Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Skripsi ini membahas tentang makna tradisi upacara minum teh di Jepang (Chanoyu) dan kaitannya terhadap fungsi ruang dan estetika. Upacara minum teh di Jepang mengalami perkembangan, berawal dari pengobatan sampai menjadi sebuah ritual upacara. Upacara minum teh Jepang merupakan salah satu budaya turun menurun yang masih aktif dilaksanakan hingga sekarang, dimana dalam masyarakat Jepang budaya kesenian dan keagamaan Budha berpengaruh di setiap aspek kehidupan masyarakat Jepang, maka dari itu upacara minum teh di Jepang menarik untuk di bahas. Tujuan dari penelitian adalah menjelaskan makna upacara minum teh Jepang dan kaitannya terhadap space (ruang) dengan penerapan Zen, Tao dan prinsip estetika Wabi-Sabi.

 

 

---

This thesis discusses the meaning of the tradition of the tea ceremony in Japan (Chanoyu) and its relation to space. The tea ceremony in Japan is developing, starting from medicine to becoming a ceremonial ritual. Japanese tea ceremony is one of the hereditary cultures that is still actively carried out until now, where in Japanese society Buddhist culture and religious culture influences in every aspect of Japanese people's life, therefore the tea ceremony in Japan is interesting to discuss. The purpose of this research is to explain the meaning of Japanese tea ceremony and its relation to space with the application of Zen, Tao and Wabi-Sabi aesthetic principles.

 

"

"ABSTRAKTema dari penulisan skripsi ini adalah partisipasi politik wanita Jepang kontemporer (pasca Perang Dunia II-tahun 90-an). Dengan berakhirnya Perang Dunia II, Jepang kemudian menjadi daerah pendudukan Sekutu selama kurang lebih 7 tahun. Pada masa pendudukan ini, pihak Sekutu telah mengadakan banyak perubahan dan tekanan terhadap pemerintah Jepang. Salah satu bentuk perubahan itu antara lain adalah disahkannya hak pilih bagi kaum wanita Jepang. Dengan perubahan itu, untuk pertama kalinya pada tahun 1946, kaum wanita Jepang kemudian menggunakan hak suaranya pada pemilihan umum yang ke-22. Meskipun demikian perjuangan untuk mendapatkan hak suara tersebut sebenarnya telah dirintis jauh sebelum masa itu. Pada tahun 1919, sebuah organisasi politik wanita pertama yang disebut dengan Shin Fujin Kyookai dibentuk untuk menyuarakan hak-hak politik wanita, kemudian wanita diperbolehkan mengikuti organisasi-organisasi politik meskipun mereka tetap tidak memiliki hak pilih sampai dengan tahun 1946. Sejak saat itu partisipasi politik wanita Jepang dalam pemilihan umum dapat dikatakan tinggi dan persentasenya malah melebihi kaum prianya. Meskipun demikian partisipasi mereka pada level elite politik sangat rendah. Sesuai dengan tujuan skripsi ini, yaitu untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang partisipasi politik wanita Jepang, dengan menggunakan metode kepustakaan dan setelah melakukan analisa penulis kemudian dapat menarik kesimpulan bahwa partisipasi politik wanita Jepang dalam kategori keikutsertaan dalam pemilihan umum dapat dikatakan tinggi. Akan tetapi tingginya persentase tersebut tidak diikuti dengan representasi yang cukup di pariemen dan partai-partai poltik. Hal ini antara lain disebabkan karena kultur masyarakat Jepang yang patriarkis vertikal. Kultur masyarakat ini kemudian mempunyai implikasi yang luas dalam kehidupan politik. Implikasi-implikasi tersebut antara lain adalah kultur politik Jepang, pandangan terhadap demokrasi dan kehidupan politik, praktek money politics dan pandangan terhadap wanita sebagai obyek. Hal tersebut kemudian menjadi kendala dalam rendahnya partisipasi politik wanita Jepang pada level elite politik.

---

"

"ABSTRAKDi Jepang, setiap tanggal tiga bulan Maret, selalu diselenggarakan hina matsuri, yakni perayaan khusus bagi anak-anak perempuan. Pada had itu, di rumah mereka di pajang satu set boneka hina beserta perlengkapannya. Suasana meriah hina matsuri sangat dapat dirasakan tidak saja di rumah-rumah yang memiliki anak perempuan, tetapi juga di toko-toko serba ada di pusat kota. Menjelang bulan Maret, toko-toko serba ada berlomba-lomba menciptakan suasana meriah untuk menarik para pengunjung dengan memajang boneka-boneka hina terbaru yang harganya sangat mahal. Mahalnya harga boneka hina ini menimbulkan pertanyaan, seberapa pentingkah arti hina ningyo dalam perayaan hina matsuri bagi masyarakat Jepang? Apalagi mengingat perayaan ini telah berlangsung sejak ratusan tahun yang lalu. Hina ningyo memang dianggap istimewa jika dibandingkan dengan ningyo biasa. Alasannya adalah hina ningyo dianggap memiliki ukekuatan khusus_ yang mampu melindungi anak-anak perempuan agar selalu sehat dan memiliki kehidupan yang bahagia kelak setelah mereka dewasa. Nina ningyo juga memiliki sejarah yang sangat panjang. Bentuk hina ningyo` seperti yang terlihat sekarang ini merupakan hasii bentuk gabungan katashiro dan hina. Nina yang artinya kecii_, merupakan mainan anak-anak di jaman Heian. Sedangkan katashiro adalah semacam jimat yang terbuat dari kertas yang dibentuk menyerupai bentuk manusia selalu digunakan dalam acara penyucian diri. Cara penggunaannya adalah katashiro diusapkan ke badan beberapa kali. Hai itu dipercaya sebagai cara untuk mengeluarkan semua penyakit dan kesialan dari diri manusia dan berpindah ke katashiro. Seianjutnya, katashiro dihanyutkan ke sungai atau laut supaya penyakit dan kesialan tersebut hilang. Penulisan skripsi ini adalah untuk mendapatkan makna dan fungsi hina ningyo di setiap jaman dengan merunut kern ball sejarah hina dari jaman Heian sampai jaman moderen. Dari sejarah hina yang panjang tersebut, terlihat hina mengalami perubahan-perubahan makna dan fungsi, juga bentuk.

---

"

"Penerjemahan merupakan kegiatan komunikasi yang dilakukan dengan pengalihbahasaan suatu teks dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran. Dalam bahasa sumber dan bahasa sasaran seringkali terdapat perbedaan budaya. Perbedaan kebudayaan dapat menjadi kendala dalam proses penerjemahan, salah satunya dalam penerjemahan kata budaya. Penelitian ini membahas prosedur penerjemahan kata budaya dalam komik Maiko-san Chi no Makanai-san. Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif berdasarkan teori kata budaya dan prosedur penerjemahan oleh Newmark. Penelitian dilakukan dengan mencari kata budaya bahasa Jepang dalam komik Maiko-san Chi no Makanai-san volume 1 serta dalam terjemahan bahasa Indonesianya ‘Juru Masak Para Maiko’. Data lalu dikelompokkan berdasarkan teori kategori kata budaya menurut Newmark. Selanjutnya, peneliti menganalisis prosedur yang digunakan dalam penerjemahan kata budaya tersebut sesuai dengan teori prosedur penerjemahan Newmark. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat 11 jenis prosedur digunakan dalam penerjemahan sumber data. Adapun 11 Prosedur yang digunakan adalah 1) terjemahan harfiah; 2) transferensi; 3) naturalisasi; 4) padanan budaya; 5) padanan fungsional; 6) padanan deskriptif; 7) transposisi; 8) modulasi; 9) pengurangan dan perluasan; 10) kuplet; dan 11) catatan kaki. Penerjemah cenderung menggunakan prosedur yang berorientasi pada bahasa sasaran

---

Translation is a communication method carried out by translating a text from the source language into the target language. In the source language and target language there are often cultural differences. Cultural differences can become an obstacle in the translation process, one of which is in translating the cultural words. This study discusses the procedure for translating cultural words in the comic Maiko-san Chi no Makanai-san. Researcher uses descriptive research methods and basing the research on the theory of cultural words and translation procedures by Newmark. The research was conducted by searching for the Japanese language cultural words in the 1st volume of the comic Maiko-san Chi no Makanai-san as well as in its Indonesian version, Juru Masak Para Maiko. The data were then grouped based on Newmark's theory of cultural words categories. Furthermore, the researcher analyzed the procedures used in translating the cultural words according to Newmark's theory of translation procedures. The analysis showed that there were 11 types of procedures used in the data. The 11 procedures used are 1) literal translation; 2) transference; 3) naturalization; 4) cultural equivalent; 5) functional equivalent; 6) descriptive equivalent; 7) transposition; 8) modulation; 9) reduction and expansion; 10) couplets; and 11) notes. The translator tend to use procedures that are oriented towards the target language."

"Setiap bangsa memiliki sistem kepercayaan yang berbeda-beda begitu juga dengan bangsa Jepang. Kepercayaan merupakan bentuk dari religiusitas. Religiusitas merupakan ikatan atau pengikatan diri_ Jadi Iebih bersifat personal. Religiusitas lebih melihat aspek yang dalam lubuk hati, riak getaran hati nurani pribadi; sikap personal yang sedikit banyak misteri bagi orang lain, menafaskan intimitas jiwa, du cneirr ' dalam arti Pascal, yakni vita rasa yang mencakup totalitas, (termasuk rasio dan rasa manusiawi) kedalaman pribadi manusia.' Konsep religi diartikan lebih luas daripada agama. Religi lebih dinamis karena lebih menonjolkan eksistensinya selaku manusia. Sedangkan agama biasanya terbatas pada ajaran-ajaran (doctrines) dan peraturan-peraturan (laws). Jadi agama merupakan bentuk dari religiusitas. Agama cenderung bersifat dogmatik...."

"Skripsi ini membahas struktur kelompok (sh_dan k_z_) pertemanan dalam mangaLife melalui kasus ijime (bullying). Ijime adalah perbuatan menyakiti murid yang lebih lemah secara fisik dan lebih lagi secara mental. Di Jepang, ijime dilakukan oleh sekelompok murid kepada salah satu anggotanya di dalam kelompok pertemanan (nakama sh_dan). Hasil analisis pada manga Life menunjukkan bahwa kelompok pertemanan yang tercermin di dalamnya mempunyai struktur vertical karena adanya seseorang yang menjadi atasan dan bawahan dalam melakukan tindakan ijime.

---

The focus of this study is analyzing the group structure (sh_dan k_z_) in _Life_ comic through the the cases of ijime (bullying). Ijime is an act to hurt the weaker students physically, moreover mentally. In Japan, ijime is conducted by a group of students to one of its member in a friendship group (nakama sh_dan). The result of this analysis shows that the friendship group in _Life_ comic has a vertical structure because the existence of someone who act as the group leader and some members who act as the subordinates in doing ijime action."

"ABSTRAKKeindahan adalah hal yang telah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Walaupun bukan merupakan kebutuhan pokok, keindahan membuat kehidupan manusia menjadi lebih berarti. Setiap individu mempunyai nilai keindahan yang berbeda-beda. Demikian pula dalam cakupan bangsa. Setiap bangsa juga pas ti memiliki ciri keindahannya sendiri. Nilai keindahan di Jepang mempunyai sejarah perkembangan yang panjang. Tidak hanya perkembangan di dalam negeri, tapi juga mendapatkan pengaruh dari luar, yang memperkaya kebudayaan Jepang. Shinto dan Buddha adalah agama yang paling banyak dianut orang Jepang hingga saat ini' . Shinto yang sering dikatakan sebagai agama asli bangsa Jepang mempunyai pengaruh besar dalam penghargaan orang Jepang terhadap alam. Dalam pandangan Shinto, segala sesuatu dalam alam memiliki jiwa. Alam adalah sesuatu yang harus dipahami. Alam bukanlah sesuatu yang harus ditaklukkan. Setiap hal dalam alam harus dihargai. Kebudayaan Jepang telah menerima pengaruh besar dari Buddhisme dan peradaban Cina....

---

"

"Penelitian ini mengeksplorasi mengapa Perancis membatasi freedom to manifest religion perempuan minoritas Muslim dengan burqa dan niqab pada 2010, padahal itu bertentangan dengan norma-norma Hak Asasi Manusia internasional, dapat melanggengkan subordinasi minoritas Muslim, serta dapat menghalangi penggunanya untuk keluar ke ranah publik. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan cara analisis interpretif, menggunakan konsep freedom to manifest religion dan asimilasi sebagai kerangka pikir utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan freedom to manifest religion dimungkinkan karena kebebasan ini tidak bersifat absolut. Perancis menjustifikasi burqa dan niqab tidak sesuai dengan nilai Liberté, karena tidak menghargai hak perempuan dan lekat dengan fundamentalisme agama yang dapat menghambat proses asimilasi. Larangan ini mencerminkan kembalinya negara koersif dalam politik internasional kontemporer, dengan Perancis yang menegaskan kembali kesatuan identitasnya di tengah kemunduran ekonomi, imigrasi massal, dan globalisasi.

---

This research explores why France restricts the freedom to manifest religion of Muslim minority women by banning the burqa and niqab in 2010, despite its contradiction with international norms of human rights, its potential to perpetuate the subordination of Muslim minority, and its possibility to curb the wearer to be in public sphere. This is a case study research with interpretive method of analysis, using the concept of freedom to manifest religion and assimilation as the main framework of thinking. The research shows that the restriction is possible due to the non-absolutist nature of freedom to manifest religion. France justifies burqa and niqab incompatible with the value of Liberté, for they are oppressing women?s rights and related to religious fundamentalism which will hinder the assimilation process. The ban reflects ?the return of coercive state? in contemporary international politics, with France recalling its indivisible identity in the midst of economic downturn, mass immigration, and globalization."

"Pemenuhan Hak Asimilasi dan Integrasi pada hakekatnya merupakan satu tahapan dari proses pelaksanaan pidana penjara dan pembinaan pelanggar hukum berdasarkan sistem pemasyarakatan. Tahapan dimaksud merupakan rangkaian penegakan hukum sebagai upaya penanggulangan kejahatan dan pembinaan pelanggar hukum dalam system peradilan pidana.Sebagai suatu sistem, maka secara operasional sub-sub sistem dalam peradilan pidana harus bekerja secara integral. Petugas pelaksana hukum ( Polisi, Jaksa, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan), organisasi dan manajemen, sarana dan prasarana serta masyarakat harus bekerja secara sistemik dalam rangka memenuhi hak asasi manusia, dan hak-hak narapidana.Namun, dalam implementasinya di Lapas/Rutan Wilayah DKI Jakarta, menunjukkan, adanya ketidak-terpaduan dalam pengelolaan dan manajemen administrasi system pemasyarakatan, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak asimilasi dan integrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa system administrasi pembinaan dan penghitungan tatap-tahap pembinaan belum dilaksanakan sesuai ketentuan,. Demikian pula sistem komunikasi dan informasi tentang hak-hak narapidana belum dilaksanakan secara transparan, akibatnya terjadi diskriminasi dan pemenuhan hak asimilasi dan integrasi menjadi kurang optimal.Dalam subsistem pelaksana hukum, terdapat kecenderungan makin meningkatnya sikap egosentrisme diantara aparat pelaksana hukum. Dan dalam aspek organisasi dan manajemen ditandai dengan buruknya system pelayanan dan pengelolaan administrasi pembinaan, sarana dan prasarana yang jauh dari memadai, serta dalam subsistem masyarakat adalah rendahnya tingkat partisipasi dan dukungan masyarakat dalam pembinaan pelanggar hukum.Salah satu aspek yang sangat penting yang berkaitan dengan pemenuhan hak asimilasi dan integrasi adalah bahwa secara faktual, fungsi﷓fungsi manajemen dan system administrasi pembinaan narapidana belum dilaksanakan dengan baik. Keadaan ini disebabkan karena rendahnya mutu keterampilan teknis petugas pemasyarakatan, rendahnya integritas moral sumber daya manusia, kurang disiplin, system birokrasi yang berbelit-belit, buruknya system administrasi peradilan, rendahnya komitmen kepemimpinan, over kapasitas, rendahnya pengawasan,dan rendahnya partisipasi masyarakat, serta minimnya sarana dan prasarana.Ketidak-serasian dalam pelaksanaan proses pemasyarakatan dan pembinaan pelanggar hukum tersebut menunjukkan bahwa penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia belum menjadi pertimbangan utama dalam penegakan hukum, dan ini berarti bahwa system belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, dan jika kondisi tersebut tidak diadakan perbaikan, justru dapat menjadi faktor penyebab timbulnya kejahatan, dan mengganggu stabilitas keamanan.Salah satu alternatif yang dapat dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah memperbaiki manajemen system pemasyarakatan, peningkatan mutu ketrampilan sumber daya manusia dan melakukan optimalisasi pengawasan berdasarkan pendekatan system.

---

The accomplishment of the Assimilation and Reintegration Rights intrinsically represent a process of the execution of sentencing and the treatment of the offenders, in pursuant to the correctional system. Such step represents one segment of the criminal justice system.

As a system, the operation of such sub - system in the criminal justice have to work integrally. The criminal justice officers (Police, Prosecutors, Judges, and Correctional Officials), the organizational and the management, the facilities and also the society, have to work systematically in order to fulfilling the human right. and the inmate's rights.

But, its implementation in the Jakarta Correctional Institution/Detention Center has shown the existence of improper administration management of such correctional system, especially related to the accomplishment of the assimilation and reintegration rights. The result of this research indicates that the treatment administration system and the calculation of the treatment process have not conducted in accordance to the rule. Also, the communications and information system about the inmate's rights has not conducted transparently, and had resulted discrimination. Thus, the accomplishment of inmate's assimilation and reintegration has become less optimal as well.

In the sub-system of the sentence execution, there are tendency toward the increasing of egocentrism attitude among the criminal justice officers. And the organizational and management aspect is marked by the obsolesce of the service and the treatment administration management, as well as its facilities which are still far from adequate, also the lack of the society participation and support in the process of offender's treatment.

One of the important aspect related to the accomplishment of the assimilation and reintegration rights is, by factual, the management functions has not conducted properly. This situation is caused by the low quality of technical skill of the correctional officer, the low of human resource moral integrity, less discipline, the complicated bureaucracy system, the obsolesce of jurisdiction administration system, no leadership commitment, over capacities, the minimum of society controls and participation, and also the minimum facilities.

The un-inwrought in the execution of the correctional process indicate that the respect and the protection to human right has not become important consideration in accordance to the law, and this means that such system has not imposed as we might expected, and if the such condition is not performed a reformation, it would become a factor that cause a violation of criminal law and effecting the security stability."