Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Latar Belakang: Jaminan Kesehatan Nasional JKN melalui Badan PenyelenggaraJaminan Sosial BPJS Kesehatan sebagai pemberi perlindungan sosial menuntut rumahsakit untuk memberikan pelayanan bermutu dan berkualitas kepada peserta BPJSKesehatan. Dalam menjalankan fungsi rumah sakit untuk memberikan pelayanan kepadapeserta BPJS Kesehatan, maka rumah sakit perlu melakukan klaim dana kepada pihakBJPS Kesehatan sesuai diagnosa yang sudah ditetapkan Indonesian Case-Based Groups INA CBG's. Klaim biaya tersebut digunakan sebagai pengganti dari biaya yang sudahdikeluarkan rumah sakit dalam menjalankan pelayanan kesehatannya kepada pesertaBPJS Kesehatan. Namun pada kenyataannya masih banyak berkas-berkas yang ditundaataupun ditolak BPJS sehingga rumah sakit tidak mendapatkan klaim tersebut. Penundaandan atau penolakan klaim disebabkan karenan tidak lolosnya berkas-berkas melaluiverifikator BPJS Kesehatan. Dengan diberlalukannya system Vedika Verifikasi diKantor ada beberapa perubahan kebijakan pada proses klaim berkas INA CBG's yangmembuat rumah sakit dituntu untuk bisa beradaptasi.Tujuan: Mengetahui faktor-faktor penentu keterlambatan klaim INA CBG's BPJSKesehatan berdasarkan beberapa variabel yang sudah ditentukan sebelumnya dandimodifikasi oleh peneliti. Metode: Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dengan pendekatan kuantitatif.Pengumpulan data dilakukan kepada berkas-berkas klaim INA CBG's yang akandiajukan ke BPJS Kesehatan dari pasien rawat inap. Data yang dikumpulkan dimasukkanke dalam checklist kuesioner yang kemudian akan diolah hasilnya. Hasil: Dari 8 variabel independent yang diuji, variabel Ketepatan Pengisian ResumeMedis Koding Diagnosa Sekunder memiliki peran paling penting menyebabkan berkasklaim tertunda. Koding Diagnosa Sekunder juga berhubungan dengan VariabelIndependent Severity Level atau tingkat keparahan penyakit yang bisa mempengaruhikelayakan berkas klaim. Kesimpulan: Saat ini, aspek dan kaidah koding berperan penting dalam kelayakan berkasklaim INA CBG's, sehingga rumah sakit harus terus belajar dan mencari tahu apa sajayang baik untuk diinputasi dalam nenentukan koding yang tepat, sehingga berkas klaimdapat terbayarkan tepat waktu tanpa ditunda.

---

Background: National Health Insurance JKN through the provider of Social SecurityAdministering Agency BPJS Health as a social protection provider requires the hospitalto provide quality and quality services to BPJS Kesehatan participants. In performing thefunction of the hospital to provide services to participants BPJS, eating hospital needs tomake claims of funds to the BJPS Kesehatan according to the diagnosis set by IndonesianCase Based Groups INA CBG's . Claim fees are used in lieu of the costs alreadyincurred hospital in running health services to participants BPJS Kesehatan. But infactthere are still many files that are postponed or rejected by BPJS Kesehatan so that thehospital does not get the claim. Delays and or rejection of claims are caused due to notpassing the files through BPJS Kesehatan verifier. With the implementation of TheVedika Verification in the Office there were several policy changes to the claim processof INA CBG 39 s file which made the hospital to be able to adapt.

Purpose: Find out the determinants of the delay in INA CBG 39 s BPJS Kesehatan claimsbased on some predefined variables which has been predetermined and modified by theresearcher.Method This research is analytical descriptive with quantitative approach. The datacollection is done to the claims file of INA CBG's that will be submitted to BPJSKesehatan of inpatients. The data collected is included in the checklist of questionnaireswhich will then be processed.

Result Of the 8 independent variables tested, the Adjustment Resume Filling variableMedical Coding Secondary Diagnosis has an important role causing the tertunda claim.Secondary Diagnostic coding is also associated with the Severity Level variable that mayaffect the eligibility of the claim.

Conclusion: Currently, coding aspects and rules play an important role in the feasibilityof INA CBG 39 s claim, so hospitals must continue to learn and find out what is good toinput in determining proper coding so that claims files can be paid on time without delay."

"Sistem pembayaran rumah sakit secara prospektif merupakan salah satu cara untuk mengendalikan mutu dan biaya pelayanan kesehatan. Sistem INACBG's yang akan diterapkan secara luas di Indonesia pada era Jaminan Kesehatan Nasional merupakan salah satu bentuk sistem pembayaran tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan rerata biaya klaim dan mengetahui estimasi biaya rawat inap pasien Askes di RSUD Kota Bekasi tahun 2012 apabila menggunakan tarif INA-CBG's. Sepuluh diagnosis dengan jumlah biaya klaim rawat inap tertinggi dijadikan kerangka sampel dan ditetapkan 356 kasus sebagai total sampel penelitian. Hasil penelitian : Beberapa faktor yang secara signifikan berpengaruh pada rerata biaya klaim pola Askes adalah faktor spesialisasi DPJP, jenis kelamin DPJP, umur pasien, jenis kelamin pasien dan diagnosis penyakit. Faktor yang secara signifikan berpengaruh terhadap rerata biaya klaim rawat inap pola INACBG's adalah faktor spesialisasi DPJP, jenis kelamin DPJP, umur pasien, jenis kelamin pasien, diagnosis penyakit dan kelas perawatan. Beban biaya klaim rawat inap yang menjadi kewajiban PT. Askes (Persero) berdasarkan INA-CBG's adalah 93 % lebih tinggi dibanding dengan pola tarif saat ini. Tingkat kenaikan bervariasi di antara sepuluh diagnosis yang diteliti. Saran diberikan kepada semua pihak untuk mempersiapkan penerapan sistem INA-CBG’s di Indonesia. Merupakan hal yang penting untuk menjamin kecukupan dana dan kesinambungan pelayanan kesehatan di era Jaminan Kesehatan Nasional.

---

The Prospective Payment System for hospitals is a system to control the quality and costs of health care. INA-CBG’s that will be widely applied in Indonesia at National Health Insurance era is one form of this payment system.

This study aims to determine the factors associated with the average cost of claims and inpatient cost estimation of PT. Askes at RSUD Kota Bekasi in 2012 under INA CBG’s scheme. The top ten diagnoses with the highest total cost of inpatient claims used as the sample frame and obtained 356 cases as the total sample of study.

RESULTS : Some factors that significantly influence to the average cost of claims under Askes scheme are the specialization of doctor in charge, sex of doctor in charge, age of the patient, sex of the patient and diagnosis of disease. The factors that significantly influence to the average cost of claims under INACBG's scheme are the specialization and sex of doctor in charge, age and sex of the patient, diagnosis of disease and classof room care. The cost of inpatient claims under INA-CBG’s scheme that become responsibilities of PT. Askes (Persero) is 93% higher than the current applied rates. The rate of increment was varied among the top ten diagnoses studied.

Suggestions are given to all parties to prepare for the implementation of INA-CBG's in Indonesia. It is essential to ensure sufficiency of fund and sustainability of care at National Health Insurance era."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak yang ditimbulkan akibat adanya penerapan klaster perpajakan UU omnibus law bagi tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi. Beberapa hal yang diperhatikan dalam penelitian ini adalah kondisi objek penelitian sebelum adanya penerapan klaster perpajakan UU omnibus law, permasalahan yang timbul dari penerapan klaster perpajakan UU omnibus law bagi objek penelitian, dan dampaknya terhadap tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi perusahaan melalui dengan menggunakan pendeketan risk-based capital sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan Otoritas Jasa Keuangan. Studi kasus ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis dokumen dan informasi serta melakukan wawancara kepada beberapa pihak internal objek penelitian terkait. Hasil penelitian memperlihatkan kondisi kesehatan keuangan objek penelitian diterapkannya omnibus law klaster perpajakan, di mana memperlihatkan kondisi yang baik. Penelitian ini juga menganalisis dampak setelah penerapan omnibus law klaster perpajakan terhadap kesehatan keuangan perusahaan, di mana memperlihatkan bagian-bagian omnibus law yang berdampak pada perusahaan asuransi, yaitu penurunan tarif PPh Badan, peniadaan tarif pajak dividen, serta pengenaan PPh terhadap manfaat yang diterima pemegang polis asuransi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan evaluasi bagi perusahaan dalam menyikapi dampak penerapan peraturan ini dan merekomendasikan langkah yang efektif untuk memaksimalkan potensi keuntungan dari adanya penerapan omnibus law bagi objek penelitian.

---

This study aims to analyze the impact caused by the implementation of the omnibus law tax cluster law for the financial soundness of insurance companies. Some things that are considered in this research are the research conditions before the implementation of the tax cluster law of the omnibus law, the problems that arise from the application of the tax cluster of the omnibus law law for the object of research, and the level of financial soundness of the insurance company through a capital risk-based approach in accordance with the required provisions. Financial Services Authority. This case study uses an approach approach by analyzing documents and information as well as conducting interviews with several internal parties related to the object of research. The results of the research on the financial health condition of the research object are the implementation of the omnibus law tax cluster, where the conditions are good. This study also analyzes the impact after the application of the omnibus law classification on the company's financial soundness, in which the parts of the omnibus law that have an impact on insurance companies, namely the reduction in the corporate income tax rate, the abolition of the dividend tax rate, and the imposition of income tax on the benefits received by insurance policy holders. This research is expected to provide an evaluation for companies in responding to the impact of implementing this regulation and recommending effective steps to maximize the benefits of implementing the omnibus law for the object of research."

"Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis kelengkapan dan ketepatan diagnosis prosedur dan koding pada klaim pasien rawat inap JKN di RSU Mayjen H. A. Thalib Kabupaten Kerinci. Penelitian ini menggabungkan penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan model triangulasi. Hasil penelitian ditemukan ketidaktepatan koding dari 105 sampel klaim yang menyebabkan kerugian rumah sakit dengan selisih klaim kurang lebih 4 %. Hal ini disebabkan oleh pengetahuan dokter spesialis mengenai aturan koding yang masih rendah, pelatihan koding yang masih kurang bagi dokter spesialis, koder dan verifikator, beban kerja verifikator yang tinggi, rekam medis yang masih manual, ketiadaan SIMRS, alokasi anggaran yang masih rendah untuk meningkatkan kualitas rekam medis dan koding. Manajemen harus menyusun alur klaim, melaksanakan monitoring dan evaluasi klaim, melakukan pelatihan koding rutin, menyediakan SIMRS terintegrasi dengan billing system, rekam medis elektronik, dan menyusun indikator penilaian kinerja untuk remunerasi, menerapkan reward dan punishment bagi yang terlibat dalam klaim.

---

This research combines quantitative and qualitative research with triangulation models. Researchers want to know the accuracy of diagnosis coding and accurate procedures of the claim file of disease cases that successfully passed BPJS KESEHATAN verification by observing the claim file, medical records, and conducting in-depth interviews. The results found inaccurate coding of 105 claims samples that cause hospital losses with a claim difference of approximately 4 %. This is due to the low knowledge of specialist doctors regarding coding rules, lack of coding training for specialists, coders and verifiers, verifiers heavy workload, manual medical records, absence of SIMRS, low budget allocation to increase the quality of medical records and coding. Management must conceive pathway for claim, carry out monitoring and evaluation of claims, conduct routine coding training, provide SIMRS integrated with billing systems, electronic medical records, and conceive indicator of remuneration, implement rewards and punishments for those involved in claims."

"Skripsi ini membahas mengenai perhitungan tarif premi produk asuransi kesehatan rawat inap kumpulan di PT. Asuransi Mitra Maparya, Tbk. Penulisan ini dilakukan untuk mengkaji penetapan tarip premi produk asuransi kesehatan rawat inap kumpulan di PT. Asuransi Mitra Maparya, Tbk menggunakan data morbiditas pengalaman perusahaan selama ini. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dimana pada penelitian ini merupakan pengaplikasian formula yang telah ada dengan menggunakan data empiris PT. Asuransi Mitra Maparya, Tbk. Hasil penelitian menyarankan sebaiknya tarip premi yang digunakan untuk kedepannya adalah tarip premi yang baru, agar premi yang dikenakan kepada peserta cukup untuk membayar klaim dan biaya-biaya yang akan datang. Namun selain menggunakan tarip premi yang baru, dalam menetapkan tarip premi juga di perlukan data klaim calon tertanggung untuk dapat di analisis besaran premi yang sesuai dikenakan kepada calon tertanggung.

---

This paper discusses the calculation of the premium rates of health insuranceproducts hospitalization collection in PT. Asuransi Mitra Maparya, Tbk. The writing is performed to assess the establishment of health insurance premium rate of hospitalization collection in PT. Asuransi Mitra Maparya, Tbk using the data for this company morbidity experience. This research is descriptive where this research is the application of the existing formula using empirical data PT. Asuransi Mitra Maparya, Tbk.

Results of the study suggest that the premium rate should be used for the future is the new premium rate, so that the premium charged to participants enough to pay claims and expenses that will come. However, in addition to using the new premium rate, in setting the premium rate is also in need of prospective insured claims data can be analyzed for the appropriate amount of the premium charged to the prospective insured."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya berkas klaim pasien rawat inapBPJS Kesehatan di RSUD Tanah Abang yang terlambat dalam penyelesaianklaim. Adanya penangguhan pembayaran klaim pending pasien JKN sebesarRp154,073,700 oleh BPJS Kesehatan terhadap RSUD Tanah Abang akibat adanyaberkas yang pending, menyebabkan kejadian tunda bayar. Penundaan pembayaranklaim idealnya tidak terjadi apabila berkas klaim dapat dikelola dengan baik.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancaramendalam, telaah dokumen, dan observasi. Penelitian yang dilaksanakan padabulan Mei-Juni 2018 ini, menemukan bahwa proses pengelolaan berkas klaimsudah baik, namun dalam setiap tahapan proses pengelolaan klaim masih terdapatkekurangan yang terjadi baik dari segi teknis, SDM, sistem informasi, dan saranaprasarana. Saran bagi RSUD Tanah Abang adalah untuk melakukan pengawasandalam proses pengelolaan berkas klaim dan pemenuhan kebutuhan dalam prosespengelolaan berkas klaim.

---

Based on I Presidential Regulation number 72 of 2012 states that theNational Health System is a health management organized by all components ofthe Indonesian nation in an integrated and mutually supportive to ensure theachievement of the highest degree of public health as a manifestation of thewelfare of society according to the 1945 Constitution. This research is motivatedby the claim file of inpatient BPJS Kesehatan in RSUD Tanah Abang which is latein the settlement of the claim. The existence of suspension of payment claimspending JKN patients amounting to Rp154,073,700, by BPJS Health to RSUDTanah Abang due to the pending file, causing the delay event. The defaultpayment claim delay does not occur if the claim file can be properly managed.This research uses qualitative approach with in depth interview method,document review, and observation. The research, conducted in May June 2018,found that the claims file management process was good, but in every stage ofclaims management process there were still deficiencies in terms of technical,human resources, information system, and infrastructure. Suggestion for RSUDTanah Abang is to conduct supervision in the process of claim file managementand fulfillment requirement in process of claim file management."

"Tugas akhir ini membahas proses perhitungan premi asuransi kesehatan kumpulan ekawarsa (masa asuransi satu tahun) dengan metode penulisan deskripsi yang bertujuan unfuk menggambarkan proses perhitungan tarif premi asuransi kesehatan kumpulan ekawarsa yang mencakup cara perhitungan premi standar dari data klaim pada perusahaan asuransi, tambahan premi, premi penyesuaian, dan cadangan dari setiap kelas santunan (rawat inap dan rawat jalan) yang diberikan serta menentukan faktor yang mempengaruhi perhitungan biaya klaim (premi)."

"ICU sebagai bagian dari pelayanan Rumah Sakit RS harus mempertahankan mutu dan standarpelayanan. Dalam melayani pasien Jaminan Kesehatan Nasional, RS menggunakan tarif inaCBGs sistempaket menuntut RS melakukan kendali biaya dan mutu. Data bagian keuangan: banyak tagihan ICU,terutama yang berhubungan dengan pelayanan ventilator, dibayarkan dibawah tarif. Pada 2015 untukkelas III 30 kasus dibayarkan defisit. Tahun 2016 tarif baru diberlakukan. Hal tersebut menjadi dasarpenulis meneliti biaya satuan dan cost recovery rate CRR pelayanan ventilator dengan tarif lama danbaru. Populasi penelitian 4 pasien dengan diagnosis utama Respiratory Failure J969 , kode INA-CBG J-1-20-III. Penelitian melalui telaah biaya terkait pelayanan ventilator, didapatkan biaya langsung dan taklangsungdengan metode Step-down dan Relative Value Unit. Hasilnya per pasien: biaya satuan aktual BSA Rp8.522.431 dan biaya satuan normatif BSN Rp1.429.657. Perbandingan tarif 2011 didapatkanCRR dengan BSA 14.55 dan BSN 85.34 . Dengan tarif 2016 CRR dengan BSA 15.92 dan BSN93.38 . Untuk tarif BPJS 2014 CRR dengan BSA 10.62 kelas 1 , 9,11 kelas 2 , 7,59 kelas 3 .Untuk tarif BPJS tahun 2016 CRR BSA 16,86 kelas 1 , 14,45 kelas 2 , dan 12,04 kelas3 . Jikakapasitas dioptimalkan dengan rerata BOR, CRR BSN tarif BPJS2014 masing-masing sebesar62,30 kelas 1 , 53,41 kelas 2 , 44,50 kelas 3 . Dengan tarif BPJS2016 CRR BSN 98.84 kelas 1 ,84,72 kelas 2 , dan 70,60 kelas3 . BSA penggunaan ventilator yang sangat tinggi oleh karenarendahnya kunjungan pasien dan tingginya nilai biaya investasi. Tingginya biaya ini juga menunjukkansupport daerah masih dibutuhkan di RSUD Nunukan baik sebagai pengawas maupun pendukung finansialmelalui APBD.

---

AbstrarctIntensive Care Unit as a part of hospital service, must maintain the quality and standard of services. Intreating patients of National Health Insurance hospitals use InaCBGs fare in package per diagnosisdemanding hospital to control cost and quality. Data from our financial division shown that many ICU rsquo sclaim were paid below fare, especially ventilator services claim. In 2015 for class 3 about 30 was paidbelow fare. In 2016 new list of fares was enacted. This become the main reason to find out how much theactual AUC and normative unit cost NUC and Cost recovery rate CCR ventilator service comparewith previous and recent fare. Population of this research are 4 patients with diagnosis Respiratory Failure J969 , INA CBG code J 1 20 III. The research through cost analysis due to ventilator service, find outdirect and indirect cost with step down and Relative Value Unit method. The results per patient are AUCRp8.522.431 dan NUC Rp1.429.657. Compare with 2011 fare CRR of AUC 14.55 and NUC 85.34 .Compare with 2016 fare CRR of AUC 15.92 and NUC 93.38 . Compare with BPJS2014 fares CRRof BSA 10.62 class 1 , 9,11 class 2 , 7,59 class 3 . Compare with BPJS2016 fares CRR of BSA16,86 class 1 , 14,45 class 2 , dan 12,04 class 3 . If capacity optimalize according with mean BOR,CRR of NUC of BPJS2014 each are 62,30 class 1 , 53,41 class 2 , 44,50 class 3 . With BPJS2016fares CRR of NUC are 98.84 class 1 , 84,72 class 2 , dan 70,60 class 3 . The AUC of ventilatorservice was very high mainly because of low patients visit and the investment cost is high. These highcosts shown that Nunukan Hospital still needs support from local government as owner and financialsupporter."

"Laporan Magang ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan pengendalian internal yang diterapkan dalam proses penagihan dan penerimaan kas atas asuransi uang berdasarkan teori dalam buku Accounting Information System, (Romney, 2015) dan berdasarkan komponen aktivitas pengendalian menurut kerangka COSO pada PT Z-KC, sebuah cabang perusahaan swasta yang bergerak di bidang asuransi umum dan menawarkan perlindungan asuransi atas semua risiko dan kehilangan. Berdasarkan hasil eveluasi, perusahaan sudah menerapkan pengendalian internal pada proses penagihan dan penerimaan kas atas premi asuransi uang berdasarkan teori yang berlaku dan berdasarkan komponen aktivitas pengendalian menurut kerangka COSO. Kesesuaian terhadap komponen aktivitas pengenalian menurut kerangka COSO dapat dilihat dari pemisahan tugas yang memadai, otorisasi transaksi, adanya dokumen dan catatan yang memadai, pengendalian fisik atas aset dan catatan, serta pengecekan terhadap pekerjaan secara independen yang telah diterapkan oleh perusahaan.

---

This internship report aims to evaluate the suitability of the implementation of internal controls applied in billing and cash collections process on money insurance based on the theory in the Accounting Information System, (Romney, 2015) and based on the control activity component according to the COSO framework in PT Z-KC, a branch of a private company which engaged in general insurance and provides protection of all type of the risk and loss. Based on the evaluation, the company has implemented internal controls in the billing and cash collections process of money insurance premiums based on the prevailing theory and based on the control activities component according to the COSO framework. Compliance with the components of control activities according to the COSO framework can be seen from adequate separation of duties, proper authorization,

adequate documents and records, physical control over assets and records, and independe checks on performance which is already implemented by the company."