Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penerimaan yang optimal harus di dukung kemampuan otoritas pajak menghimpun berbagai data dan informasi yang digunakan sebagai alat pengawasan kepatuhan pajak. Di Indonesia, dalam melaksanakan pemungutan pajaknya menggunakan self assessment system, sehingga membutuhkan data dan informasi wajib pajak melalui lembaga keuangan, salah satunya perbankan. Sebelum adanya kebijakan keterbukaan, kondisi Indonesia adalah kepatuhan pajak yang rendah, penerimaan pajak yang belum mencapai target, serta tax ratio yang rendah. Oleh karena itu peneliti mengambil tema ini untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan keterbukaan akses informasi keuangan membuat perbankan berkewajiban untuk melaporkan data nasabahnya kepada otoritas pajak. Peneliti menggunakan pendekatan post-positivis melalui wawancara dan data sekunder.Hasil dari penelitian ini adalah implementasi kebijakan keterbukaan akses data perbankan dalam meningkatkan tax complaince di Indonesia adalah (i) Kesediaan kelompok sasaran mematuhi output kebijakan, dalam hal ini pelaporan data nasabah oleh perbankan kepada DJP. Perbankan di Indonesia dinilai sebagian besar telah compliance. Kebijakan keterbukaan akses data perbankan ini juga tidak menghambat atau menurunkan jumlah rekening dan simpanan di bank. Perbankan dinilai menunjukkan sikap kooperatif terhadap kebijakan, namun masih terdapat kekhawatiran karena terbenturnya kepentingan antara melaksanakan kebijakan pemerintah dengan tugasnya untuk merahasiakan data nasabah. Kebijakan keterbukaan data perbankan menjadi salah satu faktor peningkatan kepatuhan pajak dan penerimaan pajak di tahun 2018 di Indonesia. (ii) Dalam pelaksanaanya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu adanya teknis kesulitan yang dialami oleh DJP dan Perbankan sendiri di tahun pertama juga tinggi, terkait pelaporan itu sendiri. Selain faktor teknis, DJP juga masih perlu untuk mensosialisasikan dan mengidentifikasi keberadaan lembaga keuangan lainnya termasuk BPR, KSP, dll.Selain implementasi, juga terdapat faktor yang mendukung dan menghambat kebijakan ini adalah (i) Faktor yang mendukung adalah dukungan dari berbagai kalangan dan adanya legal basis yang mengatur. (ii) Faktor penghambat adalah faktor IT. Selain itu, solusi atau saran yang diberikan atas implementasi kebijakan ini adalah (i) Dalam implementasi kebijakan ini membutuhkan faktor konsistensi, (ii) Faktor SDM sangatlah penting, sehingga DJP seharusnya melakukan perbaikan kualitas SDM dibidang IT dan juga sistem teknologi informasi yang mendukung. (iii) DJP seharusnya segera mengolah data tersebut dengan cepat dan menganalisis data sehingga hasil dari kebijakan ini dapat dimanfaatkan oleh KPP untuk mengidentifikasi kepatuhan pajak (iv) perlu dibangunnya trust antara wajib pajak dan fiskus, agar saling mempercayai dalam melaksanakan hak dan kewajiban pajaknya.

---

Optimal receipts must be supported by the ability of the tax authority to collect data and information that are used as tax compliance monitoring tools. In Indonesia, in carrying out tax collection using the self assessment system, so that it requires taxpayer data and information through financial institutions, one of which is banking. Before the openness policy, Indonesia's condition was low tax compliance, tax revenues that had not yet reached the target, and a low tax ratio. Therefore the researcher took this theme to find out how the implementation of the policy of open access to financial information made banks obliged to report their customer data to the tax authority. The researcher used the post-positivist approach through interviews and secondary data.The results of this study are the implementation of banking data access disclosure policies in increasing tax complaints in Indonesia are (i) Willingness of the target groups to comply with policy output, in this case the customer data reporting by banks to the DGT. Most banks in Indonesia are considered to have compliance. This policy of open access to banking data also does not hamper or reduce the number of accounts and deposits in banks. Banking is considered to show a cooperative attitude towards policy, but there are still concerns because of the lack of interest between implementing government policy and its duty to keep customer data confidential. The banking data disclosure policy is one factor in increasing tax compliance and tax revenue in 2018 in Indonesia. (ii) In its implementation there are influencing factors, namely the existence of technical difficulties experienced by DGT and Banking itself in the first year is also high, related to the reporting itself. In addition to technical factors, DGT also needs to socialize and identify the existence of other financial institutions including BPR, KSP, etc.In addition to implementation, there are also factors that support and hinder this policy are (i) Supporting factors are support from various groups and legal basis which governs. (ii) The inhibiting factor is the IT factor. In addition, the solutions or suggestions given for implementing this policy are (i) In implementing this policy requires a consistency factor, (ii) HR factors are very important, so the DGT should improve the quality of human resources in the IT sector and supporting information technology systems. (iii) DGT should immediately process the data quickly and analyze the data so that the results of this policy can be utilized by KPP to identify tax compliance (iv) the need for trusts between taxpayers and tax authorities, to mutual trust in carrying out their tax rights and obligations."

"Tesis ini meneliti hubungan tingkat kompetisi dan tingkat konsentrasi perbankan terhadap risiko sistemik. Selain itu, juga dilakukan penelitian mengenai hubungan kontribusi bank terhadap risiko sistemik dengan karakteristik masingmasing bank. Penelitian ini menggunakan model Panzar - Rosse dan CR5 atas data laporan keuangan bulanan seluruh bank umum ke Bank Indonesia untuk mengukur tingkat kompetisi dan tingkat persaingan. Penelitian ini juga menggunakan model CoVaR dengan metode Quantile Regression atas data return saham bulanan bank umum untuk mengukur risiko sistemik. Periode pengamatan adalah Januari 2004 sampai Maret 2013.Hasil penelitian menunjukkan tingkat persaingan dan tingkat konsentrasi perbankan meningkatkan risiko sistemik Hal ini berarti mendukung hipotesa competition fragility dan concentration fragility. Hal ini menandakan bahwa persaingan yang makin tinggi mendorong perbankan untuk mengambil risiko yang lebih tinggi sementara tingkat konsentrasi yang makin tinggi mendorong bank dengan kekuatan pasar besar untuk mengenakan bunga yang lebih besar yang pada gilirannya dapat menyebabkan meningkatnya risiko sistemik atas sistem keuangan. Adanya pengaruh variabel kontrol Net Interest Margin terhadap kedua model memperkuat hipotesa tersebut. Selain itu ukuran bank dan rasio pinjaman antar bank terhadap pendanaan juga berpengaruh terhadap kontribusi risiko sistemik suatu bank. Sementara variabel profitability (ROA), variabel struktur permodalan (EQ), dan variabel struktur deposito (ratio demand.

---

This thesis analyzes the relationship between Indonesian banking competition, concentration, and systemic risk. This thesis also analyes the relationship between bank?s contribution to systemic risk with characteristics of individual bank. This thesis uses Panzar - Rosse and CR5 model of the entire bank?s monthly financial report to measure competition and concentration. CoVaR with Quantile Regression of banks? monthly stock return were used for systemic risk contribution measurement. The period of observation is from January 2004 until March 2013.

The empirical result shows concentration and competition increase the systemic risk (CoVaR). This thesis support both competition-fragility and concentration-fragility hypothesa. This means increasing competition leads banks to taking higher risks and banks with high market power tends to charge higher interest rate to their debtors which will lead to increasing banks? contribution to systemic risk. The fact that Net Interest Margin as control variable is statistically significant for both models shows further support for both hypothesa. The influence of size and interbank deposit ratio to bank?s contribution to systemic risk is statistically significant, meanwhile, profitability, capital structure, and demand deposit to total funding ratio are not significant."

"Keberadaan PT. KPEI (Kliring penjaminan Efek indonesia) adalah dalam rangka menciptakan kondisi pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien. Untuk itu pelaksanaan tugas dan wewenang dari lembaga ini sangat diharapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu tugas dan wewenang dari lembaga ini adalah memberikan pernyataan gagal bayar apabila ada anggota bursa yang tidak dapat menyelesaikan transaksi sekaligus menalanginya atau menjamin bahwa transaksi itu selesai. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi adalah bagaimana memahami sebuah transaksi gagal bayar oleh PT. Kuo Capital Raharja terkait transaksi saham PT. AGIS, dan bagaimana PT. KPEI melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam transaksi gagal bayar tersebut serta hubungannya dengan prinsip keterbukaan, dan apa konsekuensi hukum terhadap anggota bursa yang gagal bayar apabila PT. KPEI melaksanakan tugas dan kewenangannya. Penulisan skripsi mendasarkan kepada penelitian kepustakaan yang bersifat hukum normatif yuridis dan menggunakan data sekunder yang didukung oleh wawancara dengan berbagai sumber, yaitu akademisi dan pejabat PT. KPEI. Penelitian menghasilkan simpulan , pertama, Bahwa gagal bayar itu terjadi ketika tidak dapat melaksanakan penyelesaian transaksi pada tanggal 26 Juni 2007 yang seharusnya transaksi tersebut dilunasi pada tanggal 29 Juni 2007. Kedua, PT. KPEI (Kliring Penjamin Efek indonesia) dalam kasus ini tidak melaksanakan tugas dan wewenangannya, yakni sebagai pihak yang menyatakan angota bursa mengalami gagal bayar dan sebagai pihak yang menjamin penyelesaian transaksi. Selain itu, pihak KPEI juga cenderung mengabaikan prinsip transparansi dalam penanganan kasus ini. Ketiga, akibat bagi perusahaan efek dengan adanya transaksi gagal bayar seharusnya pihak PT. KPEI memberikan sanksi sesuai dengan Peraturan Nomor II-8 mengenai Pelanggaran dan Sanksi Bagi Anggota Kliring, yakni mulai dari pemberian sanksi administratif hingga pembekuan aset-aset yang selanjutnya dilikuidasi oleh KPEI.

---

The existence of PT. KPEI (Clearance and Guaranty of Indonesia’s Stock) is to create regulated, normal and efficient stock & equity market condition. Therefore, the job and authority implementation of the related institution is expected to be in accordance with the prevailling regulation. One of the task and authority of this institution is to declare payment’s failure statement on condition that the member of stock exchange is unable to close the transaction at one hand to cover or to guaranty that the transaction is accomplished. Topic to be discuss in this mini thesis is how to understand a payment’s failure transaction by PT. Kuo Capital Raharja in related to stock transaction of PT. AGIS, and how PT. KPEI perform its task and authority in payment’s failure transaction and its relationship with transparency principle, and whatever legal consequence toward the stock exchange’s members that fail to pay when PT. KPEI performs its task and authority. This writing is based on Legal Norm Law on library research and is using secondary data resource which is supported by interview from various sources such as academic society and lecturers and PT. KPEI executives and officers. The research come out with a conclusion : first, payment’s failure happened at June 26, 2007 which was supposed to be closed on June 29, 2007. second, PT. KPEI (Kliring Penjamin Efek indonesia) in this case did no carry out its task and authority as party that declare the stock exchange member suffered payment’s failure and as party that guaranty the accomplishment of the transaction. Besides, KPEI is also tend to ignore transparency principle in managing this case. Third, the impact toward stock exchange company/securities company with the existence of Payment’s failure transaction, it is PT. KPEI supposed to give sanction in accordance with Regulation Number II-8 regarding violation and sanction to Clearance Member, from the administrative sanctions up to detainment of assets which then will be liquidated by KPEI."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh intellectual capital yang merupakan modal perusahaan berbasis knowledge (knowledge-based) terhadap capital gain perusahaan yang diperoleh investor. Data penelitian diambil dari laporan keuangan perusahaan bank, asuransi, dan finance yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2009 sampai dengan 2011. Analisis dilakukan dengan menggunakan regresi statistik. Komponen intellectual capital yang digunakan untuk mengukur kinerja intellectual capital perusahaan yaitu value added intellectual coefficient (VAIC), human capital, structural capital, dan capital employed. Hasil pengujian menunjukkan bahwa salah satu dari ketiga komponen tersebut, yaitu capital employed, yang terbagi lagi atas physical capital dan financial capital adalah komponen yang berpengaruh positif terhadap capital gain.

---

The objective of this research is empirically to find the impact of intellectual capital, the asset of company which is based on knowledge, to capital gain’s company investor. The research data samples are taken from the financial statements of Bank, Insurance, and Finance Companies which are listed in Indonesia Stock Exchange from the year of 2009 until with 2011. This research analysis is done by using the statistic regression. The intellectual capital components which are used to measure the performance of company intellectual capital are value added intellectual coefficient (VAIC), human capital, structural capital, and capital employed. The results of the statistic regression show that capital employed which consists of both physical capital and financial capital, is the only component among the three components of VAIC, which has positive impact to capital gain’s investor."

"Amerika Serikat kini tengah menghadapi masalah penghindaran dan pengemplangan pajak yang dilakukan oleh warganegaranya. Cara yang lazim dilakukan untuk melakukan penghindaran pajak adalah dengan membuat rekening bank di luar yurisdiksi Amerika Serikat. Menanggapi masalah ini kemudian pemerintah Amerika Serikat membuat sebuah kebijakan yang dikenal dengan nama Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Aturan ini dibuat agar institusi keuangan asing untuk melaporkan rekening yang terindikasi milik warganegara Amerika Serikat kepada Internal Revenue Service secara langsung. Implikasi dari aturan ini yaitu adanya kemungkinan tidak sesuai dengan ketentuan rahasia bank yang ada di negara lain. Di Indonesia, hal ini tidak dimungkinkan mengingat adanya ketentuan dalam pasal 41 Undang-Undang Perbankan. Untuk mengatasi hal tersebut, FATCA juga menyediakan instrumen yang disebut Intergovernmental Agreement. Instrumen ini kemudian diterapkan melalui pasal persetujuan nasabah yang terdapat dalam pasal 44. Akan tetapi masalah yang timbul adalah adanya dorongan untuk merevisi pengecualian ketentuan rahasia bank untuk kepentingan perpajakan. Hal ini baik adanya, mengingat peran dan fungsi pajak, akan tetapi melihat situasi yang berkembang belakangan terkait dengan kasus pemerasan dan korupsi yang dilakukan pegawai pajak berkitan dengan jabatannya, maka revisi ini tidak mungkin dilakukan mengingat bank sebagai lembaga keuangan yang membutuhkan kepercayaan dari nasabahnya. Bisa dibayangkan jika data tersebut bisa diakses langsung maka nasabah tidak akan percaya kepada bank dan akhirnya bisa mempengaruhi perekonomian negara kita.

---

United States of America faces problems regarding the tax evasion and tax avoidance that have been done by their citizens and persons who enjoy a United States source income. Making a bank account or investting outside United States jurisdiction is the methods of United States citizen to have tax evasions and tax avoidance. They use the bank outside the U.S Jurisdiction and also the bank that does not have any relation with United States. In order to combat this problems, United States enacts the Foreign Account Tax Compliance Act. This act is aiming to get an information about the account that has any relation with United States, be it data and the fmancial condition of the customers. This act is applied on the United States account that exists in the financial institution outside the U.S jurisdiction. All of those data must be reported directly to the Internal Revenue Service. The problem is that the framework of the act is against the principle of bank secrecy for the interest of taxation in Indonesia as stipulated on article 41 of Banking Law. In order to be implemented, FATCA provides the Intergovernmental Agreement. Through the Intergovernmental Agreement, the applicability of FATCA Framework can be implemented through the provisions of customer consent on Banking Law. Though it could be applied through this framework, there is national interest that may raised later on regarding the amendment of the bank secrecy provisions for taxation interest. Eventhough tax is considered as a state main income, but the recent situation shows that our tax authority has an integrity problem such as a corruption and bribery related to their job. The amendment could bring impact to the bank industry relating the customers data where data would not be safe anymore and people are not willing to save their money in the bank."

"[Penelitian dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2010-2013 dengan metode panel. Penelitian dilakukan untuk membuktikan pengaruh agresivitas pajak terhadap kebijakan utang perusahaan karena adanya pengurangan pajak dari biaya bunga yang bersifat substitutif dengan pengurang pajak lainnya. Selain itu, penelitian ini juga menguji pengaruh kepemilikan keluarga terhadap kebijakan utang serta pengaruhnya terhadap hubungan antara agresivitas pajak dengan kebijakan utang. Perusahaan keluarga memiliki agency conflict antara pemegang saham mayoritas dan minoritas sehingga membutuhkan mekanisme pengawasan lain, seperti utang. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa agresivitas pajak yang diukur menggunakan perbedaan total laba akuntansi dan laba pajak memberikan pengaruh negatif terhadap kebijakan utang perusahaan. Namun, agresivitas pajak yang diukur menggunakan perbedaan permanen laba akuntansi dan laba pajak menunjukan pengaruh positif. Kepemilikan keluarga terbukti memberikan pengaruh positif terhadap tingkat utang, serta memperlemah hubungan antara agresivitas pajak dan kebijakan utang., This research used manufacturing industry data in Indonesia Capital Market for 2010-2013 under panel method. The purpose of this research is to assess impact of tax aggressiveness to corporate debt policy since there is interest expense tax reduction which is substitutive with other alternatives of tax reduction. This research also purposes to assess impact of family ownership to corporate debt policy and to relationship between tax aggressiveness and corporate debt policy. There is agency conflict between majority shareholder and minority shareholder in family firm so that family firm needs other monitoring mechanism, such as debt. Result shows that tax aggressiveness, which is measured by total book-tax gap, has negative impact to corporate debt policy. Meanwhile, tax aggressiveness which is measured by permanent book-tax gap has positive impact to corporate debt policy. Family ownership has positive impact to corporate debt policy. It also weakens relationship between tax aggressiveness and corporate debt policy.]"

"ABSTRAKFokus dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bank-bank yang dianggap berisiko sebagai counterpart oleh bank lainnya dalam transaksi Pasar Uang Antar Bank PUAB , sehingga diharapkan dapat mencegah serta memitigasi potensi terjadinya risiko sistemik pada industri perbankan di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data transaksi intraday bilateral pinjam meminjam tanpa agunan dengan tenor overnight O/N yang diambil dari transaksi PUAB dengan periode observasi dari Januari 2008-Juni 2009. Dari hasil penelitian, berhasil diidentifikasi sebanyak 4 bank yaitu FI 81, FI 94, FI 3 dan FI 54 yang secara statistik signifikan menunjukkan signal risiko tertinggi di PUAB.Selain itu ditemukan juga bukti bahwa sebagian besar bank yang menunjukkan frekuensi signal yang tinggi umumnya bertindak sebagai net peminjam di PUAB, hal ini mengindikasikan bahwa bank tersebut terus-menerus menghadapi permasalahan likuiditas. Dari hasil regresi ditemukan juga bukti adanya hubungan negatif dengan tingkat kemiringan slope sebesar -0,93 antara besarnya share signal risiko terhadap Z Score. Dari hasil penelitian ini diharapkan metode ini dapat digunakan sebagai tools pelengkap dalam melakukan monitoring risiko individual bank selain dari angka rasio keuangan, serta dapat diaplikasikan sebagai Early Warning System EWS perbankan

---

ABSTRACTThe focus of this study is to identify which banks that are considered risky as counterpart by other banks in interbank money market transactions PUAB , and it is expected to prevent and mitigate the potential of systemic risk in the banking industry in Indonesia. In this research used intraday bilateral lending transaction without collateral data with overnight tenor O N taken from PUAB transaction with observation period from January 2008 to June 2009. Based on the research result, it was identified 4 banks, FI 81, FI 94, FI 3 and FI 54 which statistically show the highest sign of risk in PUAB.There is also evidence that most banks that exhibit high signal frequencies generally act as net borrowers in the interbank money market, indicating that banks are constantly facing liquidity problems. From the regression results found also evidence of a negative relationship with the level of slope 0.93 between the amount of risk signal share against Z Score. Hopefully the method from this study can be used as a complementary tool in monitoring individual bank risk apart from the financial ratio, and can be applied as the Early Warning System EWS banking"

"[ABSTRAKRahasia bank penting untuk diteliti lebih lanjut karena rahasia bank merupakan unsur terpenting dalam sektor perbankan di sisi lain pembatasan rahasia bank ternyata telah menjadi suatu kebutuhan dari perkembangan masyarakat saat ini Secara formal hukum yang berlaku yang mengatur rahasia bank adalah UU Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mana pengaturan rahasia bank menganut teori bahwa rahasia bank bersifat nisbi yaitu bahwa bank diperbolehkan membuka rahasia nasabahnya jika ada suatu kepentingan kepentingan umum yang memaksa Salah satu pengecualian dari kerahasiaan bank di Indonesia adalah untuk kepentingan perpajakan namun hal tersebut saat ini dipermasalahkan oleh Direktorat Jenderal Pajak DJP karena dianggap telah menghalangi usaha maksimal aparat pajak dalam pemungutan pajak sebab rumusan membuka kerahasiaan bank untuk kepentingan perpajakan terbatas pada pemeriksaan penyidikan pidana dan penagihan pajak Itulah sebabnya DJP meminta untuk diberikan kewenangan akses langsung data nasabah perbankan direct access sebagai pembanding melalui Foreign Account Tax Compliance Act FATCA Internal Revenue Service memiliki akses langsung terhadap data nasabah bank Bahkan FATCA diberlakukan di Indonesia per Juli Tahun 2014 oleh Pemerintah Amerika Serikat Tujuan khusus dari penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui apakah memberikan akses langsung bagi DJP untuk membuka kerahasiaan bank apakah dimungkinkan menurut hukum Indonesia dan apakah FATCA dapat diterapkan di Indonesia Hasil penulisan tesis dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pembentuk undang undang untuk melakukan perbaikan bagi peraturan perundang undangan yang sudah ada Tujuan umum dari penulisan tesis ini adalah untuk mengembangkan dan memperkaya kajian ilmu hukum perbankan.

---

ABSTRACTBank secrecy important to further research because the bank secrecy is animportant element in the banking sector, on the other hand restrictions of banksecrecy has become a necessity of development of today's society. Formally theapplicable laws governing the bank secrecy is Law No. 7 of 1992 as Amendmentby Law No. 10 of 1998 on Banking, which is setting bank secrecy subscribe to thetheory that the Bank Secrecy is relative, that the bank is authorized to disclosetheir clients if there is an interest in the public interest that force to do so. Oneexception of bank secrecy in Indonesia is for tax purposes, but it is currentlydisputed by the Directorate General of Taxation (DGT) because they have beenblocking the maximum effort in the tax authorities of tax collection, because theformulation of opening of bank secrecy for tax purposes is limited to theexamination, criminal investigation, and forced tax billing. That is why the DGTrequested to be authorized direct access to the customer data bank (direct access),as a comparison with the Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) TheInternal Revenue Service has direct access to the data bank customers. FATCAeven applied in Indonesia as of July 2014 by the United States Government. Thespecific objective of this thesis is to determine whether providing direct access tothe DGT to open bank secrecy is possible under Indonesian law and whetherFATCA can be applied in Indonesia? Results thesis can be used as inputs to thelegislators to make improvements to the legislation that already exists. Thegeneral objective of this thesis is to develop and enrich the study of the science ofbanking law., Bank secrecy important to further research because the bank secrecy is animportant element in the banking sector, on the other hand restrictions of banksecrecy has become a necessity of development of today's society. Formally theapplicable laws governing the bank secrecy is Law No. 7 of 1992 as Amendmentby Law No. 10 of 1998 on Banking, which is setting bank secrecy subscribe to thetheory that the Bank Secrecy is relative, that the bank is authorized to disclosetheir clients if there is an interest in the public interest that force to do so. Oneexception of bank secrecy in Indonesia is for tax purposes, but it is currentlydisputed by the Directorate General of Taxation (DGT) because they have beenblocking the maximum effort in the tax authorities of tax collection, because theformulation of opening of bank secrecy for tax purposes is limited to theexamination, criminal investigation, and forced tax billing. That is why the DGTrequested to be authorized direct access to the customer data bank (direct access),as a comparison with the Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) TheInternal Revenue Service has direct access to the data bank customers. FATCAeven applied in Indonesia as of July 2014 by the United States Government. Thespecific objective of this thesis is to determine whether providing direct access tothe DGT to open bank secrecy is possible under Indonesian law and whetherFATCA can be applied in Indonesia? Results thesis can be used as inputs to thelegislators to make improvements to the legislation that already exists. Thegeneral objective of this thesis is to develop and enrich the study of the science ofbanking law.]"

"ABSTRAKSektor jasa memiliki peran penting sebagai input untuk sektor lain dan sebagai enablers di semua aktivitas ekonomi. Kegiatan produksi di perusahaan manufaktur tidak terpisahkan dari keberadaan jasa. Dengan adanya GATS yang menyebabkan keterbukaan perdagangan di sektor jasa maka penelitian ini menganalisis dampak keterbukaan perdagangan jasa terhadap produktivitas manufaktur di Indonesia melalui mode 3 commercial presence selama periode 2010 hingga 2015. Dengan mengangkat isu endogenitas dalam kebijakan keterbukaan jasa, penelitian ini menggunakan instrumental variable regression dan fixed effect. Dengan menggunakan dua jenis data yang berbeda yaitu data FDI inflow dan STRI OECD yang dibobot dengan share input jasa, penelitian ini menunjukkan bahwa keterbukaan yang terjadi di sektor jasa berdampak positif terhadap produktivitas manufaktur pada level perusahaan. Akan tetapi ketika diestimasi berdasarkan masing-masing sektor jasa jasa listrik, gas dan air; jasa konstruksi; jasa transportasi, gudang dan telekomunikasi didapatkan hasil yang berbeda-beda. Dari ketiga sektor tersebut hanya keterbukaan di sektor jasa transportasi, gudang dan telekomunikasi yang memiliki dampak terhadap kenaikan produktivitas perusahaan manufaktur dan yang lainnya tidak menunjukkan hasil yang signifikan.

---

ABSTRACTService sectors play an important role as input for other sectors and enablers for all economic activities. Production activities in manufacturing firms are inseparable from the existence of the service sector, as the service sector has an important role to facilitate the production process. This paper examines the impact of service openness on the Total Factor Productivity TFP of manufacturing firms in Indonesia through mode 3 commercial presence over the period of 2010 2015. While adding the issues of endogeneity in services reform, this study uses instrumental variable regression and fixed effect regression. Using two kind of the data, FDI inflow and STRI OECD weighted by services input share, it show that service openness have impact on manufacturing productivity at firm level. However, when we estimate each service sector electricity, gas and water services construction services transportation, warehouse and telecommunications services different results are obtained. Among these three sectors, only openness in the transportation, warehouse and telecommunications services sectors that have an impact on the increase in productivity of manufacturing companies and others does not show significant results. "