Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada tahun 2016-2017 OJK menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait adanya kejahatan korporasi, setelah dilakukan penyelidikan ternyata banyak dari korporasi tersebut melakukan investasi ilegal. Investasi ilegal yang dilakukan adalah salah satu contoh penipuan berjenis skema. Terdapat dua jenis penipuan berjenis skema, yaitu skema piramida dan skema ponzi. Dari penelusuran yang dilakukan oleh OJK terdapat investasi ilegal dengan modus skema ponzi yang dilakukan oleh korporasi. Tulisan ini disusun untuk melihat aspek apa yang dilanggar oleh korporasi sehingga disebut sebagai kejahatan korporasi menurut Clinard Quinney. Setelah dilakukan analisa lebih lanjut, skema ponzi yang dilakukan korporasi tersebut menggunakan modus yang berbeda. Dari modus-modus tersebut menjadi suatu permasalahan dalam tulisan ini bagaimana modus tersebut dikatakan sebagai kejahatan korporasi.

---

On the year 2016-2017, OJK receives many reports from people regarding the existence of corporate crime. After an investigation has been done, it turns out many of the corporations have done illegal investment. The illegal investment was one of the examples of a scheme fraud. There are two types of scheme fraud, the pyramid scheme and the Ponzi scheme. From the investigation done by OJK, there are illegal investments done by corporations. This paper is written to see what aspects are of offenses are done by corporation so that it may be said as a corporate crime according to Clinard and Quinney. Further analysis shows that Ponzi schemes done by the corporations use different methods. Those methods then serves as a problem in this paper and this paper will also explain how those methods may be a form of corporate crime."

"Skema Ponzi merupakan suatu metode memutar uang dan memanipulasi keuntungan yang sudah dikenal sejak lama dalam aktivitas di sektor keuangan khususnya dalam kegiatan investasi. Tesis ini pada pembahasan awal akan meninjau secara umum pengenalan terhadap skema ponzi dan bagaimana dapat menjadi suatu bentuk tindak pidana. Kemudian dilanjutkan dengan analisa mengenai pengaturan pada sektor keuangan di Indonesia yang bersinggungan dengan praktik skema ponzi. Untuk kemudian penerapannya dianalisa melalui studi kasus terhadap tiga putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana di sektor keuangan dengan metode serupa yakni skema ponzi, namun mendapat penanganan dan jerat pasal yang berbeda-beda. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, pertama, skema ponzi kini sudah semakin berkembang dengan berbagai bentuk yang diatur sedemikian rupa untuk disesuaikan dengan produk-produk bank yang legal sehingga berdampak pada meningkatnya kejahatan di bidang investasi dan besarnya kerugian yang sudah ditimbulkan dari penggunaan skema ini. Kedua, ketiadaan payung hukum di Indonesia yang secara tegas mengatur tentang skema ponzi menjadi alasan utama dari semua persoalan ini. Ketiga, kekosongan hukum ini juga menimbulkan kebingungan pada Aparat Penegak Hukum serta disparitas dalam pemidanaan. Keadaan ini membuat para penegak hukum cenderung menggunakan pasal yang berbeda-beda saat menindak laporan kegiatan investasi yang setelah ditelaah menggunakan skema ponzi. Melalui analisa pada beberapa putusan di penelitian ini, dapat terlihat Hakim di tingkatan yang berbeda dalam pertimbangannya pun dapat memiliki pemahaman yang jauh berbeda terlebih dalam batasan ranah perdata dan pidana dalam penerapan skema ponzi.

---

A Ponzi scheme is a method of spinning money and manipulating profits that has been known for a long time in activities in the financial sector, especially in investment activities. In the first analysis, this thesis will review the general introduction of Ponzi schemes and how they can become a form of criminal act. Then it continues with an analysis of regulations in the financial sector in Indonesia which relate to the practice of Ponzi schemes. Then its application is analyzed through a case study of three court decisions in criminal cases in the financial sector using a similar method, Ponzi scheme, but received different handling and articles. The conclusions of this research are, first, Ponzi schemes are now increasingly developing in various forms which are regulated in such a way as to be adapted to legal bank products so that they have an impact on increasing crime in the investment sector and the large losses that have been incurred from the use of this scheme. Second, the absence of a legal protection in Indonesia that strictly regulates Ponzi schemes is the main reason for all these problems. Third, this lawlessness also creates confusion among law enforcement officials and disparities in punishment. This situation makes law enforcers tend to use different articles when taking action against reports of investment activities which, after being investigated, use Ponzi schemes. Through analysis of several decisions in this research, it can be seen that judges at different levels in their deliberations can also have very different understandings, especially regarding the boundaries of the civil and criminal domains in implementing Ponzi schemes."

"ABSTRAKPenulisan tugas karya akhir ini membahas mengenai maraknya kejahatan penipuanskema ponzi di Indonesia beberapa tahun belakangan. Skema ponzi adalah suatu bentukpenipuan khusus yang hingga saat ini masih sulit dikenali oleh masyarakat bahkanaparat penegak hukum. Karena sulit dikenali, banyak orang yang menyamakan skemaponzi dengan multi level marketing (MLM). Tulisan ini dibuat untuk menggali faktorfaktorapa yang menyebabkan skema ponzi ini menjamur dan sulit dikenali dimasyarakat Indonesia. Dalam menganalisa permasalahan, penulis menggunakanbeberapa konsep yaitu pengendalian sosial, tipologi korban, white collar crime, danhalo effect. Berdasarkan artikel berita dan juga penelitian-penelitian terdahulu, penulismenemukan ada 3 masalah pokok dari perkembangan skema ponzi di Indonesia, yaitu:(1) ketiadaan payung hukum khusus untuk skema ponzi, (2) kurangnya pengetahuanmasyarakat terhadap skema ponzi, dan (3) pelaku skema ponzi ini banyak yangmerupakan perusahaan legal.

---

ABSTRACTThis article discusses the rising of ponzi scheme fraud in Indonesia during recent years.Ponzi scheme is a type of fraud which is difficult to be recognized by the law enforcers,let alone to society. This type of fraud is commonly mistaken with multi levelmarketing (MLM). The author wants to explore what caused the rising of ponzischeme in Indonesia. In order to do so, the author uses several concepts such as socialcontrol, victim‟s typologies, white collar crime, and halo effect. Based on the newsarticles and previous research, the author found that there are at least 3 issues pertainingto the rising of ponzi scheme in Indonesia, which are: (1) the absence of special lawregulating the ponzi scheme, (2) the lack of information from society about ponzischeme, and (3) most of the ponzi schemer, is a legal company."

"Kepastian hukum merupakan upaya memberikan dasar pijakan hukum yang kuat dalam lingkup pengaturannya bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugas memberikan perlindungan hukum pada korban atau masyarakat untuk kasus tertentu. Berkaitan dengan kasus investor robot trading viral blast terkait penipuan dengan menggunakan skema ponzi di Indonesia harus sesuai dengan regulasi sekuritas agar perlindungan hukum terhadap semua subjek terpenuhi dan terjamin. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses mitigasi Investasi Robot Trading dengan skema ponzi berdasarkan studi kasus yang terjadi di Indonesia serta sistem pengawasan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi terhadap  kasus Robot Trading Viral Blast serta kendala dan upaya untuk mengatasinya. Secara terperinci metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis normatif atau doktrinal yaitu menemukan jawaban dengan pembuktian berdasarkan pada peraturan dan kitab undang-undang berikut dengan ajaran atau doktrin yang mendasari serta penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk keseluruhan penelitian, pendekatan konsep (conceptual approach) untuk meneliti pokok permasalahan, dan pendekatan kasus (case approach) untuk pembahasan pokok permasalahan. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data diperoleh dengan cara studi dokumen diantaranya membaca, mempelajari dan memahami peraturan, buku dan literatur terkait. Berdasarkan hasil penelitian dapat dideskripsikan bahwa proses mitigasi terhadap investor robot trading Viral Blast terkait penipuan dengan skema ponzi di Indonesia secara normatif masih dicover oleh peraturan dan undang-undang yang relevan dalam arti belum adanya peraturan khusus yang secara eksplisit mengatur mengenai robot trading sebagai sarana skema ponzi, karena tidak terdapatnya aturan khusus yang mengatur maka tidak bisa dipungkiri masih terdapat kerentanan dalam proses pelaksanaan dan penanganan karena terdapat kelemahan dalam proses pengimplementasian regulasi yang relevan tersebut.

---

Legal certainty is an effort to provide a strong legal foundation within its scope for law enforcement officials when carrying out their duties to provide legal protection to victims or the public in specific cases. Regarding the case of investors involved in the Viral Blast robot trading scam with a Ponzi scheme in Indonesia, it must comply with securities regulations to ensure legal protection for all parties involved. The purpose of this research is to understand the mitigation process of Robot Trading Investment with a Ponzi scheme based on a case study that occurred in Indonesia, as well as the supervisory system by the Commodity Futures Trading Regulatory Agency on the Viral Blast Robot Trading case and the challenges and efforts to overcome them. The research method used is normative or doctrinal, seeking answers based on regulations and laws along with underlying teachings or doctrines. The study adopts a statutory approach for the entire research, a conceptual approach to investigate the core issues, and a case approach for the discussion of the main issues. The data sources used are primary and secondary data obtained through document studies, including reading, studying, and understanding relevant regulations, books, and literature. Based on the research findings, it can be described that the mitigation process for investors involved in the Viral Blast robot trading scam with a Ponzi scheme in Indonesia, normatively, is still covered by relevant regulations and laws, but there is no specific regulation that explicitly governs robot trading as a Ponzi scheme tool. Due to the absence of specific regulations, vulnerabilities still exist in the implementation and handling process because of weaknesses in the implementation of relevant regulations."

"Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat berpengaruh pada persaingan antar manusia untuk memenuhi kebutuhannya yang berujung pada dibutuhkannya standar persyaratan minimal yang semakin tinggi. Hal tersebut tentu saja memunculkan ide untuk memperoleh keuntungan yang tinggi tanpa melakukan pekerjaan. Inti dari ide ini adalah berfokus untuk mencari keuntungan dengan cara penggandaan uang yang menggunakan sistem perekrutan yang manipulatif, termasuk salah satunya adalah dengan sistem online atau yang biasa dikenal dengan praktik High-Yield Investment Program (HYIP). Praktik HYIP dapat dikatakan sebagai suatu skema terbesar dan terkejam yang pernah ada dalam sejarah manusia, dan ironisnya di Indonesia belum ada peraturan perundang-undangan yang secara tegas mengatur dan melarang praktik ini, karenanya Penulis mengangkat permasalahan ini untuk diteliti dengan menggunakan metode yuridis normatif dalam rangka memperoleh hasil yang valid dalam penelitian ini. Tesis ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan saran kepada pemerintah agar dapat mencegah atau setidaknya meminimalisir terjadinya praktik HYIP yang merugikan masyarakat salah satunya dengan cara melakukan penemuan hukum (rechtsvinding) terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ada di Indonesia juga mengajak masyarakat untuk waspada terhadap praktik HYIP, serta memberikan himbauan kepada badan legislatif untuk segera mengundangkan peraturan yang melarang penyelenggaraan dan partisipasi dalam praktik HYIP tentu saja dalam rangka penegakan hukum di Indonesia.

---

The Vast Advancement of technology and information nowadays, influences the competitive spirit in human beings to fulfill their own needs, all in all, resulting in the raising of the minimum requirements. This triggers the idea of gaining high profits without doing any work or hard labor. The point is to focus on seeking profits with the use of multiplying money using manipulative recruitment system, which includes online system or as known as High-Yield Investment Program (HYIP). HYIP Practice can be said as the largest and cruelest schemes that ever exist in human history, and ironically in Indonesia there is no legislation that explicitly regulate and prohibit this practice, therefore Writer proposing this matter to be researched by using normative method in order to obtain valid results in this study.

This thesis is made with the concern to give advices to the Indonesian Government, in order to prevent or at least to minimize the act of HYIP which is very harmful for the soceity, in one way, using a rechtsvinding to the existed regulations in Indonesia and to engage the society to be more aware of the practice of HYIP, as well as to appeal to the legislative to immediately invent regulations which forbid the act and participation in the practice of HYIP to enforce the law in Indonesia."

"Penelitian ini membahas tentang pengaturan hukum pidana terhadap kasus-kasus investasi ilegal dengan skema money game seperti Skema Ponzi, Skema Piramida, dan skema lainnya, mengingat hukum pidana di Indonesia belum mengatur secara khusus mengenai tindakan tersebut dan investasi berskema money game belum dilihat sebagai suatu kejahatan yang berdiri sendiri dan hanya dipandang sebagai isu temporer belaka. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, penelitian ini membahas permasalahan yang dituangkan dalam 3 (tiga) pertanyaan penelitian: Pertama, apa itu money game dalam bentuk investasi ilegal; Kedua, bagaimana pengaturan money game di Indonesia dan perbandingannya dengan negara-negara lain; Ketiga, bagaimana penegakan hukum terhadap money game di Indonesia dan perbandingannya dengan negara-negara lain. Penelitian ini membandingkan pengaturan dan penegakan hukum terhadap money game di Indonesia dengan 3 (tiga) negara lain yaitu Malaysia, Persemakmuran Australia, dan Amerika Serikat. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa money game belum diatur secara khusus di Indonesia, begitu pula di tiga negara yang menjadi pembanding. Pengaturan yang ada di Indonesia juga dinilai belum dapat mengakomodasi kejahatan skema money game secara keseluruhan. Oleh karena itu, terdapat urgensi untuk regulator untuk mengatur skema money game sebagai suatu kejahatan berdiri sendiri, atau setidak-tidaknya melakukan perubahan terhadap rumusan pasal-pasal yang dapat menghukum pelaku money game. Rumusan pasal-pasal tersebut harus mencakup karakteristik dari sebuah skema money game pada praktik.

---

This study discusses the criminal law regulation against cases of illegal investment with money game schemes such as Ponzi Scheme, Pyramid Scheme, and other schemes, considering that Indonesian criminal law has not specifically regulated money game and an investment using money game scheme is not seen as a stand-alone crime, yet is only seen as a temporary issue. By using normative research methods, this study discusses the problems outlined in 3 (three) research questions: First, what is a money game as an illegal investment; Second, how money game is regulated in Indonesia and its comparison with other countries; Third, how is the law enforcement against money game in Indonesia and its comparison with other countries. This study compared the regulation and law enforcement against money game in Indonesia with 3 (three) other countries, which comprised of Malaysia, Commonwealth of Australia, and United States. The findings of the study show that money game has not been specifically regulated in Indonesia, as well as in the three comparison countries. The existing regulation in Indonesia are considered not to be able to accommodate the crime of money game entirely. Therefore, there is an urgency for the regulators to stipulate the money game scheme as a stand-alone crime, or at least amend the elements of the regulation that could punish the actors of money game. The elements amendment must cover the characteristics of a money game scheme in practice."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi-kondisi yang mengindikasikan terjadinya Ponzi scheme dan affinity fraud pada bisnis biro perjalanan umrah PT First Anugerah Karya First Travel dan mengetahui faktor-faktor signifikan yang mempengaruhi jemaah First Travel menjadi korban fraud. Penelitian ini merupakan metode campuran dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer yang diperoleh dari wawancara dan kuesioner dan data sekunder yang diperoleh dari artikel koran online diolah dengan metode kualitatif dan kuantitatif. Berdasarkan hasil olah data kualitatif, diketahui bahwa indikasi terjadinya Ponzi scheme pada bisnis First Travel adalah menjual paket umrah yang too good to be true, skema bisnis dirahasiakan, menggunakan endorsement, memiliki agen, memberikan kuota fiktif, dan pengembalian uang setoran jemaah sulit. Kemudian, indikasi affinity fraud pada bisnis First Travel adalah kesamaan agama antara pelau dan korban, penghianatan kepercayaan, kebenaran sosial, dan timbal balik ke komunitas. Berdasarkan hasil Structural Equation Modelling, faktor signifikan yang mempengaruhi kerentanan jemaah First Travel menjadi korban affinity fraud First Travel adalah kecenderungan sikap mudah tertipu.

---

Abstract This study aims to determine the conditions that indicate the occurrence of Ponzi scheme and affinity fraud on the Umrah business agency PT First Anugerah Karya First Travel and the significant factors that affect the First Travel congregation being the fraud victims. This research is a mixed method whereby the primary and secondary data are utilized. The primary data obtained from interviews and questionnaires while the secondary data obtained from online newspaper articles which are processed using qualitative and quantitative methods. The qualitative data results show that of Ponzi scheme red flags in First Travel business are selling umrah package which is too good to be true, keeping secret the business scheme, using endorsement, irrational exuberance, having agents, offering fake limited offerings, and difficult on refund process. The red flags of affinity fraud are the same religion between the fraudster and the victims, exploiting trust, social truth, and contribution to community. Based on the quantitative data, the significant factors affecting the vulnerability of First Travel congregation to the victims of affinity fraud First Travel is the tendency of gullibility."

"Pemenuhan kebutuhan hidup manusia sehari-hari perlahan mulai bergantung pada kemajuan teknologi, salah satunya mulai dikenalnya investasi aset kripto oleh masyarakat. Perdagangan aset kripto dilaksanakan melalui pasar fisik aset kripto melalui Bappebti. Hal tersebut karena aset kripto sendiri dipandang sebagai suatu komoditi yang diperdagangkan di bursa berjangka dan diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018. Namun, prinsip kehati-hatian dalam hal ini harus dikedepankan mengingat setiap aspek kehidupan tak luput dari potensi terjadinya tindak kejahatan, seperti potensi praktik skema piramida dan skema ponzi dalam ranah dalam ranah investasi aset kripto. Salah satu contohnya adalah kasus EDCCASH, sebuah investasi kripto yang mendasarkan kepada cryptocurrency E-Dinar Coin Cash. EDCCASH sendiri merupakan jual beli kripto dengan sistem perekrutan anggota baru. Pada tahun 2021 kemarin, terjadi system error pada aplikasi EDCCASH yang mengakibatkan perubahan nilai aset cryptocurrency yang bermuara pada kerugian. Kerugian ini menyebabkan investor melaporkan EDCCASH kepada pihak berwajib atas dugaan penipuan dan penggelapan hingga divonis 6 (enam) tahun penjara oleh Majelis Hakim dan EDCCASH diputus melanggar Pasal 105 jo. Pasal 9 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang berarti EDCCASH telah melakukan aktivitas skema piramida. Namun, kasus ini tidak menggunakan ketentuan mengenai aset kripto sebagaimana yang diatur dalam SK Bappebti, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah kasus ini masuk ke dalam ketentuan skema piramida sebagaimana yang diatur dalam UU Perdagangan, ataukah sebenarnya harus dilihat sebagai kejahatan yang menggunakan skema ponzi. Belum ada peraturan perundang-undangan yang membedakan skema ponzi dari skema piramida, walaupun di beberapa putusan pengadilan Hakim menyatakan telah terjadi pelanggaran yang menggunakan skema ponzi, seperti pada putusan 163/Pid.B/2017/PN Mpw yang diadili di Pengadilan Negeri Mempawah. Sehingga timbul suatu permasalahan atas urgensi adanya peraturan yang membedakan pengaturan skema ponzi dan skema piramida dalam perdagangan barang ataupun jasa dengan melihat karakteristik kasus cryptocurrency yang dilakukan oleh EDCCASH.

---

Human's basic needs gradually become dependent on technological advances, one of which is the public’s awareness regarding investment in crypto assets. Crypto asset trading is carried out through the physical market for crypto assets through Bappebti. The crypto asset itself is seen as a commodity that sells on futures exchanges and is regulated in the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 99 of 2018. However, the precautionary principle in this case must be put forward bearing in mind that every aspect of life does not escape the potential for crime, such as potential pyramid schemes and ponzi schemes within the scope of crypto asset investment. For instance, there is a case that involves EDCCASH in Indonesia, a crypto investment based on the cryptocurrency E-Dinar Coin Cash. EDCCASH itself is buying and selling crypto with a new member rehabilitation system. In 2021, a system error occurred in the EDCCASH application, which resulted in a change in the value of cryptocurrency assets which led to losses. This loss caused the investor to report EDCCASH to the authorities on suspicion of accusation and embezzlement and was sentenced to 6 (six) years in prison by the Council of Judges and EDCCASH was sentenced to violate Article 105 jo. Article 9 Law no. 7 of 2014 concerning Trade, which means that EDCCASH has carried out a sketch scheme activity. However, this case does not use the provisions regarding crypto assets as stipulated in the SK Bappebti, raising the question whether this case falls under the provisions of the scheme as stipulated in the Trade Law, or does it have to be seen as a crime using a ponzi scheme. There are no laws and regulations that distinguish ponzi schemes from pyramid schemes, although in several court decisions the Council of Judges stated that there had been violations using ponzi schemes, such as in decision 163/Pid.B/2017/PN Mpw. Hence, a problem arises from a need for regulations that distinguish the arrangement of ponzi schemes and schemes in trading goods or services by looking at the characteristics of cryptocurrency cases carried out by EDCCASH."

"ABSTRAKPenulisan ini akan menganalisis hubungan antara white collar crime dan cyber crime yang dilakukan oleh Sandy Tumiwa dalam bentuk high yield investment program. High yield investment program sendiri adalah sebuah skema ponzi yang menggunakan internet sebagai tempat untuk menawarkan skemanya. Kasus melibatkan beberapa unsur dari white collar crime, salah satunya adalah pelaku dari kejahatan ini, Sandy Tumiwa, yang juga seorang CEO dari PT. CSM Bintang Indonesia menggunakan statusnya sebagai public figure untuk dapat menarik korban. Penulisan ini menggunakan metode unobstrusive sebagai bagian dari pengambilan data. Data-data yang di dapatkan kemudian akan dianalisis menggunakan teori white collar crime dengan menggunakan matrix criminal behavorial system sebagai dasarnya. Penulisan ini akan mendeskripsikan bagaimana hubungan antara white collar crime yang dilakukan oleh Sandy Tumiwa dengan melakukan penipuan investasi dengan memanfaatkan internet sebagai medianya untuk melakukan kejahatan sehingga terjadi kejahatan berbentuk cyber crime.

---

ABSTRACTThis paper will analyze the connection between white collar crime and cyber crime that has been done by Sandy Tumiwa through high yield investment program. High yielad investment is a ponzi scheme that held on internet to promote their scheme. This case consist of some white collar crime element, one of it is Sandy Tumiwa, The Ceo of PT. CSM Bintang Indonesia was a famous actor, he use his fame to enticing the victim. This writing using unobstrusive methode as a data gathering methode. Data that found later will be analyzed using white collar crime theory that using criminal behavorial system as it base. This writtng will describing what is the connection between white collar crime that beed done by Sandy Tumiwa and the nvestment that been held in internet as their place to operate so it become a cyber crime."