Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pola konsumsi energi ternyata menjadi masalah tersendiri yang menyebabkan biaya pokok penyediaan yang tinggi dikarenakan mahalnya sumber energi yang di gunakan untuk memenuhi beban puncak, serta nilai investasi yang tinggi untuk membangun pembangkit listrik yang hanya digunakan untuk memenuhi pemakian pada satu waktu . Maka tulisan ini meneliti dampak tarif listrik dinamis terhadap tagihan listrik dan biaya pokok penyedian untuk mengoptimalkan pembangkit yang tersedia. Dari hasil penelitian bahwa membuat rasio tarif off peak dengan peak 1:2 atau penurunan off peak 6% dan kenaikan tarif peak 26% membuat kenaikan tarif rata rata pelanggan industri 9% dan membutuhkan pergeseran beban dari peak & mid-peak ke off peak sebesar 28% dan 1% agar tagihan listrik konsumen tidak berubah, kemudian jika tarif off peak diturunkan 30% dan tarif peak dinaikkan 26% membuat kenaikan tarif rata rata pelanggan industri 5%. Dengan kenaikan tarif mid-peak 50% dan kenaikan peak 26% membuat kenaikan tarif rata rata pelanggan industri 33 % dan membutuhkan pergeseran beban dari peak& mid-peak ke off peak sebesar 63% dan 43% agar tagihan listrik konsumen tidak berubah. Selain itu  elastisitas tarif menunjukan angka minus yang menunjukan bahwa tarif listrik industri bersifat elastis dan elastisitas silang nya bersifat komplenter. Tarif mid-peak memiliki elastisitas yang paling berpengaruh dengan nominal -0,3%. Sekitar 33% pelanggan yang bersedia melakukan investasi untuk alat yang bisa menggeser beban ke luar beban puncak. Dari total biaya pembangkitan perhari yang mencapai Rp. 955.974.721.222 untuk suatu sistem maka dengan skema Time of Use bisa menurunkan biaya pokok penyediaan total sebanyak 2,59% perhari atau Rp 10.126.850.860 ( Rp. 3.645.666.309.746 / tahun).

---

The pattern of energy consumption turns out to be a separate problem that causes high cost of supply due to the high energy sources used to meet peak loads, as well as a high investment value to build a power plant that is only used to meet usage at one time. So this paper examines the impact of dynamic electricity tariffs on electricity bills and supply costs to optimize the available power plants. From the results of the study that made the peak 1: 2 off peak tariff ratio or 6% drop off peak and 26% peak tariff increase made the average tariff increase for industrial customers 9% and needed a shift in load from peak & mid-peak to off peak of 28 % and 1% so that the consumer electricity bill does not change, then if the off peak tariff is reduced by 30% and the peak tariff is increased by 26%, the average tariff increase for industrial customers is 5%. With a 50% increase in mid-peak rates and a 26% increase in peak, the average tariff increase of industrial customers is 33% and requires a shift of load from peak & mid-peak to off peak by 63% and 43% so that consumer electricity bills do not change. In addition, the tariff elasticity shows a minus number which indicates that industrial electricity tariffs are elastic and the cross elasticity is complex. Mid-peak rates have the most influential elasticity with a nominal of -0.3%. Around 33% of customers are willing to invest in a tool that can shift the load out of the peak load. Of the total generation costs per day which reaches Rp. 955,974,721,222 for a system with the Time of Use scheme can reduce the total cost of providing a total of 2.59% per day or Rp. 10,126,850,860 (Rp. 3,645,666,309,746 / year)."

"Penulisan disertasi ini terbagi dalam 3 bagian utama: Pertama, menghitung biaya pokok penyediaan tenaga listrik tahun 2014 dibedakan menurut karakteristik pembangkit di masing-masing wilayah dan waktu (peak dan off-peak) menggunakan metode revenue requirement. Penggunaan biaya universal memperlihatkan bahwa subsidi lebih banyak dinikmati oleh wilayah Jawa, sedangkan penggunaan biaya pokok yang berbeda memperlihatkan sebaliknya. Penggunaan biaya pokok yang berbeda juga menghasilkan total alokasi subsidi yang lebih rendah dibandingkan penggunaan biaya universal. Di masa depan, penerapan biaya menurut wilayah dan waktu dalam menghitung alokasi subsidi hendaknya diikuti dengan penerapan tarif regional serta melibatkan pemerintah daerah setempat terkait cost sharing subsidi. Kedua, menghitung biaya penyediaan listrik di masing-masing kelas pelanggan dibedakan menurut wilayah menggunakan metode Long Run Marginal Cost berdasarkan rencana jangka panjang penyediaan listrik 2015-2024. Terjadi distorsi tarif (subsidi silang antar kelas pelanggan) dimana kelas pelanggan industri mensubsidi kelas pelanggan rumah tangga. Tingginya selisih biaya penyediaan dan tarif berlaku, menyebabkan PLN kehilangan kesempatan untuk membiayai investasi ketenagalistrikan di Indonesia yang rata-ratanya per tahun mencapai US$ 6,94 miliar. Ketiga, mengaplikasikan metode Frisch untuk menghitung elastisitas permintaan terhadap harga melalui elastisitas pengeluaran. Nilai elastisitas harga yang diperoleh digunakan untuk menganalisis perubahan kesejahteraan rumah tangga, redistribusi dan inefisiensi subsidi menggunakan data triwulanan Susenas 2014 berdasarkan tiga skenario kenaikan tarif. Pencabutan subsidi untuk rumah tangga dengan daya minimal 1.300 VA dan pengurangan subsidi untuk rumah tangga dengan daya maksimal 900 VA memperlihatkan adanya penurunan kesejahteraan rumah tangga, dan peningkatan persentase penduduk miskin namun redistribusi subsidi menjadi lebih baik serta inefisiensi subsidi pada rumah tangga daya terpasang 450 VA. Sebelum kebijakan menaikkan tarif diimplementasikan hendaknya dilakukan verifikasi rumah tangga melalui pencocokan dan penelitian di lapangan dengan harapan di masa depan subsidi menjadi lebih tepat sasaran.

---

The writing of this dissertation is divided into three main ideas: First, calculate the cost of supplying electricity in 2014 is differentiated according to the characteristics of the plant in each region and time (peak and off-peak) using the revenue requirement method. The use of universal costs shows that more subsidies are enjoyed by the Java region, whereas the use of different basic costs shows otherwise. Different cost of use also resulted in a lower total subsidy allocation than the use of universal costs. In the future, the implementation of costs by region and time in calculating the subsidy allocation should be followed by the application of regional tariffs and involving local governments on the cost-sharing of subsidies. Second, calculate the cost of providing electricity in each class of customers differentiated by region using Long Run Marginal Cost method based on long-term plan of electricity supply 2015-2024. There is a tariff distortion (cross-subsidy between customer classes) where the class of industrial customers subsidizes the class of household customers.

The high cost of provisioning and tariffs is prevailing, causing PLN to lose the opportunity to finance an electricity investment in Indonesia, which averaged US $ 6.94 billion per year. Third, apply the Frisch method to calculate the elasticity of demand for prices through the elasticity of expenditure. The value of elasticity of prices obtained is used to analyze changes in household welfare, redistribution, and inefficiency of subsidies using quarterly data of Susenas 2014 based on three tariff increment scenarios. The abolition of subsidies for households with a minimum power of 1,300 VA and a reduction in subsidies for households with a maximum of 900 VA shows a decrease in household welfare, and an increase in the percentage of the poor but better redistribution of subsidies and the inefficiency of subsidies in installed households of 450 VA. Before the policy of raising tariffs implemented, household verification should be conducted through matching and field research in the hope that in the future subsidies will be more targeted."

"Ketidakadilan dalam menyediakan tarif listrik dengan metode tarif flat listrik saat ini mendorong keinginan untuk mengubah pola desain skenario tarif, yaitu penetapan harga dinamis. Harga dinamis telah diuji di beberapa negara barat dengan berbagai jenis skenario. Namun, untuk Indonesia sendiri, penetapan harga dinamis belum familiar di sektor listrik. Berangkat dari masalah tarif untuk penyediaan biaya dasar pembangkit yang bervariasi setiap waktu dan pola penggunaan beban listrik, skenario penetapan harga dinamis dirancang sedemikian rupa sehingga sesuai dengan karakteristik di Indonesia. Dalam studi ini, kita akan membahas rancangan skenario penetapan harga dinamis berdasarkan beban rumah tangga dan generator di Java Madura Bali System. Desain skenario tarif yang digunakan adalah kombinasi dari Critical Peak Pricing (CPP) dan Time-of-Use (TOU), di mana CPP hanya berlaku dalam 132 jam selama satu tahun tergantung pada penggunaan PLTG sedangkan untuk hari lain skenario TOU akan digunakan dengan jadwal puncak dan di luar puncak ditentukan berdasarkan karakteristik beban perumahan. Setelah skenario desain penetapan harga dinamis, maka dicoba untuk disuntikkan ke dalam biaya real estat untuk menganalisis perbandingan biaya listrik ketika menggunakan tarif tetap dan penetapan harga dinamis dan pengurangan penggunaan beban pada waktu puncak dan dampak dari pengurangan konsumsi listrik di tanaman di sistem Jawa Madura Bali.

---

The injustice in providing electricity rates with the current flat electricity tariff method encourages the desire to change the design pattern of tariff scenarios, namely dynamic pricing. Dynamic pricing has been tested in several western countries with various types of scenarios. However, for Indonesia itself, dynamic pricing is not yet familiar in the electricity sector. Departing from the problem of tariffs for supply of basic costs of plants that vary each time and usage patterns of electric loads dynamic pricing scenarios are designed in such a way that they match the characteristics in Indonesia.

In this study, we will discuss the design of dynamic pricing scenarios based on household and generator loads in the Java Madura Bali System. The tariff scenario design used is a combination of Critical Peak Pricing (CPP) and Time-of-Use (TOU), where CPP is only valid in 132 hours for one year depending on the use of PLTG while for other days the TOU scenario will be used with peak schedules and off-peak is determined based on the characteristics of the housing load.

After the scenario design dynamic pricing is made, then it is attempted to be injected into real estate costs to analyze the comparison of electricity costs when using flat tariffs and dynamic pricing and reduction in load usage at peak times and the impact of reducing electricity consumption in plants in the Java Madura Bali system."

"Tarif dinamis saat ini telah menjadi tren di negara-negara maju khususnya di bidang ketenagalistrikan. Tarif tetap (flat tariff) pada konsumen listrik menyebabkan kurang optimalnya biaya penyediaan listrik. Di Indonesia kelompok konsumen tertinggi kedua setelah industri adalah rumah tangga yaitu sebesar 37,6 % dari konsumsi total energi listrik. Sehingga secara alamiah kurva beban cenderung mendekati kurva kebutuhan rumah tangga. Pada sistem Jawa Madura Bali, beban puncak pelanggan rumah tangga terjadi pada saat yang sama dengan beban puncak pada sistem. Sehingga jika terjadi load shifting pada beban rumah tangga akan mempunyai dampak yang besar bagi sistem. Beban puncak dipikul oleh pembangkit dengan biaya operasional yang mahal. Dengan adanya pengurangan beban puncak diharapkan terjadi efisiensi sistem yang signifikan. Tesis ini mengembangan metode penentuan skema kombinasi tarif dinamis TOU (Time Of Use) dan CPP (Critical Peak Pricing) dengan berdasarkan revenue neutrality. Skema tersebut disimulasikan pada pelanggan rumah tangga di sistem Jawa Madura Bali. Dari beberapa skenario, hasil penerapan skema ini menunjukkan peningkatan efisiensi biaya pokok penyediaan listrik secara total di sistem Jawa Madura Bali.

---

The current dynamic tariff has become a trend in developed countries, especially in the electricity sector. Flat tariffs on electricity consumers cause the cost of electricity to be less optimal. In Indonesia, the second highest consumer group after industry is household, which is 37,6 % of total electricity consumption. So naturally the load curve tends to approach the curve of household needs. In the Java Madura Bali system, the peak load of a household customer occurs at the same time as the peak load on the system. If any load shifting of the electricity consumption of the household is happen it will have a big impact on the system. The peak load is borne by the power plant with expensive operational costs. With the reduction of peak load, significant system efficiency is expected. This thesis develope a method of determination of a dynamic tariff combination scheme, TOU (Time Of Use) and CPP (Critical Peak Pricing) with revenue neutrality. The scheme is simulated to household customers in the Java Bali Madura system. From several scenarios, the results of the implementation of this scheme show increasing of the total cost efficiency of electricity supply in the Java Madura Bali system."

"Kebijakan energi terbarukan saat ini berperan dalam terhambatnya pengembangan dan pencapaian target bauran energi terbarukan yang telah ditetapkan. Permasalahan tersebut yaitu terkait regulasi sektoral yang inkonsisten, penetapan prioritas pemerintah dalam kebijakan energi, skema kerja sama, serta penetapan harga jual beli tenaga listrik. Penulis menggunakan desain penelitian yuridis-normatif. Penelitian dilakukan menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Data tersebut disusun kualitatif, melalui uraian teks dan dianalisis dengan teknik analisis deskriptif dan kritis. Kesimpulan, pertama, regulasi pemanfaatan energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik yang mengatur klausul-klausul kunci PJBL sangat dinamis mengalami perubahan dalam waktu yang singkat. Kedua, dalam penyusunan KEN, RUEN, dan RUPTL pemerintah masih memberikan prioritas utama untuk pemanfaatan energi fossil dibandingkan energi terbarukan. Beberapa hal yang menghambat investasi diantaranya: a) biaya investasi EBT yang tinggi; b) prioritas pengembangan PLTU Mulut Tambang; c) perubahan penentuan biaya pokok produksi; d) terbitnya Permen ESDM 10/2017 mengakibatkan minimnya kesempatan investor untuk Business-to-business dalam PJBL; e) inkonsistensi penerapan pola kerja sama; f) hambatan dalam penyediaan lahan dan hutan. Ketiga, upaya pemerintah dalam mendukung penyediaan energi terbarukan yaitu melalui skema penugasan, kerja sama antara pemerintah dan badan usaha, serta melalui pemberian jaminan kelayakan usaha kepada pengembang. Selain itu untuk memaksimalkan pengembangan energi terbarukan Pemerintah harus mampu mewujudkan: 1) Kepastian Hukum dari Segi Pengaturan Pemanfaatan energi Baru dan Terbarukan; 2) Optimalisasi Kesempatan Ekonomi (economic opportunity) Indonesia dalam Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan; 3) Mengubah Paradigma Pemangku Kebijakan yang menganggap batubara sebagai sumber energi murah; dan 4) Mewujudkan Kebijakan Energi Baru dan Terbarukan yang Berkeadilan (fairness).

---

New and renewable energy utilization is one of the pillars for reaching national energy independence and security by maximizing the usage of renewable energy by considering the economic level. The current renewable energy policy inhibits the development and achievement of the established renewable energy mix target. This is due to inconsistent sectoral regulations, government priority in energy policy, cooperation scheme, and electricity buying and selling price setting. The author used judicial-normative research design. The present study used secondary data, which consisted of primary, secondary and tertiary legal materials. The data was prepared qualitatively through text description and analyzed using descriptive and critical analysis technique. The conclusions are, first, renewable energy utilization regulations for electricity supply that regulate the key clauses of PJBL are very dynamic and change within a brief period of time. Second, when preparing KEN, RUEN, and RUPTL, the government still prioritizes fossil energy utilization over renewable energy. Some obstacles for investment are: a) high cost of EBT investment; b) priority of PLTU Mulut Tambang development; c) change of cost of production setting; d) the issuance of the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources 10/2017 that reduces investor's chance for Business-to-business in PJBL; e) inconsistency of cooperation pattern implementation; f) obstacle in land and forest provision. Third, government efforts to support renewable energy provision through assignment scheme, government cooperation with businesses, and provision of business viability guarantee for developer. Moreover, to maximize renewable energy development, the government must: 1) Create Legal Certainty in Terms of New and Renewable Energy Utilization Regulation; 2) Optimize Indonesia's Economic Opportunity in New and Renewable Energy Development; 3) Change the Paradigm of Policy Maker who think of coal as cheap source of energy; and 4) Create Fair New and Renewable Energy Policy (fairness)."

"Penyediaan listrik berkelanjutan sangat penting dalam industri ketenagalistrikan saat ini. Berkelanjutan berarti sistem dapat menyediakan listrik dengan keandalan tinggi, biaya minimum, dan juga rendah emisi. Perencanaan ketenagalistrikan di sisi pembangkit listrik merupakan fase penting dimana rumusan skenario yang tepat dikembangkan untuk mengetahui pasokan listrik terbaik di masa depan. Penelitian ini menyajikan analisis dan rekomendasi strategi untuk merencanakan pasokan listrik berkelanjutan dari sistem kelistrikan Kalimantan Timur hingga tahun 2038. Metodologi yang digunakan adalah pemodelan untuk menggambarkan bagaimana pasokan dan permintaan listrik bekerja di daerah tersebut diikuti dengan simulasi untuk mendapatkan gambaran dampak serangkaian skenario di masa depan. LEAP (Long-range Energy Alternative Planning) adalah perangkat lunak yang dapat menilai kriteria keberlanjutan dipilih sebagai instrumen untuk mengembangkan model dan mensimulasikannya. Skenario yang dikembangkan adalah representasi dari strategi yang menggabungkan pemilihan jenis pembangkit, metode operasi pembangkit, dan jenis teknologi pembangkit listrik rendah emisi, terutama Pembangkit Listrik Berbahan Bakar Batubara Ultra Super Critical (USC) dan pembangkit energi terbarukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) sebagai skenario dasar tidak dapat memenuhi cadangan kapasitas sistem minimal 30% dari 2019-2038. Skenario Biaya Terendah (Least Cost) pada tahun 2038 memproyeksikan pembangkitan listrik sebesar 18,9 TWh dengan biaya paling rendah yaitu sebesar 869,96 juta USD dan emisi gas rumah kaca lebih rendah dari skenario dasar sebesar 8,72 juta ton CO2-eq. Skenario Rendah Emisi memiliki biaya produksi yang sedikit lebih tinggi untuk total output yang sama sebesar 876,74 juta USD tetapi dengan selisih tingkat emisi yang lebih rendah 2,77 juta ton atau sebesar 5,95 juta ton CO2. 

---

Provision of sustainable electricity is very important in the electricity industry today. Sustainability means how the system can provide electricity with high reliability, minimum cost, and at the same time also low emissions. Electricity planning in the power generation side is an essential phase that an appropriate scenario formula is developed to figure out the best electricity supply in the future. This study presents an analysis and recommendation of strategies in order to plan sustainable electricity supply of East Kalimantan electricity system up to year 2038. The methodology used is modeling to describe how supply and demand of electricity works in the area followed by simulations to get the picture of impacts the series of scenarios in the future. LEAP (Long-range Energy Alternative Planning) as one of the tool that is able to assess sustainability is chosen as instrument to develop model and simulate it.

The scenario developed is a representation of a strategy that combines the selection of types of plants, economic dispatch methods and types of low emission generating technologies, especially the Ultra Super Critical (USC) Coal Fired Power Plant and renewable energy. The results show that Electricity Supply Business Plan (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik - RUPTL) as a base case scenario does not able to meet the system reserve margin of at least 30% from 2019 - 2038. The Least Cost scenario in 2038 projected electricity generation of 18.9 TWh with the least cost of 869,9 million USD and GHG emissions lower than base scenario of 8.72 million tons CO2-eq. The Low Emission scenario have slightly higher production costs for the same total output of 876,7 million USD but with a lower emission level difference of 2,77 million tons equal to 5.95 million tons of CO2. "

"Moda transportasi massal telah menjadi salah satu kebutuhan terpenting di Indonesia. Sesuai PERPRES No.83 Tahun 2011, Kereta Api Bandara Soekarno Hatta atau KA Basoetta adalah layanan kereta rel listrik yang menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam ketersediaan moda transportasi massal dari dan ke Bandara Soekarno Hatta. Penelitian ini membahas bagaimana uji kelayakan dari proyek ini memiliki asumsi yang tepat sesuai antara rencana dan kondisi aktual yang ada di lapangan beserta dengan rencana biaya kelistrikannya.Ketersediaan tenaga listrik tidak lepas dari kapasitas gardu-gardu induk yang akan menopang perjalanan KA Basoetta ini. Rencana yang ada bahwa untuk jalur Manggarai-Batu Ceper terintegrasi dengan layanan lain yaitu KRL Commuter Line menjadi salah satu perhatian penelitian ini, dimana kondisi ini menyebabkan pergereseran pola operasi dan diharuskan adanya perhitungan untuk supplai tenaga listriknya. Dua layanan terpisah, dua perusahaan berbeda, dua jenis kereta berbeda, namun dalam satu jalur dan menggunakan gardu-gardu induk yang sama merupakan titik berat dari penelitian ini.Penelitian ini mengkaji kehandalan dari gardu-gardu yang sudah ada serta penambahan-penambahan yang ada jika diperlukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di gardu Karet dan Manggarai memutuhkan sedikit tambahan kapasitas namun secara keseluruhan, gardu-gardu yang ada tetap handal walaupun akan ada penambahan kapasitas di tahun 2025 demi terjaganya kehandalan dalam melakukan supplai tenaga listrik kepada dua layanan yang berbeda.Perhitungan biaya yang harus dikeluarkan jika terjadi penambahan kapasitas berada dibawah rencana, dimana rencana biaya ada di kisaran 90 milyar rupiah sedangkan setelah dihitung hanya mencapai angka 65 milyar rupiah. Untuk biaya listriknya, KA Basoetta diperkirakan memiliki tagihan 1 s/d 1,4 Milyar rupiah per bulan untuk tahun pertama dengan rencana 89 trip per hari.

---

Mass transportation has recently become one of the most important needs in Indonesia. According to PERPRES 83 In 2011, Project Soekarno Hatta Airport Railway which can be abbreviated KA Basoetta being one of the priorities for the government to provide the availability of mass transportation to and from Soekarno Hatta Airport. This study discusses how the feasibility study of this project has appropriate assumptions between planned and actual conditions on the ground along with the cost of electricity plan.

In implementation, the availability of power became the most crucial for the viability of the project and will depend on the capacity of substations that will sustain this Basoetta train trip. The plan has assumed that for Manggarai Batu Ceper line, will be integrated with other train service which is KRL Commuter Line, became one of the concerns of this study, in which this condition causes friction for their operation patterns and recalculations required for supplies of electric power. Two separate services, two different companies, two different types of trains, but in one line and using the same substations is the focus of this study.

This study examines the reliability of substations that already exist as well as the additions if necessary. The results of this study indicate that in Karet and Manggarai substations require a little addition of capacity, but overall, the existing substations remain reliable even though there will be additional capacity in 2025 in order to maintain reliability in performing power supplies to two different services.

The calculation of the cost to be incurred in the event of additional capacity where the cost plan is in the range of 90 billion rupiah while after calculated, only reached 65 billion rupiah. For the cost of electricity, KA Basoetta is estimated to have a bill from 1.1 until 1.3 Billion rupiah per month for the first year with 89 trips per day."

"Tesis ini membahas mengenai regionalisasi tarif listrik Indonesia. Pada saat ini, tarif listrik di Indonesia masih menganut sistem uniform tarif/, dimana seluruh wilayah di Indonesia memiliki satu tarif listrik. Regionalisasi tarif listrik dalam penelitian ini merupakan diskriminasi harga derajat tiga, dimana tarif listrik pada kelompok konsumen rumah tangga dan industri akan dibedakan berdasarkan pada kondisi geografinya. Dasar yang digunakan untuk menerapkan regionalisasi tarif listrik adalah elastisitas harga terhadap permintaan. Apabila masing-masing wilayah di Indonesia memiliki elastisitas harga yang berbeda-beda, maka regionalisasi tarif listrik di Indonesia dapat dilakukan. Untuk memberikan gambaran tarif listrik apabila regionalisasi tarif dapat dilakukan, pendekatan tarif yang akan digunakan adalah tarif yang berdasarkan biaya rata-rata (average cosf), biaya marjinal (marginal cost pricing), tarif berdasarkan metode Ramsey. Dengan menggunakan metode Ramsey, wilayah yang memiliki elastisitas harga terhadap permintaan yang lebih elastis, tarif listriknya akan lebih rendah bila dibandingkan dengan wilayah yang elastisitas harganya bersifat lebih inelastis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah ordinary least square dengan periodenya dari tahun 1988 sampai tahun 2007, yang diolah dengan Software Eviews 5.1. Sebagai pembanding, dilakukan juga analisis elastisitas dengan metode Pooled Least Square, dengan observasi golongan tarif listrik rumah tangga dan industri dari periode 2000 sampai 2004. Hasil estimasi menunjukkan adanya perbedaan elastisitas permintaan listrik baik untuk konsumen rumah tangga dan industri, yang berarti tarif listrik di Indonesia dapat diregionalisasi.

---

The Focus of this study is about regionalization of electricity tariff in Indonesia. Nowadays, the electricity tariff system in Indonesia is uniform tariff system, where all province in Indonesia only have one centralized tariff. Electricity tariff regionalization in this study is third degree price discrimination, electricity tariff for household and industry sector will be differentiated based on geographic conditions. Electricity tariff regionalization based on price elasticity of demand. If each provinces in Indonesia have diferent price elasticity of demand, then electricity tariff regionalization can be done. For the illustration if electricity tariff regionalization be done in Indonesia, the calculation for the tariff based on average cost, marginal cost and Ramsey pricing method. Regression method that is used in this study is ordinary least square, the period is from 1988 to 2007, and using Eviews 5.1 as Software to analyze the ordinary least square. As the comparative, this study also included price elasticity of demand analysis using the pooled least square, with the observed cross section is power boundary for household and industry, the period for the pooled least square is from 2000 to 2004. The estimation result show that the price elasticity of demand either for household and industry are different each provinces in Indonesia, that mean the electricity tariff regionalization in Indonesia can be done."

"Pada tanggal 1 Juli 2010, Pemerintah menaikkan tarif tenaga listrik (TTL). Akibat dari kenaikan TTL 2010 tersebut beberapa industri ternyata kenaikannya ada yang lebih dari 30 % dari tarif lama. Oleh karena itu beberapa asosiasi industri mendesak untuk membatasi kenaikan (capping) TTL ini maksimal 18% dari tarif lama. Penentuan TTL sangat dipengaruhi oleh kebijakan pengelolaan energi primer nasional.Dalam pelaksanaannya, kebijakan capping TTL telah menimbulkan disparitas harga. Karena itu kebijakan capping tersebut harus dicabut, karena telah menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat, dan berpotensi melanggar ketentuan Pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat.

---

On July 1, 2010, the government raised the electricity tariffs. Due to increase the electricity tariffs in 2010, account of the electricity bills for some industries has raised more than 30% from the old tariff. Therefore, several industry associations urged to limit the increase (capping) of electricity tariff in a maximum of 18% from the old tariff.

Electricity tariff determination is strongly influenced by the national primary energy management policies. In implementation, the capping policy of the electricity tariff has caused the price disparity between industrial businesses. Therefore, the capping policy should be revoked, because it has created the unfair competition, and potentially violates the provisions of article 19 letter d of Law No. 5, 1999 concerning The Prohibition of Monopolistic Practices And Unfair Competition."

"Gangguan dalam menghasilkan sistem tenaga listrik dapat menyebabkan ketidakstabilan tegangan pada sistem beban. Ketidakstabilan tegangan dalam sistem menyebabkan sistem beroperasi secara tidak normal yang menyebabkan keruntuhan tegangan atau pemadaman total di seluruh sistem. Makalah ini membahas analisis stabilitas tegangan statis dan dinamis dari Sistem Tenaga Senayan-Sambas dengan menggunakan perangkat lunak ETAP12.6.0 untuk simulasi aliran beban dan simulasi analisis sementara. Perubahan pengaruh persentase beban dan catu daya reaktif dari tegangan sistem akan diamati menggunakan analisis statis. Skema pelepasan beban dengan relai di bawah tegangan dan kompensator daya reaktif dalam beban, yang akan dilindungi ketika terjadi gangguan masif pada generator, akan digunakan sebagai sistem. Skema pelepasan beban disampaikan untuk mengembalikan dan menstabilkan tegangan sistem. Skema tersebut kemudian akan menjatuhkan beberapa beban prioritas tinggi dari sistem. 15 MVA atau 12,32% dari seluruh beban akan dihemat untuk mencegah beban dari tersandung kompensator daya reaktif yang digunakan dengan 30 capasitive rating MVAR.

---

Interference in generating electric power systems can cause voltage instability in the load system. Voltage instability in the system causes the system to operate abnormally which causes a voltage collapse or a total blackout throughout the system. This paper discusses the static and dynamic stress stability analysis of the Senayan-Sambas Power System using ETAP12.6.0 software for load flow simulations and transient analysis simulations. Changes in the effect of the percentage load and reactive power supply of the system voltage will be observed using static analysis. A load release scheme with a relay under voltage and a reactive power compensator in the load, which will be protected when there is massive interference with the generator, will be used as a system. The load release scheme is delivered to restore and stabilize the system voltage. The scheme will then drop some high priority loads from the system. 15 MVA or 12.32% of the total load will be saved to prevent the load from tripping over the reactive power compensator used with 30 MVAR rating capacities."