Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai Perjanjian Nominee dikaitkan dengan kebijakan tax amnesty. Dengan adanya praktek nominee yang semakin marak di Indonesia, hal tersebut tidak dipungkiri dapat mempengaruhi bidang perpajakan. Dengan adanya praktek nominee dapat merugikan salah satu pihak yaitu Wajib Pajak yang tidak menikmati hartanya namun harus tetap menanggung beban pajak dari harta tersebut. Bagaimana pengaturan dokumen hukum yang menjadi dasar peralihan hak atas tanah tarkait keabsahan perjanjian nominee atas objek hak atas tanah dalam kebijakan tax amnesty? Serta Bagaimana keabsahan perjanjian nominee dengan klausa terlarang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3403/Pdt/2016 dikaitkan dengan kebijakan tax amnesty? Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif, bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah segala bentuk peralihan atau penyerahan status Hak Milik atas tanah yang dituangkan dalam bentuk perjanjian nominee khususnya antara WNI dengan WNA tidak dapat dilaksanakan. Perjanjian nominee tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori penyerahan apapun baik dalam bentuk titel umum maupun titel khusus karena perjanjian nominee dapat dikatakan tidak sah atau batal demi hukum. Salah satu syarat mengikuti tax amnesty adalah melaporkan seluruh harta kekayaan Wajib Pajak. UU Tax Amnesty tidak mengatur tentang nominee, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam program Tax Amnesty tidak diakui adanya perjanjian nominee khususnya antara WNA dan WNI. Secara prakteknya, nominee masih diperbolehkan dalam tax amnesty, namun nominee yang dimaksud tersebut adalah nominee antara WNI dengan WNI.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the nominee treaty linked to tax amnesty policy. There is a nominee practice in Indonesia affect the field of taxation. It is detrimental to the taxpayer. The taxpayer who does not enjoy his property but must bear the tax of the property. How the legal document regulation becomes base transition of land right linked to nominee treaty in tax amnesty policy. And then, how is the validity of the nominee treaty in the Suprem Court Ruling Number 3403 Pdt 2016 linked to tax amnesty policy. The method used is normative juridical research. This method is used to answer the problem in research based on the principle of law and positive law which regulates the problem in this research and other theories. The result of this research is all forms of distribution or submission status of proprietary of land pured in nominee treaty between Indonesian and Foreigner can not be implemented. The Nominee Treaty does not fall into any category of submission because nominee treatey is invalid or void ab initio. One of the conditions to follow tax amnesty policy is reporting the entire property. Regulation of Tax Amnesty not regulate about nominee, so in tax amnesty policy not acknowledged nominee treaty between Indonesian and Foreigner about proprietary of land. In fact, nominee are still allowed in tax amnesty, but nominee in question is nominee between Indonesian and Indonesian. "

"Program Pengampunan Pajak untuk jangka pendek maupun jangka panjang dapat meningkatkan penerimaan perpajakan yang digunakan untuk membiayai anggaran pembelanjaan negara. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak pada pasal 15 tidak hanya mengenai pemungutan uang tebusan atas harta yang diungkap dalam program Pengampunan Pajak, tetapi juga mengharuskan Wajib Pajak yang telah mengakui dan menebus tebusan atas harta tidak bergerak dalam program Pengampunan Pajak untuk melakukan baliknama atas harta tersebut menjadi atas nama Wajib Pajak. Namun belum terdapat pengaturan konkrit terhadap prosedur penerapan, termasuk biaya perpajakan dan biaya lainnya, lembaga hukum pengalihan hak atas tanah nominee yang pajaknya telah ditebus dalam program Pengampunan Pajak tersebut beserta peran Notaris dan/atau PPAT dalam proses pengalihan haknya.Penelitian inidilakukan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yakni penelitian kepustakaan (library research) terhadap data sekunder di bidang hukum. Dalam pengolahan, analisa, dan konstruksi datanya dilakukan secara kualitatif. Tipologi penelitian yang dilakukan ialah deskriptif-analitis untuk mencapai solusi.Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa prosedur pengalihan hak atas tanah yang telah diakui dan ditebus pajaknya dalam program Pengampunan Pajak ini harus diklasifikasi dahulu menjadi dua kategori, yaitu pertama yang kepemilikkan tanah secara nominee-nya terjadi karena suatu perjanjian pendahuluan pemindahan hak antara pihak pemilik lama dan pemilik baru, dan kedua yang terjadi karena pemakaian nama seorang nominee dalam pendaftaran pengalihan hak atas tanah sebelumnya. Untuk kategori pertama, Akta PPAT yang dibuat disesuaikan dengan perjanjian pendahuluan antara para pihak, sedangkan untuk kategori kedua dibuatkan Akta Hibah.

---

Tax Amnesty programs in both the short and long term can increase tax revenues that is used to finance the state expenditure budget. Law Number 11 Year 2016 on Tax Amnesty in Article 15 is not only about the collection of taxes on the property admitted in the Tax Amnesty program, but also requires the Taxpayer who has admitted and redeemed the ransom of immovable property in the Tax Amnesty program to transfer the rights on such property on behalf of the Taxpayer. However, there are no concrete arrangements to implement procedures, including taxes and other costs, on transferring nominee land rights whose taxes have been redeemed in the program along with the role of Notary and / or PPAT in the process of transferring their rights. Research related to the problem has been done using normative juridical research method that is through library research of secondary data in field of law. In the processing, analysis, and construction data is done qualitatively. Typology of the research conducted is descriptive-analytical to achieve solution problem. From the results of the authors' research, it was concluded that the procedure for transferring land rights that have been admitted and redeemed in this Tax Amnesty program should be classified into two categories, first of which is nominee land ownership due to a preliminary agreement of transfer of rights between the old owner And the new owner, and the second of which occurred due to the usage of the name of a nominee in the registration of the previous transfer of land rights. For the first category, the PPAT Deed is made in accordance with the preliminary agreement between the parties, while for the second category a Grant Deed is made."

"Pemerintah Negara Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak. Dalam undang-undang tersebut, khususnya pada Pasal 15, diatur bahwa dalam rangka pelaksanaan pengampunan pajak hak atas tanah dan/atau bangun yang masih terdaftar atas nama nominee harus dilakukan balik nama menjadi atas nama Wajib Pajak. Proses balik nama tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan Surat Pernyataan Notariil. Hal demikian jelas bertentangan dengan ketentuan dalam UndangUndang Peraturan Dasar Pokok Agraria dan peraturan pelaksanaannya khususnya terkait pendaftaran tanah, dimana diatur bahwa segala bentuk perbuatan hukun untuk peralihan hak atas tanah harus dilakukan berdasarkan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah. Selain itu, kepemilikan tanah secara nominee juga bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Pokok Agraria. Tulisan ini memberikan penjelasan terkait proses balik nama dari nominee kepada Wajib Pajak dilakukan pada Kantor Pertanahan dalam rangka pelaksanaan Pasal 15 Undang-Undang Pengampunan Pajak dan kekuatan hukum Surat Pernyataan Notariil atas kepemilikan benda tidak bergerak secara nominee berdasarkan dengan ketentuan dalam Pasal 15 UndangUndang Pengampunan Pajak terkait dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Penulisan ini menggunakan metode penelitian berbentuk yuridis-normatif sedangkan metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif, dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa studi dokumen atau bahan pustaka. Hasil dari penulisan tesis ini adalah Kantor Pertanahan akan menggunakan Surat Pernyataan Notariil sebagai dasar balik nama kepemilikan tanah tetapi Surat Pernyataan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria.

---

The Government of the Republic of Indonesia ratified the Tax Amnesty Law. In Article 15 of said law, it is stipulated that the implementation of tax amnesty for the rights to land and/or building that are still registered under a nominee must be transferred to the Taxpayer.

This transfer is conducted using a Notariil Statement. Such regulation is contrary to the Agrarian Law and its supporting regulations, specifically regarding land registration, where it is stated that all forms of legal acts for the land transfer is based on a Deed made before a Land Officer. Furthermore, land ownership by a nominee is prohibited by the Agrarian Law.

This thesis provide answer regarding process of transfer of ownership from a nominee to a Taxpayer at the Land Office in relation to the implementation of Article 15 of Tax Amnesty Law and the legal force of Notariial Statement of nominee ownership.

This thesis uses a juridical-normative research method while the data analysis method used by the author is a qualitative method, using data collection tools in the form of study documents or library materials.

The results of this thesis is that the Land Office will use Statement Letter to transfer ownership but the statement Letter does not ave legal binding power in connection with the prohibition of nominee ownership of land."

"Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis dan mengevaluasi Program Pengampunan Pajak terkait dengan efektivitas dan kesulitan yang dihadapi selama periode berlangsung di tahun 2016 dan 2017. Analisis dilakukan dengan melihat efektivitas tujuan Program Pengampunan Pajak di antaranya perluasan basis data perpajakan yang valid, komprehensif, dan terintegrasi, pengalihan harta luar negeri, dan peningkatan penerimaan pajak. Selain itu penelitian ini pula melihat tujuan utama Direktorat Jenderal Pajak secara umum, yaitu peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.Indikator efektivitas masing-masing tujuan tersebut tidak terbatas pada ketentuan peraturan perpajakan melainkan teori yang berlaku secara umum. Penggunaan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, dokumentasi, wawancara, dan forum group discussion akan digunakan untuk melihat efektivitas dari masing-masing tujuan Pengampunan Pajak yang sekaligus menjadi rumusan masalah penelitian pelaksanaan Pengampunan Pajak.Berdasarkan hasil penelitian, tidak semua tujuan pengampunan pajak dapat tercapai khususnya dalam jangka pendek. Di KPP Pratama Bogor, Pengampunan Pajak hanya efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak dan kepatuhan pembayaran Wajib Pajak. Sedangkan untuk pencapaian tujuan dalam jangka panjang memerlukan konsistensi pemerintah untuk melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku.

---

This research wants to analyze and evaluate the Tax Amnesty Program related to the effectiveness and difficulties encountered during the period taking place in 2016 and 2017. The analysis is done by looking at the effectiveness of the purpose of the Tax Amnesty Program including the extension of a valid, comprehensive, and integrated tax database, foreign assets, and increased tax revenues. In addition, this study also sees the main purpose of the General Directorate of Taxes in general, namely the improvement of taxpayer compliance.

Indicators of the effectiveness of each of these objectives are not limited to the provisions of the tax regulations but generally accepted theories. The use of qualitative approaches with observation data collection techniques, documentation, interviews, and group discussion forums will be used to see the effectiveness of each Tax Amnesty goal as well as the formulation of research problems for the implementation of Tax Remissions.

Based on the research results, not all Tax Amnesty objectives can be achieved especially in the short term. In KPP Pratama Bogor, Tax Amnesty is only effective in increasing tax revenue and taxpayer compliance payments. As for the achievement of objectives in the long term requires the consistency of government to implement the applicable taxation provisions."

"Penelitian ini menganalisis efektivitas Program Pengampunan Pajak berdasarkan pencapaian tujuan Pengampunan Pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Metode kualitatif triangulasi melalui studi dokumentasi, observasi dan didukung dengan hasil wawancara digunakan untuk menilai efektivitas pelaksanaan program pengampunan pajak dalam mencapai tujuannya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan, tidak semua tujuan pengampunan pajak dapat tercapai khususnya dalam jangka pendek, pencapaian tujuan dalam jangka panjang memerlukan konsistensi pemerintah untuk melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku.

---

This study analyzes the effectiveness of the Tax Amnesty Program based on achievement of Tax Amnesty s purpose in accordance with Law Number 11 Year 2016 on Tax Amnesty. Qualitative methods of triangulation through documentation studies, observations and supported by in depth interviews are used to assess the effectiveness of tax amnesty program in achieving its objectives. The results of this study show that not all tax amnesty s objective can be achieved especially in the short term, achievement of goals in the long term requires the consistency of government to implement the applicable taxation provisions."

"ABSTRAKBank umum dalam kegiatan usahanya dapat menawarkan jasa-jasa perbankan dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku. Salah satunya yaitu melakukan kegiatan Trust. Dalam kegiatan Trust yang dijalankannya, terdapat keterkaitan mengenai rahasia bank antara peran bank sebagai Trustee dalam kegiatan Trust dan peran bank sebagai gateway dalam program Tax Amnesty yang diselenggarakan oleh pemerintah. Oleh karena itu, tesis ini membahas mengenai pengaturan rahasia bank dalam kegiatan Trust yang dikaitkan dengan program Tax Amnesty. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dimana sebagian besar data diperoleh dari studi kepustakaan. Pada hasil penelitian ini dinyatakan bahwa kerahasiaan data dalam kegiatan Trust dikaitkan dengan Tax Amnesty tidak termasuk rahasia bank apabila wajib pajak yang menggunakan layanan Trust bukan nasabah bank tersebut. Kerahasiaan data dapat disampaikan kepada pihak lain sepanjang mendapat persetujuan dari nasabah.

---

ABSTRACT

Commercial banks in their business activities may offer banking services with reference to the applicable provisions. One of them is doing Trust activities. In the Trust activities it undertakes, there is a link about bank secrecy between the role of the bank as a Trustee in Trust activities and the role of the bank as a gateway in the Government Amnesty Tax program. Therefore, this thesis discusses the legal arrangement of banks secrecy in Trust activities related with the Tax Amnesty program. This research uses juridica normativel method, where most of data obtained from literature study. In the results of this study it is stated that the confidentiality of data in Trust activities related with Tax Amnesty does not include bank secrets if the taxpayer using Trust services is not a bank customer. Confidentiality of data may be submitted to other parties as long as the approval of the customer."

"Perekonomian Indonesia yang lesu belakangan ini menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan pajak dalam beberapa tahun terakhir. Kebijakan Tax Amnesty pada pertengahan 2016 adalah salah satu upaya pemerintah untuk mengatasinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi persepsi wajib pajak terhadap kualitas pelayanan Tax Amnesty dan mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap kualitas pelayanan Tax Amnesty. Kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data dari 100 responden. Penelitian ini menggunakan Gronroos Service Quality Model, dengan memakai Structural Equation Modeling (SEM) sebagai teknik analisis.Hasilnya menunjukkan bahwa functional quality dan technical quality berpengaruh positif signifikan terhadap image quality. Image quality dan technical quality berpengaruh positif signifikan terhadap service quality perception, sementara functional quality berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap service quality perception. Lebih jauh lagi, hasil penelitian menunjukkan bahwa service quality perception berpengaruh positif signifikan terhadap taxpayers satisfaction. Karena penelitian ini membahas kualitas pelayanan dari kebijakan terbaru yaitu Tax Amnesty dengan menggunakan pendekatan multidimensi, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam evaluasi kebijakan perpajakan, sehingga pemerintah dapat membuat kebijakan yang lebih baik di masa yang akan datang.

---

The recent slackening of economic growth in Indonesia has led to the non-achievement of tax revenue collection targets in recent years. The Tax Amnesty in mid 2016 was one such measure taken by the government. The purpose of this study is to identify the perception of taxpayers on the quality of tax amnesty services and identify the factors that influence the quality of tax amnesty services. A research questionnaire was used to collect data from 100 Tax Amnesty participants. This study uses the Gronroos Service Quality Model, with Structural Equation Modeling (SEM) used as the data analysis technique.The results show that both functional quality and technical quality have a positive and significant effect on image quality. Image and technical quality have a positive and significant influence on service quality perception, while functional quality has a positive but not significant effect on service quality perception. Moreover, the results show that service quality perception has a positive and significant effect on taxpayers satisfaction. Since this study assessed the quality of service for the latest tax policy, namely the multidimensional tax amnesty, the results are expected to be useful for policy evaluation, so that in the future the government can produce better tax policies."

"Indonesia is experiencing deficit in tax revenues due to relatively low tax compliance rate. To overcome this issue, the Government introduces tax amnesty policy. This tudy discusses tax amnesty policy which has been applied several times to expand the taxatwn base and increase voluntary tax compliance in Indonesia. The approach used is qualitative study using field and literaure studies. In applying tax amnesty policy, we need to take into account four supporting factors, namely attractive facility, massive campaign, favorable placement of proceeds of tax amneshJ and good data management. This study seeks to understand the application of tax amnesty policy in a comprehensive manner to expand the taxation base and increase tax revenues in Indonesia."

"Masih banyak Wajib Pajak yang tidak patuh melaporkan dan membayar utang pajaknya, dengan diterapkannya sistem pemungutan pajak self assessment. Maka dari itu, lahirlah program pengampunan pajak 2016 dengan bentuk penghapusan pajak yang terutang, tidak dikenakan sanksi administrasi dan pidana bagi Wajib Pajak yang melaporkan harta yang belum dibayar pajaknya. Atas keringanan yang diberikan tersebut, sudah seyogianya pemerintah mengatur pelaksanaan pengampunan pajak dengan benar hingga pengaturan atas penyelesaian sengketa terkait yang timbul. Skripsi ini membahas pengaturan upaya hukum sengketa. Tax Amnesty di Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak dan Peraturan Menteri Keuangan sebagai peraturan pelaksana, ditinjau dari pemenuhan asas kepastian hukum.Penelitian penulis menggunakan metode yuridis-normatif dengan alat pengumpulan data berupa studi dokumen terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder, diantaranya dilakukan wawancara dengan narasumber terkait. Permasalahan berupa tidak terciptanya kepastian hukum karena pengaturan upaya hukum dalam Peraturan Menteri Keuangan yang secara hierarki peraturan berada dibawah Undang-Undang, mengatur berlainan. Ketidaksinkronan pengaturan menimbulkan dualisme hukum terhadap Wajib Pajak selaku pihak yang mengajukan upaya hukum. Dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak, segala sengketa terkait Tax Amnesty diselesaikan melalui upaya gugatan ke Pengadilan Pajak, sedangkan ketentuan tambahan dalam Peraturan Menteri Keuangan, atas sengketa SKPKB yang terbit dalam hal pelaksanaan pengampunan pajak, diselesaikan melalui upaya hukum sebagaimana dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yakni keberatan, kemudian banding, atau permohonan pembatalan/pengurangan atas Surat Ketetapan Pajak, disamping upaya gugatan langsung.  Maka dari itu, penulis menyarankan adanya penyempunaan pengaturan berupa revisi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) khususnya pada bagian pengaturan upaya hukum.

---

There are a lot of taxpayers who are not compliant to report and pay their tax arrears with the applied tax collection system called self-assessment. Consequently, a tax amnesty program was made in 2016 in a form of the elimination of tax payable-it is not subject to administrative and criminal sanctions for taxpayers who report assets which taxes have not been paid. With the remission given, it is in the government`s part to control things from the implementation of tax amnesty properly to the arrangements for resolving related arising disputes. This research paper discusses the regulation of legal efforts regarding disputes related to the Tax Amnesty in Indonesia which is stated in the Tax Amnesty Law and the Minister of Finance Regulation as the implementing regulation in terms of fulfilling the principle of legal certainty.

This research uses juridical-normative method with data collection tools in the form of document studies consisting of primary and secondary legal materials, including interviews with related sources. The problem in the form of not creating legal certainty is because the regulation of legal efforts in the Minister of Finance Regulation, which is in the hierarchy of regulations under the Law, regulates differently. Irregularities in the regulation have led to legal dualism of taxpayers as those who submit legal remedies. In the Tax Amnesty Law, all disputes related to Tax Amnesty are resolved through a lawsuit to the Tax Court, while additional provisions in the Minister of Finance Regulation regarding Notice of Tax Underpayment Assessment disputes issued in the case of tax amnesty implementation are settled through legal remedies as in the Law on General Provisions Act and Tax Procedures, namely objections, then appeals, or cancellation/reduction requests for Notice of Tax Assessment, in addition to direct claims. Therefore, author suggests that there should be a refinement regarding regulations in the form of revisions to Law No. 11 of 2016 concerning Tax Amnesty, especially in the regulation of legal efforts."

"ABSTRAKProgram pengampunan pajak merupakan salah satu kebijakan yang sering digunakan pemerintah dari berbagai negara untuk mendorong penerimaan pajaknya. Namun, efektivitas dari program ini sesungguhnya masih diperdebatkan, khususnya dalam jangka panjang. Skripsi ini bertujuan untuk mengukur efektivitas dari program pengampunan pajak, Sunset Policy 2008, di Indonesia sebagai negara berkembang. Hasil penelitian makro menunjukkan bahwa Sunset Policy efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam jangka panjang. Sementara, program ini tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan secara makro, dan bahkan cenderung meningkatkan agresivitas pajak perusahaan khususnya bagi perusahaan yang dimiliki oleh investor asing.

---

ABSTRACTTax amnesty often used by the government from various countries to boost their tax collections in the short run. However, the effectiveness of this amnesty is still being debatable, particularly in the long term. This study aimed to measure the effectiveness, of a tax amnesty named Sunset Policy in Indonesia, as a sample case in developing country. At macro-level, this study shows that the Sunset Policy is effective in improving compliance of individual taxpayers in the long run. Nonetheless, it has no effect on compliance of corporate taxpayers on macro-level and even tends to increase the aggressiveness of corporate taxpayers, especially those owned by foreign investors.;"