Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKStudi-studi sebelumnya menyimpulkan bahwa koperasi sebagai lembaga keuangan mikro dapat berkontribusi dalam mengentaskan kemiskinan. Berbeda dengan studi-studi sebelumnya, artikel ini mengkaji social embeddedness dalam koperasi dan pengentasan kemiskinan di pinggiran perkotaan sebagai economic outcomes dengan berbasiskan konsep sosiologi ekonomi oleh Granovetter 2005 . Argumen dari artikel ini adalah bahwa kelekatan relasional relational embeddedness , kelekatan struktural structural embeddedness dan kelekatan geografi geographical embeddedness dalam koperasi dapat memberikan kontribusi untuk peningkatan kesejahteraan anggota. Pendekatan yang digunakan dalam studi ini ialah kualitatif dengan jenis studi kasus pada Koperasi Pengembangan Sumberdaya Wanita KPSW Nurhikmah, Jakarta Selatan. Pemilihan KPSW Nurhikmah dikarenakan koperasi ini memiliki inti bisnis berupa bisnis sosial yang memberikan layanan keuangan non-bank berupa simpanan dan pinjaman dengan sasaran anggota masyarakat miskin pinggiran perkotaan, khususnya Jakarta Selatan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, studi literatur, dokumentasi, dan wawancara mendalam Indepth interview .

---

ABSTRACTPrevious studies have concluded that co-operatives as microfinance institutions contribute to alleviating poverty. In contrast to previous studies, this article examines social embeddedness in co-operatives and poverty alleviation as economic outcomes in urban based sociology sociology with concepts by Granovetter 2005 . The argument of this article is that relational embeddedness, structural embeddedness and geographic embeddedness in cooperatives can contribute to improving member welfare. The approach used in this study is qualitative with case study type in Koperasi Pengembangan Sumberdaya Wanita KPSW Nurhikmah in South Jakarta. Selection of KPSW Nurhikmah because this co-operative has a core business in the form of social business that provides non-bank financial services in the form of savings and loans targeting members of the urban poor, especially South Jakarta. Data collection is done through observation, literature study, documentation, and indepth interviews wawancara mendalam . "

"Kemiskinan merupakan masalah yang timbul akibat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan kesenjangan sosial di masyarakat. Kemiskinan berdampak pada kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat kurang mampu pemerintah melaksanakan P2KP. Penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan berbasis pada pengembangan masyarakat. Dalam pengembangan masyarakat, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program, mulai dari perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan: dan kesinainbungan kegiatan sangat panting. Partisipasi masyarakat tidak setalu dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, karenanya dip erlukan pendamping dan kader untuk memberdayakan kelompok sasaran.Tujuan penelitian adalah menggambarkan proses pendampingan dalam pelaksanaan P2KP Tahap II, menggambarkan faktor pendukung dan penghambat serta cara mengatasinya. Metode penelitian yang digunakan kualitatif dengan memilih informan. Informan adalah prang yang dianggap mengetahui dan memahami kebijakan, proses persiapan penerapan sampai hasilnya. Jangka waktu pelaksanaan P2KP Tahap II selaina 18 bulan, penelitian dilakukan sampai minggu ke kedua bulan Mei 2005. Bulan Mei 2005 merupakan angsuran ke sepuluh bagi peminjam. Pengumpulan data dilakukan dengan telaah dokumen, wawancara dengan pedoman dan pengamatan.Kelurahan Empang merupakan kawasan perkotaan dengan jumlah penduduk 3448 KK, 625 KK miskin dan belum mendapat P2KP maka ditetapkan sebagai lokasi sasaran pelaksanaan P2KP Tahap 11. P2KP Tahap II lebih menekankan pengembangan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan dengan partisipasi masyarakat. Pelaksanaan P2KP Tahap II di Kelurahan Empang tampaknya dijalankan sesuai pedornan umum dan pedoman teknis, dengan cara mendorong ttunbuh kembangnya partisipasi masyarakat melalui pendekatan kelompok (Community Based Development Approach). , Pelaksanaan kegiatan sesuai PJM Pronangkis, yaitu kegiatan fisik lingkungan dan sosial fisik merupakan bantuan pelayanan sosial untuk keluarga kurang mampu. Sedangkan usaha ekonomi produktif merupakan bantuan pinjaman bergulir, yang harus dikembalikan dalam waktu 10 bulan dengan masa tenggang dua bulan. Dana bantuan dipergunakan untuk mengembangkan usalia warga masyarakat yang telah disetujui. Dari pendapat kelornpok sasaran, basil pengembangan usaha dapat dipergunakan untuk membayar angsuran dana bergulir, membayar SPP sekolah anak, dan memenuhi kebutuhan hidup. Pendamping melaksanakan peran fasilitatif yaitu memberi dukungan dan pemanfaatan sumber daya dan keterampilan, peran edukational yaitu menyampaikan informasi dan pelatihan. Secara singkat 13KM dan UP menggantikan pendampingan ke KSM sesudah berakhimya program.Dalam pelaksanaan P2KP terlihat ada faktor pendu.kung: dukungan pemerintah dan instansi terkait, pendidikan dan pengalaman fasilitator, kader dari kelompok sasaran, partisipasi masyarakat, kemampuan kelompok sasaran. Adapun faktor penghambatnya: ketidaksesuaian konsep dengan lapangan, proses perencanaan kegiatan sangat lama, menurunnya partisipasi masyarakat, penjenjangan proses verifikasi dan ketidaksiapan kader saat terminasi.Dalam kesimpulan dikemukakan P2KP ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pelaksanaan program mulai perencanaan kegiatan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi oleh kelompok sasaran. Pembangunan berbasis masyarakat yang mengarah pada pengembangan kelembagaan terlihat melalui pembentukan kelompok. Peran pendamping perlu ditingkatkan pada pemberdayaan kelompok sasaran dalam mengembangkan usaha, perubahan wawasan dan nilai.

---

Poverty is s result of high economy development and social disparity within the society itself. Poverty affects to economy welfare and social welfare. In order to improve the quality of people's life, the government is conducting P2KP or urban poverty reduction program. This poverty reduction program is conducted based on community development.

The community participation in this program is very important, starting from the planning stage, implementation to the continuity of the program. However, the community participation is not always as expected by the government. In this case, existence of an assisting group is very important.

The purpose of this study is to overview the assistance program in the second round of P2KP; to overview the supporting factors and the obstacles of the program. It this study also aims to find out how to overcome the problems. Qualitative method used in this research; an infomnant used in the research in order to obtain all the infonnation about the program, for example the regulations on the preparation and implementation stages.

The second round P2KP is conducted in 18 months and the study was conducted until the second week of May 2005. The month of May 2005 was payment time for those who granted the P2KP revolving funds. The data used in this study was acquired through study of document, guided interview and field observation.

Kelurahan Empang is an urban area with 3448 families living in the area. Of the number, 625 families are classified as poor family and have yet granted the P2KP. The second round P2KP emphasizes on developing the community with local community participation. The program was conducted based on both general and technical guidance. It was also conducted supporting the community involvement through the Community Based Development Approach.

The program according to PJM Pronangkis, consisted of community physic activity and physic social, is actually a kind social help for poor families. Productive economy business is a revolving fund that has to be returned within ten months with 2 months toleration time. The revolving fund is-used to develop the approved community's activities. The money gained from the business is used to pay the revolving funds, school tuition and other living needs. The functions of assistant in this program are facilitative role, supporting and utilizing resources and skill, educational roles and, giving information and training, In short, BKM and UP exchange the existence of the spouses after the program finished.

The support given from government and other related institution was obvious during the program. The program also showed the skill and ability of the facilitators, community participation and ability of the targeted group. The obstacle factors of the program are the unconformity between concept and site condition, excessive time of planning, receding of community's interest, verification process and unready committed volunteer on the termination program.

In summary, the central and the local government authorize P2KP. The program started from planning, implementation and evaluation by the targeted group. Community based development towards a developed institution is seen through the forming of group. It is important to increase the role of assistant in utilizing the targeted group in developing the business, widening the horizon and value of living."

"Penelitian di negara berkembang yang menghubungkan produksi perikanan budidaya dengan pengentasan kemiskinan. Namun, hanya sedikit dari penelitian tersebut menyelidiki hubungan antara perikanan budidaya dengan tiga indikator kemiskinan yaitu; persentasi penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang hubungan produksi perikanan budidaya dengan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Secara khusus, penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisa seberapa besar dampak produksi perikanan budidaya dalam pengurangan kemiskinan lewat tiga indikator kemiskinan tersebut di atas. Berkaitan dengan metodologi, penelitian ini menggunakan fixed effect dan random effect model untuk mengestimasi hubungan antara produksi perikanan budidaya dengan ketiga indikator kemiskinan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produksi perikanan budidaya memiliki dampak positif dalam pengurangan kemiskinan berdasarkan tiga indikator kemiskinan yang digunakan tersebut. Namun, kekuatan sector ini dalam menekan angka kemiskinan berdasarkan ketiga indikator tersebut terlihat lemah. Dengan membandingkan hasil estimasi tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota, dampak peningkatan produksi perikanan budidaya dalam mengentaskan kemiskinan hanaya kuat di tingkat provinsi. Dengan mengambil koefisien produksi pada masing-masing indikator kemiskinan, sector ini memberikan pengaruh yang positif dalam mengurangi persentase orang miskin dan indeks kedalaman kemiskinan pada tingkat provinsi. Sementara pada tingkat kabupaten/kota, peningkatan hasil produksi perikanan budidaya hanya membengaruhi persentase orang miskin.

---

There are number of studies in developing countries which are connecting aquaculture production and poverty reduction. However, only few of them have been conducted to investigate the relationship between aquaculture and poverty though three indicators namely, percentage of poor people, poverty gap and poverty severity.

This paper aims to answer a question regarding relationship between aquaculture production and poverty reduction in Indonesia. Specifically, the paper is intended to analyze how big the impact of aquaculture production to reduce poverty in Indonesia through three indicators of poverty, namely, percentage of poor people, poverty gap and poverty severity. In term of methodology, the research applies fixed effect and random effect model to estimate the relationship between of them. Results show that aquaculture production has positive impact in reducing poverty based on three indicators of poverty namely, percentage of poor people, poverty gap and poverty severity. However, power of this sector seems to be weak.

By comparing provincial level results and districts and municipalities results, increasing in aquaculture production is only stronger in level of provinces. Taking the coefficient of the production to each poverty indicators, this sector affects reducing poverty in percentage of poor people and poverty gap in provincial level. Meanwhile, the production only affects poverty at percentage of poor people in districts and municipalities level."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai Prinsip Good Co-operative Governance dalam Pengaturan mengenai badan usaha koperasi dan pengelolaanya di Indonesia, Permasalahan paling krusial yang dihadapi oleh koperasi di Indonesa saat ini adalah berkaitan dengan pengelolaanya yang kurang baik. Dengan demikian Penerapan Good Co-operative Govenrnance menjadi sangat lah penting dalam mendorong keberhasilan Badan Usaha koperasi dimasa yang akan datang, hasil penelitian menunjukan bahwa dari berbagai regulasi yang ada, baik Undang-Undang Perkoperasian No. 25 Tahun 1992 ataupun peraturan pelaksanaan yang dibuat oleh Mentri Kopersi dan UKM, belum sepenuhnya dapat mengakomodir penerapan prinsip-prinsip Good Co-operative Governance pada koperasi di Indonesia. Untuk itu kedepan sangat perlu adanya perbaikan terhadap undang-undang koperasi ditunjang dengan dibuatnya Pedoman Pelaksanaan yang mengakomodir semua prinsip dari Good Co-operativer Governance.

---

ABSTRACTThis thesis will discuss Good Co operative Governance Principles in the Regulation on co operative enterprise and its management in Indonesia. The most crucial issue currently faced by co operatives in Indonesia is related to poor management of co operatives. This means that the Implementation of Good Co operative Governance becomes extremely vital in encouraging the success of Co operative Enterprises in the future. The results of this research show that some existing regulations in Indonesia, both the Law Number 25 Year 1992 on Cooperatives and the regulation of implementation issued by the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises, have not fully accommodated the implementation of Good Co Operative Governance principles at co operatives in Indonesia. Thus, it is absolutely necessary to make an improvement in the law on cooperatives in the future, supported by the development of implementation guidelines that can accommodate all Good Co operative Governance principles. "

"Kritik yang diarahkan kepada preskripsi kebijakan berbasis neoliberalisme pasca krisis ekonomi-politik menjadi katalis bagi institusi internasional neoliberal, salah satunya Bank Dunia, untuk beradaptasi terhadap tuntutan tersebut. Proses adaptasi diejawantahkan melalui diseminasi diskursus pembangunan sosial ke dalam preskripsi kebijakan neoliberal, melalui prinsip partisipatoris, agenda good governance, modal sosial, dan lainnya. Signifikansi peranan pembangunan sosial dalam kebijakan tersebut kemudian tertanam dalam gagasan yang kemudian disebut oleh Toby Carroll sebagai Socio-Institutional Neoliberalism SIN. Gagasan SIN menjadi materi hegemoni yang didiseminasikan oleh Bank Dunia kepada negara resipiennya, salah satunya melalui program pengentasan kemiskinan berbasis masyarakat atau Community-Driven Development CDD. Program Pengembangan Kecamatan PPK menjadi program pionir CDD paska krisis finansial Asia dan keruntuhan rezim Orde Baru yang melibatkan kerja sama pemerintah Indonesia dan Bank Dunia. Kesuksesan PPK selanjutnya menjadi pendorong untuk melakukan perluasan PPK menjadi Program Nasional Pengembangan Masyarakat PNPM Mandiri. Akan tetapi pada tahun 2015, melalui implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, mekanisme CDD yang mengacu kepada PNPM tidak dapat diterapkan kembali dan digantikan oleh penyaluran Dana Desa. Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keberlanjutan hegemoni SIN dalam mekanisme CDD sesuai dengan mandat UU Desa, khususnya terkait penyaluran Dana Desa. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan post-positivis kritis dan kerangka analisis hegemoni Gramscian guna menunjukkan diseminasi gagasan SIN dari Bank Dunia dalam program pengentasan kemiskinan berbasis masyarakat di Indonesia. Selain itu, penelitian ini mengacu kepada empat program CDD di Indonesia dengan linimasa zaman Orde Baru dan pasca Orde Baru: Inspeksi Desa Tertinggal IDT, PPK, PNPM Mandiri, dan Dana Desa. Temuan dalam penelitian ini ialah terdapat resistensi terhadap gagasan SIN oleh aktor domestik, meskipun tidak menegasikan gagasan neoliberalisme secara menyeluruh. Resistensi tersebut terefleksikan dari minimnya peranan Bank Dunia, perdebatan di DPR dalam penyusunan RUU Desa, dan diskursus dalam UU Desa.

---

Criticism towards neoliberalism based policy prescriptions after economy and political crisis serves as a catalyst for neoliberal international institutions, e.g. World Bank, to adapt to these pretentions. These processes are manifested through dissemination of social development discourse into neoliberal policy prescription by means of participatory principles, good governance agenda, social capital, and etc. Significance of vital role of social development in their prescription is embedded into what Toby Carroll stated Socio Institutional Neoliberalism SIN. The notions of SIN then become hegemony material which is disseminated by the World Bank into their recipient country, through Community Driven Development CDD. Program Pengembangan Kecamatan PPK is a pioneering CDD program post Asian financial crisis and the collapse of New Order regime which involving partnership between Government of Indonesia and the World Bank. The success of PPK leads the scaling up process of the next CDD program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri. Nevertheless, in 2015, through implementation of UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, CDD mechanism of PNPM Mandiri cannot be implemented anymore and is replaced by Dana Desa.

Based on this explanation, this research aims to analyze continuity of SIN hegemony in CDD mechanism in accordance with UU Desa mandate, especially related to Dana Desa. This research utilizes critical post positivist approach and hegemony from Gramscian as framework for analysis in order to indicate the dissemination of SIN notions from the World Bank into Community Driven Development based poverty reduction program. Furthermore, this research refers to four CDD programmes in Indonesia from New Order regime to post New Order regime In Inspeksi Desa Tertinggal IDT, PPK, PNPM Mandiri, and Dana Desa.

This research found a certain degree of resistance towards SIN notions from domestic actors, though not comprehensively negated the notions. Those resistances reflected from minimalization of World Bank's role, debate regarding the making of RUU Desa in DPR and discourse in UU Desa. "

"Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan PPMK merupakan program penanggulangan kemiskinan yang diusung oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dan telah berjalan sejak tahun 2002 PPMK membuka ruang bagi keterlibatan dan partisipasi aktif masyarakat serta menciptakan masyarakat yang mandiri dengan cara menggali dan memaksimalkan setiap potensi yang ada dalam masyarakat Dengan memadukan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif penelitian ini mengkaji hasil dari PPMK mengidentifikasi permasalahan yang ada serta menyusun strategi terbaik untuk meningkatkan efektifitas PPMK dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Tanjung Duren Utara Hasil analisa secara makro menunjukkan terdapat pola hubungan yang beragam antara anggaran PPMK tahun 2008 2010 dan jumlah penduduk miskin di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2011 Analisis kuadran menunjukkan pelaksanaan PPMK di Tanjung Duren Utara termasuk dalam kategori inefisien Hal ini menunjukkan PPMK dapat lebih efisien bila dilakukan perencanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran yang lebih baik Analisa secara mikro mengkaji secara menyeluruh pelaksanaan PPMK dari sudut pandang masyarakat Dari persepsi responden diketahui bahwa PPMK belum dapat melibatkan seluruh komponen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan kurang dapat untuk memaksimalkan potensi yang ada dalam masyarakat di Kelurahan Tanjung Duren Utara Dengan menggunakan analisa SWOT peneliti bersama dengan masyarakat mengidentifikasi kekuatan peluang dan permasalahan yang ada dalam masyarakat serta pelaksanaan PPMK Dari analisa SWOT ini dapat disusun strategi pelaksanaan PPMK yang lebih baik dalam kerangka waktu pelaksanaan dan diharapkan dapat meningkatkan efektifitas PPMK dalam menekan jumlah penduduk miskin di Tanjung Duren Utara Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan PPMK is a poverty alleviation program carried by the Provincial Government of DKI Jakarta since 2002 It encourages active participation of the community to take the important role on planning and executing the program This study examines the outcomes of PPMK identifies the problems of PPMK and finds out the best strategy to increase the effectiveness of PPMK on alleviating poverty in Tanjung Duren Utara by utilizing both quantitative and qualitative analysis Macro quantitative analysis shows that there are diverse patterns of correlations between the PPMK budget during 2008 2010 and the poverty reduction in DKI Jakarta Moreover the quadrant analysis shows that the implementation of PPMK in Tanjung Duren Utara can be categorized as inefficient If the community can be more efficient in planning and allocating the PPMK budget there should be less number of poor people in this village Micro qualitative analysis shows comprehensive perspectives of PPMK implementation at community level Respondents rsquo perceptions note that the inefficiency perchance caused by PPMK fails that it can not involve all community members to participate actively and are less able to maximize their strengths in the community The writer and the community identified the strengths opportunities and problems that exist in the society and in the implementation of PPMK by using the SWOT analysis It helps to construct better PPMK action plan strategy which is completed in a timeframe and expected to increase the effectiveness of PPMK on alleviating poverty in Tanjung Duren Utara "

"Sifat dasar manusia merupakan topik pembahasan di semua aspek kehidupan yang tidak ada habisnya, dan keputusan mengenainya sangat berpengaruh terhadap peradaban. Salah satu sifat yang sering diperbincangkan adalah apakah manusia pada dasarnya altruistik atau egoistik.Altruisme muncul sebagai akibat dari perasaan empati. Piliavin dan Charng (1990) menyimpulkan bahwa perilaku ?altruisme? adalah sifat dasar manusia. Kebahagiaan yang didapat adalah konsekuensi dari perilaku memberi dan bukan merupakan tujuan.(Batson, 2005). Tujuan penelitian adalah memperoleh gambaran mengenai altruisme yang ada di diri relawan yang membantu dalam satu Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). dan manfaat dari penelitian ini baik teoritis dan praktis.Penelitian dilakukan dengan mengunakan metode kualitatif, dengan wawancara dan observasi sebagai pengumpulan data dengan membahas aspek-aspek seperti latar belakang keluarga, empati, altruisme, kebahagiaan, motivasi intrinsik dan keutamaan dari tiga relawan P2KP yang telah bekerja lebih dari satu tahun dan tanpa diberi imbalan apapun. Kesimpulannya adalah gambaran tentang altruisme yang mengakibatkan adanya kebahagiaan dalam diri relawan.

---

Discourse about human nature has been a never ending topic in all aspects of human lifes, its conclusion is a determining factor shaping the civilization. One of the nature of human often discussed is are human beings altruistic or egoistic.

Altruism is a consequence of the feeling of empathy. Piliavin and Charng (1990) concluded that ?altruism? is human nature. The feeling of joy experienced is a consequence of altriusm and not the purpose (Batson, 2005). The objective of this research is to obtain deeper understanding about altruism within the volunteers in the Urban Poverty Project (P2KP), and its theoritical and practical benefits.

This resreach was conducted applying qualitative method, using interview and observation as means of data collecting on aspects such as family background, empathy, altruism, joy, intrinsict motivation and strengths of the three volunteers of Urban Poverty Project, who has been working for more then one year without any reward or payment. The conclusion is that altruism is an integral part of human nature and feeling of joy is a natural consequenses."

"Industri FinTech merupakan inovasi layanan keuangan yang semakin populer di era digital di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak FinTech terhadap pengentasan kemiskinan dengan bukti yang ada di Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder dari penduduk Indonesia di BPS dan data Fintech Lending dari OJK. Variabel yang diteliti adalah konsumsi rumah tangga per kapita, inflasi, FinTech, PDRB, pembayaran pihak ketiga. Penelitian menggunakan studi eksplanatori pendekatan kuantitatif. Menggunakan panel 34 provinsi dari 2019 hingga 2021. Menggunakan konsumsi rumah tangga per kapita sebagai proksi kemiskinan. Hasil menunjukkan keempat variabel memiliki pengaruh signifikan terhadap konsumsi rumah tangga per kapita di Indonesia.

---

The FinTech industry is a financial service innovation that is increasingly popular in the digital era in Indonesia. This study aims to analyze the impact of FinTech on poverty alleviation with existing evidence in Indonesia. The data used are secondary data from the Indonesian population at the BPS and Fintech Lending data from the OJK. The variables studied are household consumption per capita, inflation, FinTech, GRDP, third party payments. The research uses an explanatory study with a quantitative approach. Using a panel of 34 provinces from 2019 to 2021. Using per capita household consumption as a proxy for poverty. The results show that the four variables have a significant influence on household consumptionper capita in Indonesia."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kebijakan desentralisasi fiskal terhadap program Belanja Anti Kemiskinan yaitu Belanja Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Belanja Bantuan Kesehatan Penduduk Miskin (BKES) dalam kurun waktu tahun 2014 s.d. 2016 di seluruh kabupaten/kota Indonesia. Dua program tersebut merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan realisasi dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah khususnya dalam rangka mengurangi kemiskinan. Untuk mengevaluasi BSM dan BKES, penelitian ini menggunakan 4 (empat) buah model ekonometri. Berdasarkan hasil kajian, masing-masing program belanja menunjukkan pengaruh yang berbeda-beda: alokasi atas belanja anti kemiskinan untuk Belanja Bantuan Siswa Miskin dipengaruhi secara positif oleh DAK dan DBH; dan untuk alokasi Belanja Kesehatan Penduduk Miskin dipengaruhi secara positif oleh DAU dan dipengaruhi secara negatif oleh DAK. Melalui penelitian ini program Bantuan Siswa Miskin menunjukkan pengaruh signifikan dalam menurunkan kemiskinan, namun hal ini tidak berlaku secara umum karena tergantung dengan indikator kemiskinan yang digunakan. Perbedaan tersebut dapat terlihat dalam beberapa kasus yang diuji melalui simulasi dari beberapa model yang menunjukkan terdapat variasi perubahan atas komponen DAU dan DAK untuk belanja anti kemiskinan yang mempengaruhi besaran alokasi belanja tergantung dari kapasitas masing-masing daerah. Berdasarkan hasil penelitian, program belanja BSM menunjukkan hasil yang efektif dalam menurunkan kemiskinan, sehingga perlu untuk tetap dilanjutkan dengan mempertimbangkan pada kebutuhan dan karakteristik daerahnya seperti ukuran pendidikan dan kesehatan agar tepat sasaran. Selain itu pula alokasi DAU perlu terus ditingkatkan dan disalurkan secara tepat waktu agar alokasi belanja anti kemiskinan tetap terjaga secara efektif dan efisien.

---

ABSTRACTThis research aims to analyze the effect of fiscal decentralization policies on the Anti Poverty Expenditure program, namely Poor Student Assistance (BSM) Expenditure and Poor Population Health Assistance (BKES) Expenditure in the year of 2014 until the year of 2016 in all districts/cities of Indonesia. The two programs are part of the realization of the implementation of the realization of central government transfer funds to local governments, especially to reducing poverty. To evaluate the BSM Expenditure and the BKES Expenditure, this research uses 4 (four) econometric models. Based on the results of the study, each expenditure program showed different effects: the allocation of anti-poverty expenditure for BSM was positively influenced by DAK and DBH; and for the allocation of BKES was affected positively by DAU, and negatively affected by DAK. Through this research the Poor Student Assistance program shows a significant effect in reducing poverty, but this does not apply in general because it depends on the poverty indicators used. This difference can be seen in a number of cases tested through simulations of several models which show that there are variations in changes to the DAU and DAK components for anti-poverty expenditure that affect the amount of expenditure allocation depending on the capacity of each region. Based on the results of the research, the BSM expenditure program shows effective results in reducing poverty, so it needs to be continued by considering the needs and characteristics of each region, as well as consideration of the size of education and health in the region. Furthermore, the DAU allocation needs to be continued increased and distributed to the regions in a timely manner so the anti-poverty expenditure preserved effectively and efficiently."