Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini berisi tentang analisis pengaruh penerapan Laku Pandai Branchless Banking terhadap Indeks Keuangan Inklusif di Indonesia. Laku Pandai merupakan salah satu program guna mendukung terwujudnya keuangan inklusif yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Peraturan OJK Nomor 19/POJK.03/2014. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan tingkat inklusi keuangan setiap provinsi dan menganalisis pengaruh penerapan Laku Pandai terhadap tingkat inklusi keuangan yang direpresentasikan dengan Indeks Keuangan Inklusif, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor lain yang mempengaruhi inklusi keuangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan regresi berganda data panel dari 33 Provinsi di Indonesia selama periode berlakunya Laku Pandai mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Model penelitian merupakan Random Effect Model dengan metode Generalized Least Square GLS . Tingkat inklusi keuangan masing-masing provinsi di Indonesia dihitung dengan menggunakan Indeks Keuangan Inklusif berdasarkan metode Sarma 2012 . Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat inklusi keuangan di Indonesia tergolong sedang, yang ditunjukkan dengan nilai indeks keuangan inklusif berkisar 0,3 sampai dengan 0,6. Hampir seluruh provinsi di Indonesia memiliki tingkat inklusi keuangan yang sedang, kecuali Jakarta yang memiliki indeks keuangan inklusif tertinggi sebesar 0,9. Secara empiris, penerapan Laku Pandai, pendapatan PDRB per kapita , penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital LKD , tingkat pengguna internet Internet dan persentase penduduk yang memiliki telepon selular Ponsel memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap indeks keuangan inklusif di Indonesia. Sedangkan gini rasio, persentase angka buta huruf dan tingkat pengangguran tidak memiliki pengaruh secara statistik terhadap indeks keuangan infklusif di Indonesia.

---

This thesis contains the impact analysis of Laku Pandai Branchless Banking to the Financial Inclusion Index in Indonesia. Laku Pandai is one of the programs to support the realization of financial inclusion, issued by the Financial Services Authority through OJK Regulation Number 19 POJK.03 2014. This study aims to compare the inclusion rates of each province 39 s finances and analyze the impact of Laku Pandai on the level of financial inclusion represented by the Financial Inclusion Index, as well as to identify other factors affecting financial inclusion in Indonesia. This study used multiple regression of panel data from 33 provinces in Indonesia during the period of Laku Pandai programme from 2015 to 2017. The research model is a Random Effect Model with Generalized Least Square GLS method. The financial inclusion rates of each province in Indonesia are calculated using the Financial inclusion index using the Sarma model 2012 . The results show that the financial inclusion in Indonesia is in moderate level, which includes a financial inclusion index between 0.3 to 0.6. Almost all provinces in Indonesia have a moderate level of financial inclusion, except for Jakarta which has the highest financial inclusion index. Empirically, Laku Pandai Branchless Banking , income GRDP per capita , Digital Financial Services DFS , Internet users Internet and percentage of people who own the mobile phone cellular Phone have a positive and significant relationship to the financial inclusion index in Indonesia. While the gini ratio, the percentage of angka buta huruf BHF and the unemployment does not statistically influence to the financial inclusion index in Indonesia. "

"Rendahnya akses ke layanan keuangan mendorong pemerintah Republik Indonesia untuk membentuk program keuangan inklusif sebagaimana diatur melalui SNKI yang salah satunya merupakan program Otoritas Jasa Keuangan OJK , yaitu Laku Pandai sebagaimana diatur dalam POJK No. 19/POJK.03/2014 tentang Laku Pandai. Dalam Laku Pandai, agen dapat menerapkan prosedur uji tuntas nasabah sederhana terhadap calon nasabah tabungan Basic Saving Account namun juga bertanggungjawab kewajiban untuk menerapkan prinsip uji tuntas nasabah terhadap beneficial owner. Selain itu, pertemuan langsung dalam proses verifikasi juga hanya dilakukan oleh agen. Di sisi lain, POJK No. 12/POJK.01/2017 tentang APU dan PPT menyebutkan tidak adanya pertemuan langsung dalam proses verifikasi merupakan kriteria risiko tinggi. Oleh karena itu, skripsi ini membahas mengenai pengaturan prinsip uji tuntas nasabah dan penerapan prinsip uji tuntas nasabah pada Laku Pandai X di Bank Y. Bentuk penelitian dari skripsi ini adalah yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif. Skripsi ini menemukan bahwa Bank Y selaku penyelenggara Laku Pandai telah melaksanakan prinsip uji tuntas nasabah, namun masih ditemukan beberapa ketentuan dalam POJK APU PPT dan POJK Laku Pandai yang belum dilaksanakan. Terhadap ketidaksesuaian tersebut, Penulis menyarankan kepada Bank Y untuk melakukan pertemuan langsung dengan calon nasabah, mempertegas standar penilaian agen, dan melakukan penghentian perjanjian kerjasama apabila agen melakukan tindakan di luar perjanjian tersebut. Adapun saran kepada OJK adalah untuk menghimbau bank penyelenggara Laku Pandai untuk melakukan pertemuan langsung dengan calon nasabah dan mengatur secara khusus mengenai uji tuntas terhadap beneficial owner di Laku Pandai.

---

The lack of access to financial services had encouraged the Government of Indonesia onto establishing an inclusive financial programme as per regulated under SNKI, of one of which is an Otoritas Jasa Keuangan OJK program called ldquo Laku Pandai rdquo as regulated in POJK No. 19 POJK.03 2014 regarding Laku Pandai. In Laku Pandai, agents may apply a simple CDD towards Basic Saving Account prospective customers and is responsible to conduct CDD to beneficial owner. Other than that, a face to face verification is sufficient only by agent. Whereas, POJK No. 12 POJK.01 2017 regarding APU and PPT stated that the absence of face to face verification would be of a high risk criteria. With regards to the abovementioned concerns, this thesis examines the regulation of CDD in Laku Pandai and its implementation in Laku Pandai X of Bank Y. This thesis is a library research with descriptive research typology.

This thesis finally concludes that Bank Y has implemented the CDD, nevertheless there are some rules in POJK APU PPT and POJK Laku Pandai that have not been properly implemented. Therefore, the author suggests Bank Y to conduct face to face meeting, to emphasize the agent assessment standard, and to emphasize the termination the agency agreement. For OJK, the author suggests to appeal banks to conduct a face to face meeting and to regulate the CDD for beneficial owner in Laku Pandai."

"Great Financial Crisis (GFC) pada tahun 2008 dan pandemi COVID-19 merupakan krisis yang terjadi dalam 20 tahun terakhir, namun penelitian yang mempelajari hubungan antara ketakutan akibat ketidakpastian di saat krisis dengan performa pasar obligasi masih belum banyak dilakukan. Penelitian ini berfokus pada menganalisis dampak faktor ekonomi makro dan faktor ketakutan yang ditimbulkan akibat dua krisis yang terjadi di Indonesia, yaitu GFC pada tahun 2008 dan Pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan metode VECM (Vector Error Correction Model) untuk menentukan hubungan setiap variabel secara jangka panjang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, faktor ekonomi makro memiliki pengaruh yang signifikan terhadap yield obligasi. Hanya variabel suku bunga the Feds yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap yield obligasi Pemerintah Indonesia dalam jangka panjang dan jangka pendek. Variabel Sentiment of Fear mempengaruhi yield obligasi Pemerintah Indonesia pada periode Great Financial Crisis Temuan lainnya adalah kedua model VECM yang dihasilkan hanya dapat menjelaskan 1,7% yield obligasi Pemerintah Indonesia 10 Tahun pada masa GFC, dan 34,4% yield obligasi Pemerintah Indonesia 10 Tahun pada masa pandemi COVID-19. Hasil ini menunjukkan variabel independen penelitian belum bisa menggambarkan nilai yield obligasi Pemerintah Indonesia pada saat krisis.

---

2008 Great Financial Crisis and the COVID-19 pandemic are crises that have occurred in the last 20 years, but research that studies the relationship between fear due to uncertainty during a crisis and bond market performance is still not widely done. This study focused on analysing the impact of macroeconomic factors and the fear factor caused by the two crises that occurred in Indonesia, namely the GFC in 2008 and the COVID-19 pandemic. This study uses the VECM (Vector Error Correction Model) method to determine the long-term relationship between each variable. The results show that in the long term, macroeconomic factors have a significant influence on bond yields. Only the Feds interest rate has a significant effect on the long-term and short-term Indonesian Government bond yields. The Sentiment of Fear variable affects the yield of Indonesian Government bonds during the Great Financial Crisis period. Another finding is that the two VECM models produced can only explain 1.7% of the 10-Year Indonesian Government bond yields during the GFC, and 34.4% of the 10-Year Indonesian Government bond yields. during the COVID-19 pandemic. These results indicate that the independent variables of the study have not been fully able to describe the yield value of Indonesian Government bonds during the crisis."

"Ketersediaan dana yang belum dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan Saving-Investment gap di Indonesia menjadikan utang luar negeri menjadi alternatif untuk menutupi kekurangan tersebut, terlihat dari nilainya yang terus meningkat. Sementara itu, pendapatan yang diterima oleh pelaku usaha mayoritas dalam bentuk mata uang domestik sehingga dapat menimbulkan currency mismatch. Currency mismatch yang memiliki nilai negatif yang besar merupakan salah satu indikator terjadinya krisis keuangan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis intensitas currency mismatch AECM di Indonesia dan mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya currency mismatch tersebut. Dalam penelitian ini untuk menghitung intensitas currency mismatch digunakan rumus AECM dari Goldstein dan Turner 2004 dan untuk mengidentifikasi determinan penyebab currency mismatch digunakan regresi OLS.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memiliki nilai AECM positif dengan intensitas currency mismatch yang rendah sebelum tahun 2012 dan intensitasnya semakin tinggi setelah tahun 2012. Peningkatan intensitas tersebut karena menurunnya nilai ekspor Indonesia dan depresiasi nilai rupiah yang mengakibatkan beban pembayaran utang luar negeri yang meningkat. Dari hasil regresi menunjukkan bahwa faktor yang signifikan mempengaruhi currency mismatch di Indonesia adalah PDB, fluktuasi nilai tukar, dan keterbukaan perdagangan.

---

The availability of domestic fund still cannot fulfill the financing need Saving Investment gap in Indonesia. Foreign debt becomes one of the alternatives to fulfill the gap. However, the income of the most busninessman mostly denominated in domestic currency, that potentialy causes currency mismatch. Currency mismatch which has bigger negative value is one of the indicators of financial crisis. The objevtive of this study is to analyze the intensity of currency mismatch AECM and to identify the factors that causes currency mismatch. AECM, a formula founded by Goldstein and Turner 2004 is used to calculate the currency mismatch intensity and using OLS regression to identify the determinants of currency mismatch.The result shows that Indonesia has positive AECM with low intensity before 2012 and high intensity here after. The rise of the intensity can be caused by the decreasing of Indonesian export value and the rupiahs depreciation which cause the payment of foreign debt increases. Meanwhile, the regression shows that the factors that significantly cause the currency mismatch in Indonesia are GDP, exchange rate fluctuation, and trade openness."

"Keuangan inklusif di Indonesia saat ini menjadi sorotan khususnya oleh pemerintah, mengingat masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan akses ke bank. Oleh karena itu, berbagai cara dilakukan oleh Bank Indonesia dan OJK dalam menyelesaikan permasalahan ini, yaitu Laku Pandai Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif . Salah satu Bank yang melaksanakan Laku pandai di Indonesia adalah Bank Rakyat Indonesia selaku bank yang mempionirkan kegiatan ini. Kegiatan Laku Pandai diselenggarakan dengan menggunakan jaringan Agen BRILINK yang ditempatkan di seluruh Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui bagaimana penerapan rahasia bank pada praktek agen Branchless Banking, dengan cara melihat bagaimana tanggung jawab agen jika terjadi pelanggaraan rahasia bank. Metode penelitian yang dilakukan dalam tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Ketentuan rahasia bank dilakukan dan menjadi penting dalam laku pandai guna meningkatkan kepercayaan dari masyarakat. Namun patut dipertanyakan kepentingan dari rahasia bank di BRILink. Dari penelitian ini didapatkan hasil, bahwa agen Laku Pandai termasuk ke dalam pihak terafiliasi bank, sehingga turut bertanggung jawab terhadap rahasia bank dari nasabah. Yang dapat dilakukan pemerintah terkait permasalahan ini adalah dengan memperjelas dan memperkuat ketentuan perundang-undangan terkait pihak terafiliasi dan rahasia bank.

---

Inclusive Finance in Indonesia today is being scrutinize by the government, bear in mind, many of the citizens do not have the access to banks. Hereinto, many ways are executed by Indonesian Central Bank Bank Indonesia and OJK in order to resolve the problem, one of which is Laku Pandai Financial Services Without Office in order to have Financial Inclusion. One of the banks which is the pioneer in running Laku Pandai program in Indonesia is Bank Rakyat Indonesia. Laku Pandai activities are held through the network of agents BRILINK that are placed all over Indonesia.

The purpose of this research is to acquire the knowledge how is the implementation of bank secrecy in the practice for agent Branchless Banking, with ways on how does a responsibility of an agent shall there be a breach of bank secrecy.

Research methodology that are carried out in this thesis use normatif juridical with a qualitative approach. Provisions of bank secrecy to be act and is paramount in Laku Pandai in order to gain trust from the society, however it is to be questioned the interest of bank secrecy in BRILINK.

From research, results were that Laku Pandai agent including affiliated party of the bank, are responsible for bank secrecy from client. The Regulator should be strengthen and clarify the regulation regarding to affiliated party of the bank and bank secrecy."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menguji dampak dari tambahan capital buffer terhadap perubahan stabilitas serta perubahan efisiensi bank, serta menguji hubungan kausalitas antara stabilitas dan efisiensi bank. Periode penelitian mencakup tahun 2001 sampai dengan 2015 yang menangkap efek dari krisis keuangan 2007-2008 serta implementasi beberapa regulasi modal. Sampel yang digunakan sebanyak 68 bank umum konvensional yang meliputi 973 observasi. Penelitian ini menggunakan model regresi dynamic panel dan model Granger Causality dengan GMM estimator. Stabilitas bank diproksikan dengan Z-Score, dan efisiensi diestimasi dengan pendekatan parametrik Stochastic Frontier Analysis (SFA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tambahan capital buffer berdampak positif signifikan terhadap penguatan stabilitas bank namun memiliki potensi trade-off pada sisi efisiensi bank. Selain itu, ditemukan hubungan non-linieritas antara tambahan capital buffer dengan perubahan stabilitas bank serta perubahan efisiensi bank. Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa peningkatan efisiensi bank Granger Cause penguatan stabilitas bank, atau dengan kata lain bank yang efisien akan cenderung stabil. Temuan dari penelitian ini diekspektasikan memberikan gambaran atas kondisi stabilitas dan efisiensi pada bank umum di Indonesia.

---

ABSTRACTThis research aims to examine the effect of additional capital buffer on changes in bank stability and changes in bank efficiency as well as the relationship between bank stability and bank efficiency. The research horizon covers the period of year 2001 to 2015 which capture the impact of financial crisis in 2007-2008, as well as, implementation of capital regulations in Indonesias banking sector. This study uses sample of 68 commercial banks which covers 973 observations and employs dynamic panel regression and Granger Causality using GMM estimator. Bank stability is proxied by Z-Score, and efficiency is estimated using parametric approach Stochastic Frontier Analysis (SFA). The regression estimations indicate that additional capital buffer will enhance bank stability yet have a potential trade-off on bank efficiency. This study also finds non-linearity relationship between additional capital buffer with changes in bank stability and changes in bank efficiency. Moreover, this study finds that improvement in bank efficiency Granger Cause strengthen in bank stability. The results of this study are expected to provide insight regarding bank stability and bank efficiency in Indonesias commercial banks. "

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai penanganan permasalahan likuiditas yangdilakukan oleh Bank Indonesia yang berkoordinasi dengan Otoritas JasaKeuangan dalam menangani bank sistemik yang mengalami permasalahanlikuiditas berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahandan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. Yang mana terdapat perbedaan sistem(bail-in dan bail-out) dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentangPencegahan dan Penanganan Krisis Lembaga Keuangan dengan Undang-Undangsebelumnya yang mengatur mengenai penanganan permasalahan likuiditas padabank sistemik. Tujuan dari Skripsi ini adalah untuk mengetahui mekanismekoordinasi antara Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan dalampemberian bantuan likuiditas terhadap bank sistemik. Skripsi ini menggunakanmetode yuridis normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian yang berusahameneliti bahan pustaka berupa bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder,maupun tersier. Kesimpulan yang didapat dari Skripsi ini adalah adanyaperbedaan pemberian bantuan likuiditas kepada bank sistemik yang diatur dalamUndang-Undang No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan KrisisSistem Keuangan. dengan Undang-Undang Bank Indonesia yaitu mengenaidihilangkannya Fasilitas Pembiayaan Darurat. Saran yang didapat ialahPemerintah seharusnya tetap menggunakan Fasilitas Pembiayaan Darurat bagibank Sistemik yang mengalami permasalahan likuiditas.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the handling of liquidity issues conducted by Bank Indonesiain coordination with Otoritas Jasa Keuangan in addressing systemic banksexperiencing liquidity problems by Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentangPencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. There are differences in thesystem (bail-in and bail-outs) in on the Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistema Lembaga Keuangan with theprevious Law governing the handling of systemic liquidity problems at the bank.The purpose of this thesis is to investigate the mechanisms of coordinationbetween Bank Indonesia and the Otoritas Jasa Keuangan in the provision ofliquidity to banks systemically. This thesis using normative juridical method.Normative research is a study that sought to assess the library materials in theform of legal materials, both the primary legal materials, secondary, and tertiary.The conclusion of this thesis is there are discrepancy between the provision ofliquidity support to banks systemically regulated in Undang-Undang Nomor 9Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan andUndang-Undang Bank Indonesia, namely the removal of the EmergencyFinancing Facility. Advice obtained is the Government should continue to use theEmergency Financing Facility for Systemic banks experiencing liquidityproblems."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara currency mismatch dan terjadinya sudden stop aliran modal asing dengan menggunakan estimasi model Markov-Switching untuk periode 1990-2018. Penelitian ini menggunakan aliran masuk modal bruto (gross capital inflow) sebagai proksi dari pinjaman mata uang asing di Indonesia. Penelitian ini menemukan bukti empiris dimana currency mismatch mempunyai dampak signifikan terhadap terjadinya sudden stop aliran modal asing di Indonesia. Penelitian ini juga menemukan bukti empiris dimana aliran modal asing sektor publik cenderung bersifat counterbalance dengan aliran modal sektor swasta. Ekspektasi durasi rata-rata dan nilai transisi kemungkinan probabilitas (transition regime probability) dari terjadinya sudden stop aliran modal asing di Indonesia cenderung singkat, yang berarti probabilitas terjadinya sudden stop di Indonesia cenderung kecil. Penelitian ini juga menemukan bahwa faktor global merupakan pemicu terhadap terjadinya sudden stop di Indonesia, sementara faktor domestik meningkatkan terjadinya sudden stop di Indonesia.

---

This paper aims to investigate the correlation between the consequence of massive foreign currency borrowing, related to the currency mismatch, and sudden stop of liability inflow in Indonesia using the Markov-Switching model, for the period 1990-2018. This paper uses the gross capital inflow as the proxy of foreign currency borrowing in Indonesia, since the gross capital inflow represents the liability in the national balance of payments. This paper finds that currency mismatch has significant impact to the sudden stop occasion in Indonesia. This study also finds that gross capital inflow in public sector has a counterbalance effect with private-sector gross capital inflow. The expected duration of the sudden stop episodes is around three quarters during the sample period. This paper also finds that the global factors acts as a trigger to the sudden stop episodes in Indonesia and the domestic factors, particularly the currency mismatch, exacerbate its impact in Indonesia."