Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tinjauan literatur ini membahas diskusi keterlibatan aktor negara dan nonnegara dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan bantuan pembangunan Jepang pasca Piagam ODA 1992 secara khusus pada dinamika dominasi negara. Penelusuran literatur ini dilakukan menggunakan metode kronologis berdasarkan patok historis dirilisnya Piagam ODA dan revisinya yaitu; 1 1992-2002 , 2 2003-2014, dan 3 2015-2018. Ada tiga indikator utama yang digunakan dalam menelusuri literatur yaitu motif, aktor, dan kritik dan rekomendasi. Penelusuran literatur ini menemukan adanya ragam variasi aktor yang muncul dalam pembahasan kebijakan bantuan pembangunan Jepang pada setiap periodenya. Pada periode pertama dapat terlihat terjadi pergeseran fokus pembahasan yang tadinya didominasi oleh pembahasan kementerian terutama MITI kemudian bergeser dengan dominasi pembahasan MOFA. Selanjutnya pada periode kedua dan ketiga, pembahasan tidak lagi berfokus pada kementerian namun pada Shinzo Abe. Tinjauan literatur ini menyimpulkan bahwa dominasi negara terus hadir di setiap periode namun melalui variasi representasi aktor negara yang berbeda seiring dengan pergeseran motif dan diversifikasi aktor nonnegara. Tinjauan ini mengidentifikasi adanya kesenjangan dalam kajian kebijakan bantuan pembangunan Jepang secara umum dan pembahasan keterlibatan aktor secara khusus. Hasil tinjauan literatur ini mendorong penelitian lanjutan yang menggunakan pendekatan idiosyncratic analisis yang berfokus pada leader dan pembahasan bantuan pembangunan Jepang di kawasan Oceania, Eropa Timur dan Tengah, serta Timur Tengah.

---

This literature review discusses the discussion of the involvement of state and non-state actors in the process of formulating and implementing Japan's development aid policy post the 1992 ODA Charter specifically on the dynamics of state domination. This literature review was conducted using chronological framework based on historical point of ODA Charter release and its revision, consist of (1) 1992-2002, (2) 2003-2014, and (3) 2015-2018. There are three main indicators used in tracing the literature namely motives, actors, and critics and recommendations. This literature finds a wide variety of actors who appear in the discussion of Japan's development assistance policy at each period. In the first period there is a shift in focus of discussion that was dominated by ministry discussions, especially MITI which then shifted with the dominance of the discussion of MOFA. In the second and third periods, the discussion was no longer focused on the ministry but on Shinzo Abe. This literature review concludes that state dominance continues to be present in every period but through variations in different country actors' representations along with the motive and diversification of non-state actors. This review identifies gaps in the assessment of Japan's development assistance policy in general and the discussion of actors' involvement in particular. The results of this literature review encourage advanced research using an idiosyncratic approach leaders-focused analysis and discussion of Japanese development assistance in the Oceania, Eastern and Central Europe, and the Middle East."

"Tesis ini membahas mengenai Kebijakan Bantuan Luar Negeri Jepang terhadap Cina: Studi Kasus Official Development Assistance (ODA) Jepang ke Cina. Dalam hal ini penulis ingin melihat faktor-faktor yang melatarbelakangi distribusi ODA ke Cina. Pembahasan permasalahan tesis ini akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis dan dengan menggunakan konsep Holsti mengenai pengaruh lingkungan internal dan eksternal terhadap implementasi kebijakan luar negeri. Konsep Alan Rix dalam mendefinisikan ODA juga digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa dua faktor yang mempengaruhi dalalam perumusan ODA Jepang ke Cina: faktor internal dan faktor eksternal. Investasi dan perdagangan mejadi indikator bahwa faktor kepentingan ekonomi dan kepentingan politik merupakan faktor internal yang berkontribusi dalam perumusan kebijakan ODA Jepang ke Cina. Untuk faktor kepentingan politik perbaikan citra, kontrol atas Cina, dan stabilitas Asia Timur merupakan faktor yang mempengaruhi perumusan ODA Jepang ke Cina. Sementara itu Amerika Serikat dan Korea Utara turut menjadi pertimbangan Jepang dalam merumuskan kebijakan ODA ke Cina.

---

This study focused on The Japan?s Foreign Aid Policy towards China: A Case Study of Official Development Assistance (ODA) Japan to China. This study was aimed at revealing the factors underlying the distribution of ODA towards China. This study used descriptive approach and Holti?s concept of internal and external environmental influences in forming of foreign policy. This study also used the concept of ODA by Alan Rix.

The results showed that two factors influence the formulation of Japan's ODA toward China: internal factors and external factors. Economic and political interests are the internal factors that contribute in formulating Foreign Policy. Investment and trade are the indicators of economic interests Japan to China. While positive image, controlling China, and East Asia stability are the factors that influence the formulation of Japan's ODA towards China. Thus the United States and North Korea also played important role in formulating Japan's ODA policy toward China."

"China dan Jepang adalah dua negara yang memiliki sejarah panjang hubungan rivalitas yang tinggi. Meskipun Jepang adalah rival China, China tetap menerima Official Development Assistance (ODA) dari Jepang. Jumlah ODA Jepang yang disalurkan ke China tidak lah sedikit. Jepang bahkan selalu menjadi salah satu donor utama di China. Hampir 60% ODA yang diterima China adalah dari Jepang. Dengan menggunakan metodologi kualitatif, penelitian ini mengidentifikasi bahwa China memiliki kepentingan ekonomi dan politik yang mempengaruhi keputusannya untuk tetap menerima ODA dari Jepang di tengah-tengah peningkatan hubungan rivalitas China dan Jepang di periode 2001-2007. Adapun kepentingan ekonomi China adalah mempertahankan nilai perdagangan dan investasi China dengan Jepang. Sementara itu, kepentingan politik China sendiri terbagi menjadi dua: politik domestik yang berkaitan dengan legitimasi Partai Komunis China dan politik internasional yang berhubungan dengan kepentingan China dalam mempertahankan citra dirinya sebagai negara berkembang.

---

China and Japan are two countries which posses long standing historical rivalry relations among each other. Despite the high tension between them, until 2007 China still accepts Japan`s Official Development Assistance (ODA). The amount of Japanese ODA disbursement to China is significantly large. Nearly 60% of cumulative total of ODA that China has received are from Japan. Through the use of qualitative method, this research identified that China has economic and political interests which influence China`s decision in accepting Japanese ODA. China`s economic interests towards Japan`s ODA lie in increasing trade with Japan and also securing Japanese investment in China. Moreover, China has domestic and international political interests as well. In domestic political dimension, China`s interest towards Japan`s ODA is to stabilize and strengthen China`s Communist Party`s legitimation as the one only party that rules China. Then, in international politics dimension, China wants to be seen as a peaceful developing country by accepting Japan`s ODA while China-Japan relations itself is full of hostility."

"ABSTRAKSoft Power adalah kemampuan untuk mengubah atau memengaruhi kelompok lainnya melalui aset-aset yang sifatnya takbenda. Soft power tersebar melalui arus globalisasi, sehingga memungkinkan orang-orang di berbagai belahan dunia dapat menerima dampak dari soft power. Salah satu bentuk dari soft power adalah diplomasi kebudayaan melalui kuliner atau dikenal dengan teori gastrodiplomacy. Gastrodiplomacy adalah proses diplomasi yang menjadikan kuliner sebagai alat utama untuk meningkatkan kualitas hubungan antar negara, melalui diplomasi jenis ini, diharapkan nilai-nilai implisit dari kuliner seperti nilai budaya, sejarah, dan norma-norma yang terkandung dapat tersampaikan dan diterima dengan baik di negara lain. Ramen merupakan salah satu kuliner populer Jepang yang telah tersebar secara global, ramen memiliki catatan historis yang panjang dan dalam, serta kaya akan nilai-nilai budaya yang berkaitan dengan masyarakat Jepang. Dengan demikian ramen dapat menjadi aset gastrodiplomacy yang potensial bagi Jepang, dan menggunakan ideologi-ideologi yang terkandung dalam ramen sebagai bentuk soft power mereka.

---

ABSTRACTSoft power is an ability to change or influence other communities through intangible assets . Soft power spread through globalization, therefore it is possible for everyone in the world to receive the impact of the soft power. One of the forms of soft power is cultural diplomacy through culinary or commonly known as gastrodiplomacy theory. Gastrodiplomacy is a diplomacy process which uses culinary as a major tool to increase relationship quality among nations, through this kind of diplomacy, it is expected that the implicit values of culinary such as cultural values, history, and norms can be conveyed and well received in other nations. Ramen has become one of the most popular food in Japan which has been widespreaded globally. Historically, ramen has a huge progress development and has a plenty of Japanese cultures related to its society, therefore it can be a potential gastodiplomacy asset of Japan itself, by utilizing ideologies contained in ramen as their own soft power."

"Tesis ini meneliti mengenai strategi Jepang di tengah peningkatan kekuatan China di kawasan regional Asia Timur. Penelitian ini mencoba menjelaskan strategi yang dilakukan oleh Jepang terhadap China yang melanggar konstitusi Jepang dan dilakukan di tengah peningkatan hubungan antara kedua negara.Teori yang digunakan untuk menjelaskan masalah ini adalah balance of threat dari Stephan M. Walt. Hipotesa yang diuji dalam penelitian ini adalah Jepang melihat kebangkitan China sebagai ancaman sehingga melakukan engagement dan passive containment. Studi kepustakaan digunakan sebagai metode penelitian.Penelitian ini menemukan bahwa engagement dan passive containment dilakukan oleh Jepang karena ancaman dari kebangkitan China mengancam status quo sehingga juga mengancam eksistensi Jepang yang merupakan prioritas tertinggi setiap negara.

---

This thesis researches about Japan's strategy in the midst of China's rising power in the East Asian region. This research tries to explain about Japan's strategy towards China which violates Japan's constitution and is conducted in the midst of increasing relationships between these two countries.The theory used to explain the problem is the balance of threat theory by Strephan M. Walt. The hypothesis is this research is that Japan strategy is engagement and passive containment against China because Japan views China's rise as a threat. Literature studies is used as the research method in this research.This research concludes that Japan's strategy is triggered by the threat that is coming from the rise of China is threatening their existence which is the highest priority for every state."

"Kemenangan Jepang akan Tiongkok dalam perang Sino-Jepang pertama mengakibatkan jatuhnya Taiwan ke tangan Jepang (1985-1945). Ketegangan pada abad ke-19 akibat imperialisme dan kolonialisme menjadi salah satu alasan Jepang untuk membuat sebuah program bernama Gerakan Kominka pada tahun 1937-1945 dengan tujuan untuk menjadikan rakyat Taiwan sebagai orang Jepang yang sebenarnya, baik dari tindakannya maupun jiwanya. Program pemerintah yang terdiri dari empat komponen tersebut mendapat pro dan kontra dari rakyat Taiwan. Beberapa di antaranya berhasil di jalankan, sedang yang lainnya terpaksa ditangguhkan.

---

Japanese victory against Tiongkok in the first Sino-Japan war caused the fall of Taiwan into Japanese (1985-1945). Tensions in the 19th century as a result of imperialism and colonialism became one of the reasons why Japanese created a program called Kominka Movement in 1937-1945 with the aim to make Taiwanese became a truly Japanese, both in their actions and their souls. This colonial-state program which consist of four components got pros and cons from the Taiwanese. Some of them were successful to run, while the other had to be suspended."