Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui studi kepustakaan untuk meninjau bagaimana United Nations Convention on Contracts of the International Sale of Goods 1980 (CISG) mengatur keabsahan kontrak jual beli internasional. Pasal 4(a) CISG menyatakan bahwa CISG secara umum tidak mengatur permasalahan keabsahan, dengan pengecualian tertentu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CISG hanya mengatur keabsahan formil, initial impossibility of performance, dan open-price contracts. Sebagaimana terlihat dari kasus Forestal Guarani v. Daros International dan Geneva Pharmaceuticals v. Barr Laboratories, CISG mengatur bahwa permasalahan keabsahan yang tidak diaturnya akan diselesaikan menurut hukum yang berlaku berdasarkan Kaidah Hukum Perdata Internasional (HPI). Selain itu, penelitian ini juga membahas bagaimana instrumen internasional lainnya, Kaidah HPI Indonesia, serta Rancangan Undang-Undang HPI Indonesia mengatur keabsahan kontrak jual beli internasional.

---

This research attempts to shed light on how the United Nations Convention on Contracts of the International Sale of Goods 1980 (CISG) regulates the validity of international sales contracts, using juridical normative research method through literature studies. According to Article 4(a) of the CISG, the Convention does not govern matters on validity, with certain exceptions. This research shows that CISG governs some matters pertaining to validity: formal validity, initial impossibility of performance, and open-price contracts. As seen from the cases of Forestal Guaraniv. Daros International and Geneva Pharmaceuticals v. Barr Laboratories, the CISG allocates those validity issues which do not fall under its purview to the applicable domestic law, as determined by Private International Law (PIL). Moreover, this research discusses how other international instruments, Indonesia’s PIL, and Indonesia’s Draft Law on PIL regulate validity issues."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat pelaksanaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli di dalam teori dan praktek terkait dengan kepemilikan tanah, khususnya untuk melihat kedudukan hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanah dalam hal terjadi sengketa atau perkara dan hal-hal yang memicu terjadinya sengketa tersebut. Di dalam skripsi ini, dianalisis tiga putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.Dari analisis tersebut, dapat diketahui bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli terkait transaksi tanah telah berkembang di dalam masyarakat untuk mengatasi kebuntuan dalam hal syarat-syarat dilakukannya jual beli belum terpenuhi. Di dalam prakteknya terdapat penyalahgunaan terhadap penggunaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli, contohnya dengan dibuat sebagai jaminan hutang atas tanah yang belum bersertipikat.Berdasarkan analisis ketiga putusan pengadilan, Hakim melihat Perjanjian Pengikatan Jual Beli memiliki kekuatan sebagai dasar untuk melakukan peralihan hak sepanjang terpenuhi syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata dan harganya telah dibayar lunas dengan disertai pemberian Kuasa untuk melakukan peralihan hak.Di dalam skripsi ini, disarankan bahwa perlu diatur secara khusus pengaturan mengenai Perjanjian Pengikatan Jual Beli, serta pembuatan undang-undang mengenai kepemilikan tanah (Undang-Undang Hak Milik), dan pemberian jaminan perlindungan hukum yang lebih tegas terhadap pemilik tanah pemegang sertipikat yang di atur dalam undang-undang.

---

This study aims at looking into The Sale and Purchase Binding Agreement execution, in theory and practice related to the land ownership, particularly in order to perceive the standing of the land Sale and Purchase Binding Agreement in the event of dispute and the matters that triggered the dispute. In this thesis, three legal and binding court decisions are analyzed.

From this analysis, it is discovered that the Sale and Purchase Agreement on land transactions has been developing in the society to overcome the clogged in terms of the condition that the requirements of the sale transaction have not been fulfilled thus the Sale and Purchase Deed can not be established. In practice, the Sale and Purchase Agreement is often misused as a loan agreement of a land that has not been registered.

Based on the court decisions analysis, the Judge considers that the Sale and Purchase Binding Agreement has its legality as long as the valid legal requirement for agreement in Article 1320 of the Civil Code is done authentically and its price has been fully paid by the buyer, followed by the grant of power.

Suggested by this mini thesis, there has to be a regulation that specifically oversee the Sale and Purchase Binding Agreement, as well as the establishment of a regulation on the land ownership (regulation on ownership right), and a strictly legal protection assurance for a certified land owner in the regulation."

"ABSTRAKThe United Nations Convention on Contracts for International Sale of Goods CISG adalah konvensi yang disusun dalam rangka menjembatani perbedaan mengenai jual beli internasional dalam sistem hukum dari berbagai negara. Salah satu hal yang diatur oleh CISG yaitu tentang terbentuknya kontrak, termasuk diantaranya bahwa suatu kesepakatan mengenai lahirnya kontrak dapat dicapai melalui melalui konfirmasi langsung atau melalui suatu tindakan tertentu. Skripsi ini bertujuan untuk membahas perbedaan kualifikasi terbentuknya kesepakatan akan lahirnya kontrak menurut CISG dan Burgerlijk Wetboek voor Indonesie sebagai sumber utama hukum perjanjian di Indonesia.

---

ABSTRACTThe United Nations Convention on Contracts for International Sale of Goods CISG is a convention that is drafted in the spirit of bridging difference in various legal system rsquo s sales of goods. One of the key provisions in CISG is regarding the formation of contracts, whether by virtue of direct confirmation or certain acts. This writing is aimed to compare the qualification of when a contract is formed, both under CISG and Burgerlijk Wetboek voor Indonesie as one of Indonesia rsquo s main source of contract law."