Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini akan melihat implementasi dari kebijakan Thaksin Shinawatra dan dampaknya terhadap masyarakat miskin di Thailand. Studi kasus yang akan digunakan adalah kebijakan kesehatan 30 Bath periode tahun 2001-2006 yaitu ketika Thaksin menjabat sebagai Perdana Menteri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak yang dirasakan oleh masyarakat miskin setelah kebijakan ini diterapkan. Pertanyaan penelitian yang disusun adalah Bagaimana dampak implementasi Thaksin Shinawatra terkait kebijakan kesehatan 30 Bath kepada masyarakat miskin di Thailand? Dari pertanyaan tersebut terdapat hipotesis kerja yang datang dari pendapat penulis yaitu bahwa implementasi kebijakan Thaksin ini dianggap tidak efektif dan tidak sesuai dengan rencana yang telah dijanjikan karena masih terdapat masyarakat yang tidak merasakan kebijakan ini. Hipotesis tersebut akan dianalisis dalam penelitian ini dengan menggunakan data yang ada. Hasil dari penelitian ini menganggap bahwa dalam implementasi kebijakan kesehatan 30 Bath masih terdapat penyelewengan. Hal ini berdampak negatif kepada masyarakat miskin di desa. Dampak positif sifatnya lebih umum dibandingkan dampak negatif yang dirasakan langsung oleh masyarakat miskin ketika implementasi berjalan.

---

This research will look at implementation from Thaksin Shinawatra's policy and its impact towards poor society in Thailand. The case study to be used is health policy 30 Bath period 2001-2006 when Thaksin served as Prime Minister. The purpose of this research is to know the impact felt by the poor after this policy is implemented. The research question is how is Thaksin Shinawatra's implementation impact related to health policy 30 Bath to the poor in Thailand? From the question there is a working hypothesis that comes from the author's opinion that the implementation of Thaksin's policy is considered ineffective and not in accordance with the plan that has been promised because there are still people who do not feel this policy. The hypothesis will be analyzed in this study by using existing data. The results of this study assume that in the implementation of health policy 30 Bath there is still a diversion. This has a negative impact on the poor in the village. Positive impacts are more common than the negative impacts felt by the poor when the implementation works."

"Pelayanan kesehatan tenaga kesehatan merupakan salah satu alternatif meningkatkan pengobatan yang dapat berkontribusi derajat kesehatan dan dewasa ini banyak diminati oleh masyarakat. alternatif diatur dalam Permenkes Penyelenggaraan pengobatan komplementer no 1109 tahun 2007. Kajian ini dilakukan untuk implementasi dan dampaknya terhadap mengetahui perizinan tenaga kesehatan yang melakukan praktek pengobatan alternatif. Desain komplementer penelitian adalah potong lintang dengan pendekatan kualitatif, di 3 Provinsi yaitu Bali(Kota Denpasar dan Kabupaten Tabanan), Jawa Barat(Kota Bandung dan Kabupaten Bandung) dan Jawa Tengah(Kota Semarang dan Kabupaten Kendal). Pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan round table discussion (RTD). Informan penelitian adalah tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan komplementer alternatif, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota serta asosiasi atau organisasi profesi. Analisis dan interpretasi data dengan triangulasi dan analisis Hasil penelitian menunjukkan bahwa perijinan tenaga kesehatan dalam pengobatan komplementer alternatif pelayanan kesehatan ditafsirkan berbeda oleh Dinas Kesehatan Provinsi. Di sebagian provinsi bahkan belum terimplementasikan. Penafsiran pasal 12 Permenkes No pendidikan terstruktur ayat 1 tentang persyaratan ditafsirkan berbeda oleh Dinas Kesehatan Provinsi. Di samping itu, organisasi profesi dan rekomendasi profesi pada pasal 13 masih belum jelas karena organisasi profesi belum mempunyai kolegium untuk menilai kompetensi anggotanya. Persyaratan perijinan tenaga kesehatan lebih sulit dibandingkan pengobat tradisional. Selain itu, banyak organisasi profesi yang belum diakui secara resmi dan belum memiliki standar kompetensi serta masih ada asosiasi yang belum terakreditasi. Saran perlu dilakukan revisi pada Permenkes no 1076 tahun 2003, sehingga dapat membedakan dengan jelas kompetensi dan kewenangan pengobatan tradisional akupuntur dan tenaga kesehatannya."

"Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) pasca akreditasi JCI di RSUPN dr.Cipto Mangunkusumo Jakarta Tahun 2014. Fokus penelitian ini adalah implementasi kebijakan pengelolaan B3 dan faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan stuktur birokrasi. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah berdasarkan data dari laporan ronde manajemen dimana banyak temuan-temuan pengelolaan B3 di lapangan pasca akreditasi JCI yang tidak sesuai dengan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan dalam kebijakan pengelolaan B3 dan juga dilihat dari data Unit K3RS dimana terjadi beberapa insiden yang dilaporkan terkait dengan pengelolaan B3 pasca akreditasi JCI. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi tak berstruktur dan telaah dokumen. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling. Analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis isi (content analysis).Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan B3 pasca akreditasi JCI di RSUPN dr.Cipto Mangunkusumo belum berjalan dengan baik. Pada faktor komunikasi: Transmisi yang kurang maksimal, ketidakjelasan kebijakan dimana secara isi yang belum lengkap dan penyampaiannya ke lapangan belum optimal serta pelaksanaan kebijakan yang belum konsisten. Selanjutnya, pada faktor sumber daya: SDM, fasilitas dan anggaran masih belum memadai. Pada faktor disposisi implementor yang juga belum baik, para pelaksana kebijakan secara umum kurang cukup kuat memiliki komitmen untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pengelolaan B3 ini. Terakhir faktor struktur birokrasi: Mekanisme pelaksanaan, koordinasi dan monitoring yang belum berjalan efektif.

---

This study was conducted to analyze the implementation of hazardous materials management's policy after JCI accreditation in RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo 2014. Focus of this research is the implementation of hazardous materials management's policy and factors that influence it, namely communication, resources, disposition and structure bureaucracy.

Issues raised in this research report are based on data from the management rounds where many findings in the field of management of hazardous materials after JCI accreditation is not in accordance with the procedures set out in the hazardous materials management's policy is also seen from the data of K3RS unit where there is some incident were reported to be associated with the hazardous materials management's policy after JCI accreditation.

This research method is qualitative with data collection techniques using in-depth interviews, observation and unstructured document review. Selection of informants using purposive sampling technique. Analysis of the data in this study using content analysis.

The results showed that the implementation of hazardous materials management's policy after JCI accreditation in RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo not going well. In the communication factor: Transmission less than the maximum, where policy uncertainty is incomplete contents and its delivery to the field is not optimal and the implementation of policies that have not been consistent. Furthermore, the factor of resources: human resources, facilities and budgets are not sufficient.

At the implementor disposition factors that also have not been good, the policy implementers generally have less commitment to perform strong enough to support the implementation of this hazardous materials management's policy. Last, bureaucratic structure factor: Mechanism implementation, monitoring and coordination made that have not been effective."

"Penelitian ini mengenai Implementasi Program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) di RSUD Pasar Rebo. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist yang bersifat deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) di RSUD Pasar Rebo yang diukur melalui Indikator-Indikator implementasi kebijakan. Jumlah Informan dalam penelitian ini berjumlah 15 orang, teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara mendalam dan observasi. Hasil dari Implementasi Program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) di RSUD Pasar Rebo adalah masih banyak masalah yang disebabkan oleh minimnya SDM, kerumitan sistem INA-CBG's, masalah pembiayaan klaim dan sosialisasi JKN.

---

This research is about the implementation of JKN Program (National Health Insurance) in Pasar Rebo Hospital. This study uses a post-positivist approach which aims to determine the Program Implementation JKN (National Health Insurance) in Pasar Rebo Hospital as measured by Indicators of policy implementation. Number of Informants in this study around to 18 people, the techniques of data collection using in-depth interviews and observation. Result of the Implementation of JKN Program (National Health Insurance) in Pasar Rebo Hospital is still having a lot of problems caused by the lack of human resources, the complexity of the system INA-CBG's financing problems and socialization JKN claims."

"ABSTRAKThe capability of the Internal Government Supervisory Apparatus (APIP) is the ability to carry out supervisory tasks consisting of three interrelated elements: capacity, authority, and competence. The objective of this research is to give policy recommendations for enhanced APIP capability in the Inspectorate General of the Ministry of Health. This research is a descriptive study with qualitative analysis method with in-depth interview and literature study. Results of this research indicate that there are some obstacles: the socialization done only to some employees of Itjen; no Special Team on the process of improving APIP capability; the time and task division is unclear; has no special budget yet; there has not been a derivative rule from the Internal Audit Charter (IAC); no reward and punishment system; no documentation of supervision working papers; the policy has not been internalized. This research concludes that the implementation of the policy has not been reached optimally based on PERKA BPKP Number PER-1633/K/JF/2011. Communication is the most influential factor in the implementation of APIP enhancement policy. The recommendation from this research are consistently socialize to employees within the Inspectorate General, make Standard Operating Procedures (SOP), allocate budget activities in 2018, create memorandum of understanding with other agencies, and self-assessment and program evaluation absolutely must do continuously."

"ABSTRAKData and information on the health profile of Indonesia in 2016 showed only 29.5% of infants receive exclusive breastfeeding until 6 months, the low level of exclusive breastfeeding made the government issue a regulation on exclusive breastfeeding in Government Regulation Number 33 of 2012. The study aimed to analyze the policy implementation of exclusive breastfeeding at Cicalengka Community Health Center. The study used qualitative analysis with in-depth interview method, focus group discussion and literature study. The result of this study shows that breastfeeding policy implementation in health centers is not optimal, as seen from the low coverage of exclusive breastfeeding. Socialization of the policy has not been done as a whole, the time and task division is unclear and has no special budget and the standard operating procedures is not really used in carrying out the policy. Communication is the most influential factor in the implementation of the policy. There is no support and commitment from all employees in the implementation of exclusive breastfeeding policy. The suggestion is to consistently socialize to employees and the public, carry out supervision in an effort to secure the policy, run the Standard Operating Procedure (SOP), allocate budget activities in 2018, create a memorandum of understanding with other agencies, and Self-assessment and program evaluation absolutely must do continuously."

"Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menggunakan sistem pembayaran INACBGs bagi pelayanan rawat inap yang mulai berlaku per 1 Januari 2014. Sistem pembayaran INA CBGs memunculkan argumen bahwa pelayanan kesehatan dengan budget tertentu, akan bertendensi bagi penyedia layanan kesehatan untuk mengurangi kualitas pelayanan kesehatan dengan meniadakan pengobatan yang tidak perlu atau pun dengan cara lainnya guna memangkas biaya, dan pada akhirnya berpotensi mempengaruhi kondisi klinis pasien saat dirawat di rumah sakit. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kestabilan kondisi pasien saat keluar rawat inap antara pasien dengan pembayaran INA-CBGs dibandingkan dengan pembayaran Tunai pada pasien Demam Dengue dan Demam Berdarah Dengue di RS Dr.Cipto Mangunkusumo sebagai parameter mutu klinis terhadap pelayanan kesehatan. Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif dengan rancangan cross sectional , sumber data berupa data sekunder dari rekam medis pasien dengan diagnosis Demam Dengue dan Demam Berdarah Dengue tahun 2010 - Mei 2014 antara pembayaran INA CBGs dan Tunai. Analisis bivariat menunjukkan perbedaan signifikan Kondisi Pasien Saat Pulang Rawat Inap antara pasien dengan pembayaran INA-CBGs dengan Tunai berdasarkan kriteria yang harus dipenuhi untuk memulangkan pasien Demam Dengue dan Demam Berdarah Dengue oleh Departemen Kesehatan maupun Integrated Clinical Pathway RSUPN Dr.Cipto mangunkusumo, namun saat dikontrol dengan variabel lain melalui analisis multivariat didapatkan nilai tidak bermakna antara kedua jenis pembayaran. Hasil analisis multivariat menunjukkan bahwa variabel umur bermakna signifikan dimana pasien dewasa berisiko 22,2 (1/ 0,045) kali untuk pulang dalam kondisi tidak stabil saat pulang rawat inap dibandingkan pasien anak setelah dikontrol oleh variabel lain (R Square 0,309; 95% CI: 0,005- 0,417) Kesimpulan : Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan INA CBGs sebagai sistem pembayarannya, tidak berpengaruh signifikan bagi rumah sakit dalam memberikan layanan kesehatan yang bermutu dalam penatalaksanaan pasien Demam Dengue dan Demam Berdarah Dengue setelah dikontrol oleh variabel lainnya.

---

The National Health Insurance (JKN) using INA-CBGs payment system for inpatient services implemented on January 1, 2014. the payment system led to an argument that INA CBGs health services with a particular budget, will tend to the health care providers, to reduce the quality of health care by eliminating unnecessary treatment or any other way to cut costs, and in turn potentially affect the clinical condition of the patient while hospitalized.

The purpose of this study was to analyze the stability condition of the patient when exiting hospitalization among patients with INA-CBGs payment compared with cash payments to patients Dengue Fever and Dengue Hemorrhagic Fever in the Hospital Dr. Cipto Mangunkusomo as clinical quality parameters to health care. The research design used in this study was a quantitative cross-sectional design, data sources in the form of secondary data from the medical records of patients with a diagnosis of Dengue Fever and Dengue Hemorrhagic Fever in 2010 - May 2014 between INA CBGs and cash payments.

Bivariate analysis showed significant differences in stability condition of the patient when exiting hospitalization among patients with INA-CBGs payment with cash based on the criteria that must be fulfilled in order to repatriate patients Dengue Fever and Dengue Hemorrhagic Fever by the Ministry of Health Guideline and the Integrated Clinical Pathway RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, but when controlled with other variables through multivariate analysis found no significant values between both types of payments.

Multivariate analysis showed that age is significant variable in which adult patients at risk of 22.2 (1 / 0.045) time to go home in an unstable condition at discharge than children patients after other variables are controlled (R Square 0.309, 95% CI: 0.005 -0.417) Conclusions: Implementation of the National Health Insurance with INA CBGs as a payment system, no significant values for the hospital to provide quality health services in the management of patients Dengue Fever and Dengue Hemorrhagic Fever after controlled by other variables."