Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSejak Reformasi dan Keterbukaan pada tahun 1978, telah terjadi perubahan signifikan pada ideologi resmi Tiongkok. Fokus terhadap reformasi ekonomi dan politik menyebabkan berkurangnya kontrol Partai Komunis Tiongkok terhadap masyarakat serta berkurangnya signifikansi ideologi di masyarakat. Sejak mengambil alih kekuasaan pada Kongres Nasional Partai Komunis Tiongkok ke-18 pada November 2012, Xi Jinping telah berupaya untuk mereafirmasi ideologi di Tiongkok. Upaya reafirmasi ideologi Xi Jinping dapat dilihat dari diperketatnya kontrol Partai terhadap seluruh lapisan masyarakat dan digencarkannya propaganda ideologis. Jurnal ini akan membahas mengenai reafirmasi ideologi di bawah Xi Jinping dengan melakukan analisis top-down terhadap kebijakan terkait beberapa medium transmisi ideologi utama Partai.

---

ABSTRACTSince the Reform and Opening Up in 1978, there have been significant changes in China rsquo;s official ideology. Focus on economic and political reform has resulted in Party rsquo;s diminishing control over society and ideological significance in Chinese society. Since taking over the leadership mantle on the Eighteenth National Congress of Chinese Communist Party in November 2012, Xi Jinping has sought to reaffirm the official ideology in China. Effort of ideological reaffirmation can be seen from the tightening of Party rsquo;s control over the whole Chinese society and intensification of ideological propaganda. This paper will discuss about Xi rsquo;s effort on reaffirming ideology in China by conducting analysis towards policies related to Party rsquo;s several main mediums of ideological transmission."

"ABSTRAKMakalah ini membahas peran Liga Penulis Kiri dalam memperkuat komunisme di Cina. Metode penelitian yang dilakukan dalam makalah ini adalah metode penelitian sejarah yang mencakup tahapan heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Melalui metode tersebut didapatkan bahwa Liga Penulis Kiri merupakan sebuah organisasi yang dibentuk pada 2 Maret 1930 dengan dukungan Partai Komunis Cina. Tujuan dari dibentuknya liga ini adalah untuk mengubah cara pandang masyarakat Cina dari feodalisme dan kapitalisme menjadi komunisme. Selama berdirinya, Liga Penulis Kiri telah memberikan peran yang besar untuk memperkuat komunisme. Propaganda yang dilakukan oleh liga cukup efektif dalam menahan ldquo;serangan rdquo; dari kelompok penulis nasionalis dan juga gerakan anti-Jepang. Meskipun memberikan peran yang signifikan, Liga Penulis Kiri dibubarkan pada 1936 untuk mempermudah proses unifikasi dengan PNC pada Front Persatuan 2.

---

ABSTRACT

This journal discuss about the League of Left Wing Writers 39 role to reinforce communism in China. The method research of this journal rsquo s was conducted by using historical method, which includes heuristic, verification, interpretation, and historiography. Through the method found that League of Left Wing Writers was an organization established on March, 2nd 1930 that was supported by China Communist Party. This organization was tasked to change Chinese people 39 s point of views which were feudalism and capitalism into communism. League of Left Wing Writers had a significant role to reinforce communism. Their propagandas were effetive to resist nationalist writers 39 faction interferences and Anti Japan Movement. They had given significant role for communism, but they disbanded in 1936 to facilitate the unification with China Nasionalist Party for United Front 2."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai implementasi Grassroot Democracy sebagai upaya dalam mempertahankan legitimasi rezim komunis satu partai di Vietnam. Penelitian ini mengunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan triangulasi terhadap data-data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dengan berangkat mengunakan teori Hegemoni, Mobilizational Coorporatism, dan Democratic Centralism peneliti mencoba megaitkan hubungan antara penerapan Grassroot Democracy dengan maksud upaya dari pemerintah Vietnam dalam melanggengkan legitimasi negaranya. Sebagaimana asumsi peneliti yang mengklaim bahwa terdapat keberkaitan implementasi Grassroot Democracy terhadap penguatan legitimasi rezim komunis satu partai, hasil temuan dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan Grassroot Democracy berimplikasi terhadap meningkatnya stabilitas dan kepercayaan masyarakat Vietnam terhadap pemerintahnya. Hal ini secara tidak sadar menjadi sebuah motif pemerintah Vietnam guna mempertahankan eksistensi legitimasi rezim komunis satu partai di Vietnam dengan menggunakan Grassroot Democracy sebagai alat untuk meredam gejolak masyarakat serta mewadahi aktivitas masyarakat.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the implementation of Grassroot Democracy as an effort to defend the legitimacy of the one party communist regime in Vietnam. This research uses qualitative research method by doing triangulation to secondary data obtained through literature study. With the Hegemony, Mobilizational Coorporatism, and Democratic Centralism approach, researchers attempted to link the relationship between the application of Grassroot Democracy to the efforts of the Vietnamese government to perpetuate the legitimacy of the country. As the researcher assumes that there is a relationship between Grassroot Democracy implementation and the strengthening of legitimacy of one party 39 s communist regime, the findings of this study also show that the successful implementation of Grassroot Democracy has implications for the stability and confidence of the Vietnamese community towards their government. This unconsciously became a motive for the Vietnamese government to maintain the legitimacy of the one party communist regime in Vietnam by using Grassroot Democracy as a tool to curb public upheaval and to accommodate community activities."

"Skripsi ini membahas tentang upaya yang dilakukan oleh Partai Komunis Malaya dengan memobilisasi massa yang terdiri dari para buruh dan pelajar Singapura dalam kerusuhan tahun 1954 - 1956. Dalam melakukan upaya mobilisasi massa ini PKM berupaya membuka hubungan dengan rakyat. Upaya ini dilakukan dengan membentuk berbagai macam organisasi massa seperti organisasi buruh, pelajar, wanita, petani, dan lain-lain. Di dalam organisasi ini nantinya para massa kemudian diindoktrinasi oleh PKM dengan ajaran-ajaran kornunisme seperti Marxisme, Leninisme, Maoisme, dan lain-lain sehingga nantinya mereka menjadi bagian panting dari PKM Akan tetapi selama periode 1954 - 1956, organisasi massa yang berperan panting untuk memobilisasi massa ini adalah organisasi pelajar dan organisasi buruh. Upaya mobilisasi massa ini dilakukan oleh PKM agar supaya mendapatkan dukungan massa, dan menggunakan massa ini sebagai alat perjuangan untuk menggoyang kekuasan serta merebut kekuasaan dari tangan kolonial Inggris yang masih bercokol di Singapura pada tahun 1950-an. Mobilisasi massa ini dilakukan dalam tiga kerusuhan dalam jangka waktu tiga tahun, yaitu: Kerusuhan Wanti Wajib Militer tahun 1954, Kerusuhan Hock Lee tahun 1955, dan Kerusuhan Oktober 1956."

"Xi Jinping became general secretary of the Communist Party of China in 2013, taking his leadership role at a time of continuing economic expansion and military modernization that seem destined to make China a superpower. Xi has become China's most powerful and popular leader since Mao, and his vision of the "Chinese dream" of "great renewal" does not seem like an empty political slogan. But the image of China's meteoric rise masks some problems that are simmering both at home and abroad. This book will examine the prospects for China's continuing rise but also the emergent and unintended consequences posed by China's domestic transformation and international assertiveness. The three most urgent and interrelated domestic challenges facing China's leaders are sustaining economic growth, fighting corruption, and maintaining social stability. In foreign policy, its neighbors and the United States have questions about what China wants and whether it will be a revisionst state or be content with most aspects of the status quo. There is also concern that nationalist pressures within China may put domestic pressure on foreign policy."

"ABSTRAKSejak berkuasa di Cina pada tahun 1949. Partai Komunis Cina selalu berusaha agar kebijakan-kebijakannya diterima oleh seluruh kalangan masyarakat, termasuk golongan intelektual. Sehubungan dengan itu, pada tahun 1951-1952 dicanangkanlah Kampanye Reformasi Ideologi. yang dikhususkan untuk para profesor di perguruan tinggi dan sistem pendidikan tinggi Cina. Metode yang digunakan dalam kampanye reformasi ini adalah kritik dan kritik diri. Para profesor diharuskan meninggalkan semua pemikiran dan sikap yang dianggap tidak sesuai dengan pemikiran Partai. Selain itu, banyak universitas diambil alih oleh pemerintah dan diperbaharui sesuai dengan kebijakan Partai. Karena hasil yang dicapai dianggap belum memuas_kan, kampanye reformasi ini kemudian digabung dengan Gerakan Tiga Anti pada awal tahun 1952. Namun, sulit untuk menilai kesungguhan para profesor ini. Bukannya tidak mungkin para profesor menjalankan proses reforma_sinya hanya untuk menghindari tekanan dari pemerintah.

---

"

"Pembentukan Pusat Pelatihan dan Pengajaran Kejuruan (P3K) merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah RRT untuk meredam gerakan separatis di Xinjiang. Populasi suku Uighur merupakan populasi suku non-Han terbanyak yang menempati wilayah Xinjiang. Pemerintah Tiongkok sejak zaman kedinastian hingga RRT berdiri melakukan kebijakan yang hampir serupa kepada suku Uighur, yaitu berupaya mengasimilasi suku Uighur dengan suku Han. Asimilasi yang dilakukan antara lain dengan mengadakan migrasi besar-besaran suku Han ke wilayah Xinjiang. Akan tetapi, kebijakan migrasi ini tidak membuahkan hasil maksimal. Sebaliknya, suku Uighur dan suku Han cenderung tidak dapat hidup berdampingan, bahkan menyebabkan sebagian dari suku Uighur membentuk kelompok separatis. P3K yang dijalankan oleh Pemerintah RRT sekarang ini dapat dikatakan merupakan cara untuk menjalankan sixiang zhengfeng atau pembetulan pemikiran dan sinifikasi kepada suku Uighur. Sebelumnya sixiang zhengfeng pernah dilaksanakan oleh Mao Zedong pada era Yanan untuk mereedukasi kader PKT pasca Long March, dan juga untuk menghancurkan lawan politiknya pada masa Gerakan Seratus Bunga, Gerakan Anti Kanan, dan Revolusi Kebudayaan. Tugas akhir ini menggunakan pendekatan historis untuk menjelaskan dan menganalisis konflik antara suku Uighur dan pemerintah Tiongkok, serta melihat bagaimana pemerintah Tiongkok menjalankan ssixiang zhengfeng melalui pelaksanaan P3K.

---

The establishment of Vocational Skills and Education Training Center is a policy that was taken by the Chinese Government to oppress separatist movement in Xinjiang Region. The Uyghurs are the largest population of non-Hans ethnic group in Xinjiang. Since the dynasty era until the founding of PRC by CPC, the government had always taken similar policy toward the Uyghurs, to assimilate them and the Hans in Xinjiang Region. This goal accomplishes by Hans massive migration to the Xinjiang Region. However, this policy couldnt bring the expected result. On the contrary, coexistence between the Uyghurs and Hans couldnt be manifested, even causing some part of the Uyghurs to form a separatist movement. The establishment of Vocational Skills and Education Training Center policy that was taken by the Chinese Government could be said as an implementation of thought rectification or sixiang zhengfeng and sinicization towards the Uyghurs. In the past, Mao Zedong in Yanan Period once implements this campaign to reeducate CPC cadre, also in Hundred Flowers Movement, Anti-Rightist Campaign, and the Cultural Revolution to crush his political rival. The research of this final project carried out through the historical approach to elucidate and analyze the tension between the Chinese Government and the Uyghurs, also to study how thought rectification implemented by the Chinese Government through the Vocational Skills and Education Training Center establishment."