Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 75902 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Wielfried Milano Maitimu
Perbedaan sikap internal Uni-Eropa dalam merespon kebijakan Amerika Serikat (Jerusallem Embassy move) terkait Israel Palestina = European Union internal differences in responding to United States Policy (Jerusallem Embassy Move) regarding Israel Palestine
"ABSTRAK
Kebijakan Amerika Serikat dibawah kepemimpinan presiden Donald Trump yang memindahkan kedutaan mereka dari Tel-Aviv ke Yerusallem sekaligus mengakui kedaulatan Israel terhadap kota tersebut memicu ketegangan dan instabilitas politik internasional. Kebijakan dan pengakuan tersebut ditentang oleh komunitas internasional yang menganggapnya sebagai penghianatan terhadap kesepakatan dunia menyangkut status Yerusallem sebagai corpus separatum dan dengan demikian dituding menghianati upaya perundingan damai yang seharusnya melibatkan kedua belah pihak yakni Israel dan Palestina (two state solution). Tanpa terkecuali Uni-Eropa selaku sekutu mereka juga mengecam tindakan pengakuan tersebut dan menghimbau komunitas dunia untuk tetap berpegang pada solusi dua negara. Namun tindakan Uni-Eropa itu sendiri selaku suatu organisasi supranasional nampaknya memiliki kesulitan tersendiri yang diakibatkan oleh terdapatnya beberapa negara anggota yang justru ingin mengikuti langkah Amerika untuk mengakui dan memindahkan kedutaan mereka menuju Yerusallem. Hal ini kemudian berdampak pada upaya Uni-Eropa untuk bangkit menjadi suatu kekuatan besar (great power) dalam panggung internasional terkhususnya dalam kapasitas mereka memainkan peran mereka menjaga tatanan dan ketertiban dunia internasional (Timur-tengah) sesuai dengan konsep great power management English school.

 

Kata Kunci: Pengakuan; Amerika; Uni-Eropa; Negara Anggota; Power; Tatanan & Ketertiban Dunia; English School

United States policy under the leadership of President Donald Trump who moved their embassy from Tel-Aviv to Yerusallem while recognizing Israel's sovereignty over the city triggered tensions and instability in international politics. The policy and recognition were opposed by the international community who considered it a betrayal of the world agreement regarding Yerusallem's status as a corpus separattum and thus accused of betraying the efforts of peace negotiations that should involve both parties namely Israel and Palestine (two state solution). Without exception, the European Union as their ally also condemned the act of recognition and called on the world community to stick to the two-state solution. But the EU action itself as a supranational organization seems to have its own difficulties caused by the presence of several member countries who want to follow America's steps to recognize and move their embassy to Yerusallem. This then had an impact on the efforts of the European Union to rise to become a great power on the international stage especially in their capacity to play their role in maintaining the international order and order (Middle-East) in accordance with the great power management concept of English school.

 

Keywords: Recognition; America; European Union; Member State; Power; World Order; English School

"
Depok: Universitas Indonesia. Sekolah Kajian Stratejik dan Global, 2019
T52427
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Janice Fitri Piekarsa
Analisis daya pembeda merek deskriptif : studi perbandingan antara Indonesia, Amerika Serikat, dan Uni Eropa = Analysis on distinguishing power of descriptive trademark : comparative study of Indonesia, United States of America, and European Union
"Di Indonesia, istilah yang bersifat deskriptif tidak dapat didaftarkan sebagai merek yang dilindungi oleh hukum merek di Indonesia. Meskipun demikian, pada kenyataannya banyak merek yang bersifat deskriptif berhasil didaftarkan. Hal ini menimbulkan ketidakselarasan antara hukum tertulis dan prakteknya. Larangan untuk mendaftarkan istilah deskriptif sebagai merek ini memiliki alasannya tersendiri. Istilah deskriptif tidak dapat didaftarkan sebagai merek karena adanya kemungkinan terjadinya persaingan usaha tidak sehat apabila istilah umum yang bersifat deskriptif dimiliki secara eksklusif oleh satu pihak. Sebagai akibat dari banyaknya merek deskriptif yang berhasil didaftarkan di Indonesia, dibutuhkan ketentuan yang dapat mengatur pendaftaran merek deskriptif agar tetap dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Dalam skripsi ini, Penulis akan menganalisa ketentuan di Amerika Serikat dan Uni Eropa yang mengatur terkait merek deskriptif yang dapat didaftarkan karena telah memiliki daya pembeda yang kuat. Analisis ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengaturan di Indonesia.
In Indonesia, descriptive terms cannot be registered as a trademark protected by Indonesian trademark law. However, in reality, many descriptive terms have been successfully registered as a trademark. This creates a discrepancy between written law and its practice. This prohibition to register descriptive terms as trademarks has its own reasons. Descriptive terms cannot be registered as trademarks because of the possibility of unfair business competition if general descriptive terms are owned exclusively by one party. As a result of the large number of descriptive marks that have been successfully registered in Indonesia, provisions are needed to regulate the registration of descriptive marks to minimize the potential of unfair business competition occuring. In this thesis, the author will analyze the provisions in the United States and the European Union that regulate the registration of descriptive trademarks based on their distinguishing power. This analysis is expected to provide input for regulation in Indonesia."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Melisa Kristian
Perbandingan hukum tentang konsep penggunaan merek dalam perdagangan barang dan/atau jasa di Indonesia, Amerika Serikat, dan Uni Eropa = Legal comparison of concepts of trademark use in commerce in Indonesia the United States of America and European Union
"ldquo Penggunaan merek dalam perdagangan barang dan/atau jasa rdquo; merupakan suatu unsur dan/atau persyaratan yang terkandung dalam beberapa ketentuan yang diatur oleh UU No. 20 Tahun 2016. Namun, undang-undang tersebut tidak secara tegas menyatakan apa yang dikualifikasikan sebagai ldquo;penggunaan merek dalam perdagangan barang dan/atau jasa rdquo;. Ketiadaan kualifikasi menyebabkan timbulnya polemik pada tataran praktis, seperti dalam penyelesaian gugatan penghapusan merek terdaftar atas dasar non-use di ranah peradilan. Unsur dan/atau persyaratan ini diatur dan dilihat secara berbeda-beda di tiap negara. Amerika Serikat mengkualifikasikan dengan jelas, bahkan memberikan peran yang besar bagi unsur penggunaan merek dalam perdagangan barang dan/atau jasa, yang diistilahkan sebagai use in commerce, dalam peraturan perundang-undangan mengenai merek. Seperti Indonesia, di Uni Eropa ketentuan genuine use yang dimaksudkan sebagai penggunaan merek dalam perdagangan barang dan/atau jasa tidak dikualifikasikan dan hanya dijadikan unsur atau persyaratan dalam beberapa ketentuan hukum. Skripsi ini membandingkan pengaturan hukum penggunaan merek dalam perdagangan barang dan/atau jasa beserta penerapannya di tingkat pengadilan di Indonesia dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa. Temuan-temuan dari perbandingan tersebut menunjukkan bagaimana ketentuan penggunaan merek dalam perdagangan barang dan/atau jasa, use in commerce, dan genuine use dikualifikasikan dan diatur sebagai unsur dan/atau persyaratan dalam peraturan perundang-undangan di negara dan/atau komunitas yang bersangkutan. Selain itu, temuan juga berupa kriteria-kriteria yang diperoleh berdasarkan putusan-putusan pengadilan. Perbandingan tersebut dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif.
ldquo Use of trademark in good and or service commerces rdquo is an element and or requirement in provisions regulated by Law No. 20 of 2016. However, the law does not expressly state what qualifies as ldquo use of trademark in good and or service commerces rdquo . The absence of qualifications leads to a few problems in practice, such as in the settlement of registered mark deletion on the grounds of non use cases. This element and or requirement is regulated and seen differently in every country. The United States of America regulates the element and or requirement expressly, in fact, the country gives a significant role to the element and or requirement, known as the term ldquo use in commerce rdquo , in the laws on trademark. Similar to Indonesia, European Union does not expressly regulate what qualifies as the element and or requirement ndash known as ldquo genuine use rdquo , it is only stipulated as an element and or requirement in a few provisions. This thesis compares the rules on the use of trademark in commerce as well as the implementation in court decisions in Indonesia with The United States of America and European Union. The findings obtained from the comparison show how use of trademark in good and or service commerces, use in commerce, and genuine use are qualified and regulated as an element and or requirement in respective country community. The normative legal research method was used in order to obtain the comparisons between the regulations and court decisions."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Kris Razianto Mada
Rendahnya Volume Perdagangan Ceska-Israel Dibanding Negara Anggota Uni Eropa dengan Kedekatan Politik Setara, Perspektif Ekonomi dan Politik Kawasan = Low Czech-Israeli Trade Volume Compared to European Union Member States with Equal Political Closeness, Regional Economic and Political Perspectives
"Tesis ini membahas fakta kedekatan diplomatik Ceska-Israel tidak menghasilkan kedekatan ekonomi kedua negara. Dalam penelitian ini, kedekatan ekonomi diukur dari volume perdagangan Ceska-Israel lalu dibandingkan dengan volume perdagangan Israel-anggota lain di Uni Eropa. Penelitian ini mengidentifikasi dan memaparkan penyebab volume perdagangan Israel-Ceska lebih rendah dibandingkan volume perdagangan Israel-negara lain di UE yang punya kedekatan politik setara. Kedekatan politik diukur lewat jumlah dan lokasi perwakilan diplomatik serta hasil pemungutan suara di sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa. Sementara dari sisi ekonomi menerapkan pendekatan gravitasi, memanfaatkan indeks komplementaritas perdagangan (TCI) dan Indeks Perdagangan Intra-industri (IIT) untuk memeriksa perdagangan Israel-Ceska dan Israel-negara anggota UE lainnya. Pemeriksaan menggunakan UNCTAD, Bank Dunia, International Trade Center (Intracen), serta CEPII. Dalam penelitian ditemukan, Jerman, Perancis, dan Ceska paling dekat secara politik dengan dengan Israel. Walakin, karena kapasitas ekonomi dan jenis komoditas perdagangannya, volume perdagangan Israel-Ceska lebih rendah dibandingkan volume perdagangan Israel-Jerman atau Israel-Perancis. Ceska-Israel perlu meningkatkan aras komplementaritas komoditasnya untuk mendorong kenaikan volume perdagangan.
This thesis discusses Czech-Israel diplomatic propinquity is not reflected in their economic relations. In this research, economic proximity is measured with trade volume between Czech and Israel and then compared with the trade volume of other countries in the European Union to Israel. This study identifies and describes causative factors Czech-Israel trade volume is lower than Israel-other EU member states trade volume. This study identifies and explains the causes of lower Israeli- Czech trade volume compared to Israel-Czech trade volumes in other EU countries that have equal political affinity. Political closeness is measured by the number and location of diplomatic representatives and the results of voting at the General Assembly of the United Nations. Meanwhile, from an economic perspective, applying a gravity approach, utilizing the trade complementarity index (TCI) and intra-industri trade index (IIT) to examine Israel-Czech trade and Israel-other EU member states. The examination uses data from UNCTAD, the World Bank, the International Trade Center (Intracen), and CEPII. In the study it was found that Germany, France, and the Czech Republic were closest politically to Israel. However, due to its economic capacity and the type of trading commodities, the Israeli-Czech trade volume is lower than the Israeli-German or Israeli-French trade volume. Czech-Israel needs to increase the level of complementarity of its commodities to encourage an increase in trade volume."
Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2022
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fanny Alda Putri
Masalah keberlakuan hukum internasional dalam sistem hukum regional Uni Eropa = The effect of international law within European Union legal order
"Uni Eropa adalah organisasi internasional di wilayah Eropa yang bertujuan untuk mencapai integrasi Eropa. Untuk mencapai tujuan tersebut, Uni Eropa membentuk sistem hukum regionalnya sendiri yang saat ini sudah menjadi komponen yang tidak terpisahkan dalam kehidupan politik dan bermasyarakat di Uni Eropa. Walaupun demikian, keberlakuan hukum internasional dalam sistem hukum regional Uni Eropa jarang sekali dibahas. Beberapa tahun belakang, hubungan antara hukum internasional dan hukum regional Uni Eropa baru banyak dibicarakan dalam kaitannya dengan otonomi hukum regional Uni Eropa.
Dalam beberapa kondisi, Uni Eropa tidak terikat dengan perjanjian internasional atau norma-norma hukum internasional. Putusan-putusan Mahkamah Eropa baru-baru ini menekankan otonomi hukum regional Uni Eropa di atas hukum internasional. Putusan-putusan tersebut mengindikasikan bahwa hubungan antara hukum internasional dengan hukum regional Uni Eropa tidak lagi dilihat menurut teori monisme dan dualisme saja, tetapi dengan teori lain yang lebih kompleks.
European Union is an international organization whose obejective is to develop a European integration. In order to achieve the idea of European integration, European Union created its own legal order which has already becomean established component of European Union's political life and society. Yet, the effect of international law within the Union's domestic order receives far less attention. Over the past decade, the relationship between European and international law has largely been commented through the prism of the autonomy.
In some instances, however, the European Union is not bound by a treaty or international norm. Recent decisions issued by the Court of Justice of the European Union having emphasized the integrity of the European Union legal system.It indicates the relationship between the EU and international law can no longer be understood on the basis of monism or dualism theory, but a much more complex theory."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S47287
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Megan Anglingsari Raritra Intanti
Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa = European Union's Foreign Policy
"

Nama                         : Megan Anglingsari Raritra Intanti

Program Studi             : Ilmu Hubungan Internasional

Judul                          : Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa

Pembimbing                : Dr. phil. Yandry Kurniawan

 

Kajian Analisis Kebijakan Luar Negeri atau FPA telah menjadi bidang studi independen dalam ilmu hubungan internasional sejak tahun 1950an. Fokus FPA terhadap proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri dianggap telah berhasil menjawab permasalahan studi HI yang cenderung menciptakan jarak antara politik domestik dan internasional. Menariknya, klaim bahwa FPA telah inklusif menuai kritik diantara cendekia Eropa, khususnya dalam pembahasan kebijakan luar negeri Uni Eropa. Maka dari itu, tulisan ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana literatur menempatkan kebijakan luar negeri Uni Eropa diantara kajian FPA. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, penulis menyusun 96 total temuan literatur dengan akreditasi internasional dalam empat kategori tema, yaitu: (1) konsep kebijakan luar negeri Uni Eropa; (2) institusionalisasi kebijakan luar negeri Uni Eropa; (3) Uni Eropa sebagai aktor; dan (4) lingkup kawasan kebijakan luar negeri Uni Eropa. Upaya tinjauan literatur menghasilkan beberapa temuan seperti konsensus, perdebatan, dan kesenjangan terkait topik ini. Selain itu, tulisan ini juga menelusuri tren tema literatur, persebaran penulis, serta tren persebaran paradigmatik. Berangkat dari kondisi tersebut, tulisan ini berhasil menyingkap fakta bahwa FPA belum menjadi perspektif yang umum digunakan dalam mengkaji kebijakan luar negeri Uni Eropa. Meskipun begitu, tulisan ini tidak menemukan literatur yang menolak keberadaan kebijakan luar negeri Uni Eropa. Tulisan ini akan ditutup dengan penjabaran sejumlah rekomendasi untuk penelitian selanjutnya yang meliputi perluasan paradigmatik khususnya FPA dan pendekatan kritis, serta topik-topik yang belum banyak terbahas tetapi cukup relevan dengan kondisi empirik kebijakan luar negeri Uni Eropa.

 

 

 

Kata kunci:

Analisis Kebijakan Luar Negeri, Uni Eropa, kebijakan luar negeri Uni Eropa, European Foreign Policy, hubungan eksternal Uni Eropa, EPC, CFSP

 

Name                        : Megan Anglingsari Raritra Intanti

Study Program           : International Relations

Title                          : European Union’s Foreign Policy

Counsellor                 : Dr. phil. Yandry Kurniawan

 

Foreign Policy Analysis or FPA has been developed as an independent field of international relations (IR) studies since the 1950s. FPA’s primary focus on foreign policy decision making processes is considered to have successfully answered IR studies problem which tends to create a gap between domestic and international politics. Interestingly, the claim that FPA has been inclusive drawn criticism among European scholars, particularly in the discussion of the EU's foreign policy. Therefore, this paper aims to explain how literature interpret EU’s foreign policy among FPA studies. In order to achieve this goal, the authors compiled 96 total international accreditation literature within four categories of themes, namely: (1) the concept of EU’s foreign policy; (2) institutionalization of EU’s foreign policy; (3) European Union as an actor; and (4) regional scope of the EU’s foreign policy. This literature review has resulted in several findings such as consensus, debates, and gaps related to this topic. In addition, this paper also traces the literature trend, distribution of authors’ origin, as well as the paradigmatic trend. Based on these conditions, this paper was successfully revealed the fact that FPA is not a mainstream perspective in studying EU’s foreign policy. Even so, this paper didn’t identify scholar that rejects the idea of EU’s foreign policy. This paper will conclude with some recommendations for further research including paradigmatic diversification, especially FPA and a critical approach, as well as topics that rarely discussed but are quite relevant to the empirical conditions of EU’s foreign policy.

 

 

 

Keywords:

Foreign Policy Analysis, European Union, European Foreign Policy, EU Foreign Policy, EU External Relations, EPC, CFSP

 

"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia , 2020
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Mayadita Fathia Waluyo
Analisis perbandingan penerapan doktrin likelihood of confusion dalam penyelesaian sengketa merek di Indonesia, Amerika Serikat, dan Uni Eropa = Comparative analysis of the application of the likelihood of confusion doctrine in trademark dispute resolution in Indonesia, The United States, and the European Union
"Doktrin Likelihood of Confusion sebagai doktrin yang terkandung dalam Article 16 (1) TRIPs Agreement telah menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim di beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa dalam menentukan suatu pelanggaran merek. Namun demikian, Doktrin Likelihood of Confusion saat ini belum dianut oleh Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Meski begitu, beberapa Majelis Hakim dalam menyelesaikan sengketa merek di Indonesia telah berusaha memberikan pertimbangan terkait Likelihood of Confusion seperti Pada Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst antara pemilik merek “FORMULA STRONG” melawan pemilik merek “PEPSODENT STRONG 12 JAM” serta pada Putusan Nomor 10/PDT.SUS.MEREK/2020/PN.NIAGAJKT.PST. antara merek “PUMA” melawan merek “PUMADA”. Untuk itu, penelitian ini akan menganalisis terkait penerapan Doktrin Likelihood of Confusion dalam penyelesaian sengketa merek di Indonesia, serta membandingkannya dengan pengaturan dan penerapannya di Amerika Serikat dan Uni Eropa. Adapun penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis-normatif dengan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Kesimpulan yang dapat diambil adalah Majelis Hakim dalam menerapkan Doktrin Likelihood of Confusion di Indonesia masih bersandar kembali dengan hanya menitikberatkan pada ada atau tidaknya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya antara kedua merek. Padahal, adanya kesamaan antara kedua merek tidak serta merta menimbulkan kebingungan bagi konsumen, yang berujung pada kerugian bagi pemilik merek. Kedua merek juga tetap dapat dibedakan satu sama lain, dan fungsi utama merek sebagai daya pembeda masih terpenuhi. Oleh karenanya, Indonesia diharapkan dapat memperhatikan syarat Likelihood of Confusion dalam penentuan pelanggaran merek dengan cara merumuskannya ke dalam Undang-Undang ataupun menyatukan pemahaman penegak hukum dalam memberikan pertimbangan hukum guna mewujudkan keadilan dalam perlindungan hak atas merek.
The doctrine of Likelihood of Confusion as a doctrine contained in Article 16 (1) of the TRIPs Agreement has become the basis for consideration by the Panel of Judges in several countries such as the United States and the European Union in determining a trademark infringement. However, the Likelihood of Confusion doctrine is currently not adopted by Indonesia in Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications. Even so, several Panel of Judges in resolving trademark disputes in Indonesia have tried to provide considerations related to Likelihood of Confusion such as in Decision Number 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst between the owner of the trademark of "FORMULA STRONG" against owner of the trademark of "PEPSODENT STRONG 12 HOURS" as well as in Decision Number 10/PDT.SUS.MEREK/2020/PN.NIAGAJKT.PST. between the trademark “PUMA” against the trademark “PUMADA”. For this reason, this study will analyze the application of the Likelihood of Confusion Doctrine in the trademark disputes resolution in Indonesia, and compare it with the regulation and implementation in the United States and the European Union. This research was conducted using a juridical-normative method with data obtained through a literature study. The conclusion that can be drawn is that the Panel of Judges in implementing the Likelihood of Confusion Doctrine in Indonesia still relies on and by only focusing on whether or not there are similarities in substance or in its entirety between the two trademarks. In fact, the similarities between the two trademarks do not necessarily cause consumers confusion, which leads to the trademark owner’s loss. The two trademarks can also still be distinguished from one another, and the main function of the trademark to distinguish goods and/or services is still fulfilled. Therefore, Indonesia is expected to be able to pay attention to the terms of Likelihood of Confusion in determining trademark infringement by formulating it into the law or uniting the understanding of law enforcer in providing legal considerations in order to realize justice in the protection of trademark rights."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dimas Yudhistira Henuhili
Kedaulatan di Uni Eropa = Sovereignty in the European Union
"Selama beberapa dekade terakhir, terjadi peningkatan perdebatan mengenai kedaulatan dalam kajian Ilmu Hubungan Internasional. Salah satu titik krusial yang mendorong perdebatan ini adalah terbentuknya Uni Eropa melalui Maastricht Treaty pada tahun 1992. Setelah itu, terdapat beragam literatur yang membahas mengenai kedaulatan di Uni Eropa, sehingga diperlukan sebuah kajian kepustakaan. Untuk menjawab permasalahan tersebut, studi ini memetakan perkembangan literatur mengenai kedaulatan di Uni Eropa pasca Maastricht Treaty. Dari tiga puluh artikel jurnal/buku/chapter edited volume yang dikaji, terdapat empat tema besar yaitu (1) karakteristik kedaulatan di Uni Eropa; (2) dinamika kedaulatan dalam kebijakan di Uni Eropa: antara intergovernmentalisme dan supranasionalisme (3) faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan terhadap perubahan bentuk kedaulatan di Uni Eropa dan (4) kritik terhadap penerapan kedaulatan di Uni Eropa. Setelah melakukan pemetaan dan analisis literatur, kajian kepustakaan ini menghasilkan beberapa temuan. Pertama, karakter kedaulatan di Uni Eropa memiliki penafsiran yang berbeda-beda, mulai dari kedaulatan dipandang disatukan (pooled sovereignty), dibagi (shared sovereignty), hingga dianggap masih berada di negara. Kedua, penerapan kedaulatan dalam tatanan praktis dalam level kebijakan di Uni Eropa dapat bertahan maupun berubah, menyesuaikan preferensi negara-negara anggotanya. Ketiga, penerimaan negara terhadap beragam bentuk kedaulatan di Uni Eropa dipengaruhi oleh faktor ekonomi, faktor interdependensi, dan faktor keamanan. Keempat, dinamika serta cara pandang terhadap kedaulatan di Uni Eropa tampaknya dipengaruhi oleh fenomena-fenomena empirik atau perkembangan yang terjadi di Uni Eropa. Terakhir, dari keseluruhan literatur, studi ini mengindentifikasi celah literatur yang terdapat dalam sedikitnya analisis mengenai kedaulatan dalam kebijakan di Uni Eropa, serta kurangnya studi komparatif yang membandingkan kedaulatan di Uni Eropa dengan kedaulatan dalam entitas politik lainnya.
Over the last few decades, the topic of Sovereignty has been increasingly discussed in International Relations. One of the crucial factors leading to the debate was the establishment of the European Union through the enactment of Maastricht Treaty in 1992. As an effect, various literature discussing sovereignty in the European Union emerged and subsequently neccessitates a literature review on it. This study mapped various literature on sovereignty in the European Union after Maastricht Treaty. By taking into account thirty journal articles/books/chapters of edited volume, this study found four major themes in the literature: (1) the characteristics of sovereignty in the European Union; (2) the dynamics of sovereignty in the European Union policies: between intergovernmentalism and supranationalism; (3) the factors influencing the acceptance of the changing form of sovereignty in the European Union; and (4) the critiques on the implementation of sovereignty in the European Union. After mapping and analyzing the literature, this study found several important points. First, the characters of sovereignty in the European Union result in various interpretations such as pooled sovereignty, shared sovereignty, and sovereignty that are embedded within member states. Second, the implementation of sovereignty in the European Union policies could both be static or dynamic, depending on the member states' preferences. Third, member states’ acceptance of various sovereignty forms in the European Union are influenced by economic, interdependence, and security factors. Fourth, the dynamics of the sovereignty in the European Union are perceived to be influenced by events happening in the European Union. Lastly, this study identifies several literature gaps on the lack of literature analyzing sovereignty aspect of European Union’s policies and the minimum amount of comparative studies between sovereignty in the European Union and sovereignty in other political entities."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2021
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Eksa Septiana
Pengaruh kebijakan liberalisasi perdagangan Uni Eropa terhadap perekonomian negara-negara Visegard = The effect of the European Union's trade liberalization policy on the economy of the Visegrad countries
"[ABSTRAK
Setelah bergabung dengan UE, ekonomi negara-negara Visegrad semakin terbuka dan mengalami peningkatan
PDB. Hal ini disebabkan oleh kebijakan liberalisasi perdagangan, yang telah diterapkan sejak negara-negara
Visegrad masih dalam tahap persiapan keanggotaan UE. Kebijakan liberalisasi perdagangan yang diterapkan
berupa peningkatan kuota, penghapusan bea, dan kemudahan dalam regulasi pada barang impor. Di pihak lain,
UE juga memperoleh keuntungan dengan bergabungnya negara-negara Visegrad karena pangsa pasar UE
semakin luas.ABSTRACT Having joined the Euopean Union, the economy of the Visegrad countries become more open and get the
increase of the GDP. This is due to the trade liberalization policy, which has been applied since the Visegrad
countries were still in the preparation stage of the EU membership. The trade liberalization policy that was
implemented is in the form of the quota increase, the elimination of the duties, and the ease in the regulations on
the imported goods. On the other hand, the EU also get the benefit by joining the Visegrad countries because the
EU?s market share more expand;Having joined the Euopean Union, the economy of the Visegrad countries become more open and get the
increase of the GDP. This is due to the trade liberalization policy, which has been applied since the Visegrad
countries were still in the preparation stage of the EU membership. The trade liberalization policy that was
implemented is in the form of the quota increase, the elimination of the duties, and the ease in the regulations on
the imported goods. On the other hand, the EU also get the benefit by joining the Visegrad countries because the
EU?s market share more expand, Having joined the Euopean Union, the economy of the Visegrad countries become more open and get the
increase of the GDP. This is due to the trade liberalization policy, which has been applied since the Visegrad
countries were still in the preparation stage of the EU membership. The trade liberalization policy that was
implemented is in the form of the quota increase, the elimination of the duties, and the ease in the regulations on
the imported goods. On the other hand, the EU also get the benefit by joining the Visegrad countries because the
EU’s market share more expand]"
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2015
MK-PDF
UI - Makalah dan Kertas Kerja  Universitas Indonesia Library
cover
Abid Abdurrahman Adonis
Uni Eropa sebagai normative power = European union as normative power
"Semakin berkembangnya kelembagaan dan misi eksternal Uni Eropa khususnya dalam mempromosikan norma-normanya mendorong literatur-literatur untuk membahas peran Uni Eropa sebagai normative power. Normative power dianggap sebagai salah satu peran internasional Uni Eropa yang membedakannya dengan aktor-aktor internasional lainnya. Kendati telah banyak digunakan dalam berbagai literatur mengenai Uni Eropa, namun konsep normative power belum mendapat perhatian serius dari literatur-literatur disiplin Ilmu Hubungan Internasional yang lebih luas.
Kajian literatur ini membahas bagaimana perkembangan literatur mengenai Uni Eropa sebagai normative power. Dengan metode taksonomi, kajian literatur ini menunjukkan perkembangan literatur Uni Eropa sebagai normative power berada dalam empat kategori: 1 konseptualisasi normative power; 2 penggunaan normative power, 3 persepsi aktor mitra terhadap normative power, dan 4 Uni Eropa sebagai normative power dalam perspektif Hubungan Internasional.
Berdasarkan berbagai literatur yang sudah dikaji, kajian literatur ini berpendapat bahwa peran Uni Eropa sebagai normative power merupakan suatu konstruksi yang dikembangkan oleh akademisi dan pejabat Uni Eropa untuk menemukan relevansi dan mengangkat posisi politik Uni Eropa dalam peran internasionalnya. Konstruksi ini dipertegas melalui seleksi memori yang dilakukan oleh Uni Eropa terhadap klaim normative power-nya.
Kajian literatur ini juga menunjukkan terbatasnya keberhasilan penggunaan normative power oleh Uni Eropa terhadap para mitranya. Perkembangan literatur turut mengidentifikasi kecenderungan skeptisisme aktor-aktor mitra Uni Eropa terhadap penggunaan normative power oleh Uni Eropa. Selain itu, kajian literatur ini berargumen bahwa konsep normative power memiliki kecenderungan adanya bias Eurosentris dan perkembangan literatur didominasi oleh literatur-literatur liberal dan konstruktivis.
Berdasarkan literatur-literatur yang ditinjau, tulisan ini menemukan adanya celah riset pada persepsi aktor mitra Uni Eropa terhadap normative power dan penulisan melalui perspektif non Eropa.
The development of European Union's institutions and external mission, especially in promoting its norms, encourages literature to discuss the role of the EU as normative power. Normative power is considered one of the EU's international roles that distinguishes it from other international actors. Although widely used in literature on the European Union, the concept of normative power has not received serious attention from the wider International Relations readers.
This literature review discusses how the development of literature on the European Union as normative power. Using taxonomy method, this literature review shows the literature development of the EU as normative power fall into four categories: 1 the conceptualization of normative power; 2 the use of normative power, 3 partner actors' perceptions of normative power; and 4 EU as normative power according to IR perspectives.
Based on the literature that has been studied, this literature review argues that the role of the EU as normative power is a construction developed by academics and EU officials to find relevance and elevate the political position of the European Union in its international role. It is reasserted by how EU do memory selection to its own history in claiming its normative power.
This literature review also shows the limited success of normative usage power by the EU against its partners. The development of literature also identifies the tendency of skepticism of EU partner actors against the use of normative power by the European Union. In addition, this literature review argues that the concept of normative power has a tendency for Eurocentric bias and the development of literature dominated by liberal and constructivist literature.
Based on the literature reviewed, this paper found a research gap on the perceptions of EU partner actors and writing through a non-European perspective. "
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2018
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>