Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini meneliti mengenai akibat hukum terhadap Notaris yang berkedudukan di wilayah yang mengalami pemekaran daerah dikaitkan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris UUJN dan Kode Etik Notaris. Notaris yang tempat kedudukannya mengalami pemekaran daerah dihadapkan pada dua pilihan apakah Notaris akan menyesuaikan tempat kedudukannya dengan Surat Keputusan Menteri miliknya yaitu dengan berpindah kantor atau apabila Notaris tidak ingin kehilangan klien karena berpindah kantor maka ia dapat mengajukan permohonan pindah wilayah jabatan kepada Menteri. Menjadi masalah ketika Notaris tidak melakukan penentuan atas dua pilihan tersebut, dan tetap melaksanakan tugas jabatannya tanpa melakukan penyesuaian apapun. Permasalahan tesis ini adalah bagaimana akibat hukum terhadap jabatan Notaris yang berkedudukan di wilayah yang mengalami pemekaran daerah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, serta bagaimana peran Majelis Pengawas Daerah Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris terhadap Notaris di wilayah yang mengalami pemekaran daerah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, akibat hukum terhadap Notaris yang tempat kedudukannya berada di daerah yang mengalami pemekaran daerah dan tidak melakukan penyesuaian atas tempat kedudukan ataupun atas Surat Keputusan Menteri miliknya, ialah Notaris tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap UUJN dan Kode Etik Notaris.

---

This thesis examines the legal consequences of a Notary domiciled in an area experiencing regional expansion associated with the Law of Notary UUJN and Notary Code of Ethics. Notary whose place of expansion is faced with two choices whether the Notary will adjust his domicile with his Minister'sDecree by moving office or if the Notary does not want to lose the client by moving the office so he can apply for the transfer of the position to the Minister. It becomes a problem when the Notary does not make the determination of the two options, and keeps his job duties without making any adjustments.

The problem of this thesis is how the legal effect on the position of Notary domiciled in the region experiencing the expansion of the region in view of Law Number 2 Year 2014 on Amendment to Law Number 30 Year 2004 regarding Notary Position and Notary Code of Ethics, how the role of the Regional Supervisory Board of Notary and Board of Notary Honor Notary in the region experiencing regional expansion.

The results of this study indicate that the legal consequences of a Notary whose place of residence is located in an area experiencing regional expansion and not adjusting to the domicile or to his Ministerial Decree, is that the Notary has committed a violation of UUJN and Notary Code of Ethics."

"Tesis ini membahas mengenai seorang Notaris yang melanggar kewenangan dan kewajibannya dilihat dari Kode Etik Notaris dan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative dan bersifat preskriptif. Alat pengumpulan data dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan. Hasil penelitian menyarankan agar dibuatnya suatu skema mekanisme pembinaan dan pengawasan yang efektif terhadap Notaris.

---

This Thesis discuss about a Notary who violate his authority and obligation based on code of ethics and law number 30 years 2004 of Notary. This study use a normative method and prescriptive. The collection of data is through a study of literature. This Thesis finally suggests that there should be a schematic construction mechanism to develop and supervise a Notary effectively."

"Dalam menjalankan tugas jabatannya seorang Notaris harus senantiasa selaras dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Penawaran jasa Notaris oleh pedagang perantara jasa hukum secara online muncul sebagai suatu dinamika dalam masyarakat akibat perkembangan teknologi. Pedagang Perantara jasa hukum secara online hadir dengan mengusung konsep marketplace untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang hukum. Penelitian ini mengkaji mengenai pengaturan hukum perdagangan di Indonesia mengenai kegiatan pedagang perantara jasa hukum secara online serta jika Notaris menjalankan tugasnya melalui komunikasi secara elektronik/online dan jasa hukum Notaris yang diperantarakan oleh pedagang perantara jasa hukum online ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif, yang mana metode ini dilakukan dengan tolok ukur norma tertentu untuk mendapatkan data sekunder, dan didukung dengan melakukan wawancara kepada narasumber untuk mendapatkan data primer. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Di dalam pengaturan hukum perdagangan belum diatur secara spesifik mengenai kegiatan pedagang perantara jasa hukum secara online sehingga mengenai produk jasa hukum tersebut kembali lagi kepada pengaturan mengenai profesi dari jasa hukum mengenai dapat atau tidaknya diperdagangkan oleh pedagang perantara jasa hukum secara online. Undang-Undang Jabatan Notaris telah membuka celah bagi Notaris untuk dapat menjalankan tugas jabatannya secara elektronik/online tetapi sampai saat ini masih terbatas pada hal yang bersifat administratif. Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris belum membuka peluang untuk diperantarakannya jasa Notaris karena Notaris terikat dengan serangkaian kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya.

---

In carrying out their duties a Notary must based on the provisions of the Notary Law and Notary Code of Ethics. Offering services of Notaries from intermediary trader of legal services by online emerge as a dynamic in society due to technological developments. Intermediary trader of legal services by online comes with the marketplace concept to meet the needs of society in the field of law. This research examined the regulation of the Trade Law in Indonesia on the activities of online intermediary trader of legal services, Notaries who perform tasks by electronic, and legal services of a Notary which is mediated by an online intermediary trader based on the Notary Law and the Notary Code of Ethics.

This research is a juridical normative research, which means this method is done by a certain norm benchmarks to obtain secondary data, and supported by the resource person interviews to obtain primary data. The data is then analyzed qualitatively and described descriptively. In the regulation of the Trade Law has not been specifically regulated on the activities of online intermediary trader of legal services so the products of legal services are back to the regulation of the profession of legal services on whether can or can not to be traded by online intermediary traders.

The Notary Law has opened the gap for Notaries to be able to carry out their duties electronically online but until now still limited to the administrative matters. The Notary Law and Notary Code of Ethics have not opened the opportunity for the notarization of Notary services because the Notary is bound by an obligations and restrictions which the Notary must comply with in performing his her duties."

"Penempatan Notaris di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam rangka program izin investasi tiga jam merupakan langkah Pemerintah sebagai bagian dari Revolusi Mental dan Deregulasi yang dilakukan oleh Pemerintahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dalam penyederhanaan perizinan. Terdapat dua pokok yang akan dibahas pada tesis ini yaitu, apakah penempatan dan prosedur penempatan Notaris di BKPM telah sesuai dengan ketentuan Kode Etik Notaris Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Serta bagaimana perbedaan Notaris di BKPM dengan Notaris di Pasar Modal sebagai profesi penunjang kegiatan Investasi Langsung dan Investasi Tidak Langsung.Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian studi kepustakaan melalui pendekatan secara yuridis normatif, yaitu meneliti peraturan perundangundangan yang berlaku dan berkembang di masyarakat atau penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa menurut penulis sesuai Kode Etik Notaris Tahun 2015, prosedur penerimaan dan penempatan Notaris di BKPM bertentangan dengan pasal 4 ayat (4), (7), (9) dan (17) Kode Etik Notaris Tahun 2015. Namun pada Undang-Undang Jabatan Notaris tidak terdapat aturan yang bertentangan secara langsung terkait prosedur penerimaan dan penempatan Notaris di BKPM. Bahwa notaris sebagai pelayan masyarakat tidak seharusnya mempunyai keberpihakan kepada suatu lembaga tertentu, sehingga apabila terjadi demikian akan ada pertentangan secara doktrin dari keberadaan lembaga notariat itu sendiri. Notaris Pasar Modal sebagai salah satu lembaga penunjang kegiatan Pasar Modal tidak dikategorikan sebagai suatu hal yang bertentangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris Tahun 2015. Selanjutnya Perbedaan mendasar antara notaris di BKPM dengan notaris Pasar Modal penulis melihat dari 4 subjek, yaitu akta, kebebasan klien memilih notaris, jumlah notaris dan prosedur penerimaan.Berdasarkan analisa tersebut di atas, maka penulis menyarankan maka pemerintah perlu mempertimbangkan untuk mengkaji ulang terhadap proses perizinan investasi tiga jam. Serta dibutuhkan pelatihan dan sosialisasi antara pemerintah dan notaris yang berhubungan dengan kegiatan perizinan penanaman modal. Sehingga sebagai pelayan masyarakat, notaris dapat menunjukkan keakuratan, kecerdasan dan kecepatan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.

---

Notary placement in Indonesia Investment Coordinating Board (BKPM) regarding of the investment license of three-hour program is a step from the Government as part of the Mental Revolution and deregulation undertaken by the Government of President Joko Widodo for the sake of license simplification. There are two points that will be discussed in this thesis, namely, whether the placement and procedure of Notary placement in the Investment Coordinating Board has been in accordance with the provisions of Notary Code of Conduct Year 2015 and Law Number 2 Year 2014 of Amendment of Law Number 30 Year 2004 regarding Notary Incumbency Along with Notary differences in the Investment Coordinating Board with Notary in the Capital Market as supporting professional activity for Direct Investment and Indirect Investment?

This study conducted through literary study research through normative juridical approach, which examined the legislation in force and developed in the community or its application in everyday life. According to corresponding author of the Notary Code of Conduct Year 2015, the admission procedure and placement of a notary in the Investment Coordinating Board contrary to Article 4 (4), (7), (9) and (17) Notary Code of Conduct Year 2015, however according to the Notary Law there are no rules to the contrary are directly related to admission and placement procedures of Notary in the Investment Coordinating Board. As a public servant, the Notary should not have bias to a particular institution, therefore the event will have no contradiction in the doctrine of the presence of notary institution itself. As one of the institutions supporting capital market activities, Notary Capital Markets are not categorized as something contrary to Notary Law and Notary Code of Conduct Year 2015. Further fundamental difference between the notary in the Investment Coordinating Board Capital Markets viewed by the author through four subjects, namely deed, freedom of the client to choose the notary, the number of notaries, and admission procedures.

Based on the above analysis, the authors suggest the government should consider reviewing the licensing process of three-hour investment, as well as the necessary training and socialization between the government and the notary licensing activities related to capital investment. Thus, as public servants, notaries can demonstrate the accuracy, intelligence and speed in performing the public service."

"Tesis ini merupakan sebuah studi komparatif terhadap pengaturan Jabatan dan Kode Etik Notaris di Indonesia dan Jepang. Keduanya merupakan Lantijnse Notariat yang terhimpun dalam International Union of Latin Notaries (UINL). Dalam menjalankan tugasnya, Notaris berpedoman pada Undang-Undang Jabatan dan Kode Etik Notaris. Melalui pendekatan komparatif, tesis ini membandingkan aturan hukum tentang Jabatan Notaris yang berlaku di Indonesia dan Jepang, serta membandingkan pengaturan Kode Etik Notaris yang dikeluarkan oleh UINL sebagai perhimpunan Notaris Internasional, Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) sebagai organisasi Notaris Indonesia, dan Japan National Notary Association (JNNA) sebagai Organisasi Notaris Jepang.

---

This thesis draws up a comparison study between the regulation and Ethics Code of Notaries in Indonesia and Japan. Both are recognized as Latijnse Notariat and listed as the members of International Union of Latin Notaries (UINL). Notary in their work complies with the Notary Law and Notary Ethics Code. By using comparative approach, this thesis compares the regulation concerning Notary in Indonesia and Japan, also compares the Ethics Codes which are drown up by UINL as the International Notary Union, Ikatan Notaris Indoneisa (I.N.I) as the Notary organization in Indonesia, and Japan National Notary Association (JNNA) as the Notary organization in Japan."

"ABSTRAKAturan mengenai pembuatan akta jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris serta diharuskan untuk didaftarkan, menyebabkan para notaris mendapatkan orderan yang cukup meningkat dari perusahaan pembiayaan. Orderan yang diberikan tersebut dalam sebulan dapat mencapai ratusan akta. Hasil penelitian berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa notaris menunjukan bahwa notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia tidak melakukan pembacaan akta, oleh sebab itu akta jaminan fidusa yang dibuat oleh notaris tersebut mengakibatkan akta tersebut yang seharusnya merupakan akta otentik berubah fungsinya menjadi akta dibawah tangan. Akta jaminan fidusia yang berubah menjadi akta dibawah tangan mengakibatkan akta tersebut tidak dapat didaftarkan serta pendaftarannya menjadi tidak sah, sehingga sertifikat fidusia pun menjadi tidak sah dan dapat menimbulkan kerugian para pihak khususnya kreditur, dimana yang seharusnya kreditur preferent menjadi kreditur konkuren serta kreditur kehilangan hak eksekutorialnya dalam mengeksekusi bendanya. Selain itu notaris harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak yang menderita kerugian serta bertanggung jawab secara administratif, yaitu menerima hukuman dari majelis pengawas notaris atas tindakannya. Penelitian inimenggunakan metode yuridis normatif. teknik pengumpulan data dengan studidokumen dan wawancara serta teknik analisis data menggunakan kualitatif

---

ABSTRACTThe rules of making fiduciary deed made with notarial deed and required to beregistered, causing the notary gets enough orders increased from finance companies. The orders were given in a month can reach hundreds deeds. The results based on interviews conducted by the author showing that the notary in making fiduciary deed does not do readings, therefore the fiduciary deed made by the notary resulted in the should be an authentic deed to change the function into a degradation deed. Fiduciary deed turned into a degradation deed which the deed could not be registered and the registration becomes invalid, so the certificate of fiduciary becomes invalid and may cause harm to the parties, especially creditors, which are supposed to creditors preferent become unsecured creditors and creditors lose the executional rights inexecuting the object. Additionally notary shall be liable for damages suffered by the parties who have suffered damage and was responsible administratively, which are judged by the panel of supervisors notary on these actions. This research used normative, the technic of data collecting using document study and interviews. And the technique of data analysis is using the qualitative techniques"

"Tesis ini membahas mengenai kekuatan mengikat Kode Etik Notaris dalam rangka Notaris membuat akta-akta. Notaris merupakan pejabat umum yang membuat akta otentik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Diperlukan tanggung jawab terhadap jabatannya, sehingga diperlukan lembaga kenotariatan untuk mengatur perilaku profesi Notaris tersebut. Akibat hukum terhadap akta otentik yang mengandung keterangan palsu adalah bahwa akta tersebut telah menimbulkan sengketa dan diperkarakan di sidang Pengadilan, maka oleh pihak yang dirugikan mengajukan gugatan secara perdata untuk menuntut pembatalan agar hakim memutus dan mengabulkan pembatalan akta tersebut. Sanksi dapat dijatuhkan terhadap Notaris yang melakukan dan melanggar Kode Etik Notaris/Undang-Undang-Jabatan Notaris dimana telah melakukan pembuatan akta dengan memberikan blanko kosong untuk ditandatangani oleh kliennya.Kedudukan kode etik bagi Notaris sangatlah penting, bukan hanya karena Notaris merupakan suatu profesi sehingga perlu diatur dengan suatu kode etik, melainkan juga karena sifat dan hakikat dari pekerjaan Notaris yang sangat berorientasi pada legalisasi, sehingga dapat menjadi fundamen hukum utama tentang status harta benda, hak, dan kewajiban seorang klien yang menggunakan jasa Notaris tersebut.

---

This thesis describes the binding force of the Code Notary Public Notary to make the deed. Notary public official makes authentic the documents necessary for the community. He was responsible for his position, so that the Notary is required institutions to oversee the implementation of a notary profession. Legal consequences of the original documents containing false information that the case was causing disputes to the Court of first instance, the victim has filed a civil action for cancellation, and grant it to the judge to cancel such an act.

Sanctions can be imposed on the conduct and violated the Notary Public Code of Conduct which has made the manufacture of notarial deed by providing a blank form to be signed by his client. Position code of ethics for the deed is important, not only because the act is a profession that needs to be regulated by the code of ethics, but also because of the nature and essence of the job-oriented notary legalization, so it can become the main basis of law on the status of property, rights and obligations of clients use the services of Notary Public."

"Penelitian ini membahas tentang kerja sama Notaris dengan Biro Jasa X ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris dalam dua pembahasan yang berfokus kepada implikasinya yakni terganggunya kemandirian Notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif analisis yaitu dengan menghimpun data sekunder dan melakukan wawancara. Hasil analisis yang didapatkan dari penelitian ini adalah Kerja sama Notaris dengan Biro Jasa X ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris melanggar ketentuan Pasal 16 ayat 1 UUJN, yaitu bahwa Notaris melanggar prinsip amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Pelanggaran yang dilakukan Notaris dapat membuat Notaris tersebut mendapat sanksi secara administratif dan juga autentisitas berubah menjadi akta di bawah tangan akibat tidak terpenuhinya syarat objektif akta Pendirian PT dan CV yang dibuat oleh Notaris. Kemudian kerja sama Notaris dengan Biro Jasa X ditinjau dari Kode Etik Notaris melanggar ketentuan Pasal 4 Angka 4. Pelanggaran yang dilakukan tersebut akan melunturkan harkat dan martabat Notaris. Dengan adanya kerja sama dengan biro jasa membuat Notaris melakukan pelanggaran-pelanggaran yang ada di dalam Kode Etik Notaris tanpa diketahui oleh Dewan Kehormatan Notaris. Selain itu, penelitian ini juga menyarankan agar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bersama-sama dengan Ikatan Notaris Indonesia seharusnya melakukan sosialisasi secara rutin kepada masyarakat agar lebih menyadari terkait bahayanya menggunakan biro jasa dalam pendirian Perseroan Terbatas dan CV dan menghimbau masyarakat terkait pentingnya membuat akta pendirian Perseroan Terbatas dan akta pendirian CV langsung kepada Notaris karena hanya Notaris yang dapat menjamin kepastian hukum dalam suatu akta autentik.

---

This research discusses the working relationship between Notary Y and service bureau X as analysed from the perspective of the Law of the Position of Notary and the Notary Code of Ethics in two discussions focused on its implications in the independence of a notary. The research uses a normative legal research methodology with descriptive analysis research which utilizes secondary data and interviews. The result of the analysis in this research is that the working relationship of this Notary Y and service bureau X violates Article 16 Paragraph 1 of the Law of the Position of Notary, specifically the principle of trust, honesty, cautionary, independence, impartiality, and protecting the interest related parties in the legal action. The violation by the notary may result in that notary receiving an administrative disciplinary measures and the loss of authenticity of a deed resulting in a deed only having the power of an underhand deed by failure to fulfil the objective criteria of the establishment of a limited liability company and limited partnership in the deed. The cooperation between Notary Y and service bureau X also violates Article 4point 4 of the notary code of ethics that may affect the honour and dignity of the notary profession. The existence of such working relationship results in the violation of said law and code of ethics by a notary without the knowledge of the Honorary Council of Notary. Ministry of Law and Human Rights with Notary Association must routinely socialize to the public in an effort to provide awareness regarding the consequence of the establishment of a Limited Liability Company and limited partnership and inform the public of the importance of making a deed of establishment directly with a notary because only a notary can guarantee the legal certainty and authenticity of an authentic deed."

"ABSTRAKTesis ini membahas kasus penggelapan BPHTB yang dilakukan olehnotaris/PPAT ASD. Pokok permasalahan yang penulis angkat adalah bagaimanatanggung jawab hukum notaris/PPAT ASD yang melakukan penggelapan BPHTBditinjau dari hukum pidana dan kode etik PPAT serta apakah penggelapanBPHTB yang dilakukan oleh notaris/PPAT ASD dapat dikategorikan sebagaipelanggaran kode etik ataukah hanya pelanggaran pidana. Dari sudut pandanghukum pidana, sanksi bagi notaris/PPAT ASD yang melakukan penggelapanBPHTB diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)sedangkan dari sudut pandang kode etik, penulis mengkategorikan penggelapanBPHTB sebagai pelanggaran kode etik PPAT karena penggelapan BPHTB telahmelanggar prinsip kejujuran dan prinsip bertanggung jawab yang harus dimilikioleh notaris/PPAT serta melanggar isi sumpah jabatan PPAT terkait denganpelecehan terhadap martabat PPAT. Pada intinya, kode etik dan hukum salingterkait. Dalam hal terjadi pelanggaran kode etik maka sepanjang pelanggaran yangdilakukan tersebut juga menyangkut pelanggaran terhadap hukum negara, makanotaris/PPAT yang bersangkutan juga dapat dikenakan sanksi pidana.Penulisan tesis ini memakai metode yuridis normatif dimana penulis akanmembahas semua permasalahan yang ada dengan cara menganalisis kasus danmengkaitkannya dengan peraturan perundangan sedangkan kesimpulan diambildengan menggunakan pola pikir induktif.

---

ABSTRACTThis thesis discussed about the embezzlement case of BPHTB1 by a notarypublic/PPAT2, ASD3. The core issues of this thesis are to observe how the notary,who carried out BPHTB embezzlement, be held responsible by law and PPAT’scode of ethics. The other one will be: should the BPHTB embezzlement becategorized as violating the PPAT’s code of ethics or is it only a matter ofcriminal law violation. From criminal law point of view, the penalty for notarywho embezzles BPHTB is regulated on Article 372 Criminal Code. While frompoint of view of ethical code, researcher categorizes the BPHTB embezzlement asviolation of PPAT ethical code. Since the act of BPHTB embezzlement violatesthe principles of honesty and responsibility, which all notaries ought to have, alsoit violates the oath of PPAT regarding the abuse of PPAT’s values. The code ofethic and law are mutually bound. If an ethical code violation was to happen, thenas long as all following violations relate to the state law violation, then theconcerned notary/PPAT is to be penalized to criminal sanctions. Researcherapplies the normative judicial method in this thesis where research questions areexplored, discussed and analyzed through case study in relation to relevant laws.Conclusion of the thesis is presented through inductive method."

"Tesis ini membahas mengenai seorang Notaris yang meninggalkan wilayah jabatannya selama lebih dari 7 (tujuh) hari kerja tanpa mengajukan permohonan cuti ke Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Badung. Permasalahan yang dibahas adalah pelaksanaan jabatan dan pengawasan bagi Notaris yang meninggalkan wilayah jabatan tersebut. Dalam persiapan penulisan tesis ini, Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tipologi penelitian menggunakan deskriptif analitis, jenis data yang digunakan adalah data sekunder, metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dan dalam pengumpulan datanya ditunjang dengan wawancara dengan informan dan beberapa narasumber yang terkait. Hasil penelitian memperoleh bahwa sehubungan dengan pelaporan pelaksanaan jabatan mulai dari harian, bulanan, hingga tahunan tidak ada yang dilakukan oleh Notaris X sehubungan dengan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas dan jabatan sebagai Notaris, sehingga akan kehilangan jabatannya melalui proses pemeriksaan. Pengawasan kurang efektif karena tidak adanya tindak lanjut dengan tidak hadirnya Notaris X dalam pemeriksaan secara berkala oleh Majelis Pengawas Daerah. Selain itu, dalam peraturan yang mengatur dikatakan bahwa seorang Notaris yang melakukan pelanggaran hanya dapat diproses apabila terdapat laporan dari masyarakat.

---

This thesis primarily focuses and discusses a case where a Notary who left his office area For more than 7 (seven) working days without applying for any absence leave request to the Assembly Regional Supervisor of Badung Regency.  The problems that were discussed are the implementation of position and supervision for a Notary who leaves the area of the office. In preparation for writing this thesis, the author uses juridical research methods Normative way, research typology uses analytical descriptive, and the type of data that were used by the author is secondary data, the method of data analysis in this study uses a qualitative method, and in data collection supported by interviews with informants and several related speakers.

The results of the study, that were obtained that in connection with reporting the implementation of positions starting from daily, monthly, and yearly, There is nothing done by Notary X (in this case the notary stated above) in connection with their responsibility for carrying out duties and positions as a Notary, so that will be resulting in them lose his position through the inspection process. Supervision is less effective because there was no follow-up with the absence of Notary X during the examination periodically by the Regional Oversight Board. Also, in that regulation, the regulates said that a Notary who commits a violation could only processed if there are reports from the public."