Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalam hegemoni globalisasi dan tantangan dalam membangun kota, gagasan smart citymenjadi imperatif kebijakan saat ini. Kota Tangerang Selatan yang terpilih sebagai salah satudari 25 daerah peserta program smart city oleh pemerintah pusat di 2017 lalu menjadikannyamomentum untuk lebih meningkatkan kinerja pemerintahan berbasis TIK guna memberikanpelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Namun, semrawutnya pengendalian urbansprawl, disintegrasi sarana/prasarana kota, inefektifias pemerintahan, persampahan, banjir,dan kemacetan ialah masalah-masalah yang berpotensi menghambat tujuan tersebut. Tesisini menganalisis implementasi strategi dan pola keterlibatan stakeholder pada program smartcity di Kota Tangerang Selatan. Terdapat 2 teori utama sebagai pisau analisis penelitian yakniteori strategi pembangunan smart city (Chourabi et. al., 2012) dan teori pola keterlibatanstakeholder dalam program smart city (Niaros, 2016). Tesis ini menggunakan paradigma postpositivism dengan metode penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwaimplementasi strategi pada program smart city belum begitu baik. Hal tersebut karena masihterdapat beberapa kekurangan seperti: belum adanya kajian kebutuhan dan potensi daerah,ketiadaan dokumen masterplan dan blueprint smart city, kurangnya kuantitas dan kualitasSDM di bidang IT, diskontinyu kegiatan pelatihan, minimnya inovasi yang dimuat di aplikasiplay store dan app store, terbatasnya jumlah Area Traffic Control Systems (ATCS), belumadanya teknologi command center berbasis IoT, ketiadaan produk hukum yang menyangkutsmart city, inefektifitas tata kelola kolaborasi, sosialisasi dan integrasi pelayanan publik,kurang optimalnya pemberdayaan masyarakat, instabilitas ekonomi, rendahnya penyerapananggaran pembangunan dan pengelolaan infrastruktur, dan rendahnya kualitas lingkunganhidup. Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan bahwa pola keterlibatan stakeholder dalamprogram smart city cenderung bersifat corporate smart city. Rekomendasi penelitian dalamimplementasi strategi pada program smart city meliputi: harus dilakukannya kajiankebutuhan dan potensi daerah, segera dibuatkannya dokumen masterplan dan blueprintsmart city, peningkatan kuantitas dan kualitas SDM di bidang IT, kontinuitas kegiatanpelatihan, perbanyak inovasi kedalam aplikasi play store dan app store, penambahan ATCS,pengadopsian command center berbasis IoT, menyediakan produk hukum smart city,peningkatan kolaborasi, sosialisasi dan integrasi pelayanan publik, peningkatanpemberdayaan masyarakat dan ekonomi, peningkatan infrastruktur, dan peningkatan kualitaslingkungan hidup. Sedangkan dalam posisinya yang cenderung corporated smart city,rekomendasinya antara lain: mendelegitimasi besarnya peran korporasi, assessment yanglebih profesional dan transparan kepada pihak swasta yang terlibat, dan mengurangiketergantungan penyediaan teknologi terhadap pihak swasta.

---

ABSTRACTIn the hegemony of globalization and the challenges of building cities, the idea of smart cityhas become a policy imperative recently. South Tangerang City, which chosen as one of thesmart city program participant from 25 regions by the central government in 2017, made it amomentum to increasing performance of ICT-based government in order to provide betterservices to their citizen. However, the chaotic control of urban sprawl, disintegration of urbanfacilities/infrastructure, ineffectiveness of government, trash, floods, and congestion are theproblems that potentially obstructing these aim. This thesis analyzes the implementation ofstrategy and the pattern of stakeholder involvement in smart city program in South TangerangCity. There are 2 main theories as a knife of research analysis. First, theory of smart citydevelopment strategy (Chourabi et. Al., 2012). Second, theory of stakeholder involvementpatterns in smart city program (Niaros, 2016). This thesis using post positivism paradigmwith descriptive research methods. The research shows that implementation of strategy insmart city programs is not too good. This is because there are still some shortcomings suchas: there is no studies of city need and city potency, nothingness smart city masterplan andblueprint documents, lack of quantity and quality of human resources in the IT field,discontinuation of training activities, lack of innovation in play store and app storeapplications, limited quantity of Area Traffic Control Systems (ATCS), nothingness IoTbasedcommand center technology, nothingness of city law related smart city, ineffectivenessof collaborative governance, socialization and integration of public services, less optimalcommunity empowerment, economic instability, low absorption of infrastructuredevelopment and management budgets, and lack quality living environment. On the otherhand, this research also found that pattern of stakeholder involvement in smart city programstended to be corporate smart city. Research recommendations on the implementation ofstrategies in the smart city program include: the study of needs and potency of the city mustbe carried out, masterplan and blueprint documents of smart city should be madeimmediately, increasing the quantity and quality of human resource in the IT field, continuityof training activities, increasing quantity of innovation into the Play Store and App Storeapplications , adding of ATCS, adoption of IoT-based command center, providing smart citylaw products, increasing collaboration, socialization and integrating public services,increasing community and economic empowerment, improving infrastructure andenvironmental quality. Whereas, in its position that tends to be corporate smart city, researchrecommendations include: delegitimizing hegemony of the corporation, more professionaland transparent assessments to the corporation involved, and reducing the dependence onproviding technology to the private sector"

"ABSTRAKSmart Healthy City merupakan salah satu program unggulan Pemerintah Kota Depok sejak tahun 2017 yang merupakan Smart City. Program Smart Healthy City di Kota Depok, bertujuan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih efektif dan efisien kepada masyarakat dengan memanfaatkan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Program Smart Healthy City dalam mendukung penataan pelayanan kesehatan di Kota Depok. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif melalui kegiatan wawancara mendalam dengan sejumlah stakeholders terkait dan melalui studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi Program Smart Healthy City sudah berjalan dengan baik akan tetapi belum dapat dikatakan berhasil karena masih dalam pengembangan dan selama prosesnya belum dapat menciptakan kesuaian hubungan antara Program, Pelaksana Program, dan Kelompok Penerima Manfaat yang optimal.

---

ABSTRACT

mart Healthy City has become a priority of the Government of Depok City since 2017, inspired by the concept of Smart Cities. Smart Healthy City Program in the Depok City, intend to create more effective and efficient health services for the community by utilizing the use of Information and Communication Technology. This study aims to describe the implementation of the Smart Healthy City Program in supporting the health services management in Depok City. This study used a qualitative approach through in-depth interviews with relevant stakeholders and literature study. The results of this study indicate that the implementation of the Smart Healthy City Program has been going well, but it cannot be said to be successful because the program is still under development and during the process it has not been able to create an optimal relationship between the Program, Program Implementer and Beneficiary Group.

"

"ABSTRAK

Jakarta yang telah didukung oleh teknologi big data. Peran teknologi big data bagi perkembangan smart city sangat penting karena dapat menjadi dasar untuk menyusun perencanaan dan menentukan kebijakan pemerintah daerah. Pada tesis ini dibahas mengenai analisis implementasi teknologi big data di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan metode gap analysis pada data-data hasil in-depth interview dan data pendukung lainnya. Berdasarkan hasil gap analysis diketahui bahwa implementasi

teknologi big data di Jakarta Smart City masih memerlukan perbaikan dan pengembangan karena masih adanya kesenjangan pada elemen-elemen penelitian yaitu data, infrastruktur, pengelolaan, sumber daya manusia dan manfaat. Pada penelitian ini selanjutnya dirumuskan usulan perbaikan terhadap kesenjangan yang ditemukan dan menyusun urutan prioritas perbaikan dengan menggunakan metode capability, accessibility, readiness dan leverage (CARL).

---

ABSTRACT

The Jakarta Smart City Unit is a work unit of the Jakarta Provincial Government in Indonesia with the main duty and function of implementing smart city, one of its

efforts using big data technology. The role of big data technology in the development of smart city is very important, because it can be the basis of the steps in determining the policies of the local government. This study discusses and analyses the implementation of big data technology in the Provincial Government of Jakarta by using gap analysis tool based on in-depth interview data and other supporting data. Based on the results of the gap analysis, it is known that the use of big data technology in Jakarta Smart City still needs improvement and development because there are still gaps in the research elements, namely data, infrastructure, governance, human resources and benefit. In this study the proposed improvements to the gaps that were found and formulated the priority order of improvement using the method of Capability, Accessibility, Readiness,

and Leverage CARL."

"ABSTRAKPengintegrasian sistem informasi ke dalam sistem pemungutan pajak daerah dilakukan BPKD Kota Tangerang dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi yang bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Skripsi ini membahas mengenai implementasi pemungutan pajak restoran dengan sistem online di Kota Tangerang. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi pemungutan pajak restoran dengan sistem online di Kota Tangerang berdasarkan konsep dan teori yang relevan. Selain itu skripsi ini bertujuan untuk menjabarkan kendala yang dihadapi pada implementasinya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan post-positivist dengan jenis penelitian deskriptif serta metode pengumpulan data berupa studi pustaka dan studi lapangan. Berdasarkan konsep implementasi kebijakan Edwards III, implementasi pemungutan pajak restoran dengan sistem online di Kota Tangerang masih kurang baik, hal ini disebabkan oleh berberapa kendala antara lain adalah sosialisasi yang tidak merata, masalah komunikasi dan masalah sumber daya. Kendala yang terdapat pada variabel komunikasi adalah transmisi perintah masih terhambat oleh birokrasi, kurang kritisnya staff dalam menerima perintah/ komando dari setiap atasannya dan kurangnya pemahaman staff terhadap muatan peraturan yang ingin diimplementasikan. Kendala yang terdapat pada variabel sumber-sumber adalah kurangnya kualitas staff dan fasilitas yang dibutuhkan.

---

ABSTRACTThe integration of information systems into the local tax collection system conducted BPKD Tangerang City in order to utilize information technology that aims to provide convenience for the taxpayer in fulfilling tax obligations. This paper discussed the implementation of restaurant rsquo s tax collection by online system in Tangerang City. The purpose of this paper is to explain of how is the implementation of restaurant rsquo s tax collection by online system and to outline the obstacle encountered in the implementation. The approach used in this study is a post positivist approach with descriptive research with literature review and field research as data collection techniques. Based on the policy implementation concept by Edward III, the implementation of restaurant rsquo s tax collection by online system is not been good, this is caused by several obstacles such as uneven socialization, communication problems and resource issues. Constraints contained in communication variables are transmission of command that still hampered by bureaucracy, less critical staff in receiving order command from his superiors, and lack of staff in understanding the regulatory content that want to be implemented. Constraints contained in source variables are the lack of quality staff and the facilities needed."

"ABSTRAKPenelitian ini menggambarkan dan menganalisis tentang implementasi kebijakan Dinas Bangunan dan Penataan Ruang Pemerintah Kota Tangerang Selatan di bidang sosial yang bertujuan untuk menangani sanitasi lingkungan dalam pengelolaan IPAL komunal di pemukikan masyarakat. Penelitian ini menyoroti pelaksanaan kebijakan, kendala dalam implementasi serta upaya yang dilakukan oleh Dinas Bangunan dan Penataan Ruang Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Bangunan dan Penataan Ruang telah berupaya menjalankan tugas dan fungsi sebagai Organisasi Perangkat Daerah OPD Pemerintah Kota Tangerang Selatan sesuai dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan. Namun dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sanitasi lingkungan khususnya IPAL komunal di pemukiman masyarakat, Dinas Bangunan dan Penataan Ruang masih dihadapkan pada banyak kendala, seperti belum adanya kebijakan khusus mengenai IPAL Komunal, lahan yang kurang memadai untuk membuat IPAL Skala Kota. Namun berbagai langkah perbaikan dilakukan oleh Dinas Bangunan dan Penataan Ruang untuk mengatasi kendala, supaya sasaran yang telah ditetapkan di bidang pengelolaan sanitasi lingkungan khususnya IPAL komunal dapat dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu dengan membuat Rancangan Induk Air Limbah RISPAL serta membuat feasibility study tahun 2018 ini untuk diajukan kepada Kepala Daerah dalam hal ini Walikota Tangerang Selatan. Kata kunci:Sanitasi, pengelolaan sanitasi lingkungan, kebijakan sanitasi lingkungan, implementasi kebijakan, air bersih, air minum, air limbah.

---

ABSTRACTThis research describes and analyzes about the implementation of policy of Building and Spatial Planning of South Tangerang City Government in social area which aim to handle environmental sanitation in communal IPAL management in community settlement. This study highlights the implementation of policies, obstacles in the implementation and efforts made by the Office of Building and Spatial Planning of South Tangerang City Government to overcome these obstacles. This research uses qualitative research method with descriptive study. The results showed that the Office of Building and Spatial Planning has tried to perform the duties and functions as Organization of Regional Devices OPD South Tangerang Government in accordance with the Regulation of the Mayor of South Tangerang. However, in the implementation of environmental sanitation management policy especially communal WWTP in community settlements, the Office of Building and Spatial Planning is still faced with many obstacles, such as the absence of special policies on communal IPAL, the land is not sufficient to make IPAL City Scale. However, various improvement measures are carried out by the Office of Building and Spatial Planning to overcome obstacles, so that the target set in the field of environmental sanitation management especially communal WWTP can be achieved in accordance with the established targets that is by making Waste Water Design RISPAL and create feasibility study 2018 is to be submitted to the Head of Region in this case the Mayor of South Tangerang. "

"Munculnya konsep kota cerdas sebagai model kota terkini dapat menjadi suatu alternatif solusi untuk mengatasi permasalahan yang disebabkan karena peningkatan jumlah pertumbuhan penduduk. Dalam rangka mencapai keberhasilan kota cerdas, diperlukan pengukuran progres kematangan secara objektif sehingga keberhasilan kota cerdas tidak hanya sebatas pernyataan sepihak oleh pemerintah. Pengukuran kematangan juga berguna untuk menentukan prioritas pengembangan serta mengidentifikasi hambatan yang ada. Kabupaten Bogor sebagai wilayah kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia telah menerapkan konsep kota cerdas sejak tahun 2018, namun hingga kini masyarakat belum merasakan dampak yang signifikan berdasarkan data yang dihasilkan dari wawancara pra-penelitian. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini melakukan pengukuran progres kematangan kota cerdas dengan menggunakan enabler dalam konsep Garuda Smart City Model sebagai aspek prioritas yang perlu dipertimbangkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor sebelum akhirnya memberikan perhatian penuh terhadap elemen kota cerdas secara keseluruhan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data mix method melalui survei secara daring, wawancara, dan pengumpulan dokumen. Teknik pengambilan sampel survei menggunakan teknik nonprobabilita purposive sampling, begitupun dengan teknik pemilihan narasumber untuk wawancara. Jumlah responden dalam penelitian ini berjumlah 170 orang yang berasal dari enam kecamatan lokus penelitian. Data survei tersebut kemudian diolah dengan menggunakan IBM SPSS versi 25 dan Google Spreadsheet sehingga diperoleh analisis statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa level kematangan kota cerdas di Kabupaten Bogor dengan menggunakan enabler Garuda Smart City Model terdapat pada level integrative dengan nilai sebesar 60,19 poin. Namun, meskipun Kabupaten Bogor telah menempati level integrative, skor yang hanya berbeda 0,19 poin dari batas terbawah level tersebut (mendekati level scattered) membuat Smart City Kabupaten Bogor masih memiliki beberapa gambaran kondisi yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan baik. Adapun, enabler SDM memiliki skor 64,82 poin, lalu enabler teknologi memiliki skor 60,33 poin, dan enabler tata kelola memiliki skor 55,42 poin.

---

The emergence of Smart City concept as the latest city model can be an alternative solution to overcome problems caused by an increase in population growth. For the success of smart cities, it is necessary to measure the progress of maturity, so the smart cities are not only self-aggrandization by the government. Maturity measurement is also needed to determine development priorities and identify existing obstacles. Bogor Regency as the district with the largest population in Indonesia, has implemented the concept of a Smart City since 2018, but until now, the community has not felt significant impacts (based on data pre-study interview). This study aims to measure the progress of smart city maturity by using enablers in the Garuda Smart City Model concept as prioritized aspects that local government needs to consider before giving full attention to the overall elements of a smart city. This study uses a quantitative approach with a mixed methods data collection technique through online surveys, interviews, and document collection. The survey sampling technique uses non-probability purposive sampling, as well as the selection technique of interviewees. The number of respondents in this study was 170 citizens from six sub-districts. The survey data were processed by using IBM SPSS version 25 and Google Spreadsheet to obtain the descriptive statistical analysis. The results of this study indicate that the level of smart city maturity in Bogor Regency using enablers of the Garuda Smart City Model is at an integrative level with a score of 60,19 points. However, even though Bogor Regency has reached the integrative level, a score that only differs by 0.19 points from the lower limit makes Smart City in Bogor Regency have several conditions that are still not fully integrated. Smart people enabler has a score of 64,82 points, smart technology enabler with 60.33 points, and smart governance enabler with 55,42 points."

"ABSTRAKSejak tahun 2012, beberapa pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia secara mandiri telah menginisiasi pembangunan kota dengan menerapkan konsep smart city. Smart city merupakan terminologi kepada sebuah kota yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kinerja ekonomi kota-kota dan menyelesaikan permasalahan kota secara lebih efektif dan efisien. Meskipun selalu ditekankan pada teknologi, akan tetapi, fokus utama pembangunan smart city tidak hanya terbatas pada teknologi informasi dan komunikasi, tetapi juga pada peran human capital, sosial, dan masalah lingkungan Lombardi et al., 2012 .Pemerintah pusat juga telah mendukung pembangunan smart city melalui program ldquo;Gerakan Menuju 100 Smart city rdquo; di Indonesia sejak tahun 2017, oleh karena itu penting untuk mengetahui keberhasilan pembangunan kota dengan menerapkan konsep smart city. Penelitian ini bermaksud untuk mengestimasi pengaruh dari penerapan konsep smart city terhadap kinerja ekonomi kota-kota di Indonesia dengan menggunakan metode Two Stages Least Square 2SLS. Studi ini menggunakan instrument variable IV berupa variabel indikator-indikator kecerdasan kota yang dikemukakan oleh Giffinger et al. 2007 untuk mengontrol faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan konsep smart city. Indikator-indikator kecerdasan kota tersebut, antara lain smart economy, smart people, smart governance, smart environment, smart mobility, dan smart living. Hasil studi membuktikan bahwa pembangunan kota dengan menerapkan konsep smart city signifikan berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi kota-kota di Indonesia. Hasil juga menunjukkan bahwa internet sebagai proksi dari smart mobility berperan penting dalam penerapan konsep smart city di Indonesia.

---

ABSTRACTSince 2012, local governments in Indonesia has independently initiated city development by implementing smart city concept. This concept is useful as a terminology or tools to improve city performance in order to solve problems more effectively and efficiently through the usage of technology. Although often linked to technology, however technology is not the only focused from implementing smart city concept, so that we also have to focus on utilizing the role of human capital, social, and environmental issues Lombardi et al., 2012 .Central government finally supported smart city development through a program named ldquo Gerakan Menuju 100 Smart City rdquo since 2017, so that it is important to know the success of city development using the application of smart city concept. This study aims to estimate the effect of smart city concept implementation on cities economic performances in Indonesia by using Two Stages Least Square 2SLS method. This study also utilize Instrument Variable IV by using city smartness indicators proposed by Giffinger et al. 2007 to control some factors which will affect smart city concept implementation. Those smartness indicators are smart economy, smart people, smart governance, smart environment, smart mobility, and smart living. The results prove that the implementation of smart city concept in districts or cities in Indonesia has a significant positive effect towards cities economic performance in Indonesia. This study also results that internet as a proxy of smart mobility is the most important thing that must be built for implemeting smart city concept in Indonesia."

"Pada tanggal 18 Januari 2022, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah mengesahkan rancangan undang – undang (RUU) Ibu Kota Negara menjadi undang – undang (UU) sehingga Ibu Kota Jakarta akan digantikan dengan Ibu Kota baru yang bernama Nusantara. Berdasarkan rencana induk Ibu Kota Nusantara (IKN), IKN memiliki visi menjadi economic superhub melalui enam klaster dan dua enabler. Salah satu enabler adalah penerapan kota cerdas yang mendorong IKN sebagai kota berkelanjutan, bukan hanya liveable tetapi juga loveable. Tolak ukur keberhasilan kota cerdas di IKN dinyatakan melalui KPI, yaitu terpenuhinya seluruh konektivitas digital dan teknologi, informasi, serta komunikasi untuk seluruh penduduk dan bisnis. Guna mencapai target tersebut dibutuhkan infrastruktur cerdas yang merupakan salah satu komponen penting kota cerdas. Proses pengumpulan data dilakukan secara wawancara dan studi dokumen terkait IKN. Penerapan best practice studi dari negara lain dijadikan sebagai pertimbangan dari analisis pemilihan rancangan awal berdasarkan analisis SWOT. Penelitian ini menghasilkan rancangan awal jaringan fiber pada backbone menggunakan topologi double ring. Rancangan awal pusat komando dan kontrol digunakan untuk memantau sistem perkotaan, keselamatan dan keamanan, layanan pemerintah, lingkungan dan keberlanjutan, akses dan mobilitas, dan kelayakan huni. Rancangan awal pusat data di IKN diimplementasikan dengan membangun pusat data sendiri dan menjadikan pusat data IKN menjadi bagian dari pusat data nasional sehingga setiap kementerian atau lembaga tidak perlu membuat pusat datanya masing – masing. Rancangan awal penerapan infrastruktur kendaraan otonom di IKN menerapkan teknologi DSRC berbasis WiFi 802.11bd/802.11p. Implikasi teori dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya dalam perancangan infrastruktur cerdas pada ibu kota negara atau kota cerdas lainnya.

---

On January 18, 2022, the People's Representative Council (DPR) and the Government passed the draft law (RUU) on the State Capital to become law (UU) so that the capital city of Jakarta will be replaced with a new capital city called Nusantara. Based on the master plan for the Archipelago Capital City (IKN), IKN has a vision of becoming an economic superhub through six clusters and two enablers. One of the enablers is the implementation of smart cities that encourage IKN to become sustainable cities, not only liveable but also loveable. The benchmark for the success of smart cities in IKN is expressed through KPIs, namely the fulfilment of all digital connectivity and technology, information and communication for all residents and businesses. To achieve this target, smart infrastructure is needed, which is one of the essential components of a smart city. The data collection process was carried out using interviews and a study of documents related to IKN. The application of best practice studies from other countries is used as a consideration in the analysis of the selection of the initial design based on the SWOT analysis. This research produces a preliminary design of fiber network strategy on the backbone using a double-ring topology. Preliminary design of command-and-control center awales monitor urban systems, safety and security, government services, environment and sustainability, access and mobility, and habitability. Preliminary design of the data center at IKN is implemented by building its data center and making the IKN data center part of the national data center so that each ministry or agency does not need to create its own data center. Preliminary design for implementing autonomous vehicle infrastructure in IKN applies DSRC technology based on WiFi 802.11bd/802.11p. The theoretical implications of this research can be used as a reference for further study in designing smart infrastructure in national capitals or other smart cities."

"Tesis ini akan membahas strategi pembangunan smart city yang tengah dilakukan oleh Jakarta dan Seoul. Penelitian ini menggunakan metode perbedaan komparatif yang dilakukan dengan membandingkan strategi pembangunan smart city di Jakarta dan Seoul melalui tiga dimensi utama yakni, teknologi, manusia dan institusi. Selain membandingkan strategi pembangunan yang dilakukan oleh Jakarta maupun Seoul, penelitian ini juga akan menggali pembelajaran apa yang dapat diambil dari pembangunan smart city di Seoul. Hal tersebut berkaitan erat dengan kedudukan Seoul yang terlebih dahulu menggagas program smart city dan telah diakui keberhasilannya oleh dunia internasional.

---

This thesis will discuss the strategic development of smart city in Jakarta and Seoul. The method that being used is a comparative difference model, which implemented by comparing strategic development of smart city in Jakarta and Seoul through three dimensions, including technology, human and institutions. More over this thesis will also finds the lessons learned from the development of smart city in Seoul. Seoul have develops smart city earlier than Jakarta, the city also internationally recognized as one of the best smart city in the world. "

"Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk mengatasi permasalahan nasional, antara lain terpusatnya pembangunan di pulau jawa, ketimpangan pembangunan nasional, serta permasalahan urban. Kemajuan teknologi dalam pengembangan kota yang mengedepankan aspek keberlanjutan menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan multi dimensi (lingkungan, sosial, dan ekonomi) dalam pembangunan kota baru. Konsep smart sustainable city meningkatkan layanan dan taraf kualitas hidup, serta optimalisasi sumber daya dengan tetap mengedepankan aspek kemanusiaan. Kompleksitas pembangunan menyebabkan proyek dapat mengalami ketidaklayakan finansial yang berdampak pada kerugian pemerintah dan swasta serta mengancam keberlangsungan proyek.. Dengan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan skema pendanaan yang optimal bagi model pengembangan konseptual IKN berbasis smart sustainable city. Pengembangan konseptual IKN akan disesuaikan dengan informasi terbaru dari regulasi dan publikasi yang telah terbit sebagai pemutakhiran desain sebelumnya. Melalui metode benchmarking akan dikembangkan komponen biaya initial cost, operation & maintenance cost, serta revenue yang akan digunakan untuk analisis life-cycle cost. Menggunakan kaidah time value of money akan dievaluasi kelayakan finansial dari nilai initial rate of return serta net present value. Dilakukan permodelan skenario untuk mengentukan komposisi pembagian komponen biaya yang optimal antara pemerintah dan swasta. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah pemutakhiran desain konseptual berdasarkan informasi terbaru dan skema pendanaan optimal berdasarkan desain tersebut.

---

The development of the Nusantara Capital City (IKN) to overcome national problems, including the centralization of development on the island of Java, national development disparity, and urban problems. Advancement in technology used in urban development that also prioritize sustainability can be used to overcome multi-dimensional problems (environmental, social, and economic) faced in the development of new cities. The smart sustainable city concept improves services and quality of life, as well as optimizing resources while still prioritizing the human aspect. High complexity of the development could causes financial fesaibility resulting in losses to the government and the private sector and threatens the sustainability of the project. With these conditions, this study aims to produce an optimal funding scheme for the IKN conceptual development model based on a smart sustainable city. The conceptual development of IKN will be adjusted to the latest information from regulations and publications that have been published as an update to the previous design. Through the benchmarking method, initial cost components, operation & maintenance costs, and revenue will be developed which will be used for life-cycle cost analysis. Using the time value of money principle, the financial feasibility of the initial rate of return and net present value will be evaluated. Scenario modeling is carried out to determine the optimal composition of cost component sharing between the government and the private sector. The results obtained from this research are the updated o conceptual design based on the latest information and the optimal funding scheme based on the design."