Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Minimnya satuan pendidikan sekolah menengah pertama negeri (SMPN) penyelenggara pendidikan inklusif di Kota Depok serta ditemuinya berbagai problematika yang kontradiktif dari amanat kebijakan memberi keterbatasan akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) dalam mendapatkan hak pendidikan. Hal tersebut medorong diadakannya penelitian yang bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pendidikan inklusif pada SMPN Kota Depok yang menjadi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Penelitian ini menggunakan teori faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan oleh Edward III (1980) yang membagi kepada 4 (empat) dimensi, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian menggunakan pendekatan post-positivist dan desain deskriptif. Data primer diperoleh dari field research dan wawancara mendalam, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan inklusif di SMPN 8, SMPN 18 dan SMPN 19 Kota Depok masih belum terimplementasi dengan baik karena terdapat berbagai kendala pada empat dimensi, yakni kurangnya komunikasi, inkonsistensi implementasi, kekosongan isi kebijakan, informasi yang tidak lengkap, terbatasanya kuantitas dan kualitas sumber daya, belum diterapkannya sanksi, dan belum terdapat koordinasi. Komitmen untuk melaksanakan pendidikan inklusif juga hanya terfokus pada SMPN 8 dan belum terwujud pada SMPN 18 dan SMPN 19. Oleh karena itu, penelitian ini menghasilkan saran untuk membentuk sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membentuk perencanaan kebijakan yang komperenshif, melakukan pemberdayaan LSM, memberikan alokasi anggaran khusus, memperkuat pelaksanaan dengan membentuk komitmen dan aturan khusus agar implementasi kebijakan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan.

---

The minimum amount of Public Junior High School as implementors of Inclusive Education in Depok City alongside with various problems met are seen to be contradictive from the obligation to held education among the Children with Disabilities. Those are the reasons underlying this research that was conducted to focusing on analyzing the factors that are significant to Inclusive Educational Policy delivered by Edward III (1980) consisting dimensions of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Post positivist worldview and descriptive design was used to conduct the research. The datas used are mainly provided from the field research and in-depth interviews, while the secondary ones are provided from literature reviews.

The result shows that the implementation of inclusive education program in SMPN 8, SMPN 8, and SMPN 19, Depok City are considered as not good enough. Barriers on communication, vacuum of policy, inconsistency, incomplate information, limited resources, low punishment enforcement and inexistence of coordination are the main reasons. The commitment of implementing inclusive educational policy was only found at SMPN 8, but neither on SMPN 18 nor SMPN 19. The suggestions emerged from this research are to build synergy among governmental bodies on comprehensive planning, NGO empowernment, budgetary allocation, and building commitment alongside with law enforcement to fulfill the preciously planned goals."

"ABSTRAKMinimnya Jumlah sekolah dan fasilitas pengelola sekolah yang tidak samaPendidikan inklusif di Kabupaten Bogor menghambat peluang bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas dan layak seperti itu diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009. Kondisi tersebut mendorong dilakukannya penelitian yang bertujuan untukmenjelaskan proses penerapan kebijakan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas dengan menggunakan konsep implementasi kebijakan dari Stewart, Hedge dan Lester (2007) dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan di tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Bogor dengan mengacu pada teori EdwardsIII (1980). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah teknik pasca positivis Pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam, sekaligus observasi langsung studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas di tingkat SD di Kabupaten Bogor belum berjalan lancar karena sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Bogor belum melaksanakan kebijakan pendidikan inklusi secara sistematis karena tidak ada rencana kerja pengembangan pendidikan inklusif yang dapat menjadi arahan pelaksanaan dan pencapaian yang terukur. Berdasarkan analisis faktormempengaruhi implementasi kebijakan dapat dinyatakan belum dilaksanakan Nah karena ada berbagai kendala dari faktor yang diteliti yaitu belum pemahaman yang seragam dari para pelaku pelaksana tentang kebijakan yang dikelola; masih adanya labeling dalam implementasi kebijakan; kurangnya ketersediaan sumber sumber daya manusia, sumber daya informasi, fasilitas dan keuangan; dan komitmen rendah aktor pelaksana dalam melaksanakan kebijakan pendidikan inklusif.ABSTRACTThe minimum number of schools and school management facilities is not the same nclusive education in Bogor Regency hinders the opportunities for Children with Special Needs (ABK) to obtain quality and proper education as mandated in the Regulation of the Minister of National Education of the Republic of Indonesia Number 70 of 2009. These conditions encourage research aimed at describes the process of implementing an inclusive education policy for persons with disabilities using the concept of policy implementation from Stewart, Hedge and Lester (2007) and explains the factors that influence policy implementation at the primary school level in Bogor Regency by referring to Edwards' theory. III (1980). The research approach used is a post-positivist technique. Collecting qualitative data through in-depth interviews, and direct observation of literature studies. The results showed that the implementation of inclusive education policies for persons with disabilities at the primary school level in Bogor Regency has not been going well because until now the Bogor Regency Government has not implemented policies on inclusive education systematically because there is no work plan to develop inclusive education which can be the direction of implementation. and achievements. measurable. Based on factor analysis influencing policy implementation can be said to have not been implemented. Well, because there are various obstacles from the factors studied, namely the lack of a uniform understanding of the implementing actors regarding the policies to be managed; there is still labeling in policy implementation; lack of availability of human resources, information sources, facilities and finance; and the low commitment of implementing actors in implementing inclusive education policies."

"Setiap anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan. Hal ini disetujui oleh seluruh negara dan wajib memenuhi kebutuhan pendidikan bagi warga negaranya. Namun terdapat sejumlah anak yang tidak dapat memperoleh pendidikan yang sama pada umumnya, yaitu mereka yang berkebutuhan khusus. Maka dari itu, pemerintah membuat kebijakan pendidikan inklusif yang dpaat memberikan kesempatan bagi mereka untuk menempuh pendidikan di sekolah reguler. Penelitian ini ingin mengetahui faktor-faktor keberhasilan dan keberlanjutan pendidikan inklusif. Teori yang digunakan adalah teori dari Sue Stubbs. Penelitian ini menggunakan pendekatan postpositivist dengan menggunakan metode wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor keberhasilan dan keberlansungan pendidikan inklusif di Kota Depok cukup terpenuhi dibandingkan dengan Kota Bandung.

---

Every children has the right to education. It is approved in the entire country must fulfill the needs of education for its citizens. However there are a number of children who can not obtain the same education in general, such as those with special needs. Therefore, the government made a policy of inclusive education that could provide an opportunity for these children to study in regular schools. This study wanted to examine the factors of success and sustainability of inclusive education. The theories that are used in this reseach are theory of Sue Stubbs. This research used a post positivist  approach, with in-depth interviews and literature study. The result of research showed that factors of success and sustainable inclusive education in Depok adequately met the criteria than Bandung."

"Penelitian ini menelaah implementasi/penerapan kebijakan pendidikan gratis pada sekolah menengah pertama (SMP) di Kota Bekasi. Sebagai sebuah kebijakan publik, kebijakan pendidikan gratis yang diambil Pemerintah Kota Bekasi dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa dimensi/elemen tertentu. Menurut George C. Edwards III, terdapat empat dimensi yang mempengaruhi penerapan kebijakan publik. Keempat element tersebut adalah Komunikasi, Sumber Daya, Kecenderungan/Sikap dan Struktur Birokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivis dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Penelitian menunjukkan bahwa secara umum empat dimensi Edwards III belum dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bekasi. Artinya, empat elemen Edwards III belum dapat dipenuhi oleh Pemerintah baik Pusat maupun Daerah. Dari sisi komunikasi masih harus ditingkatkan, sumber daya masih kurang memadai begitu pula disposisi masih harus dirubah untuk mendukung kebijakan, sedangkan dari sisi birokrasi juga harus ada perbaikan.

---

This research examines the implementation/application of free education in Junior High School (SMP) in Bekasi. As a public policy, the policy of free education taken by Bekasi City Government carried out with attention to some dimension/specific elements. According to George C. Edwards III, there are four dimensions that affect the implementation of public policy. That four elements is Communication, Resources, Dispositions and Bureaucratic Structure. Post positivis approach was used in this research and data was collected from in-depth interview.

Research shows that in general the four dimensions theory by Edwards III has not been implemented by Bekasi City Government. That is, the four elements theory by Edwards III have not been fully fulfilled by both central and regional governments. That in terms of the communication needs to be improved, resources are still inadequate, as well as the disposition remains to be revamped to support the policy, while from the bureaucracy is also needs to be improved."

"Penelitian ini membahas tentang bagaimana sekolah mengimplementasikan model pendidikan inklusi di SDN Depok Baru 8 beserta faktor apa saja yang menjadi pendukung serta penghambat dari implementasi pendidikan bermodel inklusi di SDN Depok Baru 8. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bentuk implementasi pendidikan bermodel inklusi yang dilakukan oleh SDN Depok Baru 8 sehingga bisa disebut sebagai sekolah inklusi. Ada beberapa saran dalam implementasi pendidikan bermodel inklusi di SDN Depok Baru 8, antara lain mengadakan konsultasi bagi orang tua dari guru sekolah, serta mencari pendanaan lain untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah.

---

This study discusses how the schools implementing the inclusive education model in SDN Depok Baru 8 along with what factors were the supporters and inhibitors of the implementation of inclusive education in SDN Depok Baru 8. This research was a descriptive qualitative study. The results of the study indicate the form of implementation of new modeled inclusive education carried out by SDN Depok Baru 8 so that it could be referred to as an inclusive school. There are a number of suggestions in the implementation of inclusive education in SDN Depok Baru 8, among others, holding consultations for parents of school teachers, as well as seeking other funding to improve facilities and infrastructure in schools."

"Banyaknya jumlah penduduk membuat pengembangan sumber daya manusia melalui bidang pendidikan menjadi penting, khususnya bagi kaum difabel karena difabel memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya. Pengembangan sumber daya manusia bagi kaum difabel dalam bidang pendidikan dapat berupa tersedianya sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Keberadaan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif harus didukung dengan pengembangan penyediaan fasilitas pendidikan yang baik dan optimal. Pada penelitian ini, evaluasi dilakukan terhadap Sekolah Menengah Atas (SMA) yang berada pada tiga (3) wilayah kecamatan di Kota Bekasi yaitu Kecamatan Medan Satria, Kecamatan Jatiasih, dan Kecamatan Bekasi Utara. Ketiga areal dipilih berdasarkan persentase ketersediaan fasilitas pendidikan tertinggi di Kota Bekasi. Penentuan lokasi dipilih berdasarkan pertimbangan melalui metode site and situation dari variabel lingkungan, aksesibilitas, dan kapasitas sekolah berdasarkan metode analytical hierarchy proces (AHP). AHP digunakan untuk mengetahui parameter utama untuk memilih lokasi sekolah. Hasil penelitian menunjukan variabel yang paling berpengaruh adalah variabel aksesibilitas, variabel lingkungan, dan variabel kapasitas sekolah. Sehingga hanya 3% sekolah dari 3 kecamatan yang termasuk dalam kriteria sangat sesuai untuk dikembangkan menjadi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, 13% sekolah dengan kriteria sesuai, 50% sekolah dengan kriteria agak sesuai, 24% sekolah dengan kriteria kurang sesuai, dan 10% sekolah dengan kriteria sangat kurang sesuai. Karakteristik lokasi dan situasi sekolah yang sesuai dapat dilihat pada sekolah yang berada pada tiap kelurahan. Dari segi penggunaan tanah yang berada pada wilayah pemukiman dengan karakteristik adanya tanah terbuka hijau pada lokasi sekitar. Dengan kemiringan lahan datar hingga berada pada radius minimal 60 m dari sempadan sungai. Dengan aksesibilitas jaringan jalan lingkungan yang memiliki titik jemput transportasi umum yang tersedia di sekolah dalam radius 20 m dan dapat dilalui oleh minimal 2 moda transportasi serta berada dekat dengan fasilitas kesehatan klinik.

---

The large number of population makes the development of human resources through education becomes important, especially for people with disabilities, because the disabled have the same rights as other citizen. The development of human resources for disabled people in the field of education can be in the form of the availability of school providing inclusive education. So that the development of inclusive education provider school must also be supported by the provision of good and optimal education facilities. In this study an evaluation was conducted on senior high school (SMA) located in three (3) sub-district areas in Bekasi City, namely Kecamatan Medan Satria, Kecamatan Jatiasih, and Kecamatan Bekasi Utara. These three areas were selected based on the percentage of the availability of the highest educational facilities in Bekasi. The Determination of location was chosen based on consideration through the site and situation method of environmental, accessibility, and school capacity variables based on the analytical hierarchy process (AHP) method. AHP is used to determine the main parameters in choosing a school location. The results showed the most influential variables were accessibility variables, environment variables, and school capacity variables. So that 3% of schools from three (3) sub-districts are very suitable to be developed into schools that provide inclusive education, 13% of schools with the suitable criteria, 50% of schools with moderately suitable criteria, 24% of schools with less suitable criteria, and 10% of schools with marginally suitable criteria. The characteristics of location and the suitability of school situation can be seen in schools of each Sub-district. In terms of land use in residential areas characterized by the presence of green open land in the vicinity. With the slope of the flat land until it is at a minimum radius of 60 meters from the river border. With the accessibility of the environmental road network which has a pick-up point within a radius of 20 meters and can be passed by at least 2 modes of transportation and is close to the Health facilities such as clinics."

"Tidak adanya pemerataan mutu pendidikan di Indonesia menyebabkan tidak meratanya kualitas pendidikan yang diterima masyarakat di setiap daerah. Dengan kondisi yang demikian maka pemerintah membuat kebijakan Standar Nasional Pendidikan yang merupakan kriteria minimal dalam hal penyelenggaraan pendidikan dan berfungsi sebagai penjamin dari pemerataan mutu pendidikan. DKI Jakarta sebagai ibu kota Negara seharusnya dapat menjadi contoh bagi daerah-daerah lain dalam pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan. Karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan Standar Nasional Pendidikan di DKI Jakarta dengan mengambil kasus pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kotamadya Jakarta Barat. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif melalui wawancara mendalam dan juga studi dokumen. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pelaksanaan kebijakan Standar Nasional Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri di Jakarta Barat belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya kesulitan-kesulitan teknis yang dihadapi sekolah, rendahnya pengawasan, dan juga kurang optimalnya pengalokasian dana.

---

The lack of equity of educational quality in Indonesia cause differences in quality of education that Indonesian society receive. With that condition, the government makes a policy about National Education Standard which is the minimum criteria of education and as assurance of equity in education quality. DKI Jakarta as a capital city of Indonesia should be an example for other province for the implementation of National Education Standard.

Therefore, the goals of this research is to analyze how the implementation of the National Education Standard policy by taking case in Public Junior High School in West Jakarta. The methods of data collection in this research is using qualitative methods by deep interview and document study.

The conclusion of this research prove that the implementation of National Education Standard policy in Public Junior High School in West Jakarta hasn’t been going quite well viewed by many technical difficulties that school faces, lack of supervision, and the lack of optimality in budget allocation."

"Penelitian ini mengenai Persepsi Pemangku Kepentingan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Penelitian yang dilakukan Pada Sekolah Model Di DKI Jakarta, yaitu: SDN Cempaka Putih Barat 16 Jakarta Pusat, SDN Merunda 02 Pagi Jakarta Utara, SDN Meruya Selatan 06 Jakarta Barat, SDN Menteng Atas 04 Jakarta Selatan, dan SDN Kramatjati 24 Jakarta Timur. Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam dan terperinci tentang implementasi kebijakan penyelenggaraan Pendidikan inklusif di Provinsi DKI Jakarta dan factor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Model implementasi kebijakan yang digunakan dalam menganalisis implementasi pendidikan inklusif adalah model yang dikemukakan oleh George C. Edward III. Model ini menjelaskan bahwa terdapat empat varibel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi, yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Karena penelitian ini mempertanyakan makna suatu obyek secara mendalam dan tuntas, dan keakuratan deskripsi setiap variable dan keakuratan hubungan antara satu varibel dengan variable lain, maka metode yang digunakan pada penelitian ini adalah perpaduan (mix) antara quantitative research dan qualitative research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dalam implementasi pelaksanaan pendidikan inklusif belum berjalan dengan baik, sumberdaya dalam penyelenggraan pendidikan inklusif yang belum memadai adalah sarana dan prasarana, disposisi penerimaan guru dan orang tua siswa normal terhadap anak berkebutuhan khusus sangat baik, sedangkan struktur organisasi masih dalam kategori cukup memadai.

---

AbstractThis research on Stake Holder Perception About The Factors That Influence The Succes Of Policy Implementation. Research conducted at the SDN Cempaka Putih Barat 16 Central Jakarta, SDN 02 Pagi Jakarta Merunda North, South Meruya SDN 06 Jakarta, SDN Menteng Atas 04 South Jakarta, and SDN Kramatjati 24 East Jakarta. This study will examine in depth and detail about the implementation of inclusive education policy in the provinces of DKI Jakarta and the factors that influence the success of policy implementation. Policy implementation model used in analyzing the implementation of inclusive education is a model put forward by George C. Edward III. This model explains that there are four variables that play an important role in achieving successful implementation, namely: communication, resources, disposition and bureaucratic structure. Because this study is questioned the meaning of an object in depth and thorough, and accurate description of each variable and the accuracy of the relationship between one variable with another variable, then the method used in this study is a mix method quantitative research and qualitative research. Results showed that communication in the implementation of inclusive education has not been going well, resource in inclusive education is inadequate infrastructure, teachers' acceptance and disposition of the parents is normal to children with special needs very well, while still in the category of organizational structure is quite adequate."

"Skripsi ini membahas tentang Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Implementasi Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) oleh Pemerintah Kota Depok. Penelitian ini menggunakan teori George Edward III mengenai faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan publik. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi program PAUD di Kota Depok telah cukup baik, meskipun terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan ditemukan pada faktor komunikasi dan sumber daya. Pemerintah Kota Depok harus dapat memberikan komunikasi dan penjelasan mengenai alasan mengapa Dinas Pendidikan Kota Depok belum melaksanakan sepenuhnya pembinaan PAUD formal dan nonformal satu atap kepada pendidik dan tenaga kependidikan PAUD di Kota Depok. Pemerintah Kota Depok juga harus memperhatikan sumber daya yang tersedia untuk pelaksanaan program PAUD secara kualitas dan kuantitas.

---

The focus of this paper is Analysis on factors influencing the government of Depok City early childhood education program implementation. The study based on George Edward III’s theory related to factors influencing public policy implementation. The result of this study indicates that the government’s programs are well implemented although there are some obstacles related in communication and resources in the process. The government of Depok City should explain why District Education Office not entirely conducting the formal and informal Early Childhood Education guidance for teachers and educators in Depok City under one roof. The government of Depok City should also consider the number and quality of human resources available needed to the program implementation. "

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara teacher efficacy dan dimensi teacher efficacy dengan sikap guru terhadap pendidikan inklusif di sekolah dasar inklusif negeri. Instrumen yang digunakan untuk mengukur teacher efficacy adalah Teachers? Sense of Efficacy Scale sedangkan untuk mengukur sikap guru terhadap pendidikan inklusif digunakan Multidimensional Atitude toward Inclusive Education Scale (MATIES). Subjek dari penelitian ini adalah guru-guru di sekolah dasar inklusif negeri (N=100). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara teacher efficacy dan sikap guru terhadap pendidikan inklusif. Dengan kata lain, ketika guru memiliki skor teacher efficacy yang tinggi, guru tersebut cenderung memiliki sikap yang positif terhadap pendidikan inklusif. Sebaliknya, ketika guru memiliki skor teacher efficacy yang rendah, maka guru tersebut cenderung memiliki sikap yang negatif terhadap pendidikan inklusif. Hasil penelitian yang berkaitan dengan dimensi teacher efficacy ditemukan bahwa terdapat hubungan yang signifikan pada dimensi instructional strategies & student engagement dengan sikap guru terhadap pendidikan inklusif di sekolah dasar inklusif negeri. Sebaliknya, untuk dimensi classroom management ditemukan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan dengan sikap guru terhadap pendidikan inklusif di sekolah dasar inklusif negeri. Untuk meningkatkan teacher efficacy yang dimiliki oleh guru di sekolah dasar inklusif negeri, pihak sekolah dapat menyediakan fasilitas seperti alat peraga dan guru pendamping khusus serta membatasi jumlah siswa di tiap kelas.

---

This research is conducted to find about the relationship between teacher efficacy and dimensions of teacher efficacy with attitude toward inclusive education in public inclusive elementary school. The instruments of this study were Teachers? Sense of Efficacy Scale (to measure teacher efficacy) and Multidimensional Atitude toward Inclusive Education Scale (MATIES) (to measure attitude teacher toward inclusive education). Participants of this study were teacher in public inclusive elementary school (N=100).

The result of research showed that there is a positive significant correlation between teacher efficacy and attitude toward inclusive education in public inclusive elementary school. This finding suggests when teachers have high score in teacher efficacy, they tend to have positive attitude toward inclusive education. On the contrary, when teachers have low score in teacher efficacy, they tend to have negative attitude toward inclusive education.

The results of research related to dimensions of teacher efficacy found that there is positive significant correlation between efficacy in student engagement and efficacy in instructional strategies dimensions with teacher attitude toward inclusive education in public inclusive elementary school. In the other hand, efficacy in classroom management dimension showed there is no positive significant correlation with attitude toward inclusive education in public inclusive elementary school. In order to increase teacher efficacy in public inclusive elementary school, schools can provide facilities such as property to teach, shadow teachers and also to limit the number of student in each class."