Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya berkas klaim pasien rawat inapBPJS Kesehatan di RSUD Tanah Abang yang terlambat dalam penyelesaianklaim. Adanya penangguhan pembayaran klaim pending pasien JKN sebesarRp154,073,700 oleh BPJS Kesehatan terhadap RSUD Tanah Abang akibat adanyaberkas yang pending, menyebabkan kejadian tunda bayar. Penundaan pembayaranklaim idealnya tidak terjadi apabila berkas klaim dapat dikelola dengan baik.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancaramendalam, telaah dokumen, dan observasi. Penelitian yang dilaksanakan padabulan Mei-Juni 2018 ini, menemukan bahwa proses pengelolaan berkas klaimsudah baik, namun dalam setiap tahapan proses pengelolaan klaim masih terdapatkekurangan yang terjadi baik dari segi teknis, SDM, sistem informasi, dan saranaprasarana. Saran bagi RSUD Tanah Abang adalah untuk melakukan pengawasandalam proses pengelolaan berkas klaim dan pemenuhan kebutuhan dalam prosespengelolaan berkas klaim.

---

Based on I Presidential Regulation number 72 of 2012 states that theNational Health System is a health management organized by all components ofthe Indonesian nation in an integrated and mutually supportive to ensure theachievement of the highest degree of public health as a manifestation of thewelfare of society according to the 1945 Constitution. This research is motivatedby the claim file of inpatient BPJS Kesehatan in RSUD Tanah Abang which is latein the settlement of the claim. The existence of suspension of payment claimspending JKN patients amounting to Rp154,073,700, by BPJS Health to RSUDTanah Abang due to the pending file, causing the delay event. The defaultpayment claim delay does not occur if the claim file can be properly managed.This research uses qualitative approach with in depth interview method,document review, and observation. The research, conducted in May June 2018,found that the claims file management process was good, but in every stage ofclaims management process there were still deficiencies in terms of technical,human resources, information system, and infrastructure. Suggestion for RSUDTanah Abang is to conduct supervision in the process of claim file managementand fulfillment requirement in process of claim file management."

"Penelitian ini dilatarbelakangi adanya keterlambatan dalam penyelesaian klaim BPJS di RSUD Dr.Adjidarmo. Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dan observasi ini menemukan bahwa 85,56% berkas klaim sudah siap dalam bentuk txt file (soft copy). Namun, merujuk kepada Pedoman Implementasi JKN ternyata penyelesaian klaim rawat inap di RSUD Dr.Adjidarmo dinyatakan tidak tepat waktu. Penyebabnya adalah kurang SDM tenaga dokter dan verifikator BPJS, masalah kelengkapan dokumen klaim, tata letak ruang yang belum memadai, SIM-RS yang belum terintegrasi. Rumah Sakit memerlukan waktu untuk menyesuaikan perubahan sistem aplikasi INA-CBGs. Diperlukan kebijakan/prosedur tetap yang mengatur kepastian tugas, tanggungjawab dan wewenang setiap unit klaim. Disarankan agar meninjau kembali isi perjanjian kerjasama, menetapkan SOP dan mengembangkan monitoring dan evaluasi demi perbaikan kinerja penagihan klaim di RSUD Dr.Adjidarmo.

---

This research has done to respond challenge on the claim handling in RSUD Dr.Adjidarmo in the first three months of JKN implementation. This study used a qualitative approach and observation. The study revealed that 85,56% of the claims were ready in txt file. However, if we refer to MOH guideline, it is found that all claims were not timely ready. Inacuracy of the Inpatient claim settlement in Adjidarmo’s Hospital was caused by the lack of human resources/ doctors, personnel BPJS verifier, incomplete documents, layout of manager office, fragmented hospital information system, changing INA-CBGs application system and the absence of procedures and policies. It is expected that BPJS will set up policies and procedures to improve claim handling as well as develop monitoring and evaluation instruments."

"Pemerintah Indonesia membentuk Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk menjamin kesehatan warga negara Indonesia. Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan selanjutnya bekerjasama dengan rumah sakit untuk mewujudkannya. Rumah Sakit Ummi Bogor adalah rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS kesehatan dan menerima dana pembayaran klaim dari tarif yang sudah ditetapkan BPJS Kesehatan berdasarkan berkas bukti pelayanan yang didapatkan pasien. Ketidaksesuaian hasil verifikasi klaim akan mengakibatkan klaim pending. RS Ummi Bogor merupakan RS tipe C yang sebagian besar pasiennya merupakan pasien BPJS, sehingga adanya klaim pending sangat berpengaruh terhadap cash flow rumah sakit terutama di unit rawat inap. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penyebab klaim pending BPJS Kesehatan di unit rawat inap RS Ummi Bogor. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukan jumlah klaim pending di unit rawat inap pada bulan Maret sebesar 93 dari total 1412 berkas (6,58%) dengan biaya pending klaim sebesar Rp. 660.261.900. atau 11,37 % dari total biaya klaim layak. Klaim pending disebabkan oleh ketidaklengkapan berkas klaim, ketidaksesuaian resource (pemakaian obat dan indikasi rawat) dengan diagnosa, ketidaksesuaian tindakan medis dengan diagnosa, kesalahan koding, dan ketidaksesuaian pemeriksaan penunjang dengan diagnosa umum. Permasalahan utama adalah kurangya sosialisasi tentang peraturan terbaru BPJS kesehatan mengenai persyaratan penerimaan klaim kepada dokter yang memeriksa sehingga diperlukan sosialisasi, perekrutan dokter umum untuk menelaah kelengkapan berkas klaim, pelatihan coding untuk semua staff koder maupun rekam medis, membuat surat keputusan dari direksi yang mengatur waktu pemberian jasa medis kasus pasien klaim yang terpending, bridging sistem teknologi informatika  antara Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM-RS) dengan e-klaim update kapasitas random excess memory untuk server dan database SIM-RS, dan monitoring serta evaluasi rutin untuk seluruh staf yang terlibat.

---

Indonesian Government established the National Health Insurance organized by Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan to guarantee the health of Indonesian citizens. Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan cooperates with hospitals to make it happen. Rumah Sakit Ummi Bogor is a hospital that cooperates with BPJS Kesehatan and receives claim payment funds from the rates set by BPJS Kesehatan based on the proof of service obtained by the patient. Inconsistencies in the results of claim verification will result in claims pending. Rumah Sakit Ummi Bogor is a type C hospital where most of the patients are BPJS patients, so that pending claims are very influential to the cash flow hospitals, especially in inpatient units. The purpose of this study is to analyze the causes of BPJS Kesehatan claims pending in the inpatient unit of . Rumah Sakit Ummi Bogor. This research is a qualitative study. Data collection was carried out through in-depth interviews and document review. The results of the study show that the number of claims pendingin the inpatient unit in March twere 93 files out of a total of 1412 (6.58%) with a claim pending fee of Rp. 660,261,900 or 11.37% of the total cost of claims received caused by incomplete claim files, resource discrepancies (use of drugs and indications for treatment) with diagnoses, discrepancies between medical procedures and diagnoses, errors in coding, and incompatibility of investigations with general diagnoses. The main problem is the lack of socialization regarding the latest BPJS Kesehatan regulations regarding the requirements for accepting claims to edoctors so that socialization is needed, recruiting general practitioners to review completeness of claim files, coding training for all coders and medical record staff, making a regulation from the directors that regulates the time of providing medical services for pending claims patient cases, bridging information technology system between management information system of hospital and e-claim, update RAM capacity for the management information system of hospital’s server and database, and routine monitoring and evaluation for all staff involved"

"Besarnya selisih klaim BPJS RSUD Dr. Ben Mboi Ruteng Tahun2016 dengan pembayaran Klaim oleh BPJS Kesehatan, yakni sebesar Rp.5.038.707.422, mengganggu cashflow rumah sakit, dimana penerimaan rumahsakit 75 berasal dari pembayaran BPJS. Tujuan: Penelitian ini bertujuanmendeskripsikan hubungan antara faktor kelengkapan resume medis, faktorketepatan pengisian resume, faktor kelengkapan sistem informasi, faktorketepatan sistem informasi pada berkas klaim BPJS pasien rawat inap di RSUDDr. Ben Mboi Ruteng dengan pembayaran oleh pihak BPJS. Metode: Penelitianini adalah penelitian kuantitatif dengan desain cross sectional. Sampel berjumlah504 berkas klaim, yaitu berkas klaim dengan 5 kode INA-CBGs terbanyak. Pengumpulan data menggunakan pedoman checklist. Data terkumpul dianalisisdengan metode analisis univariat, bivariat, uji ChiSquare dan analisis multivariatuji regresi logistic. Hasil: Terdapat 10,9% tidak lengkap resume medis, Terdapat 13,1% yang tidak tepat dalam pengisian resume medisnya. Terdapat 7 berkasklaim tidak tepat sistem informasinya. Sedangkan kelengkapan sistem informasitidak memiliki masalah karena semuanya lengkap sistem informasinya. Berdasarkan analisis bivariat, didapatkan hubungan bermakna pada kelengkapandan ketepatan resume medis dan kelengkapan sistem informasi denganpembayaran BPJS. Sedangkan kelengkapan sistem informasi tidak memilikihubungan bermakna dengan pembayaran BPJS. Hasil analisis multivariatdidapatkan ketepatan sistem informasi paling berhubungan dengan pembayaran BPJS. Kesimpulan: Terdapat hubungan yang bermakna antara kelengkapan resume medis dengan pembayaran BPJS hasil verifikasi, terdapat hubunganyang bermakna antara ketepatan resume medis dengan pembayaran BPJS hasil verifikasi, tidak Terdapat hubungan yang bermakna antara kelengkapan sistem informasi dengan pembayaran BPJS hasil verifikasi, terdapat hubungan yang bermakna antara ketepatan sistem informasi dengan pembayaran BPJS (hasil verifikasi).

---

Background: The magnitude of the difference in claims BPJS RSUD Dr. BenMboi Ruteng Year 2016 with Claim payment by BPJS Health, which is Rp.5,038,707,422, disturbing hospital cashflow, where hospital admission 75 comes from BPJS payments.

Purpose: This study aims to describe the relationship between medical resume completeness factor, precision resume filling factor, information system completeness factor, accuracy factor of information system onclaim file BPJS Of inpatients in RSUD Dr. Ben Mboi Ruteng with payment by BPJS.

Method: This research is quantitative research with cross sectional design.The sample totals 504 claim files, which are claims files with the 5 most INA-CBGs codes. Data collection using checklist guidelines. The collected data were analyzed by univariate analysis, bivariate, ChiSquare test and multivariate analysis of logistic regression test.

Result: There are 10,9% incomplete medical resume, There is 13.1% which is not proper in filling of medical resume. There isa 7 improper claim file for its information system. While the completeness of the information system does not have a problem because everything is complete information system. Based on bivariate analysis, there is a significant correlationon completeness and accuracy of medical resume and completeness ofinformation system with payment of BPJS. While the completeness of theinformation system has no significant relationship with the payment BPJS. Multivariate analysis results obtained information system accuracy most related tothe payment BPJS.

Conclusion: There is a significant relationship betweenmedical resume completeness and BPJS payment verification result, there is asignificant correlation between the accuracy of medical resume with payment BPJS verification result, no significant relationship between the completeness of information system with payment BPJS verification result, There is a significant relationship between the accuracy of information systems with payment BPJS (verification results)."

"Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat pengguna BPJS merasa puas dengan inovasi pelayanan kesehatan melalui program BPJS. Namun, masalah justru terjadi pada pihak instansi kesehatan yang merupakan pihak pendukung program BPJS Kesehatan yang mengalami masalah pending claim. Permasalahan pending claim ini harus segera diatasi karena pending claim menyebabkan kerugian akibat pembiayaan pelayanan lebih besar daripada jumlah klaim yang dibayarkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor input, faktor proses, faktor hasil (output) dalam prosedur pengajuan klaim rawat inap pasien BPJS di RS Hermina Ciputat, dan mendapatkan gambaran yang menyebabkan pending claims (output) di RS Hermina Ciputat. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan observasional deskriptif dengan metode kualitatif melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitan menunjukkan bahwa faktor input yang mengakibatkan banyaknya pending claims di RS Hermina Ciputat antara lain: faktor Man (kompetensi ataupun pengetahuan dokter spesialis, dokter umum, dan tenaga koder yang kurang terkait klaim BPJS); Money (belum dilaksanakannya secara berkelanjutan evaluasi kinerja kepada dokter spesialis); Methods (belum semua ada dan maksimal untuk panduan praktik klinis/clinical pathways); Materials (aplikasi SIMRS tidak praktis dan lambat, jaringan internet lama); dan Machine (kurangnya sarana dan prasarana). Hasil lain dari penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mengakibatkan pending claims di RS Hermina Ciputat antara lain: kesulitan dalam melengkapi bukti administrasi klaim dan kesalahan pengisian administrasi dengan tepat; pengisian berkas rekam medis yang tidak lengkap; kualitas pengisian resume medis dan pengisian resume medis yang tidak sesuai; kurang lengkapnya bukti-bukti penunjang klaim; pemberian kode untuk diagnosa primer dan sekunder yang tidak tepat; dan kesalahan pengentrian jenis perawatan.

---

BPJS users are satisfied with the innovation of health services through the BPJS program. However, the problem occurred on the health agencies which are supporter institutions of the BPJS Health program which experienced pending claims problem. This problem of pending claims must be addressed immediately because pending claims cause losses due to service costs are greater than the number of claims paid. This study aims to identify input factors, process factors, output factors in the procedure for submitting claims for BPJS inpatient claims at Hermina Ciputat Hospital and to obtain an overview of the causes of pending claims (output) at Hermina Ciputat Hospital. This study uses descriptive observational approach with qualitative methods through in-depth interviews and document review. The results of the study show that the input factors that result in the number of pending claims at Hermina Ciputat Hospital include: Man factor (competence or knowledge of specialist doctors, general practitioners, and coding staff who are not competent handling BPJS claims); Man factor (competence or knowledge of specialist doctors, general practitioners, and coding staff who are lacking in relation to BPJS claims); Money (no continuous performance evaluation or specialist doctors); Methods (not maximal impelementation of practice guidelines/clinical pathways); Materials (the SIMRS application is not user-friendly and slow, slow internet connection); and Machine (lack of facilities and infrastructure).Other results of the study show that the factors resulting in pending claims at Hermina Ciputat Hospital include: difficulties in completing proof of claim administration and administrative filling errors; incomplete filling of medical record files; the quality of filling out medical resumes and filling out medical resumes that are not appropriate; incomplete evidence supporting the claim; inappropriate coding for primary and secondary diagnoses; and errors in determining treatment type."

"Asuransi Kesehatan merupakan jawaban dari sifat yang tidak pasti dari kejadian sakit dan kebutuhan akan pelayanan kesehatan, dimana sakit yang merupakan suatu resiko yang ditransfer pada pihak lain yaitu asuransi. Undang-undang SJSN No 40 tahun 2004 dan UU No 24 tahun 2011 tentang BPJS mengamanatkan semua komunitas kesehatan untuk dapat menyediakan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Selain itu, pemerintah juga harus dapat menjamin tersedianya pelayanan kesehatan sampai ke daerah terpencil dan penduduk miskin.1 Januari 2014 Jaminan Sosial Kesehatan mulai dilaksanakan di Indonesia dan menggunakan model tarif INA CBGs untuk pembayaran klaim nya. Penelitian ini dilakukan untuk Gambaran Manajemen Klaim Rawat Inap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo 2014. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Klaim dilakukan agar pihak ketiga dapat membayarkan seluruh pelayanan kesehatan yang telah diberikan rumah sakit kepada peserta BPJS. Hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan klaim yang cukup baik. Perlu dilakukan evaluasi terhadap penulisan rekam medik agar mengurangi selisih klaim agar dapat meminimalisir resiko tersebut.

---

Health insurance is the answer to the uncertainty of illness occurrence and the need for health care, where pain is a risk that is transferred to the third party, which is the insurance. The Laws of SJSN No. 40 of 2004 and The Laws No. 24 of 2011 about BPJS mandatethat all health communities should be able to provide the good quality health care, equitable and affordable to all societies. In addition, the government also must be able to ensure the availability of health services to remote areas and the poor. January 1st, 2014,Health Social Insurance began to be implemented in Indonesia and used models INA CBGs for the payment of the claim.

This study was conducted to determine the overview of hospitalization claim management of The Healthcare and Social Security Agency (BPJS Kesehatan) at Pasar Rebo Hospital in 2014. This study used a qualitative method bymeans of in-depth interviews, observations and documents? analysis. The claim is done so that the third parties may pay the entire hospital's health cares that have been given to the participants of BPJS. These results indicate a fairly good claim management. It is Necessary to evaluate the writing of medical records in order to reduce the difference in the claims to minimize the risk."

"ABSTRACTBerdasarkan Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2016, keterlambatan pembayaran iuran akan dikenakan denda sebesar 2,5 dari biaya pelayanan rawat inap untuk setiap bulan tertunggak. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan evaluasi input, proses, dan output dari pelaksanaan kebijakan denda pelayanan rawat inap di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Depok tahun 2018. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan metode wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Hasil penelitian yang didapatkan adalah meningkatnya jumlah kasus denda yang terjadi sejak awal pelaksanaan kebijakan. Studi membuktikan bahwa dalam kurun waktu lima kuartal terjadi peningkatan jumlah kasus denda rata-rata sebesar 9 per kuartal di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Depok. Peningkatan jumlah kasus denda tersebut juga diiringi oleh peningkatan jumlah peserta Pekerja Bukan Penerima Upah PBPU dengan rata-rata sebanyak 6 per kuartalnya. Jumlah peserta PBPU yang menunggak iuran jaminan kesehatan juga cenderung meningkat walaupun terdapat penurunan signifikan pada kuartal ketiga. Peningkatan jumlah kasus denda tersebut disebabkan oleh ketersediaan input yang kurang serta pelaksanaan proses yang belum maksimal. Kegiatan pengingatan iuran masih belum didukung oleh fasilitas dan tenaga yang memadai, serta terdapat kendala dalam pengoperasionalan SMS Blast. Selain itu, kendala yang terjadi dari segi peserta JKN adalah masih rendahnya tingkat kesadaran dalam membayar iuran jaminan kesehatan secara tepat waktu.

---

ABSTRACTBased on the newest regulation, Presidential Decree No. 19 2016, the coverage of national health insurance becomes inactive if premiums payment are overdue for over one month. The overdue participants have to pay any outstanding premiums to reactivate. Within 45 days of reactivating coverage, any in patient treatment will incur a penalty. The penalty is 2,5 of treatment cost multiplied by number of months inactive. This study aims to obtain an evaluation of inputs, processes, and outputs of the implementation on the penalty regulation in BPJS Kesehatan Depok Branch Office in 2018. The type of research is qualitative by using in depth interview method, observation, and document review. The study revealed that number of penalties increase since the beginning of policy implementation. The result shows that in the period of five quarters, there has been an increase in the average number of penalties by 9 per quarter in BPJS Kesehatan Depok Branch Office. The increase of penalties was also aligned by an increase of Non Salaried Employee PBPU number by an average of 6 per quarter. The number of PBPUs in arrears of health insurance premiums also tended to increase despite a significant drop in the third quarter. The increase in the number of penalty is due to the availability of less input and the implementation of the process that has not been maximized. The premium reminder activities are still not supported by adequate facilities and personnel, and there are also constraints in the operation of SMS Blast. In addition, the constraints that occur in terms of JKN participants are still low levels of awareness in paying dues in a timely manner. "

"ABSTRAKTesis ini membahas kelengkapan resume medis dan ketepatan koding diagnosisdalam potensi risiko klaim BPJS di Unit Rawat Inap RSUD Cempaka Putih Tahun2016. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan desainstudi cross sectional. Hasil penelitian ditemukan ketidaklengkapan pengisianresume medis pada variabel diagnosis sekunder 46%, variabel tanda tangan dokterpenanggung jawab layanan 10,5%, variabel pemeriksaan penunjang 1,6 %.Ketidaktepatan koding diagnosis pada diagnosis utama 28,2%, diagnosis sekunder6,4% dan prosedur 6%. Didapatkan risiko klaim tertunda akibat ketidaklengkapanresume medis sebesar Rp. 159.580.200,-, dan didapatkan selisih klaim akibatketidaktepatan koding diagnosis sebesar Rp. 7.062.100,- pada bulan Novemberdan Rp. 4.821.400,- di bulan Desember.Hasil penelitian menyarankan agar dilakukan sosialisasi Standar ProsedurOperasional (SPO), pelatihan koding, pemberlakuan reward dan punishment,audit koding, pembentukan Tim Koding, dan evaluasi secara berkesinambunganoleh manajemen.

---

ABSTRACTThis research discussed about medical resume completeness and the accuracy ofcoding diagnoses against potential risks of BPJS claims at Inpatient Units ofRSUD Cempaka Putih in 2016. This research used mix method approach withcross sectional design. This research found that there is still incompleteness infilling the medical record for secondary diagnostic variables 46%, the signature ofin charge physician variable 10,5%, and supporting examination variable 1,6 %.Inaccuracy of coding diagnoses on primary diagnostic 28,2%, secondarydiagnostic 6,4% and procedur 6%. The risk of claims is delayed due to theincompleteness of medical resume amounting to Rp. 159.580.200,- ,and obtainedthe difference in claims due to inaccuracy of Rp. 7.062.100,- in November andRp. 4.821.400,- in December.The results suggested that socialization of standar operational procedur,codingpractice, reward dan punishment implementation, coding audit, coding teamformulation, and continous evaluation by management."

"Penelitian ini dilatar belakangi oleo keterlambatan dan bad debt dalam pembayaran tagihan JPk Pasien Miskin di RSUD - Budhi Asih.Pendapatan rata-rata dari sektor pelayanan Pasien Miskin mencapai } 23,15 % dari seluruh pendapatan Rumah Sakit tahun 2004 dan 2005, dimana rawat inap kira-kira empat kali dari rawat jalan, sehingga keteriambatan dan bad debt dari pembayaran disini mempunyai dampak dalam operasional Rumah Sakit.Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor internal Rupiah Sakit yang berhubungan dengan keterlambatan dan tidak dibayarkannya kiairn rawat Map WK Pasien Miskin, dari faktor-faktor input seperti SDM, dana, aiat, bahan dart metode, serta faktor-faktor proses mulai dari pendaftaran, pelayanan perawatan, dan penataan bukti-bukti tagil,an serta merekap pengajuan klaim. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman petugas mengenar programJPK Pasien Miskin masih belum merata, peralatan yang mendukung belum sepenuhnya digunakan vaitu komputer terpadu, Jana yang dibutuhkan terpenuhi dan cukup, Mahan yang merupakan kelengkapan berkas pasien rawat inap JPK Pasien Miskin belum sepenuhnya terpenuhi dan masih lambat diterima untuk diproses meski metode yang dipakai sudah memadai.Dari basil penelitian ini ada beberapa saran yang dijadikan masukan bagi Rumah Sakit untuk mcmperbatk_i pengelolahan klaim JPK Pasien Miskin yaitu adartya sosialisasi pada seluruh petugas sehingga pemahaman akan JPK Pasien Miskin tnerata, digunakannya komputer terpadu secara menyeluruh pada seniua unit pelayanan serta perhitungart &mil cost bagi layanan kesehatan. Khusus untuk Dinas Kesehatan Propinsi Dig Jakana diharapkan untuk menetapkan besaran iur biaya bagi pasien mskin yang menggunakan SKTM, menyesuaikan besaran PPE dengan keadaan nyata terutanaa bagi perawatan ICU clan kasus kliusus, serta mernpersingkat waktu pencairan pembayaran klaim.

---

The background of this study is outstanding and bad debt in claim payment of JPK Pacien Miskin in RSUD Budhi Asih, Average revenue from poor patien sector reaches = 23.15% of total hospital revenues in 2004 and 2005. Revenues from inpatient wards is four times bigger than those from outpatient clinics. Thus outstanding and bad debts from inpatient claims affect the operational of the hospital.

This is a qualitative study aimed to identify internal hospital factors which are related to outstanding and unpaid JPK Pasien Miskin inpatient claims. The factors are classified into inputs such as human resources, fund, instrument, material, and method; and process starting from registration, nursing care, claim receipt management, and claim recapitulation.

The study shows that there is lack of iniforrity of hospital personnel' understanding of JPK Pasien Makin program. Integrated computer program that supports the program is still not in full use. Materials such as JPK Pasien Miskin Inpatient claim folders are also inadequate. Nevertheless, the fund allocated and the methods used are found to be sufficient.

To improve JPK Pasien Miskin claim management, it is recommended that the hospital socialize the JPK Pasien Miskin program to all personnel, use integrated computer system at all service points, and calculate the unit cost for health services provided. It is suggested that Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta establish fixed percentage of cost sharing for SKTM holders, adjust the payment of PPE to the real situation (especially for ICU and special cases patients), and to shorten the delay in payment of the claim."

"ABSTRAKSelama satu setengah tahun, pengajuan penagihan klaim rawat inap oleh RS Awal Bros Pekanbaru kepada BPJS Kesehatan menemui berbagai kendala yaitu lamanya menyerahkan berkas penagihan klaim RS yang berdampak terlambatnya RS menerima pembayaran. Penelitian dengan metode preeksperimental pre test post test ini mengobservasi waktu proses dan waktu antar proses, mengidentifikasi waste pada proses penagihan klaim serta melakukan perbaikan jangka pendek dan jangka menengah menggunakan metode Lean Six Sigma. Hasil penelitian pada bulan April 2015 menunjukkan 98% waktu proses penagihan klaim merupakan kegiatan Non Value Added dengan waktu terlama melakukan serah terima berkas penagihan kepada verifikator BPJS kesehatan adalah 26 hari dan waktu tercepat adalah 12 hari dengan nilai sigma level adalah -3,85 dan defect per million adalah 999,943. Setelah dilakukan proses perbaikan dengan metode Lean Six Sigma pada bulan September 2015, kegiatan Non Value Added menurun menjadi 92% dengan waktu terlama melakukan serah terima berkas penagihan kepada verifikator BPJS kesehatan adalah 11 hari dan waktu tercepat adalah 3 hari dengan nilai sigma level adalah 1,48 dan defect per million adalah 68,976 dengan menghasilkan kualitas klaim yang lebih baik terlihat dari hasil rekapitulasi berkas tidak ada berkas yang tidak layak klaim.

---

ABSTRACTDuring one and a half years, the insurance claim life cycle filling by Awal Bros Pekanbaru to BPJS Kesehatan faced many obstacles, such as: longer time to submit the billing claims documents that impact to delay on receives payment. This Research using pretest posttest experimental method to observe total time of insurance claim life cycle and time between processes, identify the waste, and perform short term and medium-term improvement plan by using Lean Six Sigma method. The results of the research in April 2015 showed 98% of billing claims processing time was a Non Value Added activity with the longest time to submit billing document to BPJS verificator was 26 days, and the fastest time was 12 days. The sigma value was -3,85 and defect levels was 999.943 per million. After improvement process by using Lean Six Sigma in September 2015, there were significant changes that show non value added acitivity of billing claim processing time becomes 92% with the longest time to submit billing document to BPJS verificator was 11 days, and the fastest time was 3 days which values of sigma level was 1.48 and defect per million was 68.976 with better quality claims;"