Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTIndustri minyak dan gas bumi termasuk dalam indsutri pertambangan yang regulasinya diatur secara khusus karena karakteristik industrinya berbeda dengan industri pada umumnya. Demi menjaga amanat UUD 1945, pemerintah perlu mengatur secara khusus indikator pelaksanaan operasi pada sektor migas terutama regulasi perpajakannya. Pada akhir tahun 2010, pemerintah membentuk Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 yang mengatur terkait biaya operasi pada indsutri migas dan perlakuan pajak penghasilannya. Selanjutnya, pada tanggal 21 Juni 2017, pemerintah melakukan perubahan pada PP 79 Tahun 2010. Diantara perubahan tersebut terdapat perubahan biaya operasi yang tidak dapat dikembalikan menjadi biaya operasi yang dapat dikembalikan dalam penghitungan bagi hasil dan pajak penghasilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan dilakukannya perubahan ketentuan tersebut dilihat dari azas perpajakan dan meneliti bagaimana implikasi perpajakan pada yang terjadi pada industri migas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dilakukannya perubahan biaya operasi yang tidak dapat dikembalikan menjadi biaya operasi yang dapat dikembalikan didasarkan atas pertimbangan azas keadilan (equity) dan azas kemudahan administrasi (easy of administration) yaitu azas kepastian (certainty) dan azas kenyamanan (convenience). Implikasi perpajakan yang terjadi pada penghitungan bagi hasil antara pemerintah dengan kontraktor yaitu cost recovery menjadi semakin besar yang menyebabkan Equity To Be Split menjadi semakin kecil. Sehingga, pajak yang dikenakan atas bagi hasil yang diterima kontraktor semakin kecil pula.

---

ABSTRACTThe oil and gas industry is included in the mining industry whose regulations are specifically regulated because the characteristics of the industry are different from the industry in general. In order to maintain the mandate of the 1945 Constitution, the government needs to specifically regulate the indicators of the implementation of operations in the oil and gas sector, especially its tax regulations. At the end of 2010, the government established Government Regulation Number 79 of 2010 which regulates the operational costs of the oil and gas industry and income tax treatment. Furthermore, on June 21, 2017, the government made changes to Government Regulation Number 79 of 2010. Among these changes there were changes in non recoverable costs to recoverable costs in the calculation of profit sharing and income tax. This study aims to find out the basis for considering the changes in the provisions according to the taxation principle and examines how the taxation implications occur in the oil and gas industry. This study uses descriptive qualitative methods. The results of this study indicate that the change of non recoverable costs to recoverable costs is based on the consideration of the principle of equity and the ease of administration principle, between certainty and convenience. The taxation implications that occur in calculating revenue sharing between the government and contractors are that the cost recovery becomes increasingly large which causes the Equity To Be Split become smaller. So, the tax imposed on the profit received by the contractor is also smaller."

"Dalam Kontrak Bagi Hasil (KBH) Industri Hulu Migas terdapat biaya operasi yang dapat dikembalikan (cost recovery) sebagai komponen dalam penghitungan bagi hasil antara Pemerintah dan Kontraktor. Terdapat kebijakan pembatasan pembebanan remunerasi tenaga kerja asing dalam cost recovery yang diatur dengan PMK No.258/PMK.011/2011. Demikian, menjadi bahasan dalam penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan latar belakang penetapan batasan biaya remunerasi tenaga kerja asing dalam cost recovery dan menjelaskan hambatan dalam pembebanan remunerasi tenaga kerja asing dalam cost recovery. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan & studi lapangan dengan wawancara. Hasil penelitian ini adalah latar belakang kebijakan tersebut dibuat adalah pelaksanaan wewenang Menteri Keuangan dalam menetapkan batasan biaya operasi yang dapat dikembalikan berdasarkan PP No.79 Tahun 2010 Pasal 12(3). Demikian, hal tersebut merupakan perwujudan dalam pelaksanaan Pasal 31D Undang-Undang Pajak Penghasilan. Hambatan dalam pembebanan remunerasi tenaga kerja asing adalah adanya inkonsistensi peraturan, ketidakpastian hukum, lemahnya pengawasan internal dan hambatan dalam implementasi peraturan oleh instansi terkait.

---

In The Production Sharing Contract (PSC) Upstream Oil and Gas Industry are operating cost can be refunded (cost recovery) as a component in the calculation of profit-sharing between the government and the contractor. There are restrictions on the imposition of the remuneration policy of foreign workers in the regulated cost recovery PMK No.258/PMK.011/2011. Similarly, a discussion in this study. The purpose of this study was to determine the background of the determine restrictions foreign labor remuneration expenses in cost recovery and to determine the obstacle in the imposition of foreign labor remuneration in cost recovery. The research method used is descriptive qualitative research a literature study of data collection technique and field studies with interviews. The result of this study are the background is the implementation of the policy is the authority of the Minister of Finance in setting restrictions operating cost can be returned by PP No.79 Tahun 2010 Pasal 12(3). Similarly, it is a manifestation of implementation of Pasal 31D Undang-Undang Pajak Penghasilan. Barrier in the imposition of foreign labor remuneration is the inconsistency rules, legal uncertainty, weak internal control and constraints in the implementation of regulations by relevant agencies."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai bagaimana suatu Peraturan Pemerintah Nomor 79Tahun 2010 tentang biaya operasi yang dikembalikan dan perlakuan pajakpenghasilan di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi diterapkan. Penjelasanmengenai substansi, respon stakeholders, implementasi dan khususnya efekpenerapan peraturan pemerintah tersebut terhadap WP&B serta bagi hasil BUT CSES. Skripsi ini dikerjakan dengan cara membaca literatur, peraturan sertaundang-undang terkait dengan cost recovery dan pajak, wawancara sertamenelaah data yang dimiliki BUT C SES.

---

AbstractThis study discusses about how a Government Regulation No. 79 of 2010regarding the Cost Recovery and Income Tax Treatment in the Field of UpstreamOil and Gas is applied. Explanation of the substance, the response of stakeholders,particularly the effects of the implementation and application of these regulationsto the WP&B and profit sharing BUT C SES. This study is done by reading theliterature, regulations and laws related to cost recovery and the tax, and alsointerviews and reviewing data held BUT C SES."

"Skripsi ini membahas mengenai bagaimana suatu Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang biaya operasi yang dikembalikan dan perlakuan pajak penghasilan di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi diterapkan. Penjelesan mengenai substansi, respon stakeholders, implementasi dan khususnya efek penerapan peraturan pemerintah tersebut terhadap WP&B serta bagi hasil BUT C SES. Skripsi ini dikerjakan dengan cara membaca literatur, peraturan serta undang-undang terkait dengan cost recovery dan pajak, wawancara serta menelaah data yang dimiliki BUT C SES.

---

This study discusses about how a Government Regulation No. 79 of 2010 regarding the Cost Recovery and Income Tax Treatment in the Field of Upstream Oil and Gas is applied. Explanation of the substance, the response of stakeholders, particularly the effects of the implementation and application of these regulations to the WP&B and profit sharing BUT C SES. This study is done by reading the literature, regulations and laws related to cost recovery and the tax, and also interviews and reviewing data held BUT C SES."

"Pemerintah ingin melakukan perubahan Kontrak Bagi Hasil skema Cost Recovery menjadi skema Gross Split, khususnya pada sektor hulu minyak dan gas bumi. Penggunaan skema Cost Recovery dianggap merugikan keuangan negara karena biaya operasi akan digantikan oleh pemerintah. Skema Cost Recovery masih dianggap menguntungkan bagi kontraktor, membuat kontraktor akan tetap menggunakan skema Cost Recovery selama masih dapat diterapkan dalam Kontrak Bagi Hasil. Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.03/2019 yang berisikan mengenai fasilitas-fasilitas atau insentif pajak untuk penggunaan skema Cost Recovery dalam Kontrak Kerja Sama, membuat banyak pihak mempertanyakan mengenai transisi yang ingin dilakukan oleh pemerintah. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka, data sekunder, peraturan perundang-undangan, atau penelitian dengan pendekatan kualitatif. Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.03/2019 bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 yang mengatur tentang skema Cost Recovery dan pemerintah tidak mempunyai tujuan untuk menghambat terjadinya transisi skema Cost Recovery menjadi skema Gross Split dalam Kontrak Bagi Hasil yang dilakukan oleh kontraktor dengan SKK Migas pada sektor hulu minyak dan gas bumi.

---

The government plans to change the Cost Recovery scheme on Production Sharing Contract into a Gross Split scheme, particularly in the oil and gas upstream sector. The use of the Cost Recovery scheme is considered to be detrimental to state finances because operating costs will be replaced by the government. Cost Recovery scheme is still considered beneficial for the contractor, making the contractor continue to use the Cost Recovery scheme as long as it can be implemented in the Production Sharing Contract. The issuance of Regulation of the Minister of Finance Number 122/PMK.03/2019 which contains tax facilities or incentives for the use of the Cost Recovery scheme in Production Sharing Contract has made many parties question the transition the government wants to make. In writing this thesis, the author uses a normative juridical research method by examining library materials, secondary data, legislation, or research with a qualitative approach. From the research that has been done, it can be concluded that the issuance of the Minister of Finance Regulation Number 122/PMK.03/2019 aims to provide legal certainty from Government Regulation Number 27/2017 which regulates the Cost Recovery scheme and the government does not have an objective to inhibit the transition of the Cost Recovery scheme to Gross Split scheme in the Produciton Sharing Contract carried out by the contractor with SKK Migas in the oil and gas upstream sector."

"Pengembalian biaya operasi dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi merupakan hak Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang disepakati sebagai salah satu persyaratan dalam kontrak bagi hasil production sharing contract . Permasalahan yang akhir-akhir ini berkembang dalam pengembalian biaya operasi kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi adalah terkait penggelembungan biaya yang diklaim oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama KKKS . Pelanggaran ini diperkuat dengan adanya temuan penggelembungan biaya remunerasi Tenaga Kerja Asing dalam cost recovery berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 52/AUDITAMAVII/PDTT/12/2015 atas Perhitungan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Tahun 2014 Wilayah Kerja Rokan pada SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama KKKS PT Chevron Pacific Indonesia. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tujuan mengkaji permasalahan pembebanan biaya remunerasi Tenaga Kerja Asing dalam cost recovery berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010, Pedoman Tata Kerja Nomor 018/PTK/X/2008, Peraturan Menteri Keuangan Nomor No. 258/PMK.011/2011, dan Global Expatriate Policy Kontraktor Kontrak Kerja Sama KKKS .

---

Operating cost recovery in Oil and Gas Upstream Business Activities is a stipulated Contractor rsquo s right as one of the requirements in production sharing contract. Recently, the operating cost recovery issues in Oil and Gas Upstream Business Activities is related to the distension of cost recovery claimed by the Contractor. The violation of operating cost recovery is enhanced by the distention of the imposition of foreign employee rsquo s remuneration based on the Audit Report of Indonesian Supreme Audit Institution Number 52 AUDITAMAVII PDTT 12 2015 of production sharing calculation year 2014 in Contract Area Rokan between Special Task Force for Upstream Oil and Gas Business Activities SKK Migas and Contractor PT Chevron Pacific Indonesia. In process of writing this thesis, writer is using legal research method to analyse the issues based on the Government of Indonesia Regulation Number 79 Year 2010, Work Procedure Manual of SKK Migas Number 018 PTK X 2008, Ministry of Finance of Republic of Indonesia Regulation Number 258 PMK.011 2011, and Contractor Global Expatriate Policy."

"Skripsi ini membahas mengenai pergantian sistem bagi hasil dalam Kontrak Bagi Hasil dalam indsutri Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di Indonesia. Sebelumnya sistem bagi hasil yang digunakan adalah cost recovery kemudian diubah menjadi sistem gross split, kemudian pemerintah melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split. Penelitian ini akan menjelaskan latar belakang dan dampak dari perubahan sistem bagi hasil tersebut. Hasil penelitian menunjukkan cost recovery digantikan karena tiga hal, yaitu meningkatnya biaya produksi dari tahun ke tahun, panjangnya birokrasi dalam sistem cost recovery dan kaitan cost recovery dengan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara APBN yang membuat kontraktor merasa tidak nyaman. Implementasi sistem gross split sendiri masih sangat dini sehingga terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang harus disesuaikan. Bentuk penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif dan metode komparatif.

---

This thesis is mainly discussed about the change of production cost 39 s payment system in Production Sharing Contract in Indonesian 39 s Oil and Gas upstream business. Previously cost revovery is the production cost 39 s payment system that used, then government change it to gross split by signing Regulation of Ministerial of Energy and Mineal Resources Number 8 Year 2017 about Gross Split Production Sharing Contract. This research will explain the background and impact shown by the change.

The result is there are three main reason why cost recovery is replaced the increase of production cost that happen year by year, too much bureaucracy in cost recovery system and the connection of cost recovery and state finance. The implementation of gross split system itself is too early with the result that ther are some regulations that need adjustment to gross split system. The author is using normative and comparative legal research."

"Laporan magang ini membahas mengenai kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia yang dikelola melalui Kontrak Kerja Sama, dan bagaimana pemilihan mekanisme perhitungan bagi hasil yang berbeda akan memengaruhi penerimaan Pemerintah dan kontraktor. Sejak dahulu, perhitungan bagi hasil dilakukan dengan mekanisme pengembalian biaya operasi cost recovery. Namun, pada awal tahun ini Pemerintah menetapkan mekanisme baru, yaitu gross split, yang tidak lagi mengenal pengembalian biaya operasi bagi kontraktor. Hasil analisis menunjukkan bahwa jika dilihat secara keseluruhan, penggunaan mekanisme gross split memberikan hasil yang lebih baik bagi kontraktor, sedangkan bagi Pemerintah penggunaan mekanisme cost recovery memberikan hasil yang lebih baik.

---

This internship report analyzes about how Indonesia's upstream oil and gas operations is governed using Production Sharing Contract PSC between the Government and contractor, and how the selection of a production sharing mechanism will affect each party's take. Cost recovery mechanism has always been the choice, but early this year the Government proposes a new mechanism, gross split, where the Government no longer has to pay back the amount spent by contractor in conducting upstream oil and gas operations. The case study results indicate that contractor will be better off by using gross split mechanism, and the contrary applies for the Government."

"Penelitian ini diangkat karena fenomena yang seringkali dihadapi KKKS atas kegiatan industri hulu minyak dan gas bumi dalam pengembalian PPN. Pemerintah memberikan kepastian kepada KKKS bahwa biaya yang dikeluarkanakan dikembalikan kepada KKKS melalui cost recovery, dalam hal ini termasuk beban pajak. Namun ternyata, dalam pengembalian tersebut tidak selalu berjalan lancar, terdapat kendala yang menyebabkan PPN tidak dapat dikembalikan dan berpengaruh pula terhadap cashflow KKKS. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis kendala dalam proses reimbursement PPN, untuk menganalisis alternatif yang dipilih KKKS jika reimbursement PPN ditolak, serta untuk menganalisis implikasinya terhadap cashflow KKKS. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah Pendekatan kualitatif deskriptif, dengan berdasarkan hasil wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini adalah mengacu pada hasil verifikasi SKK Migas, komponen benefit in kind dan entertainment, serta faktor kesalahan administratif menyebabkan ditolaknya pengembalian PPN, serta masalah keterlambatan pengembalian yang menyebabkan terganggunya cashflow KKKS. Atas PPN yang tidak dapat dikembalikan tersebut KKKS mempunyai alternatif untuk memasukannya kedalam komponen cost recovery, dengan implikasi pengembalian PPN yang tidak 100% karena beban PPN ditanggung bersama antara pemerintah dan KKKS.

---

This research was initiated because of a phenomenon that is often faced by Contractor Production Sharing over the upstream industries of oil and gas in the VAT reimbursement. Government assure to Contractor Production Sharing that the costs incurred will be refunded to Contractor Production Sharing by cost recovery, in this case including the tax burden. But in fact, in the reimbursement does not always running smoothly, there are obstacles that cause the VAT is not refundable and also affect the Contractor Production Sharing cash flow. The study aims to analyze the constraints in VAT reimbursement process, to analyze the selected alternative for Contractor Production Sharing if VAT reimbursement was rejected, and to analyze the cash flow implications for Contractor Production Sharing. The approach used in this research is descriptive qualitative approach, based on in-depth interviews. The results of this study are referring to the results of the SKK Migas verification, benefits in kind component and entertainment, and administrative error led to the rejection of VAT refunds, delays and problems that can affect to Contractor Production Sharing cash flow. For VAT which is not refundable, Contractor Production Sharing has alternative to put it into the components of cost recovery, with implications for the VAT refund is not 100 % because of the VAT burden is shared between the government and the Contractor Production Sharing."

"Konsep Tanggung Jawab Sosial CSR menjadi semakin populer di dunia bisnis dan juga hukum, dimana dilihat sebagai kesempatan untuk korporasi untuk memperindah citra perusahaan dan juga memberikan nilai jual yg unik. Dalam konsep ini memerlukan perusahaan untuk mempertimbangkan kepentingan semua pemangku kepentingan perusahaan dan mematuhi triple bottom line. Di sektor bisnis hulu migas ada mekanisme cost recovery. Ini memungkinkan pemulihan biaya untuk biaya pelaksanaan pengembangan masyarakat oleh kontraktor. Pengembangan masyarakat tersebut merupakan kewajiban Kontraktor dan juga merupakan bagian dari skema besar CSR. Kewajiban tersebut di atas mencakup kewajiban dalam merencanakan, membiayai, melaksanakan, dan melaporkan. Situasi tersebut mengakibatkan adanya pergeseran beban dalam membiayai program tersebut, dimana sekarang Negara memiliki tanggung jawab dalam membiayai program tersebut. Akibatnya terjadi inkonsistensi dengan pemahaman dasar dan juga hukum positif yang mengatur masalah CSR. Di sinilah adanya perbedaan dengan pengertian dan definisi CSR yang menjelaskan sebagai komitmen dan tanggung jawab perusahaan dan bukan yang lainnya. Ini juga menyimpang dari asas dasar pertanggungjawaban, di sinilah Negara juga mempertanggungjawabkan tindakan Perusahaan. Akibatnya, hal itu menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai masalah penganggaran dan pembiayaan CSR.

---

The concept of Corporate Social Responsibility becomes more popular in the business and also legal world, as it is seen as an opportunity for company to improve corporate image and also provide unique selling point. Under here it requires company to consider the interest of all stakeholders of the company and adhere to the triple bottom line. In the sector of upstream oil gas business it exist the mechanism of cost recovery. It permits the cost recovery for the expenses on the implementation of Community Development by the contractor. Such Community Development is the obligation of Contractor and also a part of the grand scheme of CSR. The aforesaid obligation encompasses the obligation in planning, financing, execution, and reporting. The situation resulted in the shift of burden in financing such program, where now the State has the responsibility in financing such program. Consequently translates into the inconformity with the basic understanding and also positive law regulating the matter of CSR. This is where exist the difference with the understanding and definition of CSR that explains as the commitment and the responsibility of the company and not other. It also deviates from the basic principle of accountability, this is where the State also held accountable for the Company rsquo s action. Consequently it creates a legal uncertainty on the matter of the budgeting and financing of CSR."