Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk menganalisis implikasi amandemen PKP2B Generasi 3 terhadap beban pajak yang ditanggung Perusahaan (Effective Tax Rate) serta Manajemen Pajak yang harus dilakukan oleh perusahaan pasca amandemen PKP2B tersebut. Amandemen PKP2B merupakan amanat dari terbitnya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang mengatur bahwa ketentuan-ketentuan di dalam pengusahaan pertambangan yang tercantum dalam PKP2B harus disesuaikan dengan UU Minerba. Salah satu pokok perubahan adalah mengenai peningkatan penerimaan negara dimana ketentuan perpajakan berubah dari ketentuan Undang-undang Tahun 1994 menjadi ketentuan Undang-undang yang berlaku saat ini (prevailing law). Penelitian ini membahas mengenai Manajemen Pajak yang harus dilakukan perusahaan pasca perubahan rezim perpajakan tersebut yang meliputi kepatuhan pajak (tax administration), tax planning dan strategi apabila terdapat pemeriksaan pajak. Penelitian menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode kualitatif. Unit analisis yang digunakan adalah sebuah perusahaan batubara PKP2B Generasi 3 yang berlokasi di Kalimantan Timur dan Tengah. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dengan adanya amandemen PKP2B akan mengakibatkan Effective Tax Rate meningkat. Manajemen Pajak yang dapat dilakukan agar beban pajak menjadi efisien diantaranya adalah Tax Planning dalam PPh Badan seperti pengajuan Penetapan Daerah Tertentu, pengawasan terhadap Debt to Equity Ratio (DER) dan sebagainya. Selain Tax Planning, perusahaan juga harus menerapkan kepatuhan administrasi sesuai dengan Ketentuan Prevailing untuk menghindari sanksi bunga atau denda. Penelitian ini juga dapat menjadi evaluasi kebijakan Amandemen PKP2B yang dilakukan oleh Pemerintah.

---

ABSTRACT

This research is aimed to analyze the implications of the 3rd generation CCoW amendment to the company's effective tax rate and tax management that can be applied by the company after the amendment of CCoW. The amendment of the CCoW is a mandate from the issuance of Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining (Minerba Law) that stipulate the provisions in CCoW mining concessions must be amended according to the Minerba Law. One of the main points of change is the increase in state revenues where the taxation provisions change from the 1994 Law to the prevailing law. This research discusses about Tax Management which can be applied by the company after the change of tax regime which covers tax administration, tax planning and strategy if there is tax audit. The study used a case study approach with qualitative method. The unit of analysis used is CCoW 3rd Generation coal company located in East and Central Kalimantan. From this research can be concluded that Amendment of CCoW increase Effective Tax Rate. Tax Management that can be performed is Tax Planning in the Corporate Income Tax therefore the tax expense can be efficient. For instance, submission of Specific Areas, supervision of Debt to Equity Ratio (DER) and so on. In addition to Tax Planning, companies should also apply administrative compliance based on Prevailing Provisions to avoid any interest or penalties. This research may also be an evaluation of the CCoW Amendment policy undertaken by the Government."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalis skema restrukturisasi kredit PT. ABC dan implikasinya terhadap pajak penghasilan . Lokasi penelitian adalah PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Persero Tbk. Sedangkan objek penelitian adalah debitur BNI yaitu PT. ABC yang merupakan perusahaan yang bergerak pada industri sabun mandi dan detergen. PT. ABC menjadi debitur BNI sejak tahun 1997. Sejak Juni 2007, PT. ABC mengalami kesulitan keuangan, karena sebagian modal kerja yang dimiliki digunakan untuk menutup cost over run pembangunan gedung dan doking kapal grup usahanya. Akibatnya PT. ABC tidak dapat mengerjakan sejumlah order dari pelanggan sehingga omset penjualan menurun dan perusahaan menderita kerugian yang cukup besar.Metode penelitian yang dilakukan adalah metode deskriptif analitis. Sementara metode pengumpulan data dengan studi lapangan dan studi kepustakaan. Analisis pola restrukturisasi digunakan untuk mengetahui pola restrukturisasi yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan PT. ABC sehingga resiko kredit di BNI dapat diperkecil dan kinerja PT. ABC dapat meningkat. Selanjutnya alternatif restrukturisasi kredit tersebut dikaitkan dengan potensi pajak penghasilannya. Berdasarkan proyeksi cash flow diketahui bahwa dalam jangka panjang kondisi keuangan PT. ABC dinilai membaik, sehingga perusahaan dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya baik berupa biaya operasional, angsuran pinjaman dan bunga pinjaman.Berdasarkan hasil analisa, skema restrukturisasi yang dilakukan PT. ABC tidak menimbulkan potensi dikenakan pajak karena dalam skema restrukturisasi tersebut tidak ada pengurangan atau pembebasan utang sehingga tidak ada tambahan kemampuan ekonomis bagi PT. ABC. Biaya-biaya yang berkaitan dengan restrukturisasi yang dilakukan PT. ABC (seperti biaya notaris untuk perubahan anggaran dasar, biaya bunga pinjaman dan biaya-biaya mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha) dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak PT. ABC sehingga PT. ABC dapat meminimalisir beban pajaknya.

---

The objective of this research is to analyze the alternative of credit restructuring scheme at PT. ABC and its implication to income tax. The location of the research is PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Persero Tbk. The object of the research is a debtor of PT BNI, that is PT. ABC, a company that manufactures soap and detergent. PT. ABC has become the debtor of BNI since 1997. Since June 2007, PT. ABC has faced other financial difficulties, because some of the working capital own has been used to cover the building construction cost over run and the ship docking cost belonging to their ABC group. As a result PT. ABC has not been able to fulfill a number of orders from customers that makes their sale turnover decreases and this means a big loss for the company.The research method used in this study is descriptive analysis method, whereas the data collection method is by doing the field study and library study. The Scheme Analysis of Restructuring is used to figure out the right scheme that can be used to analyze the problem occurred at PT. ABC, as a result, the credit risks can be minimized and the working performance can be enhanced. Next, the credit restructuring alternative is connected to the potential income tax. Based on the cash flow projection, it is believed that on a long term, the financial condition of PT. ABC improves, that the company can fulfill that obligation to cost operating expenses, loan installment and loan interests.Based on the analysis result, the pattern of alternative restructuring conducted by PT. ABC does not impose any tax because in the pattern of restructuring alternative referred, there is no reduction or debt iiberation so there is no additional economic burden for PT. ABC, since, restructuring has been conducted by rescheduling unpaid loan interests without reducing debt nominal value. All costs regarding the restructuring conducted by PT. ABC (like notary expense for statutes change, loan interest expenses and costs that have direct relation/link with business activity) can be tapered down from their taxable income that PT. ABC can minimize their tax burden."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan menganalisis perlakuan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan batubara oleh Kontraktor PKP2B Generasi ke III. Pokok permasalahan adalah DJP melalui Tim Quality Assurance Pemeriksaan Kanwil DJP, tidak konsisten dalam pengenaan PPN atas penyerahan batubara oleh Wajib Pajak Kontraktor PKP2B Generasi ke III. Penelitian ini adalah penelitian studi kasus. Metode penelitian yang digunakan adalah observasi langsung, analisis percakapan melalui wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyerahan batubara oleh PKP2B Generasi III terutang PPN karena batubara adalah barang kena pajak. DJP harus melakukan penyempurnaan terkait tata kerja Tim Quality Assurance Pemeriksaan Kanwil DJP. DJP seharusnya membuat penegasan agar perlakuan pengenaan PPN atas penyerahan batubara oleh Kontraktor PKP2B Generasi ke III konsisten. Renegosiasi kontrak PKP2B Generasi III diperlukan agar pemungutan pajak terhadap kontraktor sesuai dengan asas-asas pemungutan pajak

---

ABSTRACTThe purpose of this research is to analyze the treatment of value added tax VAT on the supply of coal by contractor of PKP2B Generation III. The subject matter is DJP Indonesian Tax Autority through the Quality Assurance Team of Tax Audit of DJP Regional Office inconsistent in the imposition of VAT on the supply of coal by Contractor PKP2B Generation III. The research is case study research. The research method used is direct observation, conversation analysis through interview and literature study.The results showed that the supply of coal by PKP2B Generasi IIIsubject to VAT because coal is taxable goods. DJP must make improvements to the working procedures of the Quality Assurance Team of Tax Audit of DJP Regional Office. DJP should make an affirmation about treatment of VAT imposition on the supply of coal by contractor of PKP2B Generation III is consistent. Contract renegotiation of PKP2B Generation III is required to collect tax on contractors in accordance with the principles of tax collection"

"Penelitian ini membahas mengenai Analisis Pajak Pertambahan Nilai Kontraktor Perjanjian Karya Pengusaha Batubara (PKP2B) Generasi Tiga. Perlakuan perpajakannya khususnya pengenaan PPN atas penjualan dan pembelian batubara terjadi inkonsistensi di lapangan, baik oleh Wajib Pajak maupun oleh Dirjen Pajak. Hasil penelitian menunjukan bahwa posisi ketentuan perpajakan sebagaimana yang tertuang dalam PKP2B harus diaplikasikan secara lex specialis.Penjualan atau pembelian batubara, seharusnya bukanlah barang kena pajak atau tidak dikenakan PPN, yang oleh karenanya tidak menimbulkan adanya kredit pajak dan berimplikasi pada tidak adanya kompensasi maupun restitusi terhadap kelebihan pembayaran pajak. Untuk lebih mengikat Wajib Pajak, Dirjen Pajak perlu untuk menerbitkan aturan yang lebih tinggi terhadap persoalan inkonsistensi ini, misalkan dalam bentuk Undang-undang, sehingga inkonsistensi tidak lagi terjadi baik di tingkat Wajib Pajak maupun Dirjen Pajak.

---

This research covers the analysis of Value Added Tax (VAT) for The Third Generation of Coal Corporation Agreement. The inconsistency in VAT imposition practice on Coal Trading is happened either by Tax Payer or Directorate General of Taxation. The research showed that the tax provisions as contained in Coal Corporation Agreement should be applied in lex specialist. Coal trading should not classified as taxable goods or subjected to VAT, therefore it would not cause the tax credit and the tax overpayment would not cause tax compensation and restitution. To bind the Tax Payer, DGT needs to publish the regulation for these inconsistencies, so this will not happen in the future, both in Tax Payer area and DGT area."

"Perusahaan bertujuan untuk mencari laba dan kewajiban perpajakan menjadi beban yang perlu diefisiensikan oleh perusahaan. Tujuan penelitian skripsi adalah untuk mencari tahu bagaimana implementasi manajemen pajak atas kredit Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT X. Metode penelitian yang digunakan di dalam skripsi adalah metode post-positivist dan studi kasus dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan melalui teori manajemen pajak yang mencakup empat aspek, disimpulkan berikut ini. Untuk aspek pertama (planning), disimpulkan bahwa masih terdapat kekurangan khususnya di bidang perpajakan. Untuk aspek kedua (organizing), disimpulkan bahwa sudah baik tapi masih bisa diperbaiki lebih lanjut. Untuk aspek ketiga (Leading), disimpulkan bahwa sudah berjalan dengan baik. Untuk aspek keempat (Controlling), disimpulkan bahwa sudah berjalan dengan baik. Berdasarkan kesimpulan tersebut, saran penelitian diuraikan berikut ini. Untuk aspek pertama (planning), disarankan bahwa membuat rencana yang dapat mengantisipasi permasalahan dalam bidang perpajakan. Untuk aspek kedua (organizing), disarankan bahwa membuat divisi khusus yang dapat menangani permasalahan pajak seperti divisi litigasi pajak.

---

Company aims to seek profits, and tax obligations become a burden that needs to be streamlined by the company. The objective of this thesis research is to investigate the tax management implementation for crediting Article 23 Income Tax at PT X. The research method employed in this thesis is post-positivist and utilizes a case study approach, with data collection through in-depth interviews and literature review. Based on the analysis conducted using the tax management theory, which encompasses four aspects, the following conclusions have been drawn. For the first aspect (planning), it is concluded that there are still deficiencies, particularly in the field of taxation. For the second aspect (organizing), it is concluded that it is already good but can still be further improved. For the third aspect (leading), it is concluded that it is functioning well. For the fourth aspect (controlling), it is concluded that it is working well. Based on these conclusions, the following research recommendations are outlined. For the first aspect (planning), it is recommended to create plans that can anticipate issues in the field of taxation. For the second aspect (organizing), it is recommended to establish a dedicated division that can handle tax-related issues, such as a tax litigation division."

"Kondisi perusahaan startup identik dengan situasi keuangan perusahaan yang terus merugi. Meskipun dalam kondisi merugi, startup tetap memiliki kewajiban untuk menjalankan administrasi perpajakannya. Pelaku usaha apapun termasuk startup dapat berpotensi menerima Surat Tagihan Pajak serta sanksi pajak jika tidak menjalankan kewajiban perpajakannya dengan benar. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi manajemen pajak yang diterapkan oleh PT X agar meminimalisasi pengenaan sanksi pajak dan timbulnya beban pajak atas pelaksanaan kewajiban dan haknya terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada kegiatan manajemen pajak atas pelaksanaan kewajiban dan hak Pengusaha Kena Pajak terkait PPN pada PT X selama tahun 2020 hingga 2022. Proses evaluasi dihubungkan dengan potensi biaya kepatuhan (compliance cost) yang ditanggung oleh PT X saat menjalankan manajemen perpajakannya dari tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. Melalui metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini menggunakan triangulasi dengan cara meneliti dokumen terkait PPN milik PT X serta menganalisis wawancara dengan informan yang masih berhubungan terkait pengelolaan pajak PT X. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PT X sudah menerapkan manajemen perpajakan atas pelaksanaan kewajiban dan haknya terkait Pajak Pertambahan Nilai dengan baik. Namun, PT X dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen perpajakannya dengan membuat Standar Operasional Prosedur baku yang tertulis serta menjalankan rekomendasi dalam rangka meminimalisasi permintaan perubahan faktur pajak serta mengatasi faktur pajak masukan yang tidak valid. Penelitian ini memberikan kontribusi praktis kepada perusahaan startup dalam pengelolaan PPN yang baik sehingga perusahaan dapat bertumbuh lebih cepat dan berkelanjutan.

---

The current situation of a startup company is the condition of losing money. Even though they are at a loss, startups still should carry out their tax administration. Any business actor, including startups, can receive Notice of Tax Collection and sanctions if they do not fulfill their tax obligations correctly. This research was conducted to evaluate the tax management implemented by PT X to minimize the imposition of tax sanctions and the emergence of a tax burden on the implementation of its obligations and rights related to Value Added Tax (VAT).

The scope of this research is limited to tax management activities for implementing the obligations and rights of Taxable Entrepreneurs related to VAT at PT X from 2020 to 2022. The evaluation process is related to the compliance costs borne by PT X when carrying out its tax management from stages of planning, organizing, implementing, and controlling. Using a qualitative method with a case study approach, this research uses triangulation through examining documents related to the VAT of PT X and analyzing interviews with informants responsible for tax management of PT X.

The results show that PT X has properly implemented tax management to fulfill its VAT obligations. However, PT X can improve the efficiency and effectiveness of its tax management by making written Standard Operating Procedures and strengthening the management of tax invoices to minimize or prevent invalid input tax invoices. This research provides a practical contribution to VAT tax management of startup companies so that this industry can grow faster and sustain."

"Our country is rich with its natural resources. One of its biggest is in Mining Field. To process this mining resource we need a very big investment. Therefore, we need an investor, whether it?s local investor or foreign investor. In order to invite investor to invest, our government should provide some easy access and legal assurance.

One of government?s action in exploiting this natural resource (coal mine) is in form of Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batubara (PKP2B) / (Agreements of Coal Mining Organizations). This PKP2B is Lex Specialist, so that the legal assurance for Contractor will be fulfilled. Even though, in action this condition / situation are more likely to be neglected.

The main problem in this thesis is how to consider Value Added Tax in Tax Regulation/Law for PKP2B companies, and what obstacles there are upon the implementation. In discussing/reviewing the problem, first we will lay out some opinions from experts in regards to the collection of VAT. We will then relate this theory to the research method used in this thesis, which is analysis descriptive, with library approach on consideration. In actual/in real, the implementation of this Value Added Tax is not as theory that can cause the unbalanced/unfairness to tax payer and can make investor have doubt of government interest in giving assurance of law.

The summary showed that VAT policy on PKP2B formally has gone in accordance to current laws. Even so, in actual, the implementation still has many uncertainty for Contractors of PKP2B, this situation can distract the economic growth, in specific will be in the field of mining.

As a suggestion, tax collection should give an assurance of law, neutral and fair. Therefore, the government should make some changes and make perfect to it. Also in applying VAT to contractor of PKP2B, attention should be given to the regulations and rules used by PKP2B, so there would be no parties getting out of business."

"ABSTRAKManajemen pajak merupakan upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka melakukan pembayaran pajak secara optimal sesuai dengan koridor aturan perpajakan yang berlaku (legal). Perusahaan cenderung lebih mementingkan business profit dibandingkan dengan aspek perpajakan terkait, padahal akibat dari pelanggaran aturan perpajakan akan mengakibatkan denda, sanksi administrasi bahkan tindak pidana di bidang perpajakan. Oleh karena itu, divisi perpajakan PT.X mulai menerapkan manajemen pajak dengan 3 prinsip, yaitu perencanaan pajak (tax planning), implementasi pajak (tax implementation) dan pengawasan pajak (tax control). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis manajemen pajak yang dapat diterapkan pada perusahaan kontraktor tambang pada umumnya dan PT.X pada khususnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dan studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitiannya adalah PT.X belum menerapkan manajemen pajak secara optimal dengan alasan adanya kesalahan dalam menerapkan peraturan dan tarif pajak yang berlaku yang mengakibatkan adanya resiko kurang bayar dan sanksi administrasi perpajakan.

---

ABSTRACTTax Management is effort that done by a company in order to pay tax optimally in accordance with legal taxation rules. Company tends to be more concern business profit than related taxation aspect. Meanwhile, the consequence of breaking the taxation rules will cause sanctions of fine, administration, even criminal offense getiing jailed. Therefore, taxation division of PT.X starts to apply tax management with 3 principles, those are tax planning, tax implementation, and tax control. The purpose of this research is to analyze tax management that can be applied in a mining contractor in general and PT.X in specific. This research is using qualitative approach with in-depth interview and literature review as the technic of gathering datas.The result of the research is PT.X has not applied tax management optimally, because there is a mistake in applying rules and applicable tax rate that caused risk of excess tax and tax adminitration sanction."

"Penelitian ini mengevaluasi sengketa pajak yang terjadi pada PT. A. Jumlah pemeriksaan pajak secara konsolidasi sampai dengan proses banding mencapai lebih dari 100 sengketa pajak. Penelitian ini menganalisis penerapan manajemen pajak atas proses sengketa pajak, penerapan manajemen pajak atas materi sengketa pajak terkait jasa manajemen dan penerapan sistem cash pooling PT. A dan rekomendasi perbaikan dalam penerapan manajemen pajak PT. A terhadap sengketa pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah mengevaluasi manajemen pajak menggunakan teori efektivitas yang belum dilakukan pada penelitian sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan jumlah sengketa pajak dalam kurun waktu 2014-2016 disebabkan karena persepsi yang berbeda antara PT. A dengan DJP, kurangnya pemahaman DJP terkait proses bisnis PT. A, dan adanya perbedaan perlakuan menurut standart akuntansi dengan peraturan perpajakan. Manajemen pajak atas sengketa pajak yang dilakukan PT. A sudah cukup efektif. Timbulnya sengketa pajak terkait jasa manajemen dan cash pooling PT. A karena tidak dapat menunjukkan eksistensi dari pemberian jasa manajemen dan biaya bunga cash pooling. Penerapan Advance Pricing Agreement menjadi salah satu alternatif yang dapat dilakukan PT. A sebagai langkah preventif terkait isu transfer pricing atas jasa manajemen dan cash pooling tidak menjadi sengketa pajak di tahun pajak berikutnya

---

This study evaluates the tax disputes that occurred at PT. A. The number of consolidated tax audits up to the appeal process reached more than 100 tax disputes. This study analyzes the application of tax management to the tax dispute process, the application of tax management to the subject matter of tax disputes related to management services and the application of the cash pooling system of PT. A and recommendations for improvement in the implementation of PT. A against tax disputes. The difference between this research and previous research is evaluating tax management using effectiveness theory which has not been done in previous studies. The results showed that the increase in the number of tax disputes in the 2014-2016 period was due to different perceptions between PT. A with DGT, lack of understanding of DGT regarding PT business processes. A, and there are differences in treatment according to accounting standards and tax regulations. Tax management of tax disputes conducted by PT. A is quite effective. The emergence of tax disputes related to management services and cash pooling of PT. A because it cannot show the existence of the provision of management services and cash pooling interest costs. The application of Advance Pricing Agreement is an alternative that PT. A as a preventive measure related to transfer pricing issues for management services and cash pooling not to become a tax dispute in the following tax year."

"ABSTRAKPerlakuan perpajakan, khususnya atas pengenaan PPN atas penjualan dan pembelian batubara dan pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa pertambangan yang diserahkan kepada perusahaan pemegang konsesi PKP2B Generasi Ketiga terjadi inkonsistensi di lapangan, baik oleh Wajib Pajak maupun oleh Dirjen Pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa posisi ketentuan perpajakan sebagaimana yang tertuang dalam PKP2B harus diaplikasikan secara lex specialis. Kemudian terhadap pemotongan PPh Pasal 23 terhadap penyerahan jasa pertambangan kepada perusahaan pemegang konsesi PKP2B tidak seharusnya dikenakan tarif sebesar 4,5% s.d. 6%, melainkan sebesar 2% sebagaimana yang merupakan kewajiban yang mengikat bagi perusahaan penyedia jasa tersebut.Selanjutnya atas penjualan atau pembelian batubara, tidak seharusnya merupakan barang kena pajak atau tidak dikenakan PPN, yang oleh karenanya tidak menimbulkan adanya kredit pajak dan berimplikasi pada tidak adanya kompensasi maupun restitusi terhadap kelebihan pembayaran pajak. Untuk lebih mengikat Wajib Pajak, Dirjen Pajak perlu untuk menerbitkan aturan yang lebih tinggi terhadap persoalan inkonsistensi ini, misalkan dalam bentuk Undang-undang, sehingga inkonsistensi tidak lagi terjadi baik di tingkat Wajib Pajak maupun Dirjen Pajak.

---

ABSTRACTThe tax treatment especially on VAT of sell and buy of coal and the withholding of Article 23 on mining service rendered to company licensed for Third Generation Work Agreement for Coal Mining Enterprises meets inconsistency, whether by taxpayer nor by Directorate General of Taxes. Method used in this research is normative juridical approach. The results shows that the position of tax clause which been stated in the Work Agreement must be applied as a lex specialis respectably. As for the withholding tax article 23 on mining service rendered to a company licensed for Work Agreement should not imposed for 4,5% to 6%, on the contrary the rate supposed to be 2% as stipulated to the service provider.Hereafter, on the selling and buying of coal, should not subjected for taxable goods or imposed for VAT, which by then credit mechanism shall not apply and compensation or VAT refund for overpaid should not exist. To have more binding for the taxpayer, the Directorate General of Taxes is necessarily stipulated the regulation in higher level manner, in the form of Law as example, so thus the inconsistency should avoidable in the level of taxpayer and the DGT itself. "