Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKomisi Penyiaran Indonesia merupakan lembaga negara yang bersifat independen dalam mengatur hal-hal mengenai penyiaran. KPI mengatur mengenai regulasi penyiaran dalam P3 dan SPS termasuk dalam pemberian sanksi. Pada implementasinya, KPI memberikan sanksi administratif seperti yang tercantum dalam P3 dan SPS namun juga memberikan bentuk-bentuk non-sanksi administratif seperti pembinaan, imbauan, dan peringatan. Tulisan ini melihat dasar dalam pemberian sanksi administratif dan non-sanksi administratif. Ketidaksesuaian implementasi ini berpengaruh terhadap rapor evaluasi tahunan lembaga penyiaran.

---

ABSTRACTKPI is an independent state institution that governs the mores of television broadcasting. Their decisionmaking mdash; including issuing sanctions mdash; is based around the P3 and SPS agreements. In practice, KPI issues administrative sanctions as stipulated in the P3 and SPS, but also non-administrative ones like training, cautioning and warning. This paper will focus on the basics of KPI rsquo;s sanctions, whether they be administrative or non-administrative. The mismatch between the stipulations and the pratice of the KPI is reflected in their annual broadcasting institution report."

"[Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam pengawasan isi siaran televisi lembaga penyiaran swasta sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran Dan Standar Program Siaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Penelitian menggambarkan mekanisme yang diterapkan KPI merupakan pengawasan internal dan eksternal yaitu pemantauan langsung dan menerima aduan masyarakat Peran KPI dalam pengawasan belum maksimal karena sejumlah hambatan antara lain kurangnya sosialisasi kepada pihak terkait sanksi yang kurang tegas kewenangan pemberian Izin tidak dimiliki KPI kurangnya partisipasi masyarakat Lembaga Penyiaran Swasta kurang kooperatif dan rekrutmen komisioner KPI tidak transparan.

---

This research aims to describe the Role of KPI in controlling television broadcast content from private tv station according to P3SPS. This research use qualitative approach with literature study and in depth interview. This research describes that the control mechanisms applied are internal and external control which are direct control and receiving public complaints KPIs role in controlling television broadcast content has not maximized yet because a number of obstacles which are lack of sozialitation to stakeholders less strict sanctions lack of public participation the broadcasting lisence does not owned by KPI and recruitment of KPI commissioners is not transparent., This research aims to describe the Role of KPI in controlling television broadcast content from private tv station according to P3SPS This research use qualitative approach with literature study and in depth interview This research describes that the control mechanisms applied are internal and external control which are direct control and receiving public complaints KPI rsquo s role in controlling television broadcast content has not maximized yet because a number of obstacles which are lack of sozialitation to stakeholders less strict sanctions lack of public participation the broadcasting lisence does not owned by KPI and recruitment of KPI commissioners is not transparent ]"

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk memberikan gambaran implementasi sistem siaran televisi berjaringan di Indonesia. Tesis ini mengambil objek penelitian Kompas TV, sebuah TV baru yang mengikrarkan diri sebagai televisi jaringan. Teori ekonomi politik Vincent Mosco menjadi teori utama penelitian ini dengan pemusatan perhatian pada aspek spasialiasi dan strukturasi. Penelitian ini menggunakan paradigma kritis yang memandang struktur kepemilikan media televisi swasta di Indonesia amat dipengaruhi oleh kekuasaan modal (kapital). Pendekatan penelitian kualitatif deskriptif digunakan untuk dapat memberikan deskripsi yang komprehensif akan dinamika tersebut. Strategi penelitiannya ialah Studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Langkah Induk jaringan Kompas TV untuk bekerja sama, dalam hal ini mengakuisisi TV-TV lokal merupakan bentuk spasialisasi horizontal. Spasialisasi Horizontal dilakukan lewat proses Integrasi. Integrasi horizontal memungkinkan perusahaan mengonsolidasikan dan memperluas kontrol mereka dalam sektor tertentu produksi media dan memaksimalkan sumber daya ekonomi serta memperluasnya. Ekspansi Kompas TV ke yang mereka lakukan pada TV lokal di daerah merupakan upaya untuk memperluas jumlah khalayak serta jangkauan jaringan medianya. Selanjutnya Relasi antara induk dan anggota Jaringan dominasi terjadi dalam bentuk kendali induk terhadap jaringan. Dalam konteks lebih besar Kompas TV diposisikan sebagai Agen perubahan dalam Sistem Siaran Jaringan di Indonesia.

---

ABSTRAKThis Thesis aim to give description about implementation of network broadcasting system in Indonesia. This Thesis take Kompas TV as a Research object, new television station which declare itself as network television.political economy theory is the main theory with focused on spacialization and structuration aspect. This is a critical paradigm research which consider media ownership structure mainly affected by capital power. Qualitative approach used to describe comprehensive view about the phenomena. The method is case study.This research got the data by indepth interview and document study. The result show that Kompas TV main network action to cooperate, in this case acquisition local televisions is the form of horizontal specialization. This is done by integration.Horizontal Integrationallow corporate consolidate ang widening control of production and maximize economic resources.Kompas TV expansion to local TV is effort to expand audiences and extend the network. Relation between the main and network is about domination. In the larger context, Kompas TV can seen as agent of change in implementation of network broadcasting system in Indonesia."

"ABSTRAK Tesis ini membahas content strategy market challenger dalam menghadapi market leaderindustry televisi, dengan studi kasus pada NET terhadap Trans TV. Penelitian ini adalahpenelitian kualitatif dengan menggunakan desain deskriptif. Temuan dianalisis denganmenggunakan kerangka analisis Industrial Organization Model yang membahas marketstructure, conduct dan performance. Hasil temuan menunjukkan bahwa kondisi market structureyang oligopoli mempengaruhi conduct Trans TV sebagai market leader dan NET sebagai marketchallenger dalam memperebutkan target audience yang sama. Sebagai market challenger NETmelakukan strategi frontal attack terhadap Trans TV dengan content strategy yang berbeda.Performance content strategy tersebut ditunjukkan melalui rating, share dan penerimaan iklan

---

ABSTRAK This thesis deals with the content strategy of the market challenger against the market leader oftelevision industry, with case study in NET towards Trans TV. This research is aqualitative studyusing descriptive analysis design. The findings were analized by usingthe Industrial OrganizationModel of analytical framework that explore the marketstructure, conduct and performance. Theanalisys is shows that condition of an oligopolymarket structure influences the conduct of TransTV as the Market leader and NET as themarket challenger in competing the same target audienceand advertising. As the marketchallenger NET conduct a frontal attack strategy against Trans TVwith a differentcontent strategy. The performances of the content strategies can be showed inrating,share and advertising revenue."

"Buku ini merupakan hasil kajian yang mendalamtentang televisi Indonesia. Hampir semua aspek dibahas mulai dari sinetron, warna pemberitaan masing-masing stasiun hingga masalah intervensi dan monopoli pemerintah dalam industri televisi."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dominasi kepentingan pemodalbesar dalam pembentukan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor22 Tahun 2011 mengenai penyiaran digital di Indonesia. Dalam prosespembentukannya pemerintah menggunakan kekuasaannya melakukan sejumlahlangkah yang bertentangan dengan Undang-Undang Penyiaran bahkan mekanismepembentukan regulasi. Penelitian ini menggunakan paradigma kritis yangmemandang pembentukan Permen terkait penyiaran digital menjadi bagian dariupaya terencana pemilik modal untuk melanggengkan penjajahan ekonomi danpolitik. Teori strukturasi Anthony Giddens dikaitkan dengan konsep strukturasiekonomi politik Vincent Mosco menjadi teori utama dalam penelitian ini.Pendekatan penelitian kualitatif dengan desain penelitian studi kasus digunakanuntuk memberikan deskripsi secara lengkap. Data dikumpulkan melaluiwawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melaluiPeraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2011 pemilikmodal besar mengontrol beberapa kebijakan pemerintah dengan membentukmodel baru lembaga penyiaran yang tidak disebutkan didalam Undang-UndangPenyiaran. Bentuk lembaga ini hanya melegalkan penyiaran eksisting saja,sehingga melanggengkan dominasi dengan lingkup yang lebih luas yaitu padapenyiaran digital serta berusaha mematikan kelompok-kelompok kecil. Penelitianini juga menunjukkan bahwa kebijakan penyiaran digital mampu menghasilkanserangkaian keuntungan ekonomi yang membuka ruang luas bagi ekspansi modal.Selain kepentingan ekonomi, kebijakan penyiaran digital juga ditentukan olehberagam agen yang turut mempengaruhi proses pengambilan keputusan diIndonesia.

---

ABSTRACTThis study aimed to describe the dominance of large capital interests in theestablishment of Information and Communication Minister Regulation Number22 of 2011 regarding digital broadcasting in Indonesia. In the process ofgovernment formation using his power a number of measures that are contrary tothe Broadcasting Act and even the formation mechanism of regulation. Thisresearch uses a critical paradigm that sees the formation of a ministerial regulationrelated to digital broadcasting to be part of a planned effort to perpetuate theoccupation of the owners of capital and political economy. Structuration theoryof Anthony Giddens structuration linked to the concept of political economyVincent Mosco into a major theory in this study. Qualitative research approachwith a case study design is used to provide a complete description. Data werecollected through interviews and document study. The results showed that throughthe Minister of Communication and Information Technology Number 22 of 2011owners of big capital controls several government policies by establishing newmodels of broadcasters that are not mentioned in the Broadcasting Act. Forms ofthis institution only legalize the existing broadcasting only, thus perpetuating thedominance of a broader scope, namely on digital broadcasting and try to shut offsmall groups. This study also shows that digital broadcasting policy capable ofproducing a series of economic benefits that opens ample room for expansioncapital. In addition to economic interests, digital broadcasting policy is alsodetermined by a variety of agents that influence the decision making process inIndonesia."

"ABSTRAKSebagaimana yang umum terjadi di negara-negara lainnya, pertumbuhanindustri pertelevisian juga diikuti oleh integrasi kepemilikan. Hal tersebutdilakukan oleh para pemimpin pasar untuk mendirikan dan melanggengkankerajaan bisnis raksasa milik mereka. Merujuk kepada model analisis StukturPerilaku-Kinerja,penelitian ini akan mengungkapkan meski performa ekonomigrup-grup media saat ini terkena imbas dari perlambatan ekonomi danperkembangan teknologi secara cepat, dominasi PT Global Mediacom Tbk dan PT Elang Mahkota Teknologi Tbk dalam industri media saat ini tetap sama selama satu dekade terakhir. Studi kasus kolektif dalam penelitian ini akan mengelaborasikan kinerja kedua grup dalam rangka mendapatkan kesimpulan terkait bagaimana keduaperusahaan mengukuhkan dan menguatkan keberadaan mereka di dalam eradigitalisasi industri media Indonesia saat ini. Penelitian ini menemukan bahwa (1)struktur pasar pertelevisian selepas 1998 bersifat oligopolistik dan terkonsentrasitinggi kepada sejumlah kelompok saja, (2) Global Mediacom dan Elang MahkotaTeknologi sebagai pemimpin-pemimpin pasar telah melakukan strategi-strategiintegrasi dan digitalisasi produk yang menghasilkan penguasaan yang stabil ataspasar khalayak dan iklan, serta (3) meskipun perusahaan-perusahaan ini telahmelakukan sejumlah strategi digital besar, hasilnya tetap belum mampumenghasilkan keuntungan yang signifikan karena tetap saja keduanya bergantungkepada lini-lini usaha konvensionalnya seperti penyiaran dan TV berlangganan.

---

ABSTRACTAs what commonly happens to any other nations, Indonesian Televisionindustry growth is also followed by ownership integration. This was done by themarket leaders to establish and sustain a massive business empire. Relying on theStructure-Conduct-Performance analysis model, this study reveals that although theeconomic performance of media holding companies are impacted by both the recenteconomic slowdown and the technology rapid development, the domination of PTGlobal Mediacom Tbk and PT Elang Mahkota Teknologi Tbk in this mediaindustry is in fact remain intact throughout decade. The collective case study in thisresearch will elaborate the performance of the two groups in order to get aconclusion on how these corporations solidify and strengthen their existence in theIndonesian media industry in the current digitazion era. This research finds that (1)the television market structure after 1998 is oligopolistic and is highly concentratedonto very few groups, (2) Global Mediacom and Elang Mahkota Teknologi asmarket leaders, have been trying to apply integration strategies and productdigitization resulting in their stable domination in both audience and advertisingmarket and (3) although these two holding companies have had committed severalmajor digital strategies, the results have yet to generate significant profit becausethese two groups eventually still dependent on its conventional line of businesslines like broadcasting and pay TV."