Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalam rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan infrastruktur, Pemerintah dituntut kreatif dalam mencari sumber pembiayaan. Salah satu alternatif sumber pembiayaan yang dapat digunakan adalah melalui Surat Utang Negara SUN . Penelitian ini bertujuan untuk menguji dapat atau tidaknya SUN diterbitkan untuk membiayai proyek infrastruktur serta risikonya apabila dilaksanakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif legal research melalui pendekatan undang undang statute approach . Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, secara teknis SUN sebagai instrumen fiskal dan instrumen pasar keuangan, dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan infrastruktur. Namun demikian, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara telah membatasi tujuan penerbitan SUN. Untuk itu, dalam memberikan kepastian hukum pelaksanaan penerbitan SUN untuk pembiayaan infrastruktur, Pemerintah dapat menggunakan Keputusan Diskresi dengan mencantumkan kewenangan penerbitan SUN untuk tujuan pembiayaan infrastruktur dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta menyiapkan ketentuan teknis dalam rangka penerbitan SUN, antara lain mekanisme pengusulan proyek yang akan dibiayai, pengelolaan rekening khusus dan mekanisme pembayaran proyek dari penerbitan SUN.

---

ABSTRACTIn order to fulfill the infrastructure financing, the Government is required to be creative in finding the alternative sources of financing. One of the alternative is through Government Debt Securities SUN instrument. This research aims to examine whether SUN can be issued for infrastructure financing or not and also to find the risks if it is implemented. The method used in this research is legal research with statute approach. Based on this research, technically, SUN as fiscal and financial market instruments, is possible to be used as a source for infrastructure financing. However, Law Number 24 Year 2002 concerning Government Debt Securities limits the purposes of government SUN issuance fo infrastructure financing. Therefore, to provide the legal basis for Government to issue SUN for infrastructure financing, the Government may use Discretionary Decree by stating the Government authority in the Law on State Revenue and Expenditure Budget and also prepares the technical provisions for the implementation of SUN issuance, among others, proposal project mechanism of which will be financed, management of special accounts and the payment mechanism of the project from the issuance of SUN"

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang potensi underpricing padalelang Surat Utang Negara serta faktor-faktor yang mempengaruhi levelunderpricing, khususnya transaction imbalance pada masing-masing kelompokinvestor. Dengan menggunakan data lelang periode tahun 2010 sampai dengan2014, secara empiris ditemukan adanya underpricing pada lelang SUN denganrata-rata level sebesar 47 bps. Underpricing sebagai selisih antara harga lelangSUN pada saat setelmen dengan harga rata-rata tertimbang (WAP) hasil lelangsetelah disesuaikan dengan holding cost, dipengaruhi oleh faktor-faktor persentasekemenangan asing dalam lelang, sebaran opini (tail), tingkat risiko kredit (CDS),serta net beli investor asing dan Dana Pensiun di pasar sekunder.

---

ABSTRACTThis study analyzes underpricing on Government Debt Securities auctionand its factors which affect underpricing level, especially transaction imbalancefrom each investor group. Using auction data from 2010 to 2014, the results showan average of 47 bps underpricing on Governement Debt Securities auction.Underpricing defined as spread between bond prices on settlement day andweighted average prices of auction result adjusted by holding cost. This studyshows that total volume won by foreign investors, opinion dispersion (tail), creditrisk (CDS) and net buy of foreign investors and Pension Funds in secondarymarket have significantly impact on underpricing on Government Debt Securitiesauction."

"Krisis keuangan global yang dimulai di AS menyebabkan banyak ekonomi menderita dan mengalami resesi. Banyak pemerintah di seluruh dunia mencoba mengelola krisis melalui kebijakan fiskal ekspansif. Sebuah laporan dari World Bank mengatakan bahwa sejak krisis keuangan global pada tahun 2008, telah terjadi peningkatan utang dan defisit anggaran di antara negara-negara berkembang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh utang pemerintah terhadap utang korporasi, menganalisis apakah ada perbedaan dampak utang pemerintah terhadap utang jangka pendek dan jangka panjang korporasi, dan untuk mengetahui teori struktur modal yang dianut oleh perusahaan. Penelitian ini menggunakan data dari 117 perusahaan di Tiongkok, Kolombia, Indonesia, Malaysia, dan Meksiko dari tahun 2009 hingga 2010. Dengan menggunakan metode Feasible Generalized Least Squares (FGLS) dan Panel-Corrected Standard Error (PCSE), ditemukan bahwa utang pemerintah memiliki berpengaruh positif dan signifikan terhadap hutang perusahaan dan tingkat leverage. Selain itu, utang pemerintah memiliki dampak yang berbeda terhadap utang jangka pendek dan jangka panjang perusahaan. Untuk utang jangka pendek, perusahaan mengikuti teori static trade-off. Sementara itu, perusahaan mengikuti teori pecking order untuk jangka panjang dan total hutang.

---

The global financial crisis that started in the U.S. caused many economies to suffer and experience a recession. Many governments around the world try to manage the crisis through expansionary fiscal policy. A report by the World Bank says that since the global financial crisis in 2008, there has been an increase in debt and budget deficit among emerging and developing countries. The objectives of this study are to analyze the impact of government debt on corporate debt, analyze if there is a different impact of government debt on the short-term and long-term debt of corporations, and to know what capital structure theory is followed by the firms. This study uses data from 117 firms in China, Colombia, Indonesia, Malaysia, and Mexico from 2009 to 2010. By using Feasible Generalized Least Squares (FGLS) and Panel-Corrected Standard Error (PCSE), it is found that government debt has a positive and significant effect on the corporate debt and leverage level. Moreover, government debt has a different impact on the firm's short-term and long-term debt. For the short-term debt, the firms follow the static trade-off theory. Meanwhile, the firms follow the pecking order theory for the long-term and total debt"

"Lindung nilai adalah suatu strategi yang diciptakan untuk mengurangi timbulnya risiko bisnis yang tidak terduga. Transaksi lindung nilai adalah transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah dengan counterparty , dalam rangka mengendalikan risiko fluktuasi beban pembayaran bunga dan kewajiban pokok utang dan/atau melindungi posisi nilai utang, dari risiko yang timbul maupun yang diperkirakan akan timbul sebagai akibat volatilitas faktor-faktor pasar keuangan. Transaksi lindung nilai dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.08/2013 Tentang Transaksi Lindung Nilai (Hedging) Dalam Pengelolaan Utang Pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif. Hasil penelitian menyarankan agar pengelolaan lindung nilai utang harus dapat memperkirakan nilai tukar Rupiah terhadap valuta asing ke depannya. Pengaturan risiko keuangan negara seharusnya diatur secara terperinci, jelas dan pasti, sehingga memungkinkan pengelolaan utang pemerintah dilakukan secara transparan, akuntabel dan memiliki kepastian hukum.

---

Hedging is a strategy created to reduce enpredictable business risks. Hedging transaction is a transaction conducted by government with it counterpart in order to manage risks due to fluctuation in interest rate and principal amount and/or to protect the debt from predictable risks due to market volatility. Hedging transaction is conducted under Minister of Finance Regulation Number 12/PMK.08/2013 regarding Hedging Transaction in Government Debt Management. Research approached used in preparing this thesis was juridical-normative literature-based study. Result of the research suggests that hedging management shall be able to predict future Rupiah exchange rate to other currencies. Financial risk management shall be regulated in detail, elaborative, and certain, in order to enable government debt management to be transparent, accountable, and providing legal certainty."

"Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai konsep dari pembiayaan ekonomi kreatif yang bersumber selain dari APBN dan APBD, serta pembiayaan yang sah dan tidak mengikat, juga mengenai mekanisme dan dasar pengaturan dari masing masing pembiayaan tersebut, selanjutnya diikuti dengan tinjauan bagaimana pemerintah memiliki tanggung jawab untuk pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Kemudian mengenai rencana pemerintah kedepannya untuk pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan data sekunder berupa peraturan perundangan-undangan Indonesia, buku, dan wawancara dengan narasumber. Hasil dari penelitian, Pemerintah haruslah memberikan definisi serta perlindungan terhadap ide ide kreatif dari ekonomi kreatif agar dapat memberikan nilai ekonomi bagi penciptanya sehingga ekonomi kreatif di Indonesia dapat berkembang sesuai tujuan.

---

This paper discuss about an explanation of the concept of creative economy financing that sources other than the APBN and APBD, as well as legal and non-binding financing, as well as the mechanisms and regulatory basis for each of these financing, followed by an overview of how the government has the responsibility to creative economy development in Indonesia. Then regarding the government's future plans for the development of the creative economy in Indonesia. This research is a normative legal research with secondary data in the form of Indonesian laws and regulations, books, and interviews with informants. The results of the research show that the government must provide definitions and protection for creative ideas from the creative economy so that they can provide economic value to their creators so that the creative economy in Indonesia can develop according to its goals."

"Kemampuan membangun kebijakan penerbitan SUN Ritel di pengaruhi oleh adanya pondasi budaya (culture) yang kuat yang mempengaruhi fungsi kemampuan dari pemangku kebijakan (able people) dan proses yang efisien, efektif, dan responsif (agile process) membentuk suatu kapabilitas dinamis (dynamic capabilities) di DJPPR Kementerian Keuangan sehingga dapat memformulasikan suatu kebijakan penerbitan SUN Ritel yang efektif, inovatif dan adaptif sesuai dengan konsep tata kelola dinamis (dynamic governance). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembangunan dynamic governance dalam kebijakan penerbitan SUN ritel melalui sistem elektronik (e-SBN) di DJPPR Kemenkeu dan pembelajaran (lesson learned) yang diperoleh dari pengalaman DJPPR Kemenkeu dalam membangun adaptive policy pada kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan paradigma post positivist dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam, dokumentasi dan studi literatur. Informan wawancara penilitian ini dilakukan kepada 13 narasumber pejabat pemangku kebijakan di DJPPR Kemenkeu yang menyusun kebijakan penerbitan SUN Ritel dan 4 narasumber dari Mitra Distribusi SUN Ritel yang berperan sebagai praktisi di market. Hasil penelitian menemukan bahwa kebijakan penerbitan SUN Ritel melalui sistem elektronik (e-SBN) telah mampu menjadi suatu kebijakan yang inovatif, kereatif dan adaptif yang menunjukkan adanya sistem tata kelola pemerintahan yang dinamis (dynamic governance) dan dapat memberikan lesson learned dalam membangun suatu kebijakan yang adaptif (adaptive policy). Bahkan, capaian transformasi penerbitan SUN Ritel pada platform e-SBN yang dikelola oleh DJPPR Kemenkeu ini diapresiasi oleh lembaga nasional dan internasional.

---

The ability to formulate policies for the issuance of SUN Ritel is influenced by the function of the capabilities of policy makers (able people) and efficient, effective, and responsive processes (agile process) which form dynamic capabilities in Ministry of Finance's DJPPR and strong cultural foundation, so that it can formulate a policy issuance of Retail SUN that is effective, innovative and adaptive in accordance with the concept of dynamic governance. This research aims to analyze the development of dynamic governance in the policy of issuing SUN Ritel through the electronic system (e-SBN) in Ministry of Finance's DJPPR and the lessons learned from Ministry of Finance's DJPPR experience in building adaptive policies on this policy. The research uses the post-positivist paradigm with data collection techniques of in-depth interviews, documentation, and literature study. Informant interviews for this research were conducted with 13 resource persons from policy officials at the Ministry of Finance's DJPPR who formulate SUN Ritel issuance policies and 4 resource persons from Retail SUN Distribution Partners who act as practitioners in the market. The results of the research found that the policy of issuing SUN Ritel through the electronic system (e-SBN) has successfully become an innovative, creative, and adaptive policy that shows the existence of a dynamic governance system and provides lessons learned in developing an adaptive policy. In fact, the transformational achievements in SUN Ritel issuance on e-SBN platform, managed by Ministry of Finance's DJPPR were appreciated by national and international institutions."

"Tesis ini membahas mengenai konsep dan potensi penerbitan Surat Berharga Syariah Negara investor Diaspora dengan ketentuan peraturan yang ada di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian ini hukum yuridis normatif. Secara umum, jumlah Diaspora Indonesia cukup besar dalam hal dihitung dari kuantitasnya yaitu kurang lebih 9.000.000 (sembilan juta) Diaspora, oleh karenanya dapat dikatakan bahwa potensi penerbitan Surat Berharga Syariah Negara Diaspora berbanding lurus dengan hal tersebut. Namun demikian, meskipun jumlah Diaspora tersebut besar secara kualitas, namun demikian hal tersebut tidak tercermin dari kualitasya karena terdapat hambatan-hambatan yang menyebabkan kemampuan Diaspora Indonesia masih belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Lebih lanjut, selain mengkaji potensi penerbitannya, dilakukan pula analisis atas konsep dari Surat Berharga Syariah Negara Diaspora agar tercipta instrumen pembiayaan yang berkelanjutan. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, penulis menyimpulkan bahwa pembiayaan yang bersumber dari investor Diaspora Indonesia memiliki potensi yang besar namun demikian masih terdapat beberapa faktor yang menghambat hal tersebut. Oleh karenanya, masih diperlukan langkah-langkah lebih lanjut agar penerbitan Surat Berharga Syariah Negara Diaspora menjadi sumber pendanaan yang menjanjikan bagi Indonesia. Selain itu, konsep penerbitan Surat Berharga Syariah Negara Diaspora dapat menggunakan Surat Berharga Syariah Negara seri Sukuk Negara Indonesia sebagai dasar konsepnya karena sama-sama diterbitkan di luar negara Indonesia.

---

The thesis discusses the concept and potential of issuing Government Islamic Securities with Diaspora investors with existing regulations in Indonesia. The method used in writing this thesis is normative law research. In general, the number of Indonesian Diaspora is quite large in terms of its quantity, which is approximately 9,000,000 (nine milion) Diaspora, therefore it can be said that the potential for issuance of Diaspora Government Islamic Securities is directly proportional to this. However, even though the number of Diaspora is large in terms of quality, this is not reflected in the quality because there are obstacles that cause the ability of the Indonesian Diaspora to still not be fully utilized. Furthermore, apart from assessing the potential for issuance, an analysis was also carried out on the concept of Diaspora Government Islamic Securities in order to create a sustainable financing instrument. Based on the research conducted by the authors, the authors conclude that financing sourced from Indonesian Diaspora investors has great potential, however, there are still several factors that hinder this. Therefore, further steps are still needed so that the issuance of Diaspora Government Islamic Securities becomes a promising source of funding for Indonesia. In addition, the concept of issuing Diaspora Government Islamic Securities can use the Sukuk Negara Indonesia (SNI) series of Indonesian Government Islamic Securities as the basis for the concept because they are both issued outside the country of Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari keseluruhan proses dari praktik sekuritisasi aset terkini yang dilakukan oleh Jasa Marga, sebuah BUMN Jalan Tol terbesar di Indonesia. Menjadi menarik karena business nature perusahaan yang tidak memiliki aset keuangan seperti piutang yang dapat disekuritisasi. Hasil penelitian menemukan bahwa aset keuangan yang disekuritisasi ternyata sintetis atau buatan, berupa surat berharga hak atas pendapatan atas salah satu ruas jalan tol di masa mendatang. Selain itu, ditemukan juga bahwa EBA Jasa Marga memiliki praktik yang berbeda dengan EBA pada umumnya serta memiliki finance cost yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan obligasi. Dengan demikian, sekuritisasi aset bisa saja dijadikan sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur terutama bagi perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi namun perusahaan harus memiliki aset keuangan riil untuk disekuritisasi serta mampu menekan tingginya biaya dalam penerbitan EBA.

---

This research aims at studying the entire process of the latest asset securitization practices conducted by Jasa Marga, the biggest Toll Road State Owned Enterprise in Indonesia. It becomes interesting as the business nature of the company who does not have financial assets such as receivables that can be securitized. The results of the study found that securitized financial assets are synthetic or artificial, in the form of securities of rights upon revenues of one of the toll roads in the future. In addition, it was also found that Jasa Marga ABS has different practices compared to ABS in general and has higher financial costs compared to bonds. Therefore, asset securitization may become an infrastructure financing alternative particularly for companies with high leverage ratio but they should have real financial assets to securitized and able to reduce the high costs of issuing ABS. "

"Kondisi dilematis Infrastruktur Indonesia akibat keterbatasan kemampuan keuangan negara. Salah satu upaya Pemerintah adalah pembiayaan proyek infrastuktur melalui SBSN. Tesis ini bertujuan mengidentifikasi kendala pembiayaan proyek infrastruktur melalui SBSN dengan Analytic Network Process dan menganalisa kelayakan finansialnya. Berdasarkan ANP, kendala pembiayaan proyek infrastruktur melalui SBSN yaitu kendala aspek penunjang (0,471; W=0,36). Kendala yang paling dominan pada masing-masing aspek adalah: 1) aspek produk, Batas maksimal nilai (0,271; W=0,55); 2) aspek penunjang, kriteria kesiapan (0,33; W=0,37); 3) aspek pasar, pengetahuan pelaku pasar (0,343; W=0,28). Kendala tanggung jawab adalah DJPU-Bapepam (0,44; W=0,19) dan Kendala aturan adalah Peraturan lainnya (0,553; W=0,86). Berdasarkan analisis kelayakan finansial, NPV lebih besar adalah metode pembiayaan konvensional, IRR lebih besar dan Payback Period lebih baik adalah SBSN akhir periode. Sedangkan imbal hasil lebih besar adalah metode pembiayaan SBSN.

---

Condition of the infrastructure dilemma Indonesia due to limited financial capacity of the state. One of the efforts of the government is financing infrastructure projects through SBSN. This thesis aims at identifying the constraints of financing infrastructure projects through SBSN by Analytic Network Process and analyze the financial feasibility. According to ANP, the constraints of financing infrastructure projects through SBSN such as aspect support constraints (0,471; W=0.36).

The most dominant constraint in each aspect is: Produk aspect, maximal limit value (0,271; W=0,55); 2) Support aspect, readiness criteria (0,33; W=0,37); 3) Market aspect, knowledge of market participants (0,343; W=0,28). Liability constraint is DJPU-Bappepam (0,44; W=0,19) and constraint rules is another regulations (0,553; W=0,86). Based on the financial feasibility analysis, the biggest NPV is conventional financing, the biggest value of IRR and Payback Period that show a better return is maturity of the SBSN period. Whereas the value for greater results is financing metode sovereign syariah securities."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari quantitative easing terhadap pasar keuangan Indonesia khususnya volatilitas dari yield surat berharga pemerintah. Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa kebijakan quantitative easing di Amerika Serikat terbukti berpengaruh terhadap volatilitas surat utang negara Indonesia. Berdasarkan hasil estimasi GARCH 1 1 ditemukan bahwa sebelum quantitative easing variabel yang mempengaruhi volatilitas SUN Indonesia justru adalah pasar saham Amerika Serikat yang dicerminkan oleh variabel Return S P 500 dan volatility index VIX Index namun setelah dilakukannya QE oleh The Fed variabel yang signifikan berpengaruh adalah variabel US Treasury 2 tahun US Treasury 10 tahun dan spread yield US treasury 2 tahun dan 10 tahun. Selain itu juga ditemukan bahwa volatilitas yield SUN Indonesia mengalami penurunan paska dilakukannya QE oleh The Fed. Penurunan tersebut merupakan dampak positif dari dilakukannya QE sebab dengan penurunan tersebut Pemerintah Indonesia dapat menerbitkan surat utang dengan biaya yang lebih murah.

---

This research is attempted to find the impact of the quantitative easing to the Indonesian financial market especially the volatility of the Indonesian Government Securities yield. Based on the research, quantitative easing policy in the United States proved to affect the volatility of yield of Indonesia Government Bond. Based on GARCH (1,1) model it is found that before quantitative easing was done by the Fed variables that affect the volatility SUN Indonesia came from the US stock market that was reflected by the S&P 500 return and the volatility index (VIX Index), but after doing QE by the Fed, the variables that significantly influence is 2-years US Treasury, and the 10-years US Treasury, and spreads between 2 years and 10 years US Treasury.

Moreover, it is also found that the volatility of Indonesian government securities yield has decreased after doing QE by the Fed. The decline is a positive impact of the QE, because with the decline Indonesian government may issue debt securities with a cheaper cost."