Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada penulisan tesis ini akan membahas mengenai Persekutuan Perdata Notaris sebagai suatu Kantor Bersama di Indonesia dan akan membahas sedikit gambaran mengenai Notary Maatschappen di Belanda. Hal ini dilatarbelakangi oleh kecemasan Penulisan terhadap banyaknya jumlah Notaris yang tidak seiring dengan perkembangan mutu dari jabatan Notaris itu sendiri. Kemudian keingintahuan Penulis mengapa Kantor Bersama Notaris dalam bentuk Persekutuan Perdata tidak umum dilakukan di kalangan Notaris di Indonesia, padahal Persekutuan Perdata Notaris sudah diperkenankan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris serta Perubahannya dengan peraturan pelaksananya yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris dalam Bentuk Perserikatan Perdata. Di sisi lain, mayoritas Notaris di Belanda tergabung di dalam suatu Notary Maatschappen. Hanya sebesar 1 satu persen yang menjalankan jabatan Notarisnya dalam suatu kantor one-man-notary.Dari latar belakang tersebut maka muncul permasalahan bagaimana kedudukan dan tanggung jawab Notaris dalam suatu Kantor Bersama Notaris dengan bentuk Persekutuan Perdata, kemudian bagaimana penerapan ketentuan mengenai Persekutuan Perdata Notaris di Indonesia dan di Belanda, serta bagaimana keuntungan dan kerugian bagi Notaris untuk membentuk Kantor Bersama Notaris dalam bentuk Persekutuan Perdata. Metode Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif yaitu studi kepustakaan dan didukung dengan wawancara kepada beberapa narasumber yang kompeten dibidangnya. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa meski Persekutuan Perdata Notaris memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri, namun Persekutuan Perdata dapat dijadikan pilihan bagi Notaris yang baru akan mendirikan kantor atau sudah menjalankan jabatannya. Pelaksanaan Persekutuan Perdata Notaris dapat diadopsi dari pengaturan mengenai Notary Maatschappen di Belanda dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

---

This research examines Notary Civil Partnership as Joint Office in Indonesia and will discuss a few about description of Notary Maatschap in Nederland. The background of this research is because of Researcher s anxiousness about the growth number of Notary that is not aligned with the Notary s quality itself. The next background is since Researcher is inquiring like to know why Notary Civil Partnership is unusual to be established in Indonesia. Whereas, Notary Civil Partnership is already allowed by Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris and its amendment and also regulated by Ministry Regulation Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris dalam Bentuk Perserikatan Perdata. On the other hand, The Majority of Notary in Nederland affiliated in Notary Maatschap. Only 1 one percent of Notaries implement called one man notary office.From those backgrounds emerge some problems. There are how is the status and the responsibility of Notary in Notary Civil Partnership as Joint Office, how is the implementation of the regulation of Notary Civil Partnership in Indonesia and Nederland, and how is the advantages and disadvantages of Notary Civil Partnership as Joint Office. Research method of this research is normative juridicial that supported by interview to some expert informant. Data analysis of this research is qualitative. The result of this research is Notary Civil Partnership has advantages and disadvantages, nevertheless it can be a preference for Notary. Notary Civil Partnership can applied and adopted from Notary Maatschap of Nederland and refer to regulation in Indonesia."

"ABSTRAKPersekutuan Perdata Notaris adalah perjanjian kerjasama para Notarisdalam menjalankan jabatan masing-masing sebagai Notaris denganmemasukkan semua keperluan untuk mendirikan dan mengurus sertabergabung dalam satu kantor bersama Notaris. Penelitian ini adalahpenelitian deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kegunaanPersekutuan Perdata Notaris bagi para Notaris baik Notaris yang sudahlama menjabat maupun bagi Notaris baru/pemula sehingga dapatmembantu pengembangan kemampuan dan keahlian seorang Notaris.Persekutuan Perdata Notaris merupakan bentuk yang tepat untuk paraNotaris sehingga mereka mendapat keuntungan di antara mereka

---

ABSTRACTNotary Civil Partnership is a cooperation agreement to running their position as anotary to establish and manage and merge together in one notary's office. Thisresearch is descriptive research. The aim of this research was to determine thefunction of the Notary Civil Partnership for notary who had long served Notaryand for new or beginner so they can help the developed their skills and expertiseas a notary. Maatschap notary is the right form for the notary so that they getmany advantage of them"

"Dalam perkembangan kehidupan masyarakat telah meningkatkan intensitas dan kompleksitas hubungan hukum yang harus mendapat perlindungan dan kepastian berdasarkan alat bukti untuk menentukan dengan jelas dan pasti akan hak dan kewajiban setiap subyek hukum. Oleh karena itu, agar mendapat perlindungan, kepastian, dan ketertiban profesi Notaris menjadi suatu kebutuhan yang terus dicari dan diperlukan. Namun, meski diwajibkan bekerja secara mandiri, Notaris tidak dapat melakukan semua pekerjaan seorang diri. Tentu saja ia dibantu oleh karyawan untuk mengelola sistem pekerjaan di kantor Notaris, mereka inilah yang disebut pegawai kantor Notaris. Adanya Peran dan fungsi dari pegawai kantor Notaris kerap disepelekan dalam praktik dunia kenotariatan. Padahal pegawai kantor notaris sangat penting dalam membantu pelaksanaan tugas dan jabatan profesi Notaris menjadi lebih optimal. Akan tetapi ada kalanya terjadinya penyalahgunaan wewenang Notaris diakibatkan oleh kesalahan yang dilakukan oleh pegawai kantor Notaris sehingga memaksa Notaris untuk bertanggungjawab secara hukum. Tesis ini merupakan penelitian untuk meninjau dan menganalisa suatu konsep dimana seorang Notaris dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahan yang dilakukan oleh bawahannya dan sampai sejauh mana batas-batas kesalahan pegawai kantor notaris tersebut yang dapat mengakibatkan Notaris tersebut harus bertanggung jawab secara hukum. Metode yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, serta didukung dengan pendapat ahli dan hasil wawancara dengan narasumber. Tujuan Penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui apakah Notaris dalam melakukan jabatannya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang dilakukan oleh pegawai kantor notaris manakala perbuatan tersebut menimbulkan kerugian kepada pihak klien. Konsep Vicarious Liability dalam hubungan majikan-buruh (subordinatif) harus memenuhi kualifikasi dimana Notaris menyerahkan wewenangnya kepada bawahannya dan perbuatan bawahannya tersebut secara hukum dianggap sebagai perbuatan Notaris yang bersangkutan. Adapun pertanggungjawaban yang dimaksud didasarkan pada konsep pertanggungjawaban Vicarious Liability sehingga dengan ini diharapkan dapat ditemukan adanya ketegasan dan kepastian yang lebih dalam mengenai tanggung jawab profesi Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya.

---

In the development of community life has increased the intensity and complexity of the legal relationships that should receive protection and certainty based on evidence to determine clear and definite rights and obligations of any legal subjects. Therefore, in order to get protection, certainty, and order the Notary profession becomes a necessity that continues to be sought and needed. However, despite being required to work independently, a notary can not do all the work alone. Of course he was assisted by employees to manage the system work in the office of the Notary, this is what they called the Notary office workers. The role and function of the presence of Notary Office employees are often overlooked in the world practice of notaries. Whereas the notary office employees is very important in helping the implementation of tasks and positions Notary profession become more optimal. But there are times when the abuse of authority Notary caused by mistakes made by employees of the Notary's office, forcing the Notary to be legally responsible. This thesis is a study to review and analyze a concept where a Notary accountable for the wrongs committed by his subordinates and the extent to which the limits of error of the notary office employees that could result in the Notary must be held legally responsible. The methods used in the preparation of this thesis is a normative juridical research method that is legal research done by researching library materials or secondary data, and supported by expert opinion and interviews with informants. Objective of this thesis was to determine whether the conduct of his Notary accountable for all actions committed by employees of the notary's office when these actions cause harm to the client. The concept of Vicarious Liability in the employer-worker relationship (subordinate) should be qualified where Notary hand over authority to a subordinate and subordinate acts that are legally regarded as an act of Notary concerned. The liability is based on the concept of accountability Vicarious Liability so with this expected to be found any more firmness and certainty in the Notary professional responsibility in carrying out his duties."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai larangan melakukan penandatanganan Akta Notaris diLuar Kantor Notaris, akan tetapi apabila pelanggaran tersebut terjadi, tidak adapengaturan secara tegas mengenai sanksinya dalam peraturan perundang-undangantersebut. Permasalahan yang diteliti dalam tesis ini adalah mengenai pengaturan danpengawasan terhadap Notaris dalam UUJN, pelaksanaan pengawasan terhadapNotaris oleh Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan serta analisis kasusmengenai Notaris yang melakukan penandatanganan Akta Notaris di Luar KantorNotaris. Kesimpulan dari tesis ini yaitu Notaris tidak diperkenankan melakukanpenandatanganan akta Notaris di luar kantor tanpa alasan yang sah; Majelis PengawasNotaris dan Dewan Kehormatan melakukan pengawasan secara preventif dan kuratifdalam menangani kasus Notaris melakukan penandatanganan Akta Notaris di LuarKantor Notaris tanpa alasan yang sah; dan pengenaan sanksi terberat yang dapatdiberika oleh Dewan Kehormatan terhadap Notaris tidak menimbulkan efek jera bagiNotaris yang bersangkutan. Saran dari tesis ini yaitu hendaknya di kemudian hari,untuk pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris yang sangat menimbulkan kerugianbagi masyarakat, Dewan Kehormatan diberikan akses untuk melapor kepada MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia untuk memberi sanksi kepada Notaris yangbersangkutan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the ban signed Deed in Notary Affairs Office, but if the offenseoccurred, there was no firm arrangement about sanctions in the legislation. Problemsstudied in this thesis is the regulation and supervision of the UUJN Notary, theNotary supervision by the Supervisory Council and the Board of Honour as well asNotary case analysis of the Notary Deed signed at the Foreign Office of the Notary.The conclusion of this thesis is not allowed to perform notarial deed of Notarysigning out of the office without a valid reason; Notary Supervisory Council andHonor Council to supervise preventive and curative in cases of signing the NotaryDeed in Notary Public Affairs Office no legitimate reason, and toughest sanctionsthat can be given by the Honorary Council of the Notaries no deterrent effect for thenotary in question. Suggestion of this thesis that should be in the future, for violationof the Code of Ethics Notary very cause harm to the public, Honorary Council givenaccess to report to the Minister of Justice and Human Rights to give sanction to thenotary in question."

"Tesis ini membahas perubahan istilah perkumpulan Notaris yang mana pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris digunakan istilah perserikatan perdata notaris dan sekarang setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 20014 digunakan istilah persekutuan perdata notaris. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan desain perspektif. Hasil penelitian ini menyarankan agar istilah persekutuan perdata notaris yang digunakan di Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 dirubah, sehingga tetap menggunakan istilah perserikatan perdata notaris seperti pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004. Peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 harus segera dibentuk dan diberlakukan. Peraturan pelaksana tersebut harus mencakup mengenai definisi, tujuan, dan tata cara pembentukan persekutuan perdata minimal seperti apa yang terdapat di Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.AH.02.12 yang merupakan peraturan pendamping perserikatan perdata notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.

---

This thesis discusses the association Notary term changes which the Act No. 30 of 2004 on Notary use the term civil union notary and now after the publication of Act No. 2 of 2014 used the term civil partnership notary. This research is to design a normative juridical perspective. The results of this study, suggest should replace the term of civil partnership notary used in Act No. 2 of 2014 and keep using the term of civil union notary as in Act No. 30 of 2004. The implementing regulations of Act No. 2 of 2014 must be established and enforced. The implementing regulations should include about definitions, objectives, and procedures for the establishment of a civil partnership are minimal as what in Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. M.HH.01.AH.02.12 which is companion legislation notary civil union under the Act No. 30 of 2004."

"Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik yang diperlukan guna menjamin kepastian hukum dalam lalu lintas kehidupan di masyarakat. Oleh karena pekerjaan Notaris berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat, maka dalam menjalankan jabatannya seorang Notaris haruslah diawasi oleh lembaga yang berwenang dan organisasi profesinya sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang. Lembaga yang berwenang tersebut ialah Majelis Pegawas Notaris dan organisasi profesi yang dimaksud ialah Ikatan Notaris Indonesia (INI). Semua orang yang menjalankan Profesi Notaris wajib diperiksa dan diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris dan mereka harus berkumpul dalam satu wadah tunggal yang diakui oleh undang-undang, yaitu INI. Tesis ini membahas mengenai kewenangan Majelis Pengawas Notaris untuk memeriksa Notaris dan kedudukan organisasi Notaris diluar INI menurut Undang-undang Jabatan Notaris. Bentuk penelitian dalam tesis ini adalah yuridis normatif yang termasuk tipe penelitian eksplanatoris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Alat pengumpulan datanya yaitu melalui studi kepustakaan dan wawancara sedangkan hasil penelitiannya akan dianalisa secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Majelis Pengawas Notaris berwenang untuk memeriksa semua Notaris tanpa memandang dari organisasi mana notaris itu berasal dan organisasi Notaris diluar INI tidak diakui dalam UUJN.

---

Notary is a public officials who has an authority to make an authentic deed required to ensure legal certainty in people's live transaction. Due notary's job is dealing with public directly, then in running his/her position as a notary must be supervised by authorized institution and its proffesional organizations as mandated by regulations.

The authorized institution is Notary Supervisor Council and the professional organizations is Ikatan Notaris Indonesia (INI). Everyone who runs the notary proffesion must examined and overseed by Notary Supervisory Council and they have to assemble in single place that recognize by regulations INI.

This thesis discuss about an authority of Notary Supervisory Council to examine Notary and position of organization outside INI under Regulation of Notary's Position (UUJN). The research format of this thesis is normative include type of explanatory research. The data that used in this research are primary data and secondary data. The data collection are through study of literature and interviews while the research results will be analyzed qualitatively.

Based on research results it can be concluded that Notary Supervisory Council has an authorithy to examine all Notaries regardless which organization notaries was derived and organization outside INI doesn't recognize in UUJN."

"Perlindungan hukum terhadap pekerja adalah pemenuhan hak dasar dan dilindungi oleh konstitusi. Perlindungan pekerja bertujuan untuk menjamin kesamaan kesempatan, perlakukan tanpa diskriminasi dan mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Perlindungan hukum bagi pekerja adalah perlindungan waktu kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, pengupahan dan kesejahteraan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan jaminan sosial pekerja pada kantor Notaris di Kabupaten Merauke, untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pekerja pada kantor Notaris di Kabupaten Merauke dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pekerja apabila perlindungan hukum baginya tidak mengikuti jaminan sosial sesuai dengan yang diperjanjikan. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian lapangan untuk mengumpulkan data-data yang berkaitan dan penelitian hukum normatif yaitu mengkaji hukum sebagai norma didasarkan penelitian kepustakaan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian yang bersifat analisis. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses pengikatan hubungan kerja pekerja pada kantor Notaris di Kabupaten Merauke adalah dengan perjanjian secara lisan sesuai dengan Pasal 1320 KUHperdata dan pelaksanaan jaminan sosial, perlindungan hukum bagi pekerja pada kantor Notaris di Kabupaten Merauke adalah perlindungan waktu kerja, perlindungan keselamatan dan kesehatan, perlindungan upah dan perlindungan kesejahteraan dan upaya yang dilakukan oleh pekerja apabila perlindungan hukum baginya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan adalah pekerja Notaris tidak dapat melakukan upaya hukum karena pekerja Notaris tidak membuat perjanjian kerja tertulis, sehingga tidak memiliki pegangan untuk melakukan upaya hukum.

---

Labour is an inseparable part of national development based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Legal protection for workers is the fulfillment of basic rights and is protected by the constitution. Worker protection aims to guarantee equal opportunity, treat without discrimination and realize the welfare of workers and their families. Legal protection for workers is protection of working time, occupational safety and health, wages and welfare. This study aims to determine the implementation of workers' social security In the Notary office in Merauke Regency, to find out the legal protection for workers at the Notary office in Merauke Regency and to find out the efforts made by workers if legal protection for them does not follow social security in accordance with promised. This research is normative juridical legal research, namely field research to collect related data and normative legal research, namely studying law as a norm based on literature research. The data obtained were analyzed qualitatively and then presented in the form of a descriptive description. The results of the study show that the process of binding employment relations in the Notary office in Merauke Regency is by verbal agreement in accordance with Article 1320 of the Civil Code and the implementation of social security, legal protection for workers at the Notary office in Merauke Regency is protection of working time, protection safety and health, protection of wages and protection of welfare and the efforts made by workers if the legal protection for them is not in accordance with what was agreed, namely the Notary worker cannot take legal action because the Notary worker does not make a written work agreement, so he does not have a handle on take legal action."

"Saat ini jasa Notaris di dalam berbagai aktifitas masyarakat semakin meningkat. Hal ini dikarenakan Indonesia adalah negara hukum yang memiliki prinsip yaitu menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan, sehingga diperlukan adanya suatu alert bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum. Karena itu Pemerintah dan masyarakat a memiliki harapan agar pelayanan yang diberikan oleh Notaris benar-benar memiliki nilai yang dapat diandalkan.Demi tujuan tersebut Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Jabatan Notaris yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, yang memuat peraturan-peraturan mengenai jabatan Notaris yang telah disesuaikan dengan berbagai kondisi dan kebutuhan masyarakat Indonesia dalam lalu lintas hukum. Salah satu peraturan yang menarik adalah Pasal 20 ayat (1) yang menyatakan bahwa Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata. Masalah yang muncul adalah apakah unsur, hubungan para pihak, dan tujuan dari suatu perserikatan perdata menurut peraturan perundangundangan selaras dengan kewajiban dan tanggung jawab Notaris dalam melaksanakan jabatan, serta adakah sisi positif dan negatif dari bentuk perserikatan perdata Notaris. Kemudian dilakukan penelitian dengan menggunakan metode normatif dan metode empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur, hubungan pares pihak, dan tujuan dari suatu perserikatan perdata yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidak selaras dengan kewajiban dan tanggung jawab Notaris di dalam melaksanakan jabatannya, balk menurut Undang-Undang Jabatan Notaris itu sendiri maupun menurut Kode Etik Notaris, walaupun ditemukan pula adanya beberapa ekses positif dari pembentukan perserikatan perdata di antara beberapa prang Notaris itu.

---

Nowadays Notary Public's services are rising as people's necessity. This is because Indonesia is a law country which has a principle to always guarantee the certainty of law, the orderlines of law, and the protection of law that contained with rightness and justness, so that an authentic feast is needed to determine people's rights and duties. Because Hof this reason, the Indonesian Government and the Indonesian people hope that the services which given by Notary Public have reliable values and qualities. In order to that purpose, the Government legislated the new regulations for Notary Public's duties which titled Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. It consists of all regulations for Notary Public and it has appropriated with conditions and necessity of Indonesian people in their law activities.

One of interesting regulation is Article 20 Subsection (I). It tells us that Notary public may perform their duties in civil association. The problem is, are the substances, the relations of the member in the civil association, and the purpose of the civil association which regulated in Civil Code, in accordance with Notary Public's obligations and justifications, and are there positive and negative excesses of the Notary Public's civil association. To find the answers, the normatical and empirical methods are used together.

The research of this article shows that the substances, the relations of the members in the civil association, and the purpose of the civil association which regulated in Civil Code are not in accordance with Notary Public's obligations and justifications which regulated either in Notary Public Regulation that is Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 or Notary Public Ethics Code, although the research also found some positive excesses of the Civil Association which founded by more than one Notary Public."

"Pada saat ini kepemilikan hak atas tanah di Indonesia bukan hanya bertujuan untuk keperluan rumah tinggal dan tempat usaha saja, melainkan untuk keperluan investasi bagi para investor baik investor lokal maupun investor asing. Pengaturan mengenai kepemilikan hak atas tanah di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, baik kepemilikan oleh perorangan, badan, maupun kepemilikan oleh pihak asing. Namun dengan alasan ingin mempermudah mendapat keuntungan lebih, dan hal lainnya yang bersifat menguntungkan dalam proses kepemilikan hak atas tanah di Indonesia, ada saja celah yang digunakan oleh para pihak, dalam hal ini pihak asing, untuk memiliki hak atas tanah yang tidak sesuai dengan yang seharusnya ada di dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Salah satunya dengan perjanjian Nominee. Singkatnya, perjanjian Nominee adalah perjanjian yang biasa dilakukan oleh para pihak asing dengan pihak Nominee, pihak Nominee itu sendiri yaitu orang berkewarganegaraan Indonesia yang dipinjam namanya untuk memiliki suatu hak atas tanah. Perlindungan notaris dalam hal ini menjadi sangat penting untuk dikaji lebih dalam terutama adanya kemungkinan pihak asing dan pihak Nominee membuat perjanjian Nominee dalam bentuk akta-akta otentik berupa akta pengakuan hutang, surat kuasa menjual, perjanjian pengikatan jual beli, surat pernyataan, dan lainnya. Perjanjian –perjanjian tersebut secara formil bisa saja terlihat benar menurut hukum seperti tidak melanggar aturan, namun secara materiil tidak dapat dibenarkan, kemudian pada prakteknya notaris bisa saja tidak mengetahui adanya pemindahan kempemilikan hak atas tanah secara terselubung kepada pihak asing yang jelas merupakan penyelundupan hukum .

---

Nowadays, the land rights ownership in Indonesia is not only aiming for the purposes of residential or business premises only, but rather for an investment purposes owned by both local and foreign investor. The regulation of land rights ownership in Indonesia has already set in the Law Number 5 of 1960 regarding Land, either the individual, corporate entities, or foreign party ownership. However, with an aim for getting more profit easier, or getting anything more profitable on the process of land rights ownership in indonesia, there's always been some loopholes used by the parties, in this case the foreign parties, to get a land rights ownership which is not in accordance with the Law Number 5 of 1960 regarding Land. One of them is called the nominee agreement. Given this, nominee agreement is an agreement entered by a foreign party with a nominee, an indonesian citizen whose name being used to hold a land rights ownership. The protection for public notaries becoming very important to be studied profoundly then, primarily with a possibility of a nominee agreement made by the foreign and nominee party in a form of authentic deeds as debt acknowledgement, turn over procuration, sale and purchace agreement, statement letter, and others. Those agreements could be seen as formally right without any violation under such laws, but is materially unjustified indeed, and in practice the notary may not be aware of any land rights ownership substitution to a foreign party which is shrouded and actually an act of smuggling laws."

"Dalam praktik bisnis, pelaku usaha mempertimbangkan untuk mengubah bentuk badan usaha karena faktor berkembangnya usaha. Perubahan persekutuan komanditer menjadi perseroan terbatas membutuhkan keterlibatan notaris untuk memastikan pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu dengan menjalankan kewenangannya dalam pembuatan akta autentik. Kasus yang dibahas dalam penelitian ini berkaitan dengan sengketa yang terjadi antara para sekutu dalam persekutuan komanditer yang dinyatakan telah diubah menjadi perseroan terbatas. Sengketa tersebut timbul akibat masih adanya perikatan yang belum diselesaikan oleh sekutu komplementer. Di sisi lain, sekutu komplementer tersebut telah mendirikan perseroan terbatas untuk menggantikan persekutuan komanditer tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian doktrinal, penelitian ini menganalisis bagaimana tanggung jawab sekutu komplementer sebelum persekutuan komanditer berubah menjadi perseroan terbatas, serta peran tanggung jawab notaris dalam perubahan bentuk badan usaha tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Simpulan dari penelitian ini yakni sekutu komplementer tetap bertanggung jawab atas perikatan dengan pihak ketiga walaupun telah didirikan perseroan terbatas yang baru. Kemudian notaris tidak bertanggung jawab atas sengketa yang terjadi di antara para sekutu sepanjang akta yang dibuat oleh notaris secara formil telah mematuhi ketentuan dalam UUJN.

---

Due to circumstances affecting business development, business actors consider changing the form of a corporate entity. A notary must be involved when converting a limited partnership into a limited liability company in order to make sure that the procedure is carried out in accordance with all relevant laws and rules, namely by using their power to create authentic deeds. In this research's case study, disputes between partners in limited partnerships that have been transformed into limited liability companies are the subject of discussion. Due to an unfinished engagement by the complementing partner, the dispute developed. The complementing partner, on the other hand, has created a limited liability company to take the place of the limited partnership. This study examines the duties of complementing partners prior to a limited partnership becoming a limited liability company using doctrinal research methodologies. It also examines the function of a notary in the transformation of a corporate entity in compliance with applicable laws and regulations. According to this study's findings, even though a new limited liability company has been formed, complementing partners are still in charge of dealings with outside parties. If the notary's deed formally complies with the requirements of UUJN, then the notary is not liable for disagreements that arise between the partners."