Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Karya akhir ini bertujuan untuk penerapan mekanisme Surat Penegasan di Indonesia dan advance ruling di negara Turki dan Italia dalam memberikan kepastian hukum bagi para Wajib Pajak dan penerapan Surat Penegasan dalam sistem self assessment di Indonesia dengan penerapan advance ruling di Negara Italia dan Turki, dalam upayanya mengurangi jumlah sengketa pajak di masing-masing negara. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa dengan belum diundangkannya Surat Penegasan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia mengakibatkan Surat Penegasan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sehingga tidak mampu menghilangkan potensi sengketa pajak yang akan terjadi, apabila dibandingkan dengan Turki dan Italia yang telah mengundangkan mekanisme advance ruling, maka kemungkinan sengketa pajak dapat dikurangi yang berdampak pada menurunnya jumlah sengketa pajak di Turki dan Itali.

---

The purpose of this research is to analyze the implementation of the application of the confirmation letter in Indonesia and advance ruling mechanism in Turkey and Italy to provide legal certainty for the tax payer and in an attempt to reduce the number of tax disputes in each country. This research is a descriptive research with qualitative method.

The results shows that because the confirmation letter has not been promulgation in the regulations in Indonesia resulted in the confirmation letter not legally binding, and so it is not able to eliminate the potential for tax disputes that will happen, if we compared with Turkey and Italy that have been enact the advance ruling mechanism in their regulations, then the possibility of a tax dispute can be reduced which impact on decreasing the amount of tax disputes in Turkey and Italy."

"Tesis ini menjelaskan tentang prosedur yang berlaku, baik bagi wajib pajak maupun fiskus guna memperoleh keuntungan dari mekanisme Surat Penegasan. Tesis ini juga menyajikan pelaksanaan praktik mekanisme advance ruling yang berlaku bagi beberapa negara seperti : Jerman, Belanda, Singapura dan India, terkait dengan dasar hukum dari advance ruling, pembatasan masalah, ikatan hukum, jangka waktu, biaya yang harus dikeluarkan, serta masa berlakunya. Hasilnya, walaupun pada praktiknya terdapat perbedaan yang mencolok dengan praktik umum mekanisme advance ruling, namun Surat Penegasan tetap dapat digunakan bagi wajib pajak untuk menyamakan persepsi dengan fiskus terkait interpretasi dari suatu peraturan. Walaupun tidak bersifat mengikat, namun Surat Penegasan ini mampu memberikan sebentuk ke pastian hukum terkait transaksi yang diajukan permohonan melalui mekanisme advance ruling ini.

---

This thesis explore the real procedural both taxpayers and the tax authorities must do in order to get advantages from the Ruling Letter mechanism. This thesis also provide descriptions about the practical of advance ruling mechanism that implemented in some countries such as Germany, Netherlands, Singapore, and India, including the law base of the advance ruling, the limitation of advance ruling, the binding rules, timelines, fees, even the term of advance ruling?s validation. As a result, even though the Ruling Letter mechanism has an excessively different to any common advance ruling mechanism, as an alter native way, we still can consider it to give us a way to equal our perspective in an appropriate term with the tax authorities about our interpretation of tax rules. Though it not bound both of the taxpayers and the tax authorities, it still can give us some kind of certainty to get through with the transaction which proposed in this Ruling Letter mechanism."

"Tesis ini membahas mengenai bagaimana penerapan advance ruling system di negara Indonesia terkait dengan self assessment system yang dianut oleh Indonesia, yang tentunya tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dasar dalam pemungutan pajak agar Indonesia memiliki sistem perpajakan yang jauh lebih baik lagi di masa yang akan datang yang tidak mengabaikan kepentingan Wajib Pajak. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa sudah saatnya Indonesia memililh peraturan yang komprehensif tentang advance ruling system, terutama ketika Ditjen Pajak telah mereformasi dirinya menuju sistem administrasi perpajakan modern. Berkaitan dengan self assessment system, advance ruling merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem administrasi pajak modern. Dalam self assessment system dan administrasi pajak modern, ketentuan advance ruling system ini merupakan hal yang mutlak harus ada.

---

The thesis discusses of how the application of advance ruling in Indonesia in relation to the self assessment system adopted by Indonesia, of which definitely not diverge from the basic principle of tax collection thus Indonesia would have a far more better taxation system in the future whereby taxpayers interests are the major concern. The study is a qualitative research with a descriptive design. The research suggests that it is about time for Indonesia to have comprehensive roles of advance ruling system, particularly when the tax general directorate had reformed itself into a modernized tax administration system. In regard of self assessment system, advance ruling is an inseparable pari of the modem tax administration system. In self assessment system and modem tax administration, the advance ruling system is a part that must exist.

"

"Peraturan Perpajakan sangat banyak, kompleks dan ambigu. Pemahaman petugas administrasi pajak dan Wajib Pajak sering berbeda, dalam arti perkatanya, pengaplikasiannya dan bukti transaksi yang dibutuhkan. Perbedaan pemahaman tersebut menimbulkan sengketa perpajakan. Pada akhirnya menimbulkan biaya yang tidak sedikit, dari sisi Direktorat Jenderal Pajak maupun Wajib Pajak. Penelitian ini mengenai penegasan peraturan perpajakan dimuka advance tax ruling sebagai alternatif pencegahan sengketa yang diharapkan dapat meringankan biaya kepatuhan pajak dan meningkatkan kepastian hukum. Saat ini penegasan peraturan telah ada, namun tidak mengikat. Belanda menggunakan Surat Perjanjian antara otoritas pajaknya dengan Tax Payer. Keunggulannya adalah mengikat kedua pihak dan juga pengadilan.

---

Tax regulation are abundant, complex and multi interpretations. Tax Officials and Taxpayers sometimes interpret the regulations differently, concerning the precise meaning of statutory language, the application of the law to specific factual situation, and the type of evidence sufficient to establish necessary fact. These conditions are likely create tax disputes. It is costly, on both side, Directorate General of Taxes and also Taxpayers. The study aims Advance Tax Ruling ATR to avoid tax disputes that hopely reduce cost of compliance and also created more certainty. Today, ATR exist but not binding. The Netherland has used contractual letter between Tax Official and Taxpayer. The advantages are binding not only to the parties but also the court."

"Surat Ketetapan Pajak yang dikeluarkan oleh fiskus pada dasarnya merupakan produk dari pejabat tata usaha negara.  Apabila wajib pajak tidak setuju atas SKP tersebut, maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat diajukan upaya hukum. Untuk menganalisis dan mengetahui sejauh mana alur penyelesaian sengketa pajak yang berlaku selama ini, yaitu mengenai proses keberatan dan banding, serta kedudukan dari pengadilan pajak dalam sistem peradilan di Indonesia. Eksistensi pengadilan pajak di Indonesia sebagai salah satu lembaga pengadilan yang bersifat khusus diharapkan dapat berperan secara independen dalam penyelesaian sengketa perpajakan bagi pencari keadilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan tipe deskriptif-analitik. Hasil dari penelitian ini mendapatkan simpulan bahwa alur penyelesaian sengketa dalam sistem perpajakan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Tidak terdapat upaya hukum kasasi sebagaimana pada peradilan umum lainnya, namun dikenal dengan Peninjauan Kembali yang diajukan pada Mahkamah Agung.

---

Tax Assessment Letter (SKP) issued by the tax authorities is basically a product of the state administration official. If the taxpayer does not agree to the SKP, according to the statutory regulations, legal remedies can be submitted. To analyze and find out the extent of the tax dispute settlement path that applies so far, namely regarding the objection and appeal process, as well as the position of the tax court in the justice system in Indonesia. The existence of a tax court in Indonesia as one of the specialized judicial institutions is expected to play an independent role in the resolution of tax disputes for justice seekers. The method used in this study uses a juridical-normative approach with descriptive-analytic type. The results of this study conclude that the flow of dispute resolution in the taxation system in Indonesia has been regulated in Act Number 14 of 2002 concerning Tax Courts and Act Number 28 of 2007 concerning General Provisions and Tax Procedures. There is no appeal against cassation as in other general courts, but it is known as a Review submitted to the Supreme Court."

"Judul tesis ini Kedudukan Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Pajak di Indonesia. Mengingat besarnya peranan penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negera (APBN), Negara/Pemerintah perlu memperhatikan agar pemungutan pajak tidak menciderai rasa keadilan rakyat maka di pandang perlu suatu upaya pemaksaan yang sah dan bersifat legal. Di Indonesia, dasar pemungutan pajak di atur dalam konstitusi Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 yang telah di ubah dengan Pasal 23A Amandemen Ketiga UUD 1945 yang berbunyi: “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang“. Oleh karena itu, setiap sengketa pajak harus diselesaikan secara adil dengan prosedur dan proses yang cepat, murah, sederhana serta memberikan kepastian hukum (legal certainty). Eksistensi Pengadilan Pajak sebagai lembaga penyelesaian sengketa pajak untuk menegakkan hukum dan keadilan di bidang perpajakan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ketiga. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimanakah kedudukan Pengadilan Pajak dalam sistem peradilan di Indonesia?; 2). Bagaimanakah penyelesaian sengketa di Pengadilan Pajak?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. sumber data penelitian yaitu data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagai penunjang. Data yang terkumpul di analisis berdasarkan metode kualitatif. Hasil penelitian pertama, kedudukan Pengadilan Pajak dalam sistem peradilan di Indonesia adalah sebagai Pengadilan Khusus di lingkungan peradilan tata usaha negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Ketidakjelasan kedudukan dari Pengadilan Pajak dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menimbulkan persepsi bahwa eksistensinya itu berdiri sendiri di luar lingkungan peradilan yang diatur oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Kedua, penyelesaian sengketa pajak di Pengadilan Pajak di atur dalam hukum acara khusus pada Bab IV Undang-Undang Pengadilan Pajak dan berbeda jika dibandingkan dengan sistem peradilan yang berlaku pada umumnya. Penyelesaian sengketa di Pengadilan Pajak tidak mengenal adanya Pengadilan Tingkat I, Pengadilan Tingkat II dan kasasi namun hanya di kenal upaya hukum banding dan gugatan. Sebagai Pengadilan Khusus di lingkungan peradilan tata usaha negara, putusan banding atau putusan gugatan Pengadilan Pajak hanya dapat diajukan upaya hukum luar biasa ke Mahkamah Agung berdasarkan alasan-alasan Pasal 91 huruf a sampai dengan e Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002.

---

The title of this thesis is the Legal Position of Tax Court within the Judicial System as the Tax Dispute Settlement Institution in Indonesia. Considering the contribution of tax revenue dominating the State Budget and Expenditure Budgeting (APBN), the State/Government should to pay attention that tax collection procedure does not injure the sense of justice it is necessary an attempt to impose a legitimate and legal coercion. In Indonesia, legality basis of the tax collection stated in Article 23 Paragraph (2) of the 1945 Constitution as amended by the Third Amendment by Article 23A of the 1945 Constitution: "Tax and other levies coercive for the purposes of state governed by law". Therefore, for any tax disputes needs to be resolved equitably with fast, inexpensive and simple processes, and provide a legal certainty. The existence of the Tax Court as a tax dispute settlement institution to enforce the law and justice in the field of taxation as set out in Article 24 of the Third Amendment 1945 Constitution.

The basic problems include: 1). How is the legal position of the Tax Court in the judicial system in Indonesia?; 2). How is the settlement of disputes in the Tax Court?. The method used is normative legal research. Source of legal research data is secondary data in the form of primary, secondary legal materials and tertiary legal material as a supporting. The collected data was analyzed by qualitative methods.

Results of this thesis research: 1). The legal position of the Tax Court in the judicial system in Indonesia is as Special Court in the administrative courts exercising judicial power to the taxpayer to seek justice against tax dispute. Obscurity position (legal) of the Tax Court in Law Number 14 Year 2002 regarding Tax Court creates a perception that it is an independent existence outside the Courts were governed by the Judicial Authority Law. 2). settlement of tax disputes in the Tax Court are set in the special procedural law in Chapter IV of the Tax Court Law which is different when compared to the existing judicial system in generally. Settlement of disputes in the Tax Court does not recognize by the Level I Court, Level II Court and cassation, but only known an appeal and lawsuit. As the Special Court in the administrative courts, appeal and lawsuit verdicts of the Tax Court only be filed by extraordinary legal remedy to the Supreme Court by the reasons of Article 91 letter a through e of Tax Court Law Number 14 Year 2002."

"Skripsi ini menganalisis bagaimana teknologi blockchain dapat diterapkan dalam sistem PPN di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan tujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk menerapkan teknologi blockchain dalam sistem PPN di Indonesia, model teknologi blockchain yang dapat diterapkan dalam sistem PPN di Indonesia, dan implikasi dari penerapan teknologi blockchain dalam sistem PPN di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang perlu diperhatikan dari sisi organisasi terdiri atas kesiapan organisasi, dukungan pihak dengan kewenangan yang lebih tinggi, kesiapan teknologi, inovasi, tata kelola (governance), dan proses regulasi (internal). Faktor-faktor dari sisi lingkungan terdiri atas dukungan pemerintah eksternal dan dukungan mitra. Faktor-faktor dari sisi teknologi terdiri atas manfaat, keamanan data, smart contract coding, arsitektur, permissions, dan shared infrastructure. Selain itu, dengan karakteristiknya, teknologi blockchain dapat diterapkan dalam sistem NSFP dengan menggunakan tipe permissioned private blockchain. Sementara itu, penerapan teknologi blockchain dalam sistem PPN di Indonesia dapat berimplikasi pada optimalisasi sistem elektronik PPN, peningkatan user experience Wajib Pajak terhadap sistem elektronik PPN, membantu analisis terhadap perekonomian nasional karena data yang bersangkutan dengan PPN menjadi jelas dan auditable, dan meningkatkan transparansi transaksi PPN.This undergraduate thesis analyzes how blockchain technology can be applied to the VAT system in Indonesia. The approach used in this study is qualitative to analyzes factors that need to be considered for implementing blockchain technology in the VAT system in Indonesia, blockchain technology models that can be applied in the VAT system in Indonesia, and the implications of the application of blockchain technology in the VAT system in Indonesia. The results of this study indicate that factors that need to be considered in the organization side consist of organizational readiness, support of parties with higher authority, technological readiness, innovation, governance, and regulatory processes (internal). Factors in the environment side consist of external government support and partner support. Factors in the technology side consist of benefits, data security, smart contract coding, architecture, permissions, and shared infrastructure. Besides, with its characteristics, blockchain technology can be applied in NSFP systems by using the permissioned private blockchain type. Meanwhile, the application of blockchain technology in the VAT system in Indonesia can have implications for the optimizing the VAT electronic system, increasing the taxpayer's user experience of the VAT electronic system, helping the analysis of the national economy because the data relating to VAT is transparent and auditable, and increasing the transparency of VAT transactions."

"Pajak sangat berperan terhadap suatu Negara karena merupakan sumber utama penerimaan Negara yang digunakan untuk pembangunan suatu Negara. Dalam pemungutan pajak BPHTB, Indonesia menganut sistem Self Assessment dimana Wajib Pajak diberi wewenang, kepercayaan dan tanggungjawab untuk menghitung, membayar, serta melaporkan sendiri pajak BPHTB yang harus dibayar. Sistem ini telah diterapkan sejak tahun 1984. Namun kepercayaan dan wewenang ini kerapkali disalahgunakan oleh Wajib Pajak. Wajib Pajak yang kesadaran untuk membayar BPHTBnya sangat rendah masih seringkali melakukan pelanggaran dan kecurangan untuk menghindari pajak. Sistem Self Assessment yang telah diterapkan selama 29 tahun ini di Indonesia dengan kesadaran Wajib Pajak yang masih minim untuk membayar pajak menjadi salah satu celah dari pelanggaran Wajib Pajak dalam membayar pajak BPHTB. Tesis ini membahas mengenai Pelanggaran-pelanggaran Wajib Pajak dalam pelaksanaan Sistem Sef Assessment pada Perhitungan BPHTB Di Jakarta Barat dan Tindakan-tindakan apa saja yang dapat mengurangi pelanggaran tersebut. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (yuridis empiris) dengan tipe penelitian eksplanatoris dan preskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan masih ada Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak terhadap Pelaksanaan Sistem Self Assessment dalam perhitungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Disarankan untuk mengurangi Pelanggaran-pelanggaran tersebut maka dilakukan pengawasan dan pemeriksaan yang ketat dalam pelaksanaan pemungutan BPHTB serta Sosialisasi terhadap masyarakat mengenai pentingnya pajak dalam hal ini BPHTB serta cara menghitung pajak BPHTB dengan benar.

---

Tax is very substantial in the country to be inland revenue for development of the country. The Duty of Right Over Land and Building (BPHTB) levied by Self Assessment System which every tax payers have authority and be trusted by government and have responsibility to counting, do the tax report and paying BPHTB by them self. This system implemented since 1984. But, this authority are frequently abused by tax payers.

The awarness level of tax payers about how substantial tax for development of the country is very low. It caused tax payer do the offence and refused the tax. Self Assessment system has been implemented for 29 years in Indonesia. But, with low awarness level of tax payer, this system abused by tax payers.

This Thesis will discuss about The Offence Of Tax Payers to Implement Self Assessment System In Counting The Duty Of Right Over Land And Building (BPHTB) In West Jakarta and what actions should be taken to reduce the offence of tax payer in implement Self Assessment System. This thesis is using Juridical Empirical Methods with eksplanatore and prescriptive type research.

From The Research can be concluded there still so many of offence of tax payers in implement Self Assessment System In Counting The Duty Of Right Over Land And Building (BPHTB) In West Jakarta. And to reduce the offence of tax payers, writer recommended to do the strict supervision and inspection of the implementation Self assessment System of the collection BPHTB and do the socialization to the tax payer about how importance of BPHTB for this country and how to calculating BPHTB correctly."