Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Komponen dalam kerjasama yang berpotensi menimbulkan permasalahan hukum salah satunya adalah pemberian kuasa, dalam pemberian kuasa ini dilaksanakan melalui proses hukum yang dapat melibatkan peran Notaris untuk membuat akta kuasa secara autentik. Dalam hal ini, Penulis mengangkat dua permasalahan yaitu: kesatu, bagaimana tanggung jawab Notaris yang membuat akta kuasa? Kedua, bagaimanan dampak Akta Pencabutan Kuasa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 22/Pdt.G/2015/PN Bna? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, jenis data yang digunakan, Penulis menggunakan jenis data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan.Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa selama Notaris menjalankan tugas dan jabatannya sesuai dengan prosedur, maka dalam hal ini Notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya karena Notaris bukan pihak dalam Akta tersebut. Tetapi pencabutan kuasa ini harus dilakukan oleh para pihak atau melalui pengadilan. Sedangkan, jika dalam kuasa tersebut belum ada pemenuhan prestasi, maka pada prinsipnya kuasa tersebut dapat dicabut. Dampak dari pembuatan Akta Pencabutan Kuasa yang dibuat oleh Pemberi Kuasa tanpa persetujuan Penerima Kuasa, dalam hal sudah ada prestasi yang dilakukan oleh Penerima Kuasa, maka merupakan perbuatan melawan hukum. Sehingga, Pemberi Kuasa dapat dimintakan tanggung jawab berupa ganti rugi.

---

The component in cooperation that has the potential to cause legal problems one of them is the granting of Authority, in the granting of this Authority is carried out through legal process that may involve the role of notary to create a deed of Authorization systemically. In this case, the Author raises two issues, namely, first, how the responsibility of the notary in creating the law construction of Authorization Deed, second, how the effect of the revocation of the Authorization Deed based on the Verdict of Banda Aceh District Court Number 22/Pdt.G/2015/PN.Bna. The type of this research method is normative juridical research method, the Author uses the type of secondary data which is obtained from literature study.The results of this study convey that during this notary can not be asked a responsibility because notary is not a party on the deed. but the revocation of the Authorization Deed must be done by the parties or through the District court. Whereas, if on that Authorization Deed has no obligation compliance yet, so in the principle, the Authorization Deed can be revoked. The effect of the revocation of the Authorization Deed which is made by the grantor without the consent of the proxy in the event of an obligation compliance which has been performed by the proxy, so that case means unlawful action. Therefore the grantor may be liable for a compensation."

"

Tesis ini membahas tentang kasus penolakan pengangkatan pelaksana wasiat menyebabkan wasiat menjadi terhambat pelaksanaannya. Permasalahannya adalah terdapat dua dokumen yang disiapkan agar langsung ditandatangani oleh para ahli waris. Kedua dokumen tersebut tidak dibacakan serta dijelaskan terlebih dahulu kepada para ahli waris, sehingga hanya 9 dari 15 ahli waris yang menandatanganinya. Kedua dokumen tersebut yakni Akta Pernyataan Bersama dan Akta Kesepakatan Bersama yang berisi mengenai pengangkatan pelaksana wasiat baru. Penulis mempertanyakan bagaimana kedudukan kedua dokumen tersebut serta tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya. Metode penelitian yang digunakan berbentuk yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Penulis menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi pustaka. Data hasil penelitian dianalisis secara kualitatif lalu dijabarkan dalam bentuk deskriptif analitis. Kedudukan kedua akta yang ditolak para ahli waris merupakan akta partij atau akta pihak yang mempunyai kekuatan pembuktian seperti akta di bawah tangan karena tidak dibacakan oleh notaris di hadapan para pihak dan para saksi. Tanggung jawab notaris terhadap kedua akta yang tidak dibacakan, tidak diberikan atau diperlihatkan isinya, berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris yakni notaris dapat diberi sanksi yang ditentukan oleh Majelis Pengawas Notaris. Notaris juga dapat diminta pertanggungjawaban secara perdata apabila isi akta tersebut menimbulkan kerugian terhadap pembagian warisan.

---

This thesis discusses the case of rejection of the appointment of executor of a will which causes the will to be hampered by its implementation. The problem is that there are two documents prepared to be signed directly by the beneficiary. Both documents were not read out and explained in advance to the beneficiaries, so only 9 of the 15 heirs signed. Both documents are the Deed of Joint Statement and Collective Agreements concerning the appointment of executors of the new will. The author questioned how the position of the both documents and the notary’s responsibility for the deed made. The research method used is normative juridical with descriptive analytical research typology. The author uses secondary data collected through literature. The research data is analyzed qualititatively and then described in descriptive analytical form. The position of the two deeds rejected by the beneficiary is the type of partij deed or deed of the party that has power of proof such as the deed under the hand because it is not read by the notary before the parties and witnesses. The notary’s responsibility for the two deeds that are not read out, not given or shown in their contents, based on Undang-Undang Jabatan Notaris and Kode Etik Notaris, namely the notary may be sanctioned by Majelis Pengawas Notaris. Notary can also be asked for civil liability if the contents of the deed cause a loss to the distribution of inheritance.

 

Key words:

Executor of Testament, Position of Deed, Responsibility of Notary

 

"

"ABSTRAKPada tesis ini, penulis mengangkat mengenai akibat hukum dan tanggung jawab Notaris terhadap akta kuasa yang tidak memenuhi ketentuan sebagai akta Notaris, serta upaya penyelesaiannya. Permasalahan tersebut dilatarbelakangi dengan adanya pengaduan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bogor atas kerugian yang diderita pelapor akibat akta kuasa yang dibuat oleh Notaris dengan indikasi pemalsuan tanda tangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, dengan tipologi penelitian bersifat deskriptif-analitis. Hasil penelitian ini, akta kuasa yang dibuat dengan tidak memenuhi ketentuan otentitas akta tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta autentik, melainkan hanya sebagai akta dibawah tangan, sebaiknya Notaris lebih seksama dan menerapkan prinsip kehatian-hatian dalam menjalankan Jabatanya. Apabila kerugian yang timbul karena Notaris melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundangan, maka Notaris dapat dimintakan ganti kerugian. sebaiknya Notaris selalu mengikuti perkembangan kebijakan dalam bidang kenotariatan khususnya. Penyelesaian masalahnya dapat dilakukan dengan pengaduan atau laporan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris untuk melakukan pemeriksaan kepada Notaris, perihal ganti kerugian dapat diajukan gugatan ke pengadilan negeri, dapat juga dilakukan musyawarah dengan jalan mediasi yang dapat dilaksanakan pada pengadilan negeri dan atau badan arbitrase nasional Indonesia, dan diberikannya perluasan kewenangan terhadap MPD untuk melakukan mediasi agar penyelesaian masalah dapat dicapai dengan lebih efektif dan efisien dalam rangka pemberian kepastian hukum bagi masyarakat dengan seluas-luasnya.

---

ABSTRACTThis thesis discussed the Notary rsquo s law consequence and responsibility towards deeds which didn rsquo t meet the legal requirements as the notarial deeds, and also its settlement efforts. This problem was caused by several complaints to the Bogor Regional Supervisory Board of Notary on the loss of claimants due to the notarial deeds made by the notary with the indication of a signature falsification. The research method was a juridical normative method with a research typology of descriptive analytical. The research result showed that the notarial deedswhich weren rsquo t fulfilling the authentication requirement of the deed, these did not have any authentication power, except for a privately made deed. The Notaries ought to be more careful and apply the principle of caution in running their position. When the loss caused by the law violation conducted by the notary, the notary might be required to compensate. The notaries ought to always follow the development of policies, especially on the notary field. The solution might be conducted by complaining or reporting to the Regional Supervisory Board of Notary to ask for an investigation on the reported notary. Moreover, a compensation might be prosecuted through a lawsuit to a district court, or a mediation in the district court or the Indonesian National Arbitrage Agency. Giving the expansion of authority to the Regional Supervisory Board as a mediator would generate an effective and efficient problem solving in order to provide a legal certainty for the community at large."

"Tesis ini membahas mengenai penerapan Asas Praduga Sah Akta Notaris, bagaimana penerapannya di dalam suatu akta notaris yang di dalamnya terdapat figur palsu yang bertindak menjadi salah satu penghadap sebagaimana yang ada dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 43/PDT/2017/PT.BNA. Permasalahan pada tesis ini adalah: 1) Keabsahan, kekuatan pembuktian, bentuk dan substansi pembatalan; 2) Implikasi hukum terhadap para pihak, pihak ketiga, Notaris, dan perbuatan hukum yang didasari Akta Kuasa Menjual yang di dalamnya terdapat figur palsu. Metode penelitian yang dipakai, yuridis normatif. Tipologi penelitian deskriptif, dengan menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi literatur. Menggunakan metode pendekatan kualitatif, yang mana menghasilkan bentuk hasil penelitian yaitu deskriptif analitis. Simpulan dari penulisan tesis ini adalah akta notaris yang di dalamnya terdapat figur palsu adalah tidak sah, serta mengalami degradasi kekuatan bukti menjadi akta dibawah tangan. Akta dapat dimintakan pembatalan ke pengadilan karena tidak terpenuhinya syarat cakap pada suatu perjanjian, batal demi hukum karena melanggar Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum, serta kebatalan nonexistent karena unsur pemberi kuasa tidak terpenuhi. Implikasi hukum terhadap para pihak, pihak ketiga adalah dapat memintakan pembatalan akta ke pengadilan. Untuk implikasi hukum terhadap Notaris adalah Notaris tidak bertanggung jawab atas kecacatan dan kepalsuan akta. Untuk perbuatan hukum yang didasari dari akta tersebut diatas adalah tetap dianggap sah sebelum adanya pembatalan dari pengadilan. Saran dari penulis adalah notaris harus lebih berhati-hati, dengan selalu memfotokopi identitas penghadap, memasang cctv di kantornya, dan menghadirkan saksi-saksi pengenal.

---

This thesis discusses the application of The Presumption of Legitimate Principles, how it is applied in a notarial deed in which there is a false figure who acted as one of the party attended as it exists in Banda Aceh High Court Decision No. 43/PDT/2017/PT.BNA. The issues in this thesis are: 1) Validity, strength of proof, form and substance of cancellation; 2) Legal implications of its parties, third parties, Notary, and legal acts based on The Power of Attorney to Sale Deed that contain false figures. The research that used in this thesis, normative juridical. Descriptive research typology, using secondary data collected through literature studies. Using the qualitative approach method, which forms the result of this thesis is descriptive analytical. The conclusion of this thesis is that the notary deed contained an invalid form and was subject to the degradation of the evidence into the deed, and that the deed could be called for revocation to court for failure to comply with the terms of a treaty. The legal implications of these parties, the third party is able to request the cancellation of the deed to the court. The legal implications of a notary are non-existent because the notary is only formally responsible for the act he makes. For any acts of law based on the above act it is still considered valid before the cancellation of the court. The authors suggestion is that the notary should be more careful, always copying the identity that given by the parties, installing cctv and asking for identifying witnesses."

"

Tesis ini mengenai Yayasan X yang ingin menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-Undang Yayasan. Yayasan X melakukan penyesuaian anggaran dasarnya dengan membuat akta pendirian Yayasan X yang baru dihadapan Notaris R. Pada tahun 2010, Yayasan X kemudian melakukan perubahan anggaran dasar kembali dengan Notaris R. Yayasan X ketika menghadap Notaris R diwakili oleh salah satu pengurusnya berdasarkan surat kuasa di bawah tangan bermaterai. Hal ini kemudian digugat oleh para pengurus Yayasan X lainnya karena perbuatan hukum tersebut menurut keterangan mereka tidak pernah memberikan kuasa kepadanya untuk melakukan pembuatan akta di hadapan Notaris R. Artikel ini mengangkat permasalahan mengenai akibat hukum akta perubahan anggaran dasar Yayasan X yang dibuat berdasarkan surat kuasa yang cacat materil yang tercantum dalam Putusan Nomor 8/PDT/2019/PT.Bna. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menganalisis data sekunder secara kualitatif. Simpulan tesis ini adalah akibat hukum akta perubahan anggaran dasar Yayasan X yang dibuat berdasarkan surat kuasa yang cacat materil adalah batal demi hukum. Notaris dalam hal ini agar lebih teliti dalam memeriksa dokumen pendukung dalam pembuatan akta, khususnya anggaran dasar Yayasan yang telah ada sebelumnya.

 

---

This thesis is about Yayasan X which wants to adjust its articles of association with the Foundation Law. Yayasan X made adjustments to its articles of association by making a new deed of establishment for Foundation X before the Notary R. In 2010, X Foundation then made changes to the articles of association again with Notary R. Foundation X when facing Notary R was represented by one of its managers based on the power of attorney below. stamped hands. This was later sued by the other management of Foundation X because the legal act according to their statement never gave him the power to make the deed before the Notary R.This article raises the issue regarding the legal consequences of the deed of amendment to Foundation Xs articles of association which was made based on a power of attorney material defects listed in Decision Number 8 / PDT / 2019 / PT.Bna. The research method used is normative juridical, by analyzing secondary data qualitatively. The conclusion of this thesis is that the legal effect of the deed of amendment to the articles of association of Foundation X which was made based on a power of attorney with material defects is null and void. Notary in this case to be more thorough in examining the supporting documents in making deeds, especially the articles of association of the previously existing foundations.

"

"Untuk membuat suatu akta, selain harus mematuhi syarat formal pembuatan akta sebagaimana yang diatur oleh UUJN, Notaris juga harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai subtansi akta tersebut agar akta tersebut terjaga keabsahannya. Selain untuk membuat akta pendirian CV, peran Notaris juga diperlukan untuk membuat akta perubahan CV apabila terdapat perubahanperubahan yang ingin dilakukan terhadap anggaran dasar atau akta pendiriannya. Misalnya dalam hal pengangkatan dan pemberhentian pengurus yang mana harus dilakukan dengan merubah anggaran dasar berupa perubahan kesepakatan siapa yang yang diangkat sebagai pengurus. Hal ini merupakan urusan internal CV yang pengaturannya dapat ditetumkan dalam anggaran dasar CV yang bersangkutan atau di dalam KUHPerdata. Permasalahan terkait dengan pengangkatan dan pemberhetian pengurus pada CV ini ditemukan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2604 K/Pdt/2019. Permasalahan terjadi karena salah satu persero hadir dalam penandatanganan akta tersebut dengan kuasa lisan. Penelitian ini mengangkat permasalahan antara lain mengenai keabsahan akta perubahan CV dengan kuasa lisan oleh salah satu persero dan tanggung jawab Notaris yang membuat akta perubahan CV tanpa dihadiri dan ditandatangani oleh salah satu persero. Penelitian ini dianalisis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan analisis kualitatif. Dari hasil penelitian, kuasa lisan yang terdapat dalam akta perubahan CV. Putra Jaya adalah tidak sah karena tidak memenuhi unsur kesepakatan. Hal ini menyebabkan Tergugat I tidak berwenang mewakili Penggugat untuk menandatangani dan hadir dalam akta, sehingga akta perubahan CV. Putra Jaya dinyatakan cacat hukum. Tanggung jawab Notaris akan hal ini adalah menghapus akta perubahan CV tersebut karena tidak memenuhi syarat sebagai akta otentik.

---

To make a deed, in addition to having comply with the formal requirements for making a deed as regulated by UUJN, Notary must also pay attention to the provisions of the laws and regulations governing the substance of the deed so thaht the validity of the deed is maintained. In addition to making a deed of establishment of a CV, the role of Notary is also required to make a deed of amandement to the CV if there are changes to be made to the articles of association or deed establishment. For example, in terms of the appointment and dismissal of the management, which must be done by changing the articles of association in the form of changing the agreement on who is appointed as the administrator. This is an internal matter of the CV whose arrangements can be stated in the articles of association of the relevant CV or in the Civil Code. Problems related to the appointment and dismissal of the management on this CV were found in the Supreme Court Decision Number 2604 K/Pdt/2019. The problem occurred because one of the companies was present at the signing of the deed with an oral power of attorney. This research raises issues, among others, regarding the validity of the CV amendment deed with an oral authorization by one of the companies and the responsibility of the Notary who makes the CV change deed without being attended and signed by one of thecompany. This study was analyzed using normative juridical research methods and qualitative analysis. From the research results, oral power of attorney contained in the deed of amandement to CV. Putra Jaya is invalid because it does not meet the elementof the agreement. This caused defendant I to not be authorized to represent the Plaintiff to sign and be present in the deed, so that the deed of amandement to CV. Putra Jaya was declared legally disabled. The responsibility of the Notary in this matter is to delete the deed of amandement to the CV because it does not meet the requirements as an aunthenthic deed"

"Tesis ini mengkaji peristiwa pembacaan akta autentik yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris pada Putusan Majelis Pengawas Notaris Pusat Nomor 11/B/MPPN/XII/2018, Notaris Muhammad Irsan melakukan pembacaan akta perjanjian jual beli di hadapan pihak pembeli dan pihak penjual secara terpisah dari segi tempat dan waktu pembacaan akta autentik. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah akibat hukum pembacaan akta dihadapan penghadap dengan waktu dan tempat yang berbeda serta tanggung jawab notaris terhadap pembacaan akta yang tidak sempurna. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui akibat hukum dari pembacaan akta diwaktu yang berbeda berdasarkan Putusan Majelis Pengawas Notaris Pusat Nomor 11/B/MPPN/XII/2018 dan menjelaskan tanggung jawab notaris terhadap prosedur pembacaan akta dalam Putusan Majelis Pengawas Notaris Pusat Nomor 11/B/MPPN/XII/2018, penelitian ini memnggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan analisa data kualitatif dan tipe penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa akibat hukum dari proses pembacaan akta diwaktu yang berbeda berdasarkan Putusan Majelis Pengawas Notaris Pusat Nomor 11/B/MPPN/XII/2018 oleh Notaris Muhammad Irsan mengakibatkan akta perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat sebagai akta autentik menjadi hanya memiliki kekuatan pembuktian sebatas akta dibawah tangan. Tanggung jawab Notaris Muhammad Irsan terhadap prosedur pembacaan akta yang tidak sempurna dalam pembuatan akta autentik pada kasus dalam Putusan Majelis Pengawas Notaris Pusat Nomor 11/B/MPPN/XII/2018 adalah penggantian kerugian materil dan immateril berupa penggantian biaya yang dikeluarkan sebagai honorarium notaris dan biaya penyelengaraan perkara di Majelis Pemeriksa Pusat Notaris yang diderita penghadap dikarenakan penurunan kekuatan pembuktian akta autentik menjadi akta dibawah tangan dan berikut dengan pemberhentian dengan tidak hormat

---

This thesis study about the deeds reading procedure that doesnt corresponding with provisions in Notarial Law Bill within verdict of Central Supervisory Council Of Notary Number 11/B/MPPN/XII/2018 whom is done by Muhammad Irsan with the deed reading procedure that been done in separate place and time in front of buyer and seller. The problem that being solved in this thesis is about legal consequence from deed reading procedure that been done in separate time and places and also notary responsibility from the defective deed reading procedure. The purpose for this research is to know about the legal consequence from the deed reading procedure that been done in separate time and places and to explain about the notary responsibility from defective deed reading procedure within verdict in case of Central Supervisory Council Of Notary Number 11/B/MPPN/XII/2018, this research uses juridical normative as research method with qualitative data analysis and analytical descriptive as type of research.

This research conclusion is legal consequence from the deed reading procedure that been done in separate time and places makes the deed not longer has a verification power as authentic deeds but has only verification power as private deeds and the Muhammad Irsan responsibility as Notary for the defective deed reading procedure is the compensations such as, compensation for notary honorarium alongside for all court fee for the parties that been harmed for the loss of authenticity verification power within the authentic deeds and he also was sentenced with dishonorable discharge for his actions."

"Menurut hukum positif kita jual beli harus dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan hanya jual beli dengan akta yang dibuat oleh PPAT saja yang dapat dipakai untuk pendaftaran di Kantor Pertanahan Seksi Pendaftaran Tanah (pasal 19 PP Nomor 10/1961 jo PP No 24/1997). Dalam praktek sebelum dilakukan jual beli tanah penjual dan pembeli membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dihadapan Notaris. PPJB adalah perjanjian bantuan yang berfungsi sebagai perjanjian pendahuluan yang bentuknya bebas. PPJB tanah lahir sebagai akibat terhambatnya atau terdapatnya beberapa persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang yang berkaitan dengan jual beli hak atas tanah yang akhirnya agak menghambat penyelesaian transaksi dalam jual beli hak atas tanah. Persyaratan tersebut ada yang lahir dari peraturan perundang- undangan yang ada dan ada pula yang timbul sebagai kesepakatan para pihak yang akan melakukan jual beli hak atas tanah. Didalam PPJB biasanya penjual memberikan kuasa kepada pembeli, untuk pemberian kuasa disini hanya meliputi tindakan pengurusan saja, sehingga artinya disini tidak dibenarkan pemberian kuasa yang mengakibatkan pemegang kuasa dapat menjalankan segala tindakan pemilikan dan tindakan pengurusan. Kuasa tersebut bisanya digunakan apabila penjual tidak dapat hadir dalam penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) sehingga pembeli bertindak pula sebagai penjual untuk menandatangani AJB tersebut. Dalam pemberian kuasa ini banyak ditemui penjual memberi kuasa yang tidk dapat dicabut kembali atau biasa disebut kuasa mutlak. Pemberian kuasa mutlak tersebut dalam prakteknya menimbulkan masalah sengketa tanah.

---

According to the sale and purchase of our positive law must be carried out in the presence of a Land Deed Official and only with the purchase made by Land Deed Official that can be used for registration in the Land Registry section of the Land Office (Article 19 Law No. 10/1961 and PP 24/1997). In practice prior to the sale and purchase of land sellers and buyers make the Sale and Purchase Agreement before Notary. Sale and Purchase Agreement is an agreement that serves as a preliminary agreements that in the free shape. Sale and Purchase Agreement born as a result of inhibition or the presence of certain requirements set by the laws relating to the sale and purchase of land rights are ultimately somewhat inhibit the settlement of transactions in the sale and purchase of land rights. These requirements exist born of legislation that exist and some are arising as agreed by the parties that will make buying and selling land rights. In Sale and Purchase Agreement usually authorizes the seller to the buyer, to the provision of power here only covers acts of management course, so that means here is not justified authorization may result in the holder of the power to run all actions and acts of management ownership. Authorization is usually used if the seller can not be present at the signing of the Sale and Purchase Agreements so that the buyer acts as well as the seller to sign the Sale and Purchase Agreements. In granting this authority authorizes many sellers found that none were revocable or so-called absolute power. Giving the absolute power to cause problems in practice land disputes."

"Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli terdapat surat kuasa yang diberikan oleh penjual kepada pembeli untuk memberikan perlindungan hukum kepada para pihak. Penelitian ini membahas mengenai keabsahan pembuatan akta kuasa menjual yang dibuat bersamaan dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli belum lunas untuk melaksanakan pembuatan Akta Jual Beli dihadapan PPAT. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif. Tipologi penelitian dalam tesis ini nersifat deskriptif dengan hasil penelitian bersifat deskiptif analitis. Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa akta kuasa menjual yang dibuat bersamaan dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli belum lunas tidak dapat dilakukan untuk melaksanakan pembuatan Akta Jual Beli karena akan melanggar asas keseimbangan, asas itikad baik, asas kepastian hukum dan asas tunai serta salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu kesepakatan. Penelitian ini menyarankan Notaris sebegai pihak yang paham hukum memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak yang hendak membuat akta dan melakukan tindakan preventif serta menyarankan Pemerintah untuk membuat peraturan yang mengatur mengenai akta kuasa menjual dalam suatu Perjanjian Pengikatan Jual Beli.

---

In the Sale and Purchase Agreement there is a warranty given by the seller to the buyer to provide legal protection to the parties. This thesis will focus on the validity of the Deed of Power of Attorney which was created in conjunction with unsettled binding Sale and Purchase agreement to conduct the deed of sale before a notary (PPAT), as well as to discuss the Authority of Deed of Power of Attorney in unsettled binding Sale and Purchase agreements to carry out creation of purchase deed registered (case study in a verdict of DKI Jakarta High Court Number 758/PDT/2018/PT.DKI). The approach used in this research is juridicalnormative research. Data analysis method used is a qualitative method, using data collection, analyzing a case to the preparation of a research report. The tool for data collection used in this research is the study of documents or library materials.

The results of the study concluded that the deed of selling power made in conjunction with the Purchase Binding Agreement has not been paid in full cannot be carried out to carry out the making of the Sale and Purchase Deed because it would violate the principle of balance, the principle of good faith, the principle of legal certainty and the principle of cash as well as one of the legal conditions of the agreement namely an agreement . This study recommends that the Notary as a party who understands the law provides legal counsel to those who want to make a deed and take preventive measures and advises the Government to make regulations that govern the deed of selling power in a Purchase Agreement."

"Tesis ini membahas tentang bagaimana peran dan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta partij dan bagaimana tanggung jawab Notaris dalam hal terdapat perubahan dalam akta partij, yaitu analisis putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Riau Nomor 02/PTS/MJ/PWN.PROV.RIAU/XI/2012 jo. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 906/PID.B/2014/PN.PBR jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1003 K/PID/2015. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam membuat akta partij, Notaris hanya mengkonstantir kepentingan para penghadap yang datang kepadanya, tanpa ada kewenangan untuk melakukan pengubahan dengan inisiatifnya sendiri. Apabila Notaris hendak melakukan perubahan terhadap isi akta, maka Notaris harus mengikuti prosedur yang terdapat pada ketentuan Undang-undang tentang Jabatan Notaris. Notaris yang tidak mengikuti prosedur tersebut dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu bertentangan dengan kewajibannya. Selanjutnya putusan Majelis Pemeriksa Notaris Provinsi Riau yang menjatuhkan teguran lisan kepada Notaris X tidak tepat jika didasarkan pada pelanggaran atas Pasal 48 ayat 1 Undang-undang tentang Jabatan Notaris karena undang-undang tidak menyatakan bahwa atas pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi administratif. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang melepaskan Notaris X dari segala tuntutan hukum juga tidak tepat karena perbuatan Notaris X memiliki sifat melawan hukum dan telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 264 ayat 1 KUHP. Putusan Mahkamah Agung yang menjatuhkan pidana penjara 1 satu tahun pada Notaris X telah tepat karena memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan alasan utama bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum. Notaris harus mengubah di depan kedua pihak sesuai persetujuan keduanya, atau sebagaimana prosedur yang seharusnya.

---

This thesis discusses on how is the role and liability of Notary in the revision of partij deed and how is the liability of Notary in the revision of partij deed by analysing the Notary rsquo s Assembly Supervisor of Riau Province Decision Number 02 PTS MJ PWN.PROV.RIAU XI 2012 jo. District Court of Pekanbaru Decision Number 906 Pid.B 2014 PN.Pbr jo. Supreme Court of Indonesia Number 1003 K PID 2015. This research is conducted by literature approaches. The result of the thesis shows that in revising the content of partij deed, Notary should only write down the will of both parties who come to him. Whether there should be any revision of the content in the deed, Notary should obey the rules which contained in Law of Notary. If the Notary doesn rsquo t obey those rules, the tort should occured. Furthermore, the Notary rsquo s Assembly Supervisor or Riau Province decision which sentenced verbal warning to Notary X was not appropriate as it used Article 48 1 as the legal base for the decision while the stated article does not subject to any administrative sanction. The District Court of Pekanbaru decision which acquit Notary X from any legal claim also improper as Notary X had commited the act which fulfil the element of unlawful and fulfil all the elements of Article 264 1 KUHP. The Supreme Court of Indonesia decision which pronounce sentence to one year imprisonment to Notary X was appropriate which the main premiss was that judex facti had applied the law improperly. Notary had to revise the content of the deed with the presence of and agreed by the parties or as legally ordered."