masyarakat dan kebiasaan dalam masyarakat (etik). Dengan pendekatan yuridis yang berupa studi dokumen atau bahan pustaka yang mempunyai korelasi dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, akibat hukum terhadap akta yang dibuat jika berisikan larangan kuasa mutlak adalah batal demi hukum dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

---

This thesis examines the legal consequences of absolute power prohibition in the making of an act. The deed discussed in this study is a notary deed titled the act of statement as the bases for the transition of land rights with an absolute power of attorney by a notary. The notary in its jurisdiction to make an act should be based on the prevailing legislation. Notaries who violate the deed should be responsible for the act. The notary accountability can be sought in the form of Civil, Criminal, and Adminsitratif. In this case, the notary must be guided by the Notarial Deed, Notary Code of Ethics, and other laws and regulations. This study uses a normative juridical method that refers to the legal norms in the law and norms that apply and bind society and habits in society (ethics). With juridical approach in the form of document or literature study that has a correlation and relevance to the issues to be investigated. The results of this study indicate that, the legal consequences of the act made in the absolute discretion of the law are null and void and the act is a lawless act."

"ABSTRAKTesis ini membahas kekuatan Akta Kuasa Menjual dalam jual beli tanah dan Asas Itikad Baik yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1743 K/Pdt/2016, serta membahas kekuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat dihadapan Notaris. Bentuk penelitian yang akan dipakai adalah bentuk penelitian yuridis-normatif. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan menggunakan pengumpulan data, menganalisis suatu perkara hingga penyusunan laporan penelitian. Alat pengumpulan data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlunya ketelitian dan pentingnya pemahaman Notaris dalam pembuatan Akta, serta pentingnya pemahaman Hakim dalam mempertimbangkan putusannya terutama mengenai Akta yang seharusnya dapat dibatalkan, batal demi hukum, Wanprestasi serta Asas Itikad Baik serta diharapkan adanya keadilan oleh Hakim dalam memutus suatu perkara.

---

ABSTRACT The focus of this Thesis is to discuss the Deed of Power of Attorney to Sell Land and Legal Protection for Good Faith Parties in a verdict of the Supreme Court of Indonesia Number 1743 K Pdt 2016. The approach of this research is juridical normative and the method employed for analyzing the data is a qualitative method, such as collect data, case analysis, and researcher report. The data in this research was obtained from previous research, documents or library materials. The results of this research suggest that Notary needs to be thorough when making Deed, and Judge needs to understand when considering their verdict particularly about the Deed and Good Faith and there will be justice when deciding cases."

"Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara PPATS adalah pejabat pemerintah yang diangkat di daerah yang belum cukup jumlah PPAT nya, untuk melakukan tugas pokok membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu seperti jual beli, tukar menukar, hibah dan lain-lain, terhadap hak atas tanah.Pembuatan Akta Jual Beli hak atas tanah di desa penelitian dilakukan tidak di hadapan PPATS, namun di hadapan Kepala Desa. Akta yang dibuat tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku baik mengenai bentuk, isi maupun syarat-syaratnya.Pembuatan akta yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan membuat akta tersebut menjadi akta di bawah tangan dan bisa menimbulkan potensi konflik serta berakibat pada pemecatan terhadap jabatan sebagai PPATS. PPATS bertanggung jawab baik secara pidana maupun perdata apabila merugikan orang lain dalam pembuatan akta. Negara memberikan jaminan perlindungan hukum kepada pemilik hak atas tanah yang sebenarnya, baik terhadap tanah yang belum bersertipikat maupun yang sudah bersertipikat kecuali pemilik dianggap telah melepaskan haknya oleh putusan Pengadilan. Jaminan kepastian hukum para pihak dalam rangka pendaftaran tanah belum cukup terwujud dengan baik karena: 1. belum tersedianya perangkat hukum tertulis yang lengkap dan jelas serta dilaksanakan secara konsisten, baik oleh masyarakat, PPATS dan Kantor Pertanahan serta organisasi PPAT IPPAT; 2. penyelenggaraan pendaftaran tanah yang belum efektif.Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agraria seharusnya berkoordinasi dan bekerja sama untuk memberikan pendidikan dan pelatihan mengenai hukum pertanahan dan pembuatan akta kepada PPATS.Pemerintah seharusnya melakukan pendaftaran tanah dengan baik di seluruh wilayah Indonesia terutama di daerah penelitian.

---

A Temporary Land Titles Registrar PPATS is a selected government officer to perform a deed of land's title issuer when in the region of the presence of Land Titles Registrars PPAT is inadequate. PPATS has a main task making an authentice of deed for the certain law transactions like Selling and purchase of land's title, exchange of land's title , giving land's title for other, etc.Making a Deed of Selling and Purchase of Land's title in this research area is done without authority of PPATS as a Government officials for it but with the authority of the Head Of Village. The deed are made not accordance wih the regulations either the forms, contains or the requirements about it. This research uses a normative yuridical method and the type of research is explanatory research. The method to analyze data is qualitative and the procedure to get data collectioan are interview with the informen and resources person. Making a deed of land's title which it is not accordance with the law can make the authentice's deed degrades to privately made deed private deed and can cause a potential conflict as well as the fired as the PPATS. PPATS responsible either in criminal law or in private law when cause loss to client. The State gives a law protection to the rightful land owner either the land has not been certified or not except the land owner considered had already discharge his right by court decision. Guarantee of legal certainty of the parties in order to land registration has not yet been materialized in a good condition, because 1. the written law has not yet been available completely and clearly and also held consistently by society, PPATS, Land Officer and PPAT's organization 2. the enforcement of the land registration's law has not yet been effective.Minister of Home Affairs and Minister of Agrarian should coordinate and work together to provide education and training about Land Law and making a deed of land to PPATS.The Government should do land registration in Indonesia well, especially in this reasearh area. "

"PPAT dalam menjalankan jabatannya seharusnya bekerja dengan penuh tanggung jawab, mandiri, jujur dan tidak berpihak dalam proses pemecahan sertipikat hak atas tanah. PPAT juga harus bertanggung jawab atas akta autentik yang dibuatnya, yaitu salah satunya Akta Pembagian Hak Bersama dan Akta Jual Beli. Salah satu permasalahan yang ditemui terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 990 PK/PDT/2020 dimana adanya keterlibatan PPAT dalam proses pemecahan sertipikat dan pembuatan akta autentik. Hal ini menimbulkan permasalahan dimana PPAT melakukan perbuatan melawan hukum terhadap akta autentik yang dibuatnya dimana dalam Akta Pembagian Hak Bersama tanda tangan para pemilik sertipikat hak atas tanah dipalsukan oleh penghadap yang datang sehingga menimbulkan suatu perbuatan hukum bersama-sama dengan salah satu pemilik sertipikat hak atas tanah. Atas permasalahan tersebut, dalam penelitian ini akan menganalisis mengenai tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam proses pemecahan sertipikat hak milik yang dilanjutkan dengan akta pembagian hak bersama dan akta jual beli dan akibat hukum jika akta pembagian hak bersama sebagai dokumen rujukan tidak ditandatangan oleh seluruh ahli waris dalam proses pemecahan sertipikat hak milik. Penelitian ini mengunakan metode penelitian doktrinal yang ditinjau dari sudut sifatnya merupakan penelitian deskriptif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa PPAT bertanggung jawab secara pidana, perdata dan administratif serta dalam proses pemecahan sertipikat hak atas tanah PPAT TN bertanggung jawab sebatas kuasa untuk melakukan pengurusan ke Kantor Pertanahan atau Badan Pertanahan Nasional dan akibat hukum yang ditimbulkan bahwa Akta Pembagian Hak Bersama dapat dibatalkan dengan dasar penyimpangan syarat formil tata cara pembuatan akta autentik dan Akta Jual Beli dapat dibatalkan dengan dasar adanya penyimpangan dalam pembuatan akta autentik serta pembeli NA tidak termasuk dalam kriteria pembeli yang beritikad baik.

---

Land Deeds Officials in its position should work responsibilty, independently, honestly and impartially in the process of splitting freehold title. Also Land Deeds Officials must be responsible for the authentic deeds, namely the Deed of Sharing of Shared Rights and the Deed of Sale and Purchase. The problems is found in the Supreme Court Decision Number 990 PK/PDT/2020 where there is involvement of Land Deeds Officials in the process of splitting freehold title and authentic deeds. This raises problem where the Land Deeds Officials commits an unlawful act against the authentic deed he made where in the Deed of Sharing of Joint Rights the signatures of the owners of the freehold title are falsified by one of the owners who come to sign, causing a legal action. This study will analyze the responsibilities of the Land Deed Official in the process of splitting freehold title followed by the deed of sharing of joint rights and the deed of sale and purchase and the legal consequences if the deed of sharing of joint rights as a reference document is not signed by all the heirs in the process of splitting freehold title. This research uses doctrinal research method which in terms of its nature is descriptive research. The results shows Land Deeds Officials is liable criminally, civilly and administratively and in the process of splitting freehold title, Land Deeds Officials TN is only responsible as power to go to the Land Office and the resulting legal consequences that the Deed of Sharing of Shared Rights can be canceled on the basis of deviation from the formal requirements of the procedure for making an authentic deed and the Deed of Sale and Purchase can be canceled on the basis of irregularities in making an authentic deed and the buyer is not included in the criteria for a good faith buyer."

"Peraturan yang berlaku dalam jual beli tanah yang objeknya berstatus Letter C adalah berdasarkan Hukum Tanah Nasional, yang dimana dianggap telah terjadi peralihan hak atas tanah dengan dilakukannya syarat terang dan tunai. Sehingga apabila proses jual beli baru didasarkan pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli, belum terjadi peralihan hak atas tanah dari pihak penjual kepada pihak pembeli. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah pertimbangan hukum dan putusan hakim terkait peralihan tanah berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas dan perlindungan hukum yang seharusnya didapatkan pembeli tanah yang berstatus Letter C berdasarkan Akta Autentik Perjanjian Pengikatan Jual Beli Notaris yang telah dibayar lunas dalam perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 538 K/Pdt/2022. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah doktrinal dengan melakukan studi kepustakaan untuk mengolah data sekunder secara kualitatif. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa dalam melakukan pencatatan peralihan hak atas jual beli tanah yang belum bersertipikat harus dilakukan proses pendaftaran tanah terlebih dahulu melalui Kantor Kelurahan dan Kantor Pertanahan setempat berdasarkan kewenangannya masing-masing. Pembeli yang beritikad baik dalam melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum atas pernyataan yang diberikan oleh penjual terkait kebenaran data objek jual beli dan segala pengurusan lainnya hingga dapat dilakukannya penandatanganan Akta Jual Beli.

---

The regulations that apply in the sale and purchase of land whose object has Letter C status are based on the National Land Law, which is considered to have occured a transfer of land rights by carrying out clear and cash conditions. Therefore, if the buying and selling process is based on a sale and purchase binding agreement, there has not been a transfer of land rights from the seller to the buyer. The problem raised in this research are legal considerations and judge’s decisions regarding land transfers based on the Sale and Purchase Binding Agreement and the legal protection that should be obtained by the land buyer with Letter C status based on the Authentic Deed of the Notary Sale and Purchase Binding Agreement which has been fully paid in the case of Supreme Court Decision Number 538 K/Pdt/2022. The method used in this research is doctrinal by conducting literature studies to process secondary data qualitatively. From this research, it was found that in recording the transfer of rights to the sale and purchase of land that has not been certified, the land registration process must be carried out first through the District Office and Local Land Office based on their respective authorities. A buyer who has good faith in entering into the Sale and Purchase Binding Agreement has the right to obtain legal protection for statements given by the seller regarding the validity of the data on the object of sale and purchase and all other arrangements until the signing of the Deed of Sale and Purchase can be carried out."

"Sebelum berlakunya UUPA, hukum yang mengatur hak jaminan atas tanah adalah hukum adat dengan lembaga jonggolan. Setelah berlakunya UUPA (24 September 1960 9 April 1996), hak jaminan atas tanah disebut Hak Tanggungan, dan diatur dengan Undang-undang (pasal 51 UUPA) . Selama Undang-undang yang dimaksud belum terbentuk, maka melalui pasal 57, berlakulah ketentuan-ketentuan hypotheek dalam KUHPer dan credietverband dalam S. 1937-190, sepanjang soal-soal yang diaturnya belum diatur dalam UUPA dan peraturan-peraturan pelaksananya. Undang-undang mengenai Hak Tanggungan disahkan pada tanggal 9 April 1996 dan langsung berlaku efektif. Sejak itu, maka keseluruhan ketentuan mengenai Hak Tanggungan diatur dalam satu Undang-imdang nasional. Dengan demikian terciptalah unifikasi di bidang hukum tanah nasional khususnya hukiam jaminan mengenai tanah sesuai dengan tujuan UUPA."