Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKMakalah ini adalah tentang studi kasus untuk menganalisis aset tidak berwujud, di mana saya mewakili firma akuntansi menasihati Snow Protek Ltd untuk kepatuhannya dengan AASB 138 Aset Tak Berwujud, yang berkaitan dengan perlakuan akuntansi masa lalu dan saat ini dari aset tidak berwujud. Hasilnya termasuk dianalisis pada nilai yang sesuai dari setiap aset tidak berwujud pada 30 Juni 2016 berdasarkan dasar pengukuran yang tepat model biaya, model revaluasi atau jumlah terpulihkan dan diskusi tentang amortisasi. Pembahasan juga termasuk komentar tentang perlakuan akuntansi masa lalu yang dijelaskan di atas yang tidak konsisten dengan AASB 138, dengan pengobatan yang tepat yang seharusnya diadopsi.

---

ABSTRACTThis paper is about a case study to analyse an intangible asset, where I represent the accounting firm advising Snow Protek Ltd as to its compliance with AASB 138 Intangible Assets, relating to the past and current accounting treatment of the intangible assets. The result includes an analysed on the appropriate value of each intangible asset at 30 June 2016 based on the appropriate basis of measurement cost model, revaluation model or recoverable amount and discussion on amortization. The discussion is also including comments on any past accounting treatment described above that are not consistent with AASB 138, with the appropriate treatment that should have been adopted."

"ABSTRAKAset tidak berwujud adalah aset yang tidak dapat dilihat atau diukur secara fisik. Meskipun mereka tdak memiliki karakteristik fisik, aset tidak berwujud memiliki nilai karena keuntungan yang mereka berikan untuk bisnis. Makalah ini menganalisis model penilaian aset tidak berwujud yang dapat digunakan untuk menilai aset tidak berwujud: nama merk dan penelitian pengembangan aset. Nilai aset-aset ini dapat ditingkatkan atau diturunkan, berdasarkan hasil dari proses pengadilan. Jika suatu perusahaan mengeluarkan biaya hukum untuk berhasil mempertahankan aset tidak berwujud, biaya-biaya tersebut dikapitalisasi dan meningkatkan nilai tidak berwujud. Di sisi lain, jika sebuah perusahaan tidak berhasil dalam mempertahankan aset tidak berwujud, yang tidak berwujud itu tidak berharga dan perusahaan diharuskan untuk menghapusnya. Dalam hal ini, saya memeriksa semua kejadian bedasarkan Australian Accounting Standards Board AASB 138 Intangible Assets sebagaimana diterbitkan dan diubah oleh International Accounting Standards Board IASB .

---

ABSTRACTIntangible assets are assets that cannot be seen or physically measured. Although they have no physical characteristics, intangible assets have value because of the advantage they provide to a business. This paper analysed valuation model of intangible assets that can be used to value intangible assets: brand name and research development assets. The value of these assets can be increased or decreased, based on the outcomes of court proceedings. If a company incurs legal costs to successfully defend an intangible asset, those costs are capitalised and increase the value of the intangible. On the other hand, if a company is unsuccessful in defending an intangible asset, the intangible is worthless and the company is required to write it off. In this case, I examine the event based on Australian Accounting Standards Board AASB 138 Intangible Assets as issued and amended by the International Accounting Standards Board IASB ."

"[ABSTRAKPenelitian ini merupakan studi kasus yang bertujuan untuk menganalisisimplementasi akuntansi aset tidak berwujud di LIPI, menganalisis kelemahanimplementasi akuntansi aset tidak berwujud di LIPI, dan memberikan solusi untukmengatasi kelemahan implementasi akuntansi aset tidak berwujud di LIPI.Analisis dilakukan dengan membandingkan kondisi implementasi aset tidakberwujud di LIPI dengan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa kelemahan implementasi aset tidak berwujud di LIPI ditemuidalam tahap pengakuan, pengukuran, pencatatan dan pengungkapan. Hasilpenelitian menyarankan bahwa implementasi akuntansi aset tidak berwujud dapatdiperbaiki dengan menyusun pedoman baku implementasi aset tidak berwujud diLIPI, melakukan revisi terhadap metode valuasi aset tidak berwujud berupapembobotan angka kredit yang telah dikembangkan oleh LIPI, dan menetapkankebijakan dalam perencanaan kegiatan penelitian dan pengembangan yangmenekankan pada pentingnya perolehan aset tidak berwujud dari output kegiatanpenelitian dan pengembangan.

---

ABSTRACTThis research is a case study that aims to analyze the accounting implementationof intangible assets, analyze weaknesses of the accounting implementation ofintangible assets, and provide solutions to overcome the accountingimplementation weaknesses of intangible assets in LIPI. The analysis is done bycomparing the implementation conditions of intangible assets in LIPI with theTechnical Bulletin of Government Accounting Standards No. 17 about theAccrual Based accounting for Intangible Assets. The research results show thatthe implementation weaknesses of intangible assets at LIPI encountered in thestage of recognition, measurement, recording and disclosure. The research resultssuggest that the accounting implementation of intangible assets can be improvedby preparing a raw guideline about the accounting implementation for intangibleassets in LIPI, making revision to the intangible assets valuation method in theform of weighting the number of credits that have been developed by LIPI, andsetting policies in the research and development plan activities that emphasize theimportance of the acquisition for intangible assets from the output of research anddevelopment activities, This research is a case study that aims to analyze the accounting implementationof intangible assets, analyze weaknesses of the accounting implementation ofintangible assets, and provide solutions to overcome the accountingimplementation weaknesses of intangible assets in LIPI. The analysis is done bycomparing the implementation conditions of intangible assets in LIPI with theTechnical Bulletin of Government Accounting Standards No. 17 about theAccrual Based accounting for Intangible Assets. The research results show thatthe implementation weaknesses of intangible assets at LIPI encountered in thestage of recognition, measurement, recording and disclosure. The research resultssuggest that the accounting implementation of intangible assets can be improvedby preparing a raw guideline about the accounting implementation for intangibleassets in LIPI, making revision to the intangible assets valuation method in theform of weighting the number of credits that have been developed by LIPI, andsetting policies in the research and development plan activities that emphasize theimportance of the acquisition for intangible assets from the output of research anddevelopment activities]"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah koreksi Direktorat Jenderal Pajak terhadap Wajib Pajak terkait dengan royalti know-how dan trademark sudah sesuai dengan prinsip-prinsip arm's length principle dan analisis kesebandingan, serta menganalisis dasar dan pertimbangan majelis hakim terkait sengketa royalti know-how dan trademark. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa terkait dengan penilaian kewajaran royalty know-how dan trademark yang meliputi eksistensi, duplikasi dan penilaian, maka: 1 koreksi pemeriksa belum mempertimbangkan peraturan terkait dengan dokumentasi transfer pricing yang ada di Indonesia; 2 Pemeriksa hanya menggunakan dasar dokumen perjanjian lisensi know-how dan trademark yang didapat untuk menyatakan bahwa tidak terdapat eksistensi dari penggunaan royalty know-how dan trademark; 3 terkait dengan duplikasi, maka Pemeriksa tidak melakukan karakteristik terhadap know-how yang dilakukan oleh Wajib Pajak; 4 beneficial owner atas IP adalah Friesland Brands BV, oleh karena itu economic ownership atas IP tersebut adalah Friesland Brands BV. Selain itu juga dalam melakukan pembuktiannya, majelis hakim hanya melihat berdasarkan dokumen perjanjian lisensi know-how dan trademark yang diberikan oleh pemohon banding. Majelis Hakim tidak menggunakan berbagai pengertian merek dagang untuk melakukan pembuktian keberadaan merek dagang tersebut. Majelis hakim tidak melakukan uji ldquo;benefit test rdquo; apakah hal-hal yang di atur dalam perjanjian PT XXX dengan Friesland Brands BV dapat dibuktikan dalam mendukung kegiatan proses pembuatan susu tersebut."

"Kepopuleran aset kripto beberapa waktu lalu memberikan daya tarik kepada masyarakat untuk mulai melakukan investasi pada barang yang tidak berwujud, khususnya terkait dengan NFT. Namun, hingga saat ini tidak ada satu pun pengaturan di Indonesia yang membahas secara khusus mengenai pengertian dan pengaturan mengenai pajak pertambahan nilai dari aset kripto NFT ini. Oleh karena itu, dengan penelitian yang bersifat yuridis normatif maka penelitian ini akan menganalis mengenai bagaimana penarikan pajak pertambahan nilai atas barang tidak berwujud dan aset kripto NFT di Indonesia dapat dilakukan. Dari penelitian ini, didapatkan beberapa poin penting yang menjadi permasalah dalam pengenaan pajak pertambahan nilai atas barang tidak berwujud, serta terkait dengan penarikan pajak pertambahan nilai atas NFT; yaitu perbedaan treshold dalam penarikan pajak antara pemungut PPN PMSE dengan PKP, serta kekurangan yang mengenai pengaturan atas aset kripto NFT yaitu terdapat dua aturan yang memiliki konflik dalam pengukuhan aset kripto yang bisa diperdagangkan oleh Pedangan Fisik Aset Kripto. Saran yang dapat diberikan adalah untuk dilakukan kajian tambahan baik terhadap pengaturan pajak pertambahan nilai barang tidak berwujud serta pajak pertambahan nilai terhdapa aset kripto NFT.

---

The popularity of crypto assets some time ago attracted people to start investing in intangible goods, especially related to NFTs. However, until now there is no single regulation in Indonesia that specifically addresses the understanding and regulation of the value added tax of this NFT crypto asset. Therefore, with normative juridical research, this research will analyze how the withdrawal of value added tax on intangible goods and NFT crypto assets in Indonesia can be carried out. From this research, several important points were obtained which became a problem in the imposition of value added tax on intangible goods, as well as related to the collection of value added tax on NFTs; namely the difference in thresholds for withdrawing taxes between VAT collectors for PMSE and PKP, as well as deficiencies regarding regulation of NFT crypto assets, namely that there are two rules that have conflicts in strengthening crypto assets that can be traded by Physical Crypto Asset Traders. The advice that can be given is to carry out additional studies both on the regulation of value-added tax on intangible goods and value-added tax on NFT crypto assets."

"Regulasi terkait aset kripto sangat bervariasi antar negara, sehingga penggunaanya disetiap negara tidaklah sama. Ada negara yang mendukung secara penuh penggunaan aset kripto, ada negara yang menerima secara limitatif dan negara yang melarang dalam pengunaan aset kripto. Adanya perbedaan perspektif dalam memandang aset kripto tentu menimbulkan berbagai permasalahan dalam penanganannya ketika aset kripto itu sendiri digunakan sebagai alat atau hasil kejahatan. Hal ini menimbulkan permasalahan yaitu: Bagaimana pengaturan dan pengawasan aset kripto di Indonesia, Bagaimana peranan Rupbasan pada proses penyitaan dan pengawasan aset kripto hasil kejahatan, Bagaimana konsep yang tepat pelaksanaan penyitaan dan pengawasan terhadap aset kripto hasil kejahatan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah doktrinal, dengan menggunakan studi dokumen dan wawancara kepada pihak Kepolisian, Kejaksaan, Bappebti, Ojk, Ppatk dan Rupbasan. Metode perbandingan hukum digunakan dalam menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu dengan Slovenia untuk mengembangkan hukum dan mempertajam penelitian hukum. Belum adanya payung hukum terhadap prosedur penyitaan bukti elektronik. Sejauh ini peran Rupbasan dalam menyimpan benda tidak berwujud, seperti data elektronik, aset digital atau informasi dalam sistem komputer masih tidak terlihat terutama dalam benda tidak berwujud bebentuk kripto. Diperlukannnya regulasi yang jelas terkait dengan pengelolaan benda sitaan atau barang rampasan negara pada benda tidak berwujud.

---

Regulations related to crypto assets vary greatly between countries, so their use in each country is not the same. There are countries that fully support the use of crypto assets, there are countries that accept them limitatively and countries that prohibit the use of crypto assets. The existence of different perspectives in viewing crypto assets certainly raises various problems in handling them when the crypto assets themselves are used as tools or proceeds of crime. This raises problems, namely: How is the regulation and supervision of crypto assets in Indonesia, What is the role of Rupbasan in the process of confiscating and supervising crypto assets resulting from crime, What is the right concept for the implementation of confiscation and supervision of crypto assets resulting from crime in the criminal justice system in Indonesia. The method used in this research is doctrinal, using document studies and interviews with stakeholders such as the Police, Prosecutors' Office, Bappebti, Ojk, Ppatk and Rupbasan. The comparative law method, specifically drawing insight from Slovenia, is employed to enhance legal development and refine the study's finding. There is no national standard for the procedure of confiscating electronic evidence. So far, the role of Rupbasan in managing intangible objects, such as electronic data, digital assets or information in computer systems is still invisible, especially in crypto intangible objects. Clear regulations are needed regarding the management of confiscated objects or state confiscation of intangible objects."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi nilai dari dividen dan aset takberwujud, serta dampak dari pengadopsian IFRS terhadap relevansi nilai dari aset takberwujud menggunakan data dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2012. Penelitian ini menggunakan model data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dividen, aset takberwujud, dan goodwill memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap harga saham. Pengadopsian IFRS tidak terbukti memiliki dampak positif terhadap relevansi nilai dari aset takberwujud dan goodwill. Pada analisis tambahan, ditemukan bahwa aset takberwujud teridentifikasi dan dividen memiliki relevansi nilai yang paling signifikan dibandingkan dengan variabel independen lain yang merupakan bagian dari nilai buku dan laba.

---

The purpose of this research is to analyze the value relevance of dividends and intangible assets, and the effect of IFRS adoption on the value relevance of intangibles using a sample of manufacturing firms listed on the Indonesia Stock Exchange over the period 2007-2012. This research employs the panel data model. The results indicate that dividends, intangible assets, and goodwill are positively and significantly associated with stock price. IFRS adoption is not found to have a positive effect on the value relevance of intangible assets and goodwill. In an additional analysis, dividends and identifiable intangible assets are found to be the most value-relevant components of earnings and book value, respectively."

"[ ABSTRAKLaporan ini membahas mengenai risiko terutama risiko audit yang dihadapi olehWesfarmers Ltd sebagai bisnis konglomerat dalam melakukan bisnis yang dapat mempengaruhi prosedur audit.Dengan menganalisa risiko tersebut, tindakan lebih lanjut yang dapat mencegah kedua risiko bisnis dan risiko audit dapat dilakukan. Laporan ini juga membahas mengenai Key Audit Matter (KAM) yang relevan untuk dimasukkan ke dalam laporan audit.

---

ABSTRACTThe report elaborates the risks, especially audit risks, that are faced by Wesfarmes Ltd as a conglomerate business in doing its business, which affected the auditing procedures. By analyzing these risks, the further actions that may prevent both business risks and audit risks may be taken. The report also discusses the Key Audit Matter that is relevant to be included in the audit report., The report elaborates the risks, especially audit risks, that are faced by Wesfarmes Ltd as a conglomerate business in doing its business, which affected the auditing procedures. By analyzing these risks, the further actions that may prevent both business risks and audit risks may be taken. The report also discusses the Key Audit Matter that is relevant to be included in the audit report.]"