Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini membahas pencegahan kejahatan situasional yang dilakukan oleh TIMPORA Jakarta Selatan dalam mencegah terjadinya pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh warga negara asing di Apartemen X. Untuk mencapai pencegahan Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal yang efektif diperlukan pengawasan yang maksimal dan tanpa hambatan. Namun jika dalam proses pengawasan faktor penghambat muncul, maka akan menyebabkan warga asing memiliki pilihan rasional untuk melakukan pelanggaran keimigrasian. Tulisan ini menunjukan pencegahan kejahatan situasional yang dilakukan oleh TIMPORA Jakarta Selatan belum cukup efektif. Faktor penghambat seperti kurangnya sumber daya manusia yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap warga negara asing serta belum maksimalnya koordinasi terhadap instansi terkait lainnya dalam melaksanakan pengawasan secara administratif maupun pengawasan langsung di lapangan. Dampak dari lemahnya pengawasan tersebut adalah mudahnya warga negara asing melakukan pelanggaran keimigrasian. Perlu adanya upaya peningkatan pengawasan baik secara administrartif maupun pengawasan lapangan agar meningkatkan resiko bagi warga negara asing yang ingin menjadi TKA ilegal di Apartemen X.

---

This paper discusses about the situational prevention conducted by the TIMPORA in order to prevent the immigration misuse that doing by the foreign citizen in X Apartemen. To reach the effective prevention of the immigration misuse, they need the maximum supervision without any problem. If in the supervision process there is a problem, it made the foreign citizen has the rational reason to do the immigration misuse. This paper show that the supervision of the immigration misuse at the TIMPORA is not effective yet. The factors that can be a problem of this surveillance is the human resource to watch the foreign citizen from the immigration misuse. the other factor is the coordination with the relevant instance not maximal either administration or surveillance at the location the effect from that less surveillance is the foreign citizen can do the immigration misuse easily. Increase the surveillance both of the administrative or live surveillance at the location is needed to increase the risk for the citizen foreign that want to become Illegal foreign worker in X Apartement."

"Melihat pola sasaran serangan teroris dari tahun 2000 sampai 2009, teroris cenderung menjadikan tempat-tempat dengan simbol barat sebagai sasarannya. Seiring berjalannya waktu, terjadi pergeseran sasaran di mana polisi menjadi pertimbangan sasaran serangan teror. Penulisan ini menggunakan teori routine activity, rational choice dan crime pattern dengan mempertimbangkan tingkat keberhasilan serangan dengan kondisi kerentanan pengamanan yang ada. Penulisan ini menggunakan analisis data sekunder. Hasil penulisan ini memperlihatkan serangan pada Polda, Polres, Polsek hingga Pos Polisi akibat minimnya pengawasan dan keamanan. Selain itu ditemukan diantrannya masih terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tidak sesuai. Upaya pencegahan yang dilakukan kantor polisi terhadap serangan teroris mencakup beberapa teknik dalam pencegahan kejahatan situasional

---

Seeing the pattern of targets of terrorist attacks from 2000 to 2009, terrorists tend to target places with western symbols as their targets. Over time, there was a shift in the target where the police became the target of terrorist attacks. This writing uses the theory of routine activity, rational choice and crime pattern by considering the success rate of attacks with the existing security vulnerability conditions. This writing uses secondary data analysis. The results of the writings showed attacks on the Regional Police, Polres, Polsek to Police Posts due to lack of supervision and security. In addition, it was found that there were still Standard Operating Procedures (SOPs) that were not appropriate. Prevention efforts undertaken by the police station against

terrorist attacks include several techniques in situational crime prevention."

"Penyalahgunaan prekursor pada clandestine laboratory narkotika merupakan sebuah masalah global, termasuk di Indonesia. Dari hal tersebut, dibutuhkan tindakan yang tepat untuk melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan prekursor non farmasi pada clandestine laboratory narkotika di Indonesia. Salah satu upaya pencegahan tersebut dilakukan melalui pengawasan oleh Direktorat Prekursor dan Psikotropika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (Dit P2 BNN RI). Upaya Pengawasan oleh Dit P2 BNN RI terdapat dalam bentuk peraturan dan kebijakan yang diatur secara tertulis. Beberapa upaya pengawasan oleh Dit P2 BNN RI dianalisis lebih lanjut menggunakan menggunakan aspek strategi pencegahan kejahatan situasional. Analisis ini menggunakan teknik analisis isi untuk mendapatkan penjelasan dan penggambaran yang menyeluruh dari upaya pengawasan dan aspek startegi pencegahan kejahatan situasional. Hasil kategorisasi dan analisis menunjukkan terdapat 8 aspek pencegahan kejahatan situasional yang terlihat pada berbagai upaya pengawasan oleh Dit P2 BNN RI. Kemudian, 8 aspek strategi pencegahan kejahatan situasional tersebut sejalan dengan beberapa upaya pengawasan yang dilakukan oleh Dit P2 BNN RI. Oleh karena itu, keseluruhan hasil analisis menunjukkan bahwa pengawasan oleh Dit P2 BNN RI dapat dikatakan sebagai bentuk pencegahan penyalahgunaan prekursor non farmasi pada clandestine laboratory narkotika di Indonesia.

---

Precursor abuse in clandestine laboratory narcotics is a global problem, including in Indonesia. From this, appropriate action is needed to prevent the abuse of non- pharmaceutical precursors in clandestine narcotics laboratories in Indonesia. One of the prevention efforts is carried out through supervision by the Directorate of Precursors and Psychotropics of the National Narcotics Agency of the Republic of Indonesia (Dit P2 BNN RI). Supervision efforts by Dit P2 BNN RI are in the form of regulations and policies that are regulated in writing. Several monitoring efforts by Dit P2 BNN RI were further analyzed using aspects of situational crime prevention strategies. This analysis uses content analysis techniques to obtain a thorough explanation and description of monitoring efforts and aspects of situational crime prevention strategies. The results of the categorization and analysis show that there are 8 aspects of situational crime prevention seen in various monitoring efforts by the Directorate of P2 BNN RI. Then, the 8 aspects of the situational crime prevention strategy are in line with several monitoring efforts carried out by Dit P2 BNN RI. Therefore, the overall results of the analysis show that supervision by Dit P2 BNN RI can be regarded as a form of preventing the abuse of non-pharmaceutical precursors in clandestine narcotics laboratories in Indonesia."

"Tindak kejahatan pencopetan masih saja terjadi di bus dan halte milik PT. Transjakarta. Hal ini terjadi karena masih lemahnya sistem pencegahan kejahatan yang ada dan belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Dimana suasana tersebut dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan kurang aman. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan pencopetan yang terjadi didalam transportasi umum, salah satu faktornya adalah tingginya pertemuan antar pelaku dan korban disuatu tempat dan waktu tertentu yang menyebabkan diperlukannya pencegahan kejahatan yang bersifat situasional. Dalam karya tulis ini akan membahas bagaimana pencegahan yang dilakukan oleh PT. Transjakarta berdasarkan 16 teknik pencegahan kejahatan milik Clarke. Selain itu tindakan pencopetan akan dibahas menggunakan Rational Choice Theory dan Routine Activity Theory. Hasilnya PT. Transjakarta belum menjalankan sepenuhnya ke 16 teknik yang ada sehingga tidak efektif dalam mencegah tindak kejahatan pencopetan.

---

The pickpocketing still happened in the bus and the shelter belonging to PT. Transjakarta. This is due to the weakness of the existing crime prevention system and has not fully functioned properly. Where the atmosphere can cause discomfort and less safe. There are various factors that influence the occurrence of pickpocketing crimes occurring within public transport, one of the factors being the high number of meetings between perpetrators and victims in a particular place and time that leads to the need for situational crime prevention. In this paper will discuss how the crime prevention of PT. Transjakarta based on 16 crime prevention techniques owned by Clarke. Also pickpocketing will be discussed using rational choice theory and routine activity theory. The result is PT. Transjakarta has not yet fully implemented all 16 existing techniques so that it is ineffective in preventing the crime of pickpocketing."

"Tugas karya akhir ini membahas mengenai upaya pencegahan kejahatan berpendekatan situasional yang dilakukan oleh pengelola keamanan Stasiun KAI KRL Commuter Line Manggarai. Data yang digunakan dalam penulisan ini diambil dari data sekunder yang ada di media massa dan hasil temuan kasus kejahatan yang terjadi di stasiun kereta ini selama periode 2016 – 2023. Upaya pencegahan ini dilihat menggunakan konsep strategi pencegahan kejahatan dan dianalisis lebih lanjut menggunakan teori pencegahan kejahatan situasional, teori pilihan rasional, teori aktivitas rutin, dan teori penjeraan. Hasil analisis melihat bahwa upaya pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh pengelola keamanan KAI KRL Commuter Line Manggarai hingga saat ini belum maksimal, hal ini sejalan dengan kejahatan yang masih terjadi di stasiun kereta.

---

This thesis evaluates the situational approach to crime prevention efforts that have been conducted by KAI KRL commuter line Manggarai stations security manager. The data used in this study were obtained from secondary sources found in the mass media as well as the findings of criminal cases that occurred at the train station during the period 2016 – 2023. The prevention efforts are assessed through the application of crime prevention strategy concepts and examined using situational crime prevention analysis, rational choice theory, routine activity theory, and deterrence theory. The results of the analysis show that crime prevention efforts by KAI KRL Commuter Line Manggarai Security Manager are not yet maximizing their potential, which is in line with the ongoing criminal activities in train stations. "

"Tugas karya akhir ini membahas mengenai sebuah program strategi pencegahan kejahatan insider threat pada industri aviasi melalui proses seleksi kinerja karyawan. Data yang digunakan pada penulisan ini diambil dari laporan program Security Clearance pada salah satu perusahaan industri aviasi PT. X yang bergerak dibidang MRO (Maintenance, Repair, Overhaul) dan hasil temuan kasus yang terjadi selama periode 2012-2016. Data ini hanya digunakan sebagai entry point untuk melihat efektifitas program security clearance sebagai strategi pencegahan kejahatan pada industri aviasi terhadap kejahatan yang terjadi. Program security clearance sebagai strategi pencegahan kejahatan ini dianalisis menggunakan 25 teknik dalam situational crime prevention dan faktor-faktor yang membuka peluang terjadinya kejahatan industri aviasi dianalisis lebih lanjut menggunakan routine activiy theory.

---

This thesis evaluates the effectiveness of Security Clearance as a crime prevention strategy in preventing and handling insider threats in the aviation industry, particularly the ones committed through the industry's employee selection process. The data used in this paper are obtained from the Security Clearance report from an aviation company, PT. X who focuses on Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO), as well as case reports ranging from 2012-2016. The data are used only as an entry point in evaluating the program's effectiveness in handling insider threats. Analysists done in this paper uses the 25 technics of situational crime prevention, accompanied by an analytical discourse based on routine activity theory on the criminogenics of the aviation industry."

"Pelaksanaan sistem pengamanan sehingga terpeliharanya keamanan yang kondusif merupakan suatu prasyarat utama agar program pembinaan di Lapas dapat berjalan dengan baik. Upaya pemeliharaan keamanan tersebut sering dihadapkan dengan kondisi-kondisi yang menjadi kerentanan tersendiri yang memiliki tendensi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban, salah satu bentuknya adalah pelarian warga binaan. Kondisi-kondisi yang menjadikan Lapas rentan mengalami pelarian warga binaan dialami oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor, yang pada tahun 2016 mengalami peristiwa pelarian warga binaan dengan total warga binaan melarikan diri terbanyak selama 10 (sepuluh) tahun terakhir di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat.Skripsi ini memberikan gambaran dan ulasan terhadap upaya-upaya peningkatan sistem pengamanan yang telah dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor sebagai bentuk evaluasi pencegahan pelarian warga binaan. Pelaksanaan sistem pengamanan yang ada, dikaji dengan menggunakan Situational Crime Prevention dengan dukungan elaborasi faktor kerentanan terjadinya pelarian warga binaan dengan menggunakan Routine Activity Theory. Melalui analisis dari data yang didapat, bahwa pelaksanaan sistem pengamanan sebagai implementasi teknik pencegahan dari Situational Crime Prevention, sebagai upaya mencegah pelarian warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor telah terlaksana cukup baik. Hal tersebut berimplikasi terhadap tingkat terjadinya peristiwa pelarian, bahwa sejak peristiwa pelarian warga binaan di tahun 2016, hingga saat ini Lapas Kelas IIA Bogor tidak lagi mengalami peristiwa pelarian warga binaan

---

Implementation of a security system so that conducive security is maintained is a major prerequisite for the development program in Correctional Institutions to run well. Efforts to maintain security are often faced with conditions that are separate vulnerabilities that have a tendency to disturb security and order, one form of which is the escape of inmates. Conditions that make Lapas vulnerable to escaping inmates are experienced by the Bogor Correctional Institurion, which in 2016 experienced an escape of inmates with a total of most of the inmates have fled during the last 10 (ten) years in the West Java Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights.

This thesis provides an overview and review of efforts to improve the security system that has been carried out by the Bogor Correctional Insitution as a form of evaluating the escape prevention of inmates. The implementation of the existing security system is studied using Situational Crime Prevention with the support of elaboration of the vulnerability factors for the escape of inmates using the Routine Activity Theory. Through analysis of the data obtained, the implementation of the security system as the implementation of Situational Crime Prevention techniques, as an effort to prevent the escape of inmates at Bogor Correctional. has been carried out quite well. This has implications for the rate of occurrence of escapes, that since the escape of inmates in 2016, until now the Bogor Correctional Institution has no longer experienced escapees of inmates."

"Penelitian ini membahas bagaimana Pencegahan Kejahatan Terhadap Tindakan kekerasan Para Pemabuk di Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya dengan menggunakan etnometodologi, yaitu pendekatan yang melihat kondisi atau situasi dalam suatu etnis tertentu. Penelitian ini berpendekatan Kriminologi Post Modern. Pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara pada beberapa pihak terkait, seperti Pemerintah Daerah, Polisi Resor Sorong Selatan dan Masyarakat adat Kabupaten Sorong Selatan. Dari proses analisa data, diperoleh bahwa kriminologi budaya sebagai pendekatan yang penting diterapkan untuk melihat bagaimana mabuk merupakan produk budaya di daerah tersebut. Kriminologi budaya lebih tepat digunakan karena akar permasalahan berasal dari budaya. Ketika pencegahan mabuk tidak dapat terlaksana dengan baik, maka akan berakibat pada tindakan kekerasan yang mengikuti. Oleh sebab itu perlu pencegahan tindakan kekerasan yang diakibatkan oleh pelaku mabuk dengan menggunakan Peacemaking Criminology. Wujud dari teori ini adalah restorative justice yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Sorong Selatan, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sorong Selatan dan juga masyarakat adat (Kepala Suku tehit dan Ketua Dewan Adat Suku). Adanya pencegahan kejahatan dalam konteks tesis ini adalah tindakan kekerasan akibat mabuk sebagai bentuk pengendalian sosial. Dimana terdapat pencegahan kejahatan situasional dan komunitas yang dilakukan oleh pihak terkait, juga pendekatan peacemaking criminology dalam pencegahan kebiasaan mabuk serta tindakan kekerasan yang diakibatkan oleh aktivitas tersebut.

---

This research discusses how crime prevention against violent acts of drunks in Teminabuan, South Sorong Regency, Southwest Papua using ethnomethodology, which is an approach that looks at conditions or situations in a particular ethnicity. This research has a Post Modern Criminology approach. Data collection was carried out by interviewing several related parties, such as the Regional Government, South Sorong Resort Police and the indigenous people of South Sorong Regency. From the data analysis process, it is found that cultural criminology as an important approach is applied to see how drunkenness is a cultural product in the area. Cultural criminology is more appropriate because the root of the problem comes from culture. When the prevention of drunkenness cannot be implemented properly, it will result in acts of violence that follow. Therefore, it is necessary to prevent acts of violence caused by drunk offenders using Peacemaking Criminology. The manifestation of this theory is restorative justice done by the South Sorong Resort Police, the Office of the Civil Service Police Unit, Community Protection and Fire Fighters of South Sorong Regency and also the indigenous community (Tehit Tribal Chief and Chairman of the Tribal Indigenous Council). Crime prevention in the context of this thesis is the act of violence due to drunkenness as a form of social control. Where there is situational and community crime prevention carried out by related parties, as well as the peacemaking criminology approach in the prevention of drunkenness and acts of violence caused by these activities."

"Penelitian diawali permasalahan meningkatnya jumlah tawuran anak pada periode tahun 2019 s.d. 2021, padahal Polres Metro Jakarta Selatan telah melakukan berbagai pencegahan, sehingga diperlukan predictive policing yang dikembangkan dengan mengedepankan Harkamtibmas. Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan tawuran di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan, mengidentifikasi korelasi yang menjadi faktor mempengaruhi pencegahan tawuran kurang efektif, dan mengungkapkan pencegahan kejahatan tawuran anak melalui pelaksanaan predictive policing. Penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif, tipe penelitian studi kasus, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, studi dokumen dan observasi, dan teknik analisis data dengan cara mereduksi, sajian dan verfikasi data. Hasil temuan penelitian diketahui bahwa: Pertama, ditinjau dari teori aktualisasi penyimpangan diketahui bahwa anak melakukan tawuran di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan diawali dari permasalahan individu dan ikutan-ikutan.  Kedua, faktor yang mempengaruhi kurang efektifnya pencegahan tawuran anak dari internal adalah SDM, sarana, anggaran, dan metode sistem kerja, sedangkan dari eksternal adalah kerja sama/kemitraan, motif dan modus pelaku tawuran, masyarakat, geografi dan demografi. Ketiga, pencegahan tawuran anak oleh Polres Metro Jakarta Selatan ditinjau dari teori predictive policing, maka belum sesuai atau tidak optimal dalam memprediksi. Kesimpulan penelitian ini, yaitu: Pertama, tawuran pada tahun 2019 s.d. 2021 menunjukan bahwa pencegahan tawuran oleh Polres Metro Jakarta Selatan tidak terlalu berpengaruh karena terjadi peningkatan setiap tahunnya. Kedua, faktor-faktor yang menyebabkan pencegahan tawuran kurang efektif karena memiliki kelemahan seperti kuantitas SDM, kurangnya kompetensi personil (skill, knowledge, dan attituted), kurang sinergitas internal dengan Satintelam, kuantitas sarana, metode kerja, dan minimnya anggaran. Kendalanya dari eksternal adalah kerja sama dengan Polri, TNI, Pemda, tokoh setempat dan sekolah, motif dan modus pelaku tawuran berkembang, masyarakat fanatik SARA dan gampang terhasut, geografi terlalu luas dan demografi terlalu banyak. Ketiga, pencegahan tawuran anak melalui pelaksanaan predictive policing tidak dilaksanakan secara optimal karena tidak memanfaatkan data karakteristik anak sebagai pelaku tawuran baik itu usia, berapa kali melakukan tawuran, tingkat sekolah, dan nama sekolah. Polres Metro Jakarta Selatan hanya mengandalkan data lokasi dan waktu rawan terjadinya tawuran dan menggunakan beberapa strategi dengan melaksanakan beberapa kegiatan preemtif dan preventif.

---

The research began with the problem of increasing the number of child fights in the 2019 to 2019 period. 2021, even though the South Jakarta Metro Police have taken various precautions, so predictive policing is needed which is developed by prioritizing Harkamtibmas. The purpose of this study is to describe brawls in the jurisdiction of the South Jakarta Metro Police, identify correlations that are factors that influence brawl prevention to be less effective, and reveal the prevention of child brawl crimes through the implementation of predictive policing. The research uses qualitative research, case study research, data collection techniques using interviews, document studies and observation, and data analysis techniques by reducing, presenting and verifying data. The research findings show that: First, in terms of the actualization theory of deviation, it is known that children commit brawls in the jurisdiction of the South Jakarta Metro Police starting from individual problems and joining them. Second, internal factors that influence the ineffectiveness of preventing child brawls are human resources, facilities, budgets, and work system methods, while externally are cooperation/partnerships, motives and modes of brawlers, society, geography and demography. Third, the prevention of child brawls by the South Jakarta Metro Police in terms of predictive policing theory is not appropriate or optimal in predicting. The conclusions of this study are: First, brawls in 2019 to. The 2021 directive that the prevention of brawls by the South Jakarta Metro Police will not have much effect because there is an increase every year. Second, the factors that make fighting fights less effective because they have weaknesses such as the quantity of human resources, lack of personnel competence (skills, knowledge, and attitudes), lack of internal synergy with Satintelam, quantity of facilities, work methods, and minimal prices. The external constraints are cooperation with the National Police, TNI, local government, local leaders and schools, the motives and modes of brawl actors are growing, the community is fanatic and easily incited, the geography is too broad and the demographics are too many. Third, prevention of child brawls through the implementation of predictive policing is not carried out optimally because it does not take advantage of the characteristics of children as brawlers, be it age, number of times they have brawls, school level, and school name. The South Jakarta Metro Police only relies on data on locations and times when brawls are prone to occur and uses several strategies by carrying out several pre-emptive and preventive activities."

"Penyelundupan narkotika merupakan sebuah permasalahan yang krusial dengan berbagai dampak negatif yang ditimbulkan. Skripsi ini membahas mengenai mekanisme yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam pencegahan penyelundupan narkotika di Bandara Soekarno Hatta sebagai bentuk implementasi dari Strategi Pencegahan Kejahatan Situasional. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif analisis. Peneliti melakukan analisis dengan menggunakan 10 teknik dalam strategi pencegahan kejahatan situasional, yang terdiri dari target hardening, access control, deflecting offenders, controlling facilitators, extend guardianship, natural surveillance, intentional surveillance, entry screening, set rules dan alert conscience. Berdasarkan analisis yang dilakukan, terdapat kekurangan dan hambatan dalam penerapan pencegahan penyelundupan narkotika yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

---

Narcotics smuggling is a crucial problem with various negative impacts. This thesis discusses the mechanism carried out by the Directorate General of Customs and Excise in preventing narcotics smuggling at Soekarno Hatta Airport as a form of implementation of the Situational Crime Prevention Strategy. This research is a qualitative research with a descriptive analysis design. Researchers conducted an analysis using 10 techniques in situational crime prevention strategies, which consisted of target hardening, access control, deflecting offenders, controlling facilitators, extend guardianship, natural surveillance, intentional surveillance, entry screening, set rules and alert conscience. Based on the analysis conducted, there are deficiencies and obstacles in implementing the prevention of narcotics smuggling carried out by the Directorate General of Customs and Excise."