Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Notaris dituntut untuk bertanggung jawab terhadap akta yang telah dibuatnya, terutama apabila akta tersebut cacat hukum karena kelalaian maupun kesengajaan Notaris. Contoh kasus pelanggaran yang dilakukan Notaris dalam menjalankan jabatannya yaitu membuat akta yang tidak dikehendaki oleh para pihak dan guna melancarkan niatnya untuk menguntungkan diri sendiri Notaris melakukan penipuan dengan membuat perjanjian simulasi dengan akta palsu, dimana pihak dalam akta tersebut tidak menghendaki perbuatan jual beli atas tanah miliknya. Pelanggaran tersebut terdapat dalam kasus yang dilakukan oleh Notaris di Sleman sebagaimana ternyata dalam Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 41/PID/2016/PT.YYK yang telah melanggar Pasal 378 jo. 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Peranan Notaris dalam pelaksanaan utang piutang yang berubah menjadi jual beli, perlindungan hukum terhadap para pihak akibat adanya kasus penipuan yang dilakukan Notaris dan tanggung jawab Notaris dalam melakukan penipuan membuat akta sebagai perjanjian simulasi. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis dengan metode penelitian yuridis normatif dengan analisis data kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan, bahwa Notaris menyalahgunakan wewenangnya dengan melakukan penipuan dengan membuat perjanjian simulasi yang causa nya terlarang. Pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada Notaris dan melaporkan kepada kepolisian. Akibat pelanggaran yang dilakukan Notaris, bentuk tanggung jawab Notaris yaitu dapat dikenakan sanksi secara perdata, pidana maupun administratif. Perlunya pengawasan secara lebih intensif terhadap Notaris dan penegakan hukum dengan pemberian sanksi yang lebih tegas.

---

Notary is required to be responsible for the deed which he has made, especially if the deed is defective due to negligence or intent Notary. Examples of violations committed by a Notary in the performance of her position of making a deed that is not desired by the parties and in order to launch his intention to benefit himself Notary commits fraud by making a simulation agreement with a fake deed, where the party in the deed does not want the sale and purchase of his land. The offense is in the case of a Notary in Sleman as it appears in the High Court of Yogyakarta Decision Number 41 PID 2016 PT.YYK which has violated Article 378 jo. 55 paragraph 1 of the Criminal Code. The role of a Notary in the execution of accounts receivable payable that turns into a sale and purchase, legal protection against the parties due to fraud cases made by Notary and the responsibility of Notary in making fraud make deed as a simulation agreement. The research conducted is analytical descriptive with normative juridical research method with qualitative data analysis.

Based on the results of research can be stated, that the Notary misuses his authority by committing fraud by making a simulation agreement causa its forbidden. The aggrieved party may indemnify the Notary and report to the police. As a result of the violation committed by a Notary Public, the form of liability of a Notary is to be subject to civil, criminal or administrative sanctions. The need for more intensive supervision of Notary and law enforcement with more assertive sanctions."

"Pengikatan jual beli sebagai pendahuluan dari transaksi jual beli tanah seharusnya didasarkan pada alas hak yang sah agar tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak. Penelitian ini membahas mengenai keabsahan akta perjanjian pengikatan jual beli notariil yang didasari dengan akta kuasa menjual di bawah tangan yang dipalsukan serta peran dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 46 K/Pid/2017. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan data sekunder dan tipologi penelitian eksplanatoris. Hasil penelitian ini yaitu keabsahan akta perjanjian pengikatan jual beli notariil yang didasari dengan akta kuasa menjual di bawah tangan yang dipalsukan adalah menjadi akta yang tidak memiliki kekuatan hukum karena melanggar syarat subjektif dan syarat objektif perjanjian. Peran notaris dalam pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 46 K/Pid/2017 adalah membuat akta perjanjian pengikatan jual beli dengan dasar berupa akta di bawah tangan yang seharusnya dipersyaratkan legalisasi untuk mencegah pemalsuan tanda tangan para pihak dalam akta dan tanggung jawab yang dapat dikenakan kepada notaris secara pidana dan perdata adalah tidak ada karena Notaris MN tidak terlibat dalam pemalsuan akta kuasa menjual tersebut.

---

The binding sale and purchase as a prelude to the sale and purchase transaction of land should be based on legal rights so as not to cause harm to the parties. This research discusses the validity of the notarial sale and purchase binding agreement deed based on the forged under hand deed of authorization to sell and the role and responsibility of the notary in making the sale and purchase binding agreement  in the Supreme Court of The Republic of Indonesia Decision Number 46 K/Pid/2017. This research is a normative juridical research using secondary data and explanatory research typology. The results of this research are the validity of the notarial sale and purchase binding agreement deed based on the forged under hand deed of authorization to sell to become a deed that has no legal force beacuse it violates the subjective and objective terms of agreement. The role of the notary in making the sale and purchase binding agreement in the Supreme Court of The Republic of Indonesia Decision Number 46 K/Pid/2017 is making a deed of sale and purchase binding agreement based on an under hand deed which should require legalization to prevent falsification of the signatures of the parties in the deed and the responsibility that can be imposed on the notary in criminal and civil terms is non existent because Notary MN was not involved in the falsification of the deed of authorization to sell."

"Seringkali Notaris menyalahgunakan kewenangan yang ada pada dirinya pada saat melaksanakan jabatannya, salah satunya dengan melakukan tindak pidana penipuan dalam Pasal 378 KUHP, sehingga menyebabkan Notaris dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pidana. Dari Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 174/Pid.B/2018/PN Dps diangkat tiga permasalahan yaitu, keabsahan akta kuasa menjual yang objeknya telah terlebih dahulu dibuatkan perjanjian pengikatan jual beli dan akta kuasa menjual oleh Notaris, akibat hukum terhadap perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat dibawah tangan dengan diketahui oleh Notaris terhadap akta perjanjian pengikatan jual beli dan akta kuasa menjual yang dibuat kemudian dengan objek perjanjian yang sama, dan bentuk pertanggung jawaban Notaris terhadap akta-akta yang diketahui dan dibuat dihadapannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif, yang menitikberatkan pada penggunaan data sekunder dan bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Dari hasil analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa keabsahan akta kuasa menjual yang objeknya telah terlebih dahulu dibuatkan perjanjian pengikatan jual beli dan akta kuasa menjual oleh Notaris menjadi batal demi hukum. Mengenai perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat dibawah tangan dengan diketahui oleh Notaris memiliki akibat hukum terhadap akta perjanjian pengikatan jual beli dan akta kuasa menjual yang dibuat kemudian dengan objek perjanjian yang sama. Untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, NKAA selaku Notaris di Kota Denpasar dijatuhi hukuman pidana penjara selama dua tahun.

---

Notary often misuses the authority by committing fraudulent crime in Article 378 of the Criminal Code, so that the Notary can be held criminal liability. From the District Court Verdict Number 174/Pid.B./2018/PN. Dps, three issues were raised, namely the validity of the deed of authority to sell whose object was made in the provisional sale agreement deed and the deed of authority to sell by the Notary, the legal consequences of the underhanded deed of sale and purchase agreement known by the Notary to the sale and purchase agreement deed and the deed of authority to sell made later with the same object of the agreement, and the form of notary responsibility for the deeds known and made before her. The research method used in the writing of this thesis is normative juridical research, which focused on the use of secondary data and the form of research is descriptive analytic research. From the analysis it can be concluded that the validity of the selling deed whose object has been made before the sale and purchase agreement and the deed of sale by the Notary become null and void. Regarding the sale and purchase binding agreement made underhanded, it is known by the Notary that it can have legal consequences for the sale and purchase agreement deed and the power deed of sale made later with the same agreement object. To account for her mistakes, NKAA as a Notary in Denpasar City was sentenced to prison for two years."

"Tesis ini membahas mengenai sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran dalam pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dengan kuasa menjual. Studi kasus yang diambil oleh penulis adalah Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 05/B/MPPN/VII/2019 yang pada intinya memuat pelanggaran kewajiban yang dilakukan oleh Mungki Kusumaningrum, Notaris di Kabupaten Kulon Progo yang dijatuhkan sanksi pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan. Berdasarkan hal tersebut di atas, tesis ini membahas identifikasi mengenai peran notaris dalam melahirkan perjanjian pengikatan jual beli dengan kuasa menjual, dan tanggung jawab notaris terhadap akta perjanjian pengikatan jual beli dengan kuasa menjual. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan analisis terhadap Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tersebut menemukan fakta bahwa akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan akta kuasa menjual dibuat dengan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Jabatan Notaris dan syarat materiil jual beli hak atas tanah. Oleh karena itu, akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan akta kuasa menjual tersebut menjadi terdegradasi seperti akta dibawah tangan dan perbuatan hukum dapat dibatalkan oleh pihak yang dirugikan. Kemudian terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut Notaris harus bertanggung jawab secara administratif dan perdata.

---

This thesis discusses the sanctions against a notary who violates the making of a binding purchase agreement with the selling authority. The case study taken by the author is the Decision of the Notary Central Supervisory Board Number 05/B/MPPN/VII/2019 which essentially contains a breach of obligations committed by Mungki Kusumaningrum, a Notary in Kulon Progo Regency who was imposed with a temporary dismissal for 3 (three) months. Based on the foregoing, this thesis discusses the identification of the role of the notary public in the binding agreement of sale and purchase agreement with the selling authority, and the responsibility of the notary to the agreement on the binding agreement of the sale and purchase agreement with the selling authority. Writing this thesis uses normative juridical research methods with an analytical descriptive research type. Based on the analysis of the Notary Central Board of Trustees' Decision, it is found that the deed of the Binding Agreement of the Sale and Purchase of Power of attorney is made not in accordance with the provisions in Article 1320 of the Civil Code, the notarial law and material conditions for buying and selling land rights. Therefore, the deed of the Sale and Purchase Agreement and the power of attorney to sell is degraded, such as a deed under the hand and legal actions can be canceled by the injured party. Then, for these violations, the Notary must be accountable both administratively and civil wise."

"Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1898 K/Pdt/2022 diajukannya pembatalan terhadap Akta Jual Beli Nomor 02/2014 yang didasari atas Perjanjian tanggal 23 Desember 2013. Perjanjian tersebut memuat kesepakatan untuk melakukan jual beli tanah secara pura-pura berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3611/Nagari Lima Kaum. Penelitian ini menganalisis kekuatan hukum Perjanjian tanggal 23 Desember 2013 sebagai perjanjian simulasi dan menjadi dasar pembuatan Akta Jual Beli Nomor 02/2014 dan penelitian ini menganalisis pertimbangan Majelis Hakim dalam menilai keabsahan Akta Jual Beli Nomor 02/2014 apabila dikaitkan dengan sistem pembuktian hukum perdata serta prosedur peralihan hak atas tanah. Penelitian menggunakan jenis penelitian doktrinal mengacu kepada peraturan perundang-undangan. Untuk menjawab kedua rumusan masalah menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan kemudian dianalisis secara kualitatif dan ditarik kesimpulan berupa data deskriptif analitis. Simpulan pada penelitian ini Perjanjian tanggal 23 Desember 2013 merupakan perjanjian simulasi yang termasuk ke dalam jenis simulasi absolut dimana yang mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum. Mengenai keabsahan Akta Jual Beli Nomor 02/2014 yang didasari atas Perjanjian tanggal 23 Desember 2013 melalui pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat Akta Jual Beli tetap berlaku sah dikarenakan telah dibuatnya akta otentik dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah sehingga para pihak tidak dapat mendalilkan perbuatan jual beli dilakukan secara pura-pura.

---

Supreme Court Decision Number 1898 K/Pdt/2022 cancellation the Deed of Sale and Purchase Number 02/2014 was proposed based on Agreement dated December 23, 2013. The agreement contained to buy and sell land on a mock basis based on the Certificate of Property Rights Number 3611/ Nagari Lima Kaum. This study analyzes legal force of the Agreement dated December 23, 2013 as a simulation agreement and became the basis for making the Sale and Purchase Deed Number 02/2014 and this study analyzes the considerations of the Panel of Judges in assessing the validity of the Sale and Purchase Deed Number 02/2014 when it is linked to the civil law evidentiary system and procedures transfer of land rights. Using doctrinal research that refers to laws and regulations. To answer the two problems using secondary data obtained from literature studies then analyzed qualitatively and conclusions were drawn in the form of analytical descriptive data. The conclusions is Agreement dated December 23, 2013 is a simulation type of absolute which results in the agreement being null and void. Regarding the validity of the Sale and Purchase Deed Number 02/2014 based on the Agreement dated December 23, 2013 through its considerations the Judges of the opinion that the Sale and Purchase Deed remained valid because an authentic deed had been made before the Land Deed Making Official so that the parties could not argue that the sale and purchase was carried out in a pretense temple."

"Notaris adalah pejabat umum yang melaksanakan jabatannya dalam memberikan pelayanan jasa hukum dibidang keperdataan dalam hal pembuatan akta otentik memerlukan perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi Notaris adalah apabila Notaris itu sendiri telah berada dijalur yang tepat yaitu dengan memperhatikan semua dokumen-dokumen asli dalam proses pembuatan akta untuk para pihak yang bersangkutan dan menaati pelbagai peraturan perundang-undangan yang ada, maka tindakan Notaris tersebut sudah melindungi dirinya sendiri secara hukum meskipun terdapat gugatan dari pihak ketiga (bukan pihak dalam akta). Menyangkut gugatan pihak ketiga ini secara otomatis akan berpengaruh terhadap akta yang dibuat Notaris tersebut. Dalam hal ini, akta otentik tersebut mempunyai Asas Praduga Sah dimana akta tersebut tetap dianggap sah dimuka pengadilan sampai ada pihak yang membuktikan yang sebaliknya. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan analisis data secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa Notaris mendapatkan Perlindungan Hukum karena Notaris itu sendiri telah menaati aturan hukum yang berlaku pada saat proses pembuatan akta sekalipun ada gugatan dari pihak ketiga dan akta otentik yang dibuatnya mempunyai Asas Praduga Sah.

---

Notary is a public official who implement the occupation in providing legal services in private law of the creation of an authentic deed requires legal protection. Legal protection for notary is in Notary itself had been in the right track that having regard to all the original documents in the process of making the deed to the parties concerned and comply with the various laws and regulations that exist, so that the Notary’s act has already been protect legally while there may be a lawsuit from a third party (not a party in the deed). A lawsuit from the third-party will automatically affect the Notarial deed made. In this case, the authentic deed had a Legitimate basis for the presumption of an act which still considered valid upfront court until there is the party that proves the opposite. This thesis is using the method of research juridical normative with analysis of data in a qualitative manner. From the results of an analysis of the conclusions, may be drawn that a notary get the legal protection because the notary itself has obey the rule of law prevailing at the process of making the deed although there's a lawsuit from the third party and the authentic deed which has been made have the principle of presumption valid."

"Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli terdapat surat kuasa yang diberikan oleh penjual kepada pembeli untuk memberikan perlindungan hukum kepada para pihak. Penelitian ini membahas mengenai keabsahan pembuatan akta kuasa menjual yang dibuat bersamaan dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli belum lunas untuk melaksanakan pembuatan Akta Jual Beli dihadapan PPAT. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif. Tipologi penelitian dalam tesis ini nersifat deskriptif dengan hasil penelitian bersifat deskiptif analitis. Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa akta kuasa menjual yang dibuat bersamaan dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli belum lunas tidak dapat dilakukan untuk melaksanakan pembuatan Akta Jual Beli karena akan melanggar asas keseimbangan, asas itikad baik, asas kepastian hukum dan asas tunai serta salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu kesepakatan. Penelitian ini menyarankan Notaris sebegai pihak yang paham hukum memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak yang hendak membuat akta dan melakukan tindakan preventif serta menyarankan Pemerintah untuk membuat peraturan yang mengatur mengenai akta kuasa menjual dalam suatu Perjanjian Pengikatan Jual Beli.

---

In the Sale and Purchase Agreement there is a warranty given by the seller to the buyer to provide legal protection to the parties. This thesis will focus on the validity of the Deed of Power of Attorney which was created in conjunction with unsettled binding Sale and Purchase agreement to conduct the deed of sale before a notary (PPAT), as well as to discuss the Authority of Deed of Power of Attorney in unsettled binding Sale and Purchase agreements to carry out creation of purchase deed registered (case study in a verdict of DKI Jakarta High Court Number 758/PDT/2018/PT.DKI). The approach used in this research is juridicalnormative research. Data analysis method used is a qualitative method, using data collection, analyzing a case to the preparation of a research report. The tool for data collection used in this research is the study of documents or library materials.

The results of the study concluded that the deed of selling power made in conjunction with the Purchase Binding Agreement has not been paid in full cannot be carried out to carry out the making of the Sale and Purchase Deed because it would violate the principle of balance, the principle of good faith, the principle of legal certainty and the principle of cash as well as one of the legal conditions of the agreement namely an agreement . This study recommends that the Notary as a party who understands the law provides legal counsel to those who want to make a deed and take preventive measures and advises the Government to make regulations that govern the deed of selling power in a Purchase Agreement."

"Notaris dalam menjalankan jabatannya tunduk pada Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 (UUJN) dan Kode etik Notaris. Dalam pembuatan suatu akta Notaris hanya bertanggungjawab terhadap kebenaran formil. Seringnya terjadi permasalahan mengenai pemalsuan pada dokumen yang diserahkan dalam pembuatan suatu akta yang mengakibatkan kerugian bagi para pihak, salah satunya yaitu surat kuasa waris palsu yang dipergunakan sebagai dasar pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli. Pemalsuan terhadap dokumen pembuatan suatu akta mengakibatkan kerugian bagi para pihak dan tidak jarang Notaris menjadi turut tegugat pada gugatan tersebut. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini mengenai akibat hukum terhadap Notaris dalam pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli yang berdasarkan surat kuasa waris yang dipalsukan; dan perlindungan hukum bagi Notaris dalam pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli yang menggunakan surat kuasa waris palsu. Peneliatan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan tipologi penelitian preskriptif, metode analisis data kualitatif, jenis data sekunder dan bentuk hasil penelitian menggunaka prekriptif analitis. Hasil yang diperoleh dari penelitian adalah akibat hukum bagi Notaris dalam akta perjanjian pengikatan jual beli yang berdasarkan surat kuasa palsu maka Notaris tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban, karena Notaris membuat suatu akta berdasarkan apa yang dimintakan oleh para pihak dan berdasarkan pada kebenaran formil. Selain itu, perlindungan hukum yang diberikan dimana Majelis Kehormatan Notaris berwenang untuk menyetujui diperiksa atau tidak diperiksa selama Notaris sudah bertindak sesuai dengan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 (UUJN) dan Ikatan Notaris Indonesia melakukan perlindungan berupa pengayoman dengan mendampingi Notaris yang mendapatkan gugatan.

---

Notaries in carrying out their positions are subject to the Law on Amendments to Law No. 30 of 2004 concerning the Position of Notary Law No. 2 of 2014 (UUJN) and the Notary Code of Ethics. In making a deed, the Notary is only responsible for formal truths. The deed made by a notary has absolute legal force. There are often problems regarding falsification of documents submitted in making a deed which results in losses for the parties, one of which is a fake inheritance power of attorney which is used as the basis for making a deed of sale and purchase agreement. Forgery of documents for making a deed results in losses for the parties and it is not uncommon for a Notary to become a defendant in the lawsuit. The formulation of the problem raised in this study regarding the legal consequences of a Notary in making a deed of binding sale and purchase agreement based on a falsified inheritance power of attorney; and legal protection for Notaries in making a deed of sale and purchase binding agreement using a fake inheritance power of attorney. This research uses normative juridical research methods, with prescriptive research typology, qualitative data analysis methods, types of secondary data and the form of research results using analytical prescriptive. The results obtained from the study are the legal consequences for the Notary in the deed of binding sale and purchase agreement based on a fake power of attorney, the Notary cannot be held accountable, because the Notary makes a deed based on what is requested by the parties and is based on formal truth. In addition, the legal protection provided where the Notary Honorary Council is authorized to approve the examination or not to be examined as long as the Notary has acted in accordance with the Law on Amendments to Law No. 30 of 2004 concerning the Position of Notary Law No. 2 of 2014 (UUJN) and the Indonesian Notary Association provide protection in the form of protection by assisting Notaries who get a lawsuit."

"Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik wajib memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam membuat akta. Lahirnya akta yang bermasalah akibat tidak terlaksananya prinsip kehati-hatian akan merugikan para pihak yang ada di dalam akta, pihak ketiga dan Notaris itu sendiri. Penelitian ini menganalisis putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 23/PDT.G/2018/PN/DPU mengenai penerapan prinsip kehati-hatian Notaris dalam pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Menjual yang didasari utang piutang serta perlindungan hukum pihak ketiga yang dirugikan terhadap batal demi hukumnya akta-akta tersebut oleh Putusan Pengadilan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian doktrinal dengan data sekunder berupa meneliti bahan pustaka dan data primer berupa wawancara. Hasil penelitian ini adalah Notaris wajib mendengarkan keterangan kedua belah pihak sebagai pertimbangan dalam menuangkan suatu konstruksi hukum ke dalam suatu bentuk akta autentik, oleh sebabnya Notaris perlu menguasai pembaharuan pengetahuan hukum. Notaris wajib memberikan edukasi serta penyuluhan hukum agar para pihak mengerti dengan perbuatan hukum yang akan mereka lakukan bahkan akibat hukum yang akan ditimbulkan. Terkait pemahaman terhadap isi akta, Notaris wajib melakukan pembacaan akta sebagai pemenuhan terhadap syarat formiil pembuatan akta Notaris serta melakukan penolakan jika terhadap permintaan pembuatan akta yang mengandung sebuah kausa palsu. Pemenuhan perlindungan hukum kepada pihak ketiga atas jual beli tanah dari penjual yang tidak berhak mengacu kepada unsur itikad baik. Apabila unsur ini terpenuhi maka hukum memberikan perlindungan kepadanya dimana pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah tidak dapat lagi menuntut hak atas tanahnya dengan jangka waktu 5 tahun sejak terbitnya sertipikat, melainkan hanya dapat mengajukan pengembalian uang kembali dang anti rugi kepada penjual yang tidak berhak.

---

Notaries as public officials who have the authority to make authentic deeds should pay attention to the precautionary principle in making deeds. The birth of a problematic deed that cannot be implemented with the precautionary principle will not only harm the parties in the deed but can also harm third parties outside the deed who have interests, even the notary himself. This study analyzes the decision of the Dompu District Court Number 23/PDT.G/2018/PN/DPU regarding the application of the notary's precautionary principle in making the Deed of Sale and Purchase Agreement and the Deed of Power of Attorney to sell which frees debts as well as the protection of third parties who have problems against null and void the law of these deeds by the Court. The approach used in this study uses a normative legal research approach by tracing literature or secondary data. The results of this study are that the notary is obliged to listen to the statements of both parties as a consideration in pouring a legal construction into an authentic deed because the notary needs to understand the renewal of legal knowledge. Notaries are required to provide legal education and counseling so that the parties understand the legal actions they will take and even the legal consequences that will arise. Regarding the understanding of the contents of the deed, the notary is obliged to read the deed as a fulfillment of the formal requirements for making a notarial deed and to fight if the request for making a deed contains false causes. Fulfillment of legal protection to third parties for buying and selling land from sellers who are not entitled to refer to the element of good faith. If this element is fulfilled, the law protects him whereby other parties who feel they have land rights can no longer claim their land rights within 5 years from the issuance of the certificate, but can only apply for compensation only to sellers who are not entitled."

"Dalam penelitian ini membahas tentang akibat hukum keberpihakan Notaris/PPAT dalam pembuatan Akta Jual Beli atas tanah yang dimana merugikan salah satu kliennya. Kerugian yang diderita oleh salah satu kliennya tersebut adalah kehilangan hak atas tanahnya tersebut. Notaris dalam menjalankan jabatannya diwajibkan untuk tidak berpihak kepada siapapun, sehingga dalam kasus Notaris bersalah atas tindakannya tersebut. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah akibat hukum keberpihakan Notaris/PPAT dalam pembuatan Akta Jual Beli dan tanggung jawab moral, hukum, dan administratif atas perbuatan hukum tersebut.Metode penelitian ini yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif analitis. Keberpihakan Notaris/PPAT mengakibatkan tindak pidana pemalsuan terhadap akta autentik yaitu Akta Jual Beli, yang sebagaimana berdasarkan Pasal 264 ayat 1 jucto Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tanggung jawab Notaris/PPAT dapat berupa tanggung jawab secara moral yaitu sesuai Kode Etik Notaris, hukum secara Perdata dan Pidana dan administratif sesuai dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

---

In this research discusses regarding legal concequences of Notary PPAT allegiance in making the deed of sale and purchase of land which is the disadvantage one of his client. Losses suffered by one of his clients is losing the land right. Notary in carrying out his position has obliged not to take a side anyone, so in this case Notary be at fault of his act. The main problem in this research are legal concequences of Notary allegiance PPAT in making the deed of sale and purchase of land and responsibilities of that legal act on moral, legal and administrative.

The research method used in this research is the normative juridical research with qualitative approach that tend descriptive analysis. Alignment of a notary cause a crime of embezzlement the deed of sale and purchase of land, as stated in Articel 264 paragraph 1 juncto Articel 55 Code of Criminal Law. The responsibility of a Notary PPAT may be a moral responsibility accordance with the Notary Code of Ethics, legal responsibility accordance Code of Civil Law and Code of Criminal Law and Administrative responsibility accordance the law of notary public."