Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKFokus tesis ini pada kekuasaan terhadap tubuh anak perempuan akibat konstruksi patriarki yang mendominasi kehidupan masyarakat dalam adat dan budaya suku Arfak. Pertanyaan penelitian adalah "bagaimana budaya perjodohan perkawinan anak perempuan di perdesaan dan implikasinya terhadap kesehatan reproduksi perempuan". Pertanyaan turunan adalah 1) bagaimana anak perempuan diposisikan dalam adat dan budaya suku Arfak di Perdesaan; 2) bagaimana anak perempuan diposisikan dalam prosesi perkawinan di suku Arfak di perdesaan; 3) bagaimana pengalaman anak perempuan korban perjodohan perkawinan anak suku Arfak di wilayah perdesaan menjalankan fungsi reproduksinya; dan 4) bagaimana anak perempuan suku Arfak korban perjodohan perkawinan anak bertahan di dalam perkawinan adat mereka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus di Distrik Nenei, Kabupaten Manokwari Selatan. Penelitian ini menggunakan teori feminis radikal oleh Jaggar tentang otoritas tubuh perempuan dan politik sekusal oleh Millet sebagai pisau analisis untuk membedah masalah perkawinan anak karena perjodohan membuat anak perempuan tidak mempunyai otoritas atas tubuhnya. Temuan penelitian ini adalah : 1) anak perempuan yang dikawinkan pada usia anak tidak memiliki kuasa atas tubunya; 2) perjodohan yang terjadi pada masyarakat suku Arfak diakibatkan karena keinginan mendapatkan harta dan status sosial; 3) perempuan korban perkawinan anak tidak memahami kesehatan reproduksi; 4) perempuan Arfak menjalani fungsi reproduksi masih mengikuti tradisi; 5) perkawinan anak menghadirkan ketidakadilan gender bagi perempuan Arfak. Berdasarkan temuan lapangan dapat disimpulkan bahwa konstruksi sosial mayarakat melalui budaya patriaki masih kuat di masyarakat suku Arfak. Anak perempuan suku Arfak tidak berkuasa atas dirinya karena budaya perjodohan. Anak perempuan suku Arfak sebagai objek pada budaya perjodohan dan perjodohan menjadi faktor pendukung banyaknya praktik perkawinan anak di Distrik Nenei.

---

ABSTRACTThe focus of this thesis is on the power over girl's body due to patriarchal construction dominates the life of the community in the customs and culture of the Arfak tribe. The research question is "How the marriage culture of girls in rural areas and their implications on women reproductive health". The questions derived are 1) How girls are positioned in the customs and culture of the Arfak tribe in the rural areas; 2) How girls are positioned in the marriage procession in the Arfak tribe in rural areas; 3) How the experience of the young girl of the Arfak tribe marriage victim in a rural area performs its reproductive function; and 4) How the Arfak girl of child marriage matchmaking victim survives in their customary marriages. This study uses a qualitative approach with case study in Nenei District, South Manokwari District. This research uses radical feminist theory by Jaggar on women's body and political authority as well as Millet as a tool to analyze the child marriage problem due to matchmaking, while matchmaking makes girls have no authority over their bodies. The findings of this study are: 1) girls who are married at underage have no power over their bodies; 2) matchmaking that occurred in the community of Arfak tribe caused by the desire to get property and social status; 3) women victims of child marriage do not understand about reproductive health; 4) Arfak women undergoing reproductive functions still follow the tradition; 5) child marriage presents gender inequality for Arfak women. Based on the findings it can be concluded that social construction through patriarchy culture is still robust in the people of Arfak tribe. The girls of the Arfak tribe do not have power over theirselves because of the matchmaking culture and they serve as objects. Matchmaking itself has contributed to the number of child marriage practices at Nenei District."

"Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pernikahan usia muda dengan riwayat reproduksi pada wanita usia subur di Provinsi Jawa Timur tahun 2013. Desain penelitian dengan cross sectional dan menggunakan data sekunder Improving Contraceptive Method Mix 2013.Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan signifikan antara pendidikan, penggunaan KB dan status ekonomi terhadap usia nikah pertama, namun tidak berhubungan antara pengambilan keputusan keluarga terhadap usia nikah pertama. Terdapat perbedaan rata-rata lama penundaan kehamilan pertama, rata-rata jumlah paritas terhadap usia nikah pertama, akan tetapi tidak ada perbedaan rata-rata jumlah abortus terhadap usia nikah pertama.

---

This is a quantitative research study which aim to know the association between early marriage with child bearing women?s reproductive history in East Java on 2013. This research used crossectional study design and the data was collected from secunder data?s of Improving Contraceptive Method Mix 2013.

The result showed that there was a significant associations between education, contraceptive use and economic status, toward first age of married. However, there were no association between decision maker in family toward first age of married. There are differences on rate of first pregnancy delayed and rate of parity toward first age of married. However, there are no different on rate of abortus event toward first age of married."

"dengan kualitas sumber daya manusia di suatu negara. Prevalensi perkawinan anak di Kabupaten Cianjur sebesar 22% tertinggi pertama di Jawa Barat, hal ini secara langsung menyumbang terhadap tingginya angka perkawinan anak Jawa Barat di Nasional yaitu sebesar 13,26%, angka ini masuk kedalam 20 besar Provinsi Perkawinan Anak tinggi di Indonesia. Kecamatan Cugenang merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Cianjur yang masuk dalam 10 besar perkawinan anak tinggi di Kabupaten Cianjur. Perkawinan anak bukan masalah baru, namun penyelesaiannya tidak mudah dilakukan, sehubungan dengan faktor yang mendorong terjadinya perkawinan anak tiap daerah berbeda. Akses informasi kesehatan reproduksi merupakan salah satu faktor yang diduga menjadi pendorong terjadinya perkawinan anak, namun faktor pendorong perkawinan anak sangat kompleks maka perkawinan anak juga diduga dipengaruhi oleh pendidikan, ekonomi keluarga, tradisi/budaya dan pandangan keagamaan. Tujuan penelitian ini untuk melihat proporsi perkawinan anak, akses informasi kesehatan reproduksi dan hubungan akses informasi Kesehatan reproduksi dengan perkawinan anak. Metode penelitian ini menggunakan desain studi cross sectional dengan data primer yang diambil dari 11 Desa di Kecamatan Cugenang sebanyak 245 responden dengan kriteria telah melakukan perkawinan rentang waktu 5 tahun Januari 2015- Januari 2020. Penentuan perkawinan anak berdasarkan undang-undang perlindungan anak yaitu yang melakukan perkawinan dibawah usia 18 tahun. Berdasarkan hasil penelitian ini proporsi responden perkawinan anak di Kecamatan Cugenang sebesar 29,39%, proporsi responden yang memiliki akses informasi kesehatan reproduksi kurang 55,10%, dan terdapat hubungan yang bermakna signifikan antara akses informasi kesehatan reproduksi dengan perkawinan anak dengan model akhir analisis multivariat logistic regression responden yang memiliki akses informasi kesehatan reproduksi kurang memiliki risiko 2,208 (95% CI 1,172-3,861) kali untuk melakukan perkawinan anak dibandingkan responden yang memiliki akses informasi kesehatan reproduksi baik setelah dikontrol oleh variabel pendidikan, ekonomi keluarga, tradisi/budaya dan pandangan keagamaan. Akses informasi kesehatan reproduksi berhak didapatkan oleh setiap orang termasuk anak dan kaum muda karena merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap perkawinan anak jika kurangnya akses informasi kesehatan reproduksi yang dapat berpengaruh pada kurang pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Hal ini menunjukkan perlu adanya kerjasama lintas sektor dalam mendekatkan akses informasi kesehatan reproduksi kepada masyarakat terutama kepada anak dan kaum muda agar dapat mengkases informasi kesehatan yang baik dan benar.

---

Child marriage in Indonesia is a key issue that can be related to the quality of human resources in a country. The prevalence of child marriage in Cianjur Regency is 22%, the first in West Java, this directly contributes to the high rate of child marriage in West Java at the national level, namely 13.26%, this figure is included in the top 20 of the highest child marriage provinces in Indonesia. Cugenang Sub district is one of the districts in Cianjur Regency which is included in the top 10 high child marriages in Cianjur Regency. Child marriage is not a new problem, but the solution is not easy to do, due to the different factors that encourage child marriage in each region. Access to information on reproductive health is one of the factors thought to be driving child marriage, but the driving factor for child marriage is very complex, child marriage is also thought to be influenced by education, family economy, traditions/culture and religious views. The purpose of this study was to see the proportion of child marriage, access to reproductive health information and the relationship between access to reproductive health information and child marriage. This research method used a cross sectional study design with primary data taken from 11 villages in Cugenang Sub district as many as 245 respondents with the criteria of having married in a span of 5 years January 2015-January 2020. Determination of child marriage based on child protection law, namely those who married under 18 years of age. Based on the results of this study the proportion of respondents to child marriage in Cugenang Sub District was 29.39%, the proportion of respondents who had access to reproductive health information was less than 55.10%, and there was a significant relationship between access to reproductive health information and child marriage with the final model of multivariate analysis. logistic regression of respondents who had access to reproductive health information had less risk of 2.208 (95% CI 1.172-3.861) times for having child marriage compared to respondents who had access to reproductive health information both after being controlled by variables of education, family economy, tradition / culture and religious views. Everyone, including children and young people, has the right to access reproductive health information because it is one of the factors that contribute to child marriage if the lack of access to reproductive health information can lead to a lack of knowledge about reproductive health. This shows the need for cross-sectoral cooperation in bringing access to reproductive health information for the public, especially for children and young people, so that they can access good and correct health information."

"Paktik perkawinan anak adalah fenomena sosial yang dialami oleh banyak perempuan di berbagai belahan dunia. Temuan Unicef mencatat pada tahun 2014 lebih dari 700 juta perempuan menikah dibawah usia 18 tahun, sementara Indonesia berada di urutan kedua tertinggi di ASEAN. Disertasi ini di tulis untuk mengungkap dan memaparkan proses reproduksi budaya praktik perkawinan anak yang berkelindan dengan beragam aspek dan konteks serta pengalaman dan negosiasi perempuan dalam menjalani perkawinan anak pada orang Kaili di Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah. Suatu kajian etnografi feminis yang meggunakan teori habitus dan practice, Pierre Bourdieu untuk mengungkap relasi antara gagasan budaya dan aspek sejarah dengan praktik perkawinan anak. Teori intersectionality dari patricia Hill Collins untuk menganalisis posisi subyek dengan rangkaian persinggungan relasi kuasa yang mempengaruhi pengalaman hidup subyek perkawinan anak serta teori agency danresistance dari Saba Mahmood untuk menguraikan upaya perempuan dalam membangun subyektivitasnya. Penelitian dilakukan bulan Juli 2016 - Maret 2019 melaui observasi dan wawancara mendalam serta metode life history dan genealogi. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah 1). Bagaimana praktik perkawinan anak menjadi bagian dari sistem sosial orang Kaili dari masa ke masa? 2). Bagaimana reproduksi kultural praktik perkawinan anak dimaknai oleh subyek dari berbagai latar belakang sosial dalam generasi yang berbeda? 3). Bagaimana perempuan Kaili membangun subjektivitasnya selama menjalani praktik perkawinan anak dan menggunakan subyektifitas tersebut untuk menegosiasikan posisinya? Temuan penelitian menujukan bahwa praktik perkawinan anak merupakan disposisi atas berbagai masalah terutama yang menyangkut kehormatan dan martabat perempuan yang membentuk habitus. Praktik tidak selalu identik dengan usaha untuk meneguhkan dominasi seperti yang dikemukakan oleh Bourdieu. Pada kondisi tertentu praktik sosial terkadang mengekspresikan ketulusan dalam menjalin relasi yang intim antara manusia seperti relasi antara orang tua dan anak. Pada masa lampau perkawinan anak menjadi pilihan paling rasional saat itu, untuk menjaga kehormatan dan harga diri perempuan. Pada generasi masa kini perkawinan anak ditafsir kembali sebagai strategi mengatasi dinamika kontekstual dalam kehidupan sosial, baik pribadi maupun kelompok. Selanjutnya tidak semua perempuan subyek perkawinan anak kemudian menjadi powerless. Berbagai cara dan mekanisme yang dikembangkan oleh para subyek menegaskan bahwa praktik ini bukan fenomena tunggal denganreason yang tunggal pula, akan tetapi didalamnya terdapat para individu dengan beragam kepentingan (self interest) lalu mengembangkan berbagai mekanisme sesuai dengan kondisi diri dan keluarga yang melingkupinya.

---

The practice of child marriage is a social phenomenon experienced by many women in various parts of the world. Unicef's findings noted that in 2014 more than 700 million women were married under the age of 18, while Indonesia was the second highest in ASEAN. This dissertation was written to reveal and describe the cultural reproduction process of child marriage practices that are intertwined with various aspects and contexts as well as experiences and negotiations of women in undergoing child marriage to Kaili people in Donggala Regency, Central Sulawesi. A feminist ethnographic study that uses habitus and practice theory, Pierre Bourdieu is used to reveal the relationship between cultural ideas and historical aspects and the practice of child marriage. The intersectionality theory from Patricia Hill Collins is used to analyze the subject's position with a series of power relations that affect the life experience of the subject of child marriage and the theory of agency and resistance from Saba Mahmood is used to describe women's efforts in building their subjectivity. The research was conducted in July 2016 - March 2019 through observation and in-depth interviews as well as methods of life history and genealogy. The research questions posed are 1). How has the practice of child marriage been part of the Kaili social system from time to time? 2). How can the cultural reproduction of child marriage practices be interpreted by subjects from various social backgrounds in different generations? 3). How did Kaili women develop their subjectivity during the practice of child marriage and use this subjectivity to negotiate their positions? The research findings show that the practice of child marriage is a disposition to various problems, especially those concerning the honor and dignity of women who form the habitus. The practice is not always in line with efforts to assert domination as argued by Bourdieu. In certain conditions social practice sometimes expresses sincerity in forging intimate relationships between humans such as relationships between parents and children. In the past, child marriage was the most rational choice at that time, to protect women's honor and dignity. In the current generation, child marriage is reinterpreted as a strategy to overcome contextual dynamics in social life, both individually and in groups. Furthermore, not all women who are subject to child marriage become powerless. The various ways and mechanisms developed by the subjects emphasize that this practice is not a single phenomenon with a single reason, but there exist individuals with various interests (self-interest) then develop various mechanisms according to their own conditions and the family conditions that surrounds it."

"Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita masih tinggi di Indonesia. Salah satu usaha penurunannya adalah dengan memanfaatan data dan informasi untuk membantu perencanaan program. SP2TP adalah informasi yang potensial dalam membantu perencanaan program di Puskesmas. Di wilayah Puskesmas Tapos masih terjadi kematian ibu, bayi dan balita pada tahun 2013. Dan belum dilakukannya pemanfataan SP2TP di Puskesmas Tapos dalam medukung perencanaan program KIA. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan operational research. Cara pengumpulan data dengan wawancara dan telaaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari proses analisis situasi masalah dengan cara melihat cakupan dan target, identifikasi masalah dengan pembuatan pohon masalah, prioritas masalah dengan teknik skoring, penetapan tujuan, alternatif pemecahan masalah hingga penyusunan rencana operasional. Dari proses penyusunan perencanaan operasional dengan memanfaatkan SP2TP diketahui masalah di Program KIA Puskesmas Tapos disebabkan oleh masalah kesehatan lingkungan yang masih rendah.

---

Maternal Mortality, Infant and Toddlers still high in Indonesia. One attempt decline is the utilization of data and information to help planning the program. SP2TP is a potential information to help planning programs at primary helath care. Based of profile, in regional of primary helath care in Tapos still going on maternal mortality, infant and toddler in 2013. And utilization of SP2TP is not optiml for supporting maternal and child health program planning. The design used in this study is a qualitative approach to operational research. The data collected through interviews and searching literature.

The results showed that the analysis of the situation of the problem by looking at the scope and targets, identifying problems with the manufacture of the problem tree, priority issues with scoring techniques, goal the program, alternative solutions to the preparation of operational plans. From the preparation of the operational planning process by utilizing of SP2TP, a known problem of maternal and child health program at primary health care in Tapos is caused environmental health program coverage was still low."

"ABSTRAKPendidikan kesehatan ibu dan anak lebih banyak dilaksanakan melalui konsultasi perorangan atau perkasus pada waktu ibu datang memeriksakan kehamilannya, bayi atau balitanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kelas ibu hamil terhadap peningkatan pengetahuan dan keterampilan ibu hamil mengenai kesehatan ibu dan anak. Desain penelitian menggunakan rancangan quasi experiment dimana seluruh populasi dijadikan sampel berjumlah 42 ibu hamil. Uji hipotesis menggunakan paired sample t-test. Hasil menunjukkan ada perbedaan yang bermakna antara pengetahuan, keterampilan sebelum dan sesudah pelatihan serta keterampilan sesudah dan satu bulan sesudah pelatihan kelas ibu hamil, dengan demikian perlu dikembangkan program kelas ibu hamil sebagai salah satu upaya untuk menekan morbiditas dan mortalitas pada ibu dan bayi.

---

ABSTRACTMaternal and child health education more consultation is carried out through individual or per case at the time the mother came to check her pregnancy, babies or toddler. This study aims to determine the effect of pregnant women class to increase their knowledge and skills of pregnant women on maternal and child health. The study design is quasi experiment using a design where the entire population sampled, amounting to 42 pregnant women. Hypothesis testing using a paired sample t-test. The results showed there were significant differencesbetween the knowledge, skills before and after training skills and one month after the training pregnant women class, as such programs should be developed pregnant women class as part of efforts to reduce morbidity and mortality in mothers and babies."

"Kesehatan ibu dan anak adalah salah satu indikator derajat kesehatan yang dapat dinilai sebagai keberhasilan pelayanan kesehatan dan menjadi komponen indeks pembangunan dan indeks kualitas hidup. Namun, masalah kematian dan kesakitan Ibu dan anak di Indonesia masih merupakan masalah besar. Dengan demikian, pelayanan kesehatan ibu dan anak menjadi prioritas utama dalam pembangunan kesehatan di Indonesia. Upaya penurunan angka kematian ibu dan anak diperlukan sistem pencatatan dan pelaporan yang memiliki kualitas data dan utilitas data yang baik. Pelaporan dan pencatatan kesehatan ibu dan anak digunakan untuk melihat dan memantau faktor-faktor resiko dan non resiko selama proses kehamilan normal maupun tidak normal dalam melakukan intervensi segera. Puskesmas Berastagi dan Puskesmas Tiga Panah merupakan beberapa dari Puskesmas yang ditemukan ketidaksambungan data, tidak kredibel di Kabupaten Karo. Risiko dari data yang tidak kredibel adalah tidak bisa mengetahui besarnya masalah yang sesungguhnya sehingga tidak bisa memonitor, mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan program. Pukesmas Berastagi dan Tiga Panah menerima pelaporan KIA dari Bidan di Desa. Oleh karena itu diperlukan adanya evaluasi sistem pencatatan dan pelaporan kesehatan ibu dan anak untuk melihat data kesehatan ibu dan anak yang ada di Puskesmas Berastagi dan Tiga Panah terutama pelaporan data dari Bidan di Desa. Penelitian ini merupakan peneltian kualitatif dengan pengambilan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Puskesmas Berastagi memiliki kualitas data yang lebih baik dibandingkan dengan Puskesmas Tiga Panah namun masih terdapat desa yang harus diperbaiki dalam kualitas data; Penilaian lima komponen fungsi manajemen data, Puskesmas Berastagi memiliki pemanfaatan data dan informasi nilai yang paling rendah sedangkan untuk Puskesmas Tiga Panah dimana Pengolahan dan analisis data serta pemanfaatan data dan informasi memiliki nilai paling rendah ; Puskesmas Berastagi memiliki e-puskesmas namun belum mendukung pencatatan dan pelaporan KIA sedangkan Puskesmas Tiga Panah tidak memiliki e-puskesmas/SIMPUS; tidak terdapat SOP ; Formulir yang tidak tersedia secara rutin untuk Bidan di Desa di Puskesmas Berastagi sedangkan Puskesmas Tiga Panah tersedia secara rutin namun masih ditemukan Bidan di Desa mengirimkan dengan selembar kertas; tidak terdapat kebijakan secara tertulis terkait pencatatan dan pelaporan KIA; tidak pernah dilakukan pre dan post test di Puskesamas Berastagi dan Tiga Panah; Puskesmas Berastagi tidak memiliki dana khusus pencatatan dan pelaporan KIA.

---

Maternal and child health is one indicator of health status that can be assessed as the success of health services and is a component of the development index and quality of life index. However, the problem of maternal and child mortality and morbidity in Indonesia is still a big problem. Thus, maternal and child health services are a top priority in health development in Indonesia. Efforts to reduce maternal and child mortality require a recording and reporting system that has good data quality and data utility.Maternal and child health reporting and records are used to view and monitor risk and non-risk factors during normal and abnormal pregnancy processes in carrying out immediate interventions. Puskesmas Berastagi and Puskesmas Tiga Panah are some of the Puskesmas that were found to be data disconnected, not credible in Karo District. The risk of data that is not credible is not being able to know the true magnitude of the problem and so being unable to monitor, evaluate the success or failure of the program. Pukesmas Berastagi and Tiga Panah receive MCH reports from the village midwife. Therefore, it is necessary to have an evaluation of the recording and reporting system for maternal and child health to see the data on maternal and child health at the Berastagi and Tiga Panah Puskesmas, especially the reporting of data from village midwives. This research is a qualitative research by collecting data through observation interviews and documentation studies. The results showed that Puskesmas Berastagi has better data quality than Tiga Panah Puskesmas but there are still villages that need improvement in data quality; b. The assessment of the five components of the data management function, Puskesmas Berastagi has the lowest value data and information utilization, while for Tiga Panah Puskesmas that data processing and analysis as well as data and information utilization has the lowest value; Berastagi Puskesmas has an e-puskesmas but it does not yet support MCH recording and reporting, while the Tiga Panah Puskesmas does not have an e-puskesmas / SIMPUS; there isn’t standard operating procedures; Forms that were not regularly available for Village Midwives at Puskesmas Berastagi while Puskesmas Tiga Panah were available regularly but were still found. Village midwives sent them with a sheet of paper; there is no written policy regarding MCH recording and reporting; never done pre and post test at Puskesamas Berastagi and Tiga Panah; Berastagi Puskesmas does not have special funds for recording and reporting MCH."