Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Program Jakarta Creative Hub merupakan metode baru yang dirancang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta guna meningkatkan kualitas pelaku industri kreatif, dengan menggunakan media ruang kerja bersama, yang berpotensi menimbulkan hubungan yang kolaboratif dengan pelaku usaha industri kreatif lainnya. Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan JCH terhadap pelaku usaha industri kreatif di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivis dengan menjadikan dimensi di dalam teori implementasi yang dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier (1983) sebagai dasar dalam menganalisis. Data primer diperoleh dari field research dan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Secara umum hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa penerapan JCH sebagai wadah untuk mengembangkan pelaku usaha industri kreatif belum dilaksanakan dengan maksimal, dimana pada tahap pelaksanaan, regulasi yang dijadikan sebagai dasar dari jalannya program belum memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga mempengaruhi seluruh aktivitas yang terjadi di dalam JCH. Hal tersebut dapat terlihat dari indikator-indikator implementasi yang belum terpenuhi dengan baik. Oleh karena itu, pelaksanaan Program JCH dirasa masih kurang sempurna karena belum menerapkan sistem pembinaan yang baik sebagai acuan dalam menciptakan dan mengembangkan pelaku industri kreatif di DKI Jakarta.

---

Jakarta Creative Hub Program is new method that designed by the DKI Jakarta Provincial Government to improve the quality of creative industries business actors, which used co-working space media that potentially causing collaborative relationships with other business actors. This study discusses the implementation of JCH for creative industries business actors. This study used a post positivist approach by making the dimensions of Mazmanian and Sabatier implementation theory (1983) for analyzing. The primary data obtained through field research and interviews, and secondary data obtained from the study literature.

In general, the results of this study show that the application of the JCH as a place to develop creative industry business actors has not been carried out maximally, where at the implementation stage, regulations were used as the basis for the program not yet having a strong legal basis, which is affecting all activities that occurred in JCH. This can be seen from the implementation indicators that have not been fulfilled properly. Therefore, the implementation of the JCH Program is still considered imperfect because it has not implemented a good guidance system as a reference in creating and developing creative industry players in DKI Jakarta."

"Penelitan ini mengidentifikasi profil dan mengukur kualitas layanan fasilitas fisik dan jasa creative hub yang berada di DKI Jakarta. Kuesioner penelitian dikumpulkan dari 7 creative hub swasta dan 5 creative hub Pemerintah DKI Jakarta serta 44 pelaku industri kreatif yang bekerjasama dengan creative hub tersebut. Fasilitas fisik yang tersedia di creative hub adalah ruang studio kerja, ruang workshop, ruang pembuatan prototype produk, ruang kantor bersama, ruang konferensi, pameran, seminar, cafe atau restoran, ruang display produk. Layanan jasa yang ditawarkan oleh creative hub adalah perluasan jaringan, event dan pemeran, virtual office, bantuan pemasaran. Analisis SERVQUAL digunakan untuk mengetahui gap kualitas layanan creative hub. Terdapat 3 variabel dari 5 variabel fasilitas fisik yang mempunyai nilai positif yaitu (1) ruang workshop, (2) ruang pembuatan prototype produk (3) Ruang Konferensi, pameran, seminar, dan semacamnya. Layanan jasa kreatif secara keseluruhan mempunyai nilai yang dibawah ekspektasi dari pelaku industri kreatif dengan hanya satu variabel yaitu bantuan pemasaran yang mempunyai penilaian diatas ekspektasi pelaku industri kreatif. Uji-t berpasangan dan willcoxon signed rank test untuk mengetahui signifikansi gap layanan creative hub yang dirasakan pelaku industri kreatif. Variabel yang mempunyai nilai signifikan tidak sesuai ekspektasi dari pelaku industri kreatif adalah (1) Know-how, (2) pengembangan bisnis dan komunitas/layanan inkubasi bisnis dan teknologi, (3) Pelatihan (training), (4) ruang virtual.

---

This research identify the profiles and to measure the quality of creative hub facilities and services in DKI Jakarta. The questionnaires of the research are collected from 7 private creative hubs and 5 creative hubs of DKI Jakarta Government and 44 creative industry actors working with the creative hub. The physical facilities which are available in the creative hub are studio space, workshop space, space to develop the prototype products, shared workspace, conference room, exhibition, seminar, or restaurant, product display room. The services offered by the creative hub are network expansion services, event and actors, virtual office and marketing assistance. SERVQUAL analysis is used to know the gap of the quality of creative hub service. There are 3 variables of 5 variables of physical facilities that have positive values, namely (1) Workshop space, (2) space to develop the prototype products (3) Conference rooms, exhibitions, seminars, and others. The Creative services overall have a value that is below the expectations which only have one variable that is marketing assistance that has the assessment above the expectations. The paired t-test and Wilcoxon signed rank test are used to find out the significance of the gap of creative hubs services perceived by the creative industry actors. The services that have significant value which are not expected by the creative industry actors are (1) Know-how, (2) The business development and community/services of business incubation and Technology, (3) Training, (4) virtual space."

"Penelitian ini bermula dari fenomena industri kreatif yang sedang berkembang belakangan ini. Penelitian ini menguji pengaruh antara orientasi kewirausahaan, proses penciptaan pengetahuan, terhadaop kinerja usaha indsutri kreatif dengan menggunakan data survei dari 101 pengusaha industri kreatif. Analisis yang digunakan adalah regresi linier serta regresi mediasi melalui metode mediation dan sobel test untuk menguji efek langsung dan tidak langsung dari orientasi kewirausahaan pada kinerja bisnis melalui proses kreasi pengetahuan. Orientasi kewirausahaan secara positif signifikan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan industri kreatif, dan proses kreasi pengetahuan memainkan peran mediasi dalam pengaruh tersebut.

---

This study going from the creative industry phenomenon This study examines the influence of entrepreneurial orientation knowledge creation process the performance of industrial businesses creatively using survey data from 100 entrepreneurs of creative industries The analysis used a linear regression and regression mediation through mediation method and the Sobel test to examine the direct and indirect effects of entrepreneurial orientation on business performance through knowledge creation process As a result entrepreneurial orientation significantly positively affect business performance of creative industries and the knowledge creation set the role in mediating these effects "

"Setiap organisasi atau lembaga memiliki budaya tersendiri untuk membangun kinerja yang baik dalam mencapai tujuannya. Budaya organisasi yang diterapkan di setiap lembaga memiliki ciri dan pola yang berbeda. Dalam tulisan ini saya mencoba mendeskripsikan pengalaman magang saya dengan berfokus pada budaya organisasi dan relasi yang ada di lembaga Sukabumi Creative Hub. Penulisan tugas akhir ini menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif dengan metode deskriptif. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan selama 3 bulan periode magang, budaya organisasi yang ada di Sukabumi Creative Hub dapat dikatakan sebagai budaya organisasi kekeluargaan. Hal tersebut didasarkan pada sistem nilai yang diterapkan dengan menekankan pentingnya kesetaraan dan hubungan sosial.

---

Every organization or institution has its own culture to build good performance in achieving its goals. The organizational culture applied in each institution has dif erent characteristics and patterns. In this paper I try to describe my internship experience by focusing on the organizational culture and relationships that exist at the Sukabumi Creative Hub institution. Writing this final project using qualitative data collection techniques with descriptive methods. Based on observations made during the 3 month internship period, the organizational culture in Sukabumi Creative Hub can be said to be a family organizational culture. It is based on a value system that is applied by emphasizing the importance of equality and social relations."

"Permasalahan sampah saat ini masih menjadi isu yang harus diselesaikan, terutama pada sampah plastik. Tahun 2019, Pemerintah DKI Jakarta telah melakukan upaya meminimalisir penggunaan plastik dengan memberlakukan kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan di untuk pengelola pusat perbelanjaan, swalayan, dan pasar rakyat. Sebagai bentuk kepastian untuk memberikan insentif fiskal daerah yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 dilakukan perluasan dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2021. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi insentif pajak reklame untuk pelaku usaha yang menggunakan kantong belanja ramah lingkungan di DKI Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian post positivisme dengan menggunakan teori implementasi yang dikemukakan oleh Grindle dengan jenis penilitan deskriptif dan teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemberian fasilitas insentif pajak reklame ini terlihat masih belum optimal dalam pelaksanaannya. Hal ini terlihat dari belum adanya permohonan insentif pajak reklame yang masuk ke Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Minimnya permohonan insentif dapat dikarenakan administrasi dalam pengajuan yang memerlukan alur birokrasi yang cukup rumit sehingga tidak mencerminkan asas ease of administration dalam pemungutan pajak. Selain itu, sosialisasi terkait dengan adanya insentif pajak reklame untuk pelaku usaha pengguna kantong belanja ramah lingkungan pun masih dirasa sangat kurang. Strategi yang perlu dilakukan dalam mengatasi hal tersebut adalah perlunya koordinasi lebih antar pihak pelaksana kebijakan dan menghindari terjadinya tax potential loss.

---

The waste problem is still an issue that must be resolved, especially plastic waste. In 2019, the DKI Jakarta Government has made efforts to minimize the use of plastic by imposing an obligation to use environmentally friendly shopping bags for managers of shopping centers, supermarkets and people's markets. As a form of certainty to provide regional fiscal incentives listed in Pergub 142 of 2019, an expansion is made by issuing Governor Regulation Number 111 of 2021. The purpose of this research is to analyze the implementation of advertising tax incentives for business actors who use environmentally friendly shopping bags in DKI Jakarta. This research is a post-positivism research using the implementation theory put forward by Grindle with descriptive research types and data collection techniques, library research and in-depth interviews. The results of the research show that the implementation of advertising tax incentive facilities is still not optimal in its implementation. This can be seen from the absence of applications for advertising tax incentives that have been submitted to the DKI Jakarta Provincial Revenue Agency. The minimum number of requests for incentives is due to the administration in filings that require a bureaucratic flow which is quite complicated so that it does not reflect the principle of ease of administration in tax collection. In addition, socialization related to the existence of advertising tax incentives for business actors using environmentally friendly shopping bags is felt to be lacking. The strategy that will be carried out in overcoming this is the need for more coordination between policy implementing parties and avoiding potential tax losses."

"Innovative work behavior penting untuk dimiliki oleh para pekerja, di mana hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya melalui penerapa gaya kepemimpinan empowering leadership yang memberikan tanggung jawab kepada pekerja melalui serangkaian tindakan manajemen untuk meningkatkan hasil kerja positif, ataupun dengan employe curiosity yang dimiliki oleh pekerja untuk mencari lebih dalam informasi baru, pengalaman yang relevan dan menjelajah peluang baru untuk dirinya. Perusahaan perlu untuk memperhatikan bagaimana Innovative work behavior yang dimiliki oleh pekerja agar tujuan perusahaan ataupun individu tetap tercapai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh empowering leadership dan employe curiosity terhadap Innovative work behavior. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner untuk diolah lebih lanjut. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, dimana kuesioner disebar kepada 369 pekerja industri kreatif sektor kuliner di DKI Jakarta. Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan pengolahan data menggunakan software IBM SPSS Statistics 22. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa empowering leadership dan employe curiosity memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Innovative work behavior.

---

This research explores the pivotal role of innovative work behavior (IWB) in the realm of employee performance, emphasizing the influence of empowering leadership and employee curiosity. Empowering leadership, characterized by the delegation of responsibilities to employees through strategic management actions, and employee curiosity, driven by a proactive quest for new information and opportunities, are examined as critical determinants of IWB. Utilizing a quantitative approach, 369 employees from the creative industry, specifically the culinary sector in DKI Jakarta, participated in the study through purposive sampling. Data analysis, conducted via multiple linear regression using IBM SPSS Statistics 22, reveals compelling and statistically significant positive effects of both empowering leadership and employee curiosity on IWB. These findings underscore the importance of fostering empowering leadership styles and cultivating employee curiosity to enhance innovative work behavior, thereby contributing to organizational success and individual growth."

"Setiap organisasi memiliki budaya organisasi sebagai pedoman bagi para anggotanya dalam bekerja. Kemenparekraf sebagai organisasi yang bersifat birokratis, juga memiliki budaya organisasi yang dapat dilihat dalam sebuah pelaksanaan program kerja. Salah satu program kerja yang diamati dalam penelitian ini adalah program kerja Direktorat Pemberdayaan Masyarakat yang bernama Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata). Untuk melihat bagaimana budaya organisasi tersebut digunakan, penulis mengamati pelaksanaan program Pokdarwis di salah satu destinasi wisata yaitu Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, tepatnya di Jakarta Selatan. Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang dilakukan dengan cara wawancara mendalam dan pengamatan terlibat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program Pokdarwis tidak berjalan maksimal karena buruknya koordinasi eksternal antara Direktorat Pemberdayaan Masyarakat-Kemenparekraf dengan Dinas Kebudayaaan dan Pariwisata DKI Jakarta. Disamping itu, Kemenparekraf tidak menjalankan dimensi koreksi dengan baik dalam melaksanakan program kerja.

---

Every organization has their own organizational culture as a guide for their staf to work. The Ministry of Tourism and Creative Economy as a bureaucratic organization, also has an organization culture which can be seen in their program implementation. One of their program which describe in this study are made by Division of Community Based, named Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata). The writer observed it at one of the tourism destination, called Betawi Culture Village Setu Babakan at South Jakarta, in order to see how the organization culture works.

Research method used in this study is a qualitative approach with participant observation and in depth interview.

The research result shows that the program impletation does not work well because of the poor external coordination between the The Ministry of Tourism and Creative Economy and Departement of Tourism and Culture DKI Jakarta. Beside that, The Ministry of Tourism and Economic Creatif does not following the correction dimention well on running the program."

"Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan upaya peningkatan penggunaan angkutan umum sebagai salah satu usaha dalam mengurangi kemacetan di DKI Jakarta dengan melaksanakan program transportasi yang terintegrasi, yaitu; program Jak Lingko. Program Jak Lingko dilaksanakan oleh Pemprov DKI Jakarta (Dishub DKI Jakarta), PT Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta dengan melakukan integrasi tarif, integrasi fisik, dan integrasi layanan. Namun, dalam proses pengimplementasiannya, program Jak Lingko masih memiliki integrasi yang belum dilaksanakan. Maka dari itu, hal tersebutlah yang melatarbelakangi penelitian ini dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program Jak Lingko di DKI Jakarta. Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program Jak Lingko di DKI Jakarta sudah cukup baik. Hal tersebut berdasarkan aspek sumber daya yang meliputi finansial, manusia, dan waktu serta didukung oleh karakteristik pelaksana, komunikasi antar organisasi, dan disposisi kewenangan berjalan dengan baik. Hanya saja, pada aspek standar dan tujuan yang didukung oleh kondisi DKI Jakarta masih buruk dalam pelaksanaannya.

---

The Government of DKI Jakarta making efforts to increase the use public transportation as an effort to reduce traffic jam in DKI Jakarta by implementation an integrated transportation program, that is; Jak Lingko program. Jak Lingko program implemented by the Jakarta Transportation Agency, Transjakarta, Jakarta MRT, and Jakarta LRT by doing tariff integration, physical integration, and service integration. However, in the process of implementing it, Jak Lingko program still has integration that has not yet been implemented. This condition encourages the conduction of this research. This research aims to analyze implementation of Jak Lingko program in DKI Jakarta. The main theory used in this study is the theory of policy implementation. This research used qualitative methods with descriptive research. The result of this research is the implementation Jak Lingko program has been well implemented. This is based on aspects of resources that include financial, human, and time, supported by implementing characteristics, communication, and disposition of authority has been well. While in the aspects of standards and objectives supported by the conditions of DKI Jakarta was in the poor implementation."

"ABSTRAKPelaksanaan program bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) ini merupakan program nasional dalam usaha pemerintah menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, PKH merupakan program bantuan sosial yang di lahirkan dengan eksklusif. Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia memiliki perlakukan khusus karena tingkat heterogenitas penduduknya yang tinggi. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana implementasi PKH dalam menanggulangi kemiskinan di DKI Jakarta dengan menggunakan teori implementasi kebijakan publik A Model of the Policy Implementation Process yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivist, teknik pengumpulan data melalui data primer dengan wawancara mendalam dan data sekunder dengan studi literature, serta analisis yang dilakukan bersifat kualitatif. Hasil dari penelitian ini secara garis besar pelaksanaan PKH di DKI Jakarta sudah baik, namun ada beberapa hal yang harus ditingkatkan dan ditinjau kembali agar mendapatkan hasil yang maksimal, seperti melakukan update data calon KPM PKH secara berkala, memberikan sosialisasi mengenai batas usia minimum lansia, dan menyediakan pendamping sosial yang memadai.

---

ABSTRACT

The implementation of the Family Hope Program (PKH) social assistance program is a national program in the government's effort to reduce poverty in Indonesia. Based on Minister of Social Affairs Regulation No. 1 of 2018 concerning the Family Hope Program, PKH is a social assistance program that was born exclusively. DKI Jakarta Province as the State Capital of the Republic of Indonesia has special treatment because of the high level of heterogeneity of its population. Therefore, this study aims to illustrate how the implementation of PKH in reducing poverty in DKI Jakarta by using the A Model of the Policy Implementation Process public policy theory proposed by Van Meter and Van Horn. The method used in this research is post-positivist, data collection techniques through primary data with in-depth interviews and secondary data with literature studies, and the analysis conducted is qualitative. The results of this study in broad outline of the implementation of PKH in DKI Jakarta have been good, but there are some things that need to be improved and reviewed in order to get maximum results, such as updating the KPM PKH candidate data regularly, providing information about the minimum age limit for the elderly, and provide adequate social assistance."