Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKStudi ini menganalisis mengenai hubungan pemerintah dan pebisnis dalam merespon masalah pengangguran di Jepang. Hal ini penting mengingat negara Jepang dalam dua dekade ini menunjukkan tingkat pengangguran yang rendah dibandingkan negara lain. Kondisi ini tentu tidak dapat dicapai jika hanya diusahakan oleh satu pihak saja, yaitu pemerintah. Pemerintah mendapat bantuan dari pihak lain, seperti pebisnis yang menjadi tempat tujuan bagi para pencari kerja. Penelitian ini berargumen bahwa faktor kekuasaan antara pemerintah dan pebisnis mempengaruhi cara penanganan dalam menghadapi pengangguran. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur/kajian pustaka. Metode penelitian yaitu deskriptif, digunakan untuk analisis data yang telah diperoleh. Pengolahan data dilakukan dengan perspektif power relations dan teori power cube oleh John Gaventa yang menjadi landasan dalam menganalisis. Menurut Gaventa untuk analisis kekuasaan memiliki ruang partisipasi dan bentuk kekuasaan. Ruang partisipasi terdiri dari ruang tertutup, ruang diundang, dan ruang diklaim atau dibuat. Bentuk kekuasaan, yaitu kekuasaan terlihat, kekuasaan tak terlihat, dan kekuasaan tersembunyi. Peneliti menemukan bahwa labor reform dan pemberdayaan sumber daya manusia oleh pemerintah merupakan upaya economic survival Jepang, dari stagnansi ekonomi yang telah dilalui Jepang sejak 1990-an. Berdasarkan hasil penelitian, diambil kesimpulan penurunan angka pengangguran yang lebih besar pada masa pemerintahan PM Abe dibandingkan dengan masa pemerintahan PM sebelumnya dipengaruhi oleh ruang partisipasi dan bentuk kekuasaan yang digunakan pemerintah. PM Abe tidak hanya menggunakan ruang tertutup tapi juga ruang di undang, melalui pemberdayaan SDM bersama pebisnis dan memberikan ruang kerja yang besar untuk pekerja non reguler dan wanita. Sedangkan bentuk kekuasaan, PM Abe menggunakan kekuasaan terlihat, yaitu kekuasaannya sebagai PM Jepang dan kekuasaan tak terlihat, yaitu merubah pandangan masyarakat mengenai peran wanita dan pria di Jepang secara perlahan. Keberhasilan strategi PM Abe dalam mengurangi pengangguran, karena kebijakan yang dibuat PM Abe memberikan keuntungan bagi kepentingan masing-masing pihak. Baik dari pihak pemerintah, pebisnis, dan masyarakat tidak ada yang dirugikan.

---

ABSTRACTThis study analyzes about government and business relations for responding the problem of unemployment in Japan. This is important because Japan in the past two decades shows a low unemployment rate compared to other countries. The result is not realizable if only cultivated by one party, such as government. The government gets help from others, such as business who become the destination for job seekers. This research argues that factor of power relations between government and business influences the way of handling unemployment. This research is a qualitative research, with data collection technique through literature study or literature review. Research methods is descriptive, used for data analysis that has been obtained. Furthermore, power relations perspective and power cube by John Gaventa became the foundation for analysis. According to Gaventa for power analysis has space of participation and form of power. The space for participation consists of closed spaces, invited space, and claimed or created space. The form of power, consists of visible power, invisible power, and hidden power. Researchers found that labor reform and empowerment of human resources by the government is Japan 39 s economic survival effort, from the economic stagnation that Japan has passed since the 1990s. Based on the results, it concluded that decrease in the greater unemployment rate during the regime of Abe compared to the previous Prime Minister administration was influenced by the space of participation and the form of power used by the government. PM Abe not only uses the closed space but also the invited space, through empowering human resources with business and providing large work space for non regular workers and women. As for the form of power, Prime Minister Abe used his visible power, power as the prime minister of Japan and invisible power, that slowly change society 39 s view about the role of women and men in Japan. The success of Prime Minister Abe 39 s strategy in reducing unemployment, because the policies made by PM Abe provide benefits for each party 39 s interests. Both from the government, businessmen, and society no one got harmed."

"ABSTRAKPasarhalal merupakan pasar yang identik dengan konsep Islam. Kebutuhan pasar halal meningkat seiiring dengan pertumbuhan populasi Muslim di dunia. Keadaan ini dimanfaatkan oleh sejumlah negara untuk mendapatkan keuntungan, baik negara mayoritas Muslim maupun negara non-Muslim. Jepang melirik pasar ini merupakan pasar yang strategis. Jumlah wisatawan Muslim yang datang ke Jepang meningkat karena adanya kemudahan yang didapat seperti bebas visa yang dilakukan oleh pemerintah Jepang. Pelakubisnis di Jepang juga melakukan inovasi dengan menciptakan produk halal dan menyiapkan fasilitas ramah untuk Muslim. Studiini, membahas tentang relasi yang dilakukan oleh pemerintah dan pelaku pasar dalam mengembangkan pasar halal di Jepang, dimana peranan pemerintah begitu sangat penting.

---

ABSTRACTHalal market is a market that is identical with Islamic concept. The need for halal market increases along with the growth of the Muslim population in the world. This situation is used by a number of countries to gain profit. Both Muslim majority countries and non Muslim countries. Japan is eyeing this market is a strategic market. The number of Muslim tourists coming to Japan has increased due to the ease of getting such visa free by the Japanese government. Businesses in Japan are also innovating by creating halal products and preparing friendly facilities for Muslims. This study, discusses relations between government and business in developing halal markets in Japan, where the role of government is so important."

"Pandemi COVID-19 memiliki dampak yang buruk terhadap ketenagakerjaan di Indonesia. Masalah pengangguran di Indonesia menjadi salah satu perhatian publik dalam dua tahun ini. Pada Agustus 2020, yaitu sebesar 9,8 juta orang dan Agustus 2021, yaitu sebesar 9,1 juta orang. Dengan adanya kondisi tersebut, pemerintah perlu melakukan pembenahan terhadap masalah tingkat pengangguran yang ada saat ini. Melihat kondisi tersebut, pemerintah perlu melakukan perbaikan terkait masalah pengangguran saat ini. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana opini masyarakat mengenai upaya pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran selama pandemi COVID-19 di Indonesia. Analisis sentimen dilakukan terhadap opini masyarakat dengan menggunakan media sosial Twitter sebagai sumber data. Untuk mengukur kinerja model digunakan tiga algoritma yaitu Naïve Bayes, Decision Tree, dan Random Forest. Hasil pada penelitian ini adalah terdapat label positif yang memiliki 1710 sentimen, dan untuk label negatif yang memiliki 1553 sentimen. Untuk algoritma terbaik yang dihasilkan pada penelitian ini adalah Random Forest, yaitu dengan nilai akurasi sebesar 79%. Penelitian ini juga menghasilkan 15 fitur yang berpengaruh terhadap topik penelitian. Untuk fitur berpengaruh dengan bobot positif tertinggi adalah ‘abai’. Sedangkan untuk fitur berpengaruh dengan bobot negatif tertinggi adalah ‘materai’.

---

The COVID-19 pandemic has had a negative impact on employment in Indonesia. The problem of unemployment in Indonesia has become one of the public's concerns in the past two years. In August 2020, which was 9.8 million people and August 2021, which was 9.1 million people. Given these conditions, the government needs to make improvements to the problem of the current unemployment rate. Seeing these conditions, the government needs to make improvements related to the current unemployment problem. The main purpose of this research is to find out how the public opinion regarding the government's efforts in overcoming the unemployment problem during the COVID-19 pandemic in Indonesia. Sentiment analysis was carried out on public opinion using Twitter as a data source. To measure the performance of the model, three algorithms are used, namely Nave Bayes, Decision Tree, and Random Forest. The results of this study are positive labels that have 1710 sentiments, and negative labels that have 1553 sentiments. The best algorithm produced in this study is Random Forest, with an accuracy value of 79%. This research also produces 15 features that influence the research topic. For the influential feature with the highest positive weight is 'ignore'. Meanwhile, the influential feature with the highest negative weight is 'stamp'."

"ABSTRAKKegiatan investasi pertambangan batubara di Kabupaten Tanah Bumbuternyata tidak hanya bersifat ekonomi-bisnis melainkan juga mengandungdimensi-dimensi politik dan memberi pengaruh tersendiri terhadap dinamikakekuasaan di arena politik lokal. Kenyataan itulah yang melatarbelakangi studiini.Tiga pertanyaan utama yang dijawab dan dibahas dalam studi ini. Pertama,bagaimana pola hubungan pemerintah daerah dengan pengusaha tambangbatubara serta dampak hubungan tersebut terhadap kebijakan investasi tambangbatubara di Kabupaten Tanah Bumbu? Kedua, bagaimana peran politik pengusahatambang batubara dalam proses pemilihan kepala daerah di Kabupaten TanahBumbu? Ketiga, bagaimana dinamika konflik berbasis tambang batubara antaramasyarakat lokal dan pelaku usaha serta bagaimana peran pemerintah daerah didalamnya?Di tataran teoretik, studi ini menggunakan teori oligarki dari Ostermansebagai acuan utama. Selain itu juga menggunakan teori negara Marxis dariMandel dan Althusser, teori desentralisasi dan politik lokal dari Smith dan Stoker,dan teori konflik dari Rozen, sebagai acuan pendukung.Pada tataran metodologis,studi ini menggunakan pendekatan kualitatif.Temuan pokok studi ini menunjukkan bahwa hubungan pengusahatambang dengan penguasa lokal dan pejabat-pejabat birokrasi berlangsung dekatkarena antarpihak meskipun berbeda kepentingan namun mampu mempertemukankepentingan tersebut dan sama-sama mengambil keuntungan. Pengusaha tambangmendapatkan kemudahan-kemudahan serta keuntungan ekonomi, sedangkanpengusasa lokal dan pejabat birokrasi mendapatkan keuntungan politik danekonomi sekaligus.Hubungan antara pengusaha tambang dengan penguasa lokal terlihatsangat jelas pada saat pemilihan kepala daerah. Dalam sejarah pemilihan kepaladaerah langsung di Kabupaten Tanah Bumbu selama ini, pasangan kandidat yangmemenangkan kontestasi selalu saja yang mendapat dukungan penuh dari parapengusaha tambang. Pengusaha tambang yang cukup berpengaruh dalam setiapmomen pemilihan kepala daerah langsung serta dalam dinamika politik lokalKabupaten Tanah Bumbu merupakan para pengusaha lokal.Teori-teori yang digunakan dalam studi ini, baik teori utama maupun teoripendukung, sangat membantu dalam memberikan penjelasan terhadap temuantemuanpenelitian, serta dalam membentuk kerangka berpikir ketika membanguninterpretasi-interpretasi. Memang, satu teori tidak secara utuh bisa menjadisandara penjelasan, dan karena itu dilengkapi dengan teori-teori yang lain

---

ABSTRACTThis research is based on the activity of coal mining investment in Tanah Bumbu Districtthat is not merely for economic and business purposes, butalso contains the dimensions ofpolitics which affect the power dynamics in the local politics. Three major questions areanswered and discussed by this study. First, what is the relationship pattern between the localgovernment and the coal mining businessmen and how does it affect the policies of coal mininginvestment in Tanah Bumbu? Second, what is the political role of the coal mining businessmenin the local elections? Third, how is the coal mine-based conflict between the local communitiesand the coal mining businessmen, and what is the government?s role in it?In a theoretical level, this study uses Osterman?s theory of oligarchy as the main theory.In addition, Mandel?s and Althusser?s theory of Marxist states, Smith?s and Stoker?sdecentralization theory and local politics theory, and Rozen?s conflict theory are used as itssupporting theories. Furthermore, this study uses a qualitative approach.The principal finding of this study shows that the close relationship between the coalmining businessmen and the local authorities as well as the bureaucratic officers is the result ofeach party?s interest. Although they have different interests, they managed to combine it andbenefit from it. The coal mining businessmen are guaranteed facilities and economic benefits,while the local authorities and bureaucratic officers gains political and economic benefits.The relationship between the coal mining businessmen and the local authorities can beseen clearly during the local elections. Throughout the years, the winning candidates of theTanah Bumbu local elections are those who gain the support of the coal mining businessmen.Therefore, it is evident that the coal mining businessmen have influence over the local electionsand over the dynamics of the local politics in Tanah Bumbu.Both the main and supporting theories used in this study are helpful in giving a clearexplanation of the research findings and in forming a framework while constructing theinterpretations. In order to give a thorough explanation, several theories are needed"

"Kemiskinan merupakan salah satu tolak ukur kondisi sosial ekonomi dalam menilai keberhasilan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah di suatu daerah. Meningkatnya kemiskinan menyebabkan berbagai masalah sosial yang merugikan. Meskipun angka kemiskinan Indonesia telah menurun selama beberapa tahun terakhir, sisa kemiskinan perlu dikurangi. Untuk memerangi kemiskinan, pemerintah harus memberlakukan undang-undang dan inisiatif yang sesuai. Tiga faktor penentu utama yang mempengaruhi kemiskinan adalah kesehatan dan pendidikan serta pengangguran, dua kategori yang merupakan komponen Indeks Pembangunan Manusia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pengangguran, pengeluaran pemerintah, dan indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini menyusun analisis data panel dengan metode General Least Square Regression menggunakan STATA dengan data 32 provinsi (tidak termasuk Kalimantan Utara dan DKI Jakarta) di Indonesia untuk tahun 2010 sampai 2019. Temuan penelitian adalah bahwa pengangguran terbuka, pengeluaran pemerintah dan IPM berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

---

Poverty is one of the benchmarks for socio-economic conditions in assessing the success of development carried out by the government in an area. The rise in poverty leads to a wide range of detrimental social issues. Even though Indonesia's poverty rates have decreased over the past few years, specifically from 2010 to 2019, the residual poverty needs to be reduced. To combat poverty, the government should enact the appropriate laws and initiatives. Three of the key determinants influencing poverty are health and education as well as unemployment, two of the categories which are components of Human Development Index. Thus, this research aims to analyze the impact of unemployment, government expenditure, and human development index on poverty in Indonesia. This research arranged panel data analysis with General Least Square Regression using STATA with the data of 32 provinces (excluding North Kalimantan and DKI Jakarta) in Indonesia for the year 2010 to 2019. The finding is that open unemployment, government expenditure and HDI has significant impact on poverty."

"[ABSTRAK Tesis ini membahas mengenai penempatan Calon TKI nurse dancareworker di Jepang yang merupakan salah satu kebijakan pemerintah Indonesiadan Jepang dalam program Government to Government/antarpemerintah dalamkerangka IJEPA. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode studipustaka, kualitatif dan wawancara kepada narasumber yang bertujuan untukmengetahui masalah-masalah dan dampak yang terjadi dalam kebijakan programpenempatan ini.Hasil penelitian menyarankan bahwa pemerintah Indonesia dan Jepang perlumenjalankan komitmen masing-masing agar pelaksanaan penempatan calon TKIdi Jepang dapat berjalan sesuai dengan harapan kedua negara dan calon TKI itusendiri. Kualitas calon TKI harus ditingkatkan khususnya keterampilan berbahasaJepang guna menjadi registered nurse dan certified careworker di Jepang.Pemerintahan kedua negara juga harus memberikan penjelasan yang sebenarbenarnyaterkait pra, masa dan purna penempatan yang antara lain meliputipenjelasan upah kerja, tugas calon TKI dan jenjang karir.

---

ABSTRACTThe focus of this study is the placement of Indonesian nurse and careworkercandidate in Japan which is one of Indonesia and Japan?s policy in the program ofGovernment to Government on the frame of Indonesia Japan EconomicPartnership Agreement (IJEPA). This research is descriptive research usingliterature and interview to the informant that aims to identify the issues andimpacts that occur in this placement program policies.The researcher suggests that the government of Indonesia and Japan need toperform their commitment for the implementation of the placement so it can workin accordance with the expectation of both countries and the Indonesian candidatethemselves. The quality of the candidate should be improved, especially forJapanese language so they can be able to be a registered nurse and certifiedcareworker in Japan. Governments of both countries should also provideexplanations related pre, period and after placement which includes explanationswages, their duties and career.;The focus of this study is the placement of Indonesian nurse and careworkercandidate in Japan which is one of Indonesia and Japan?s policy in the program ofGovernment to Government on the frame of Indonesia Japan EconomicPartnership Agreement (IJEPA). This research is descriptive research usingliterature and interview to the informant that aims to identify the issues andimpacts that occur in this placement program policies.The researcher suggests that the government of Indonesia and Japan need toperform their commitment for the implementation of the placement so it can workin accordance with the expectation of both countries and the Indonesian candidatethemselves. The quality of the candidate should be improved, especially forJapanese language so they can be able to be a registered nurse and certifiedcareworker in Japan. Governments of both countries should also provideexplanations related pre, period and after placement which includes explanationswages, their duties and career., The focus of this study is the placement of Indonesian nurse and careworkercandidate in Japan which is one of Indonesia and Japan’s policy in the program ofGovernment to Government on the frame of Indonesia Japan EconomicPartnership Agreement (IJEPA). This research is descriptive research usingliterature and interview to the informant that aims to identify the issues andimpacts that occur in this placement program policies.The researcher suggests that the government of Indonesia and Japan need toperform their commitment for the implementation of the placement so it can workin accordance with the expectation of both countries and the Indonesian candidatethemselves. The quality of the candidate should be improved, especially forJapanese language so they can be able to be a registered nurse and certifiedcareworker in Japan. Governments of both countries should also provideexplanations related pre, period and after placement which includes explanationswages, their duties and career.]"

"ABSTRAKDinamika hubungan Korea Selatan dan Jepang selama ini mengalami fluktuasi. Meskipun terdapat banyak faktor yang mendorong kerja sama seperti ancaman bersama, aliansi dan interdependensi ekonomi, namun hubungan Korea Selatan dan Jepang hingga saat ini tetap diwarnai konflik yang disebabkan oleh isu historis. Melalui kajian literatur dengan kronologi waktu, penulis menganalisis faktor pendorong baik kerja sama maupun konflik serta pola yang terjadi dalam hubungan Korea Selatan dan Jepang dalam rentang waktu 1965-2015. Kajian literatur ini terbagi menjadi tiga periode yaitu Periode Normalisasi 1965-2000 , Periode Kemerosostan 2001-2007 , dan Periode Relatif Stabil 2008-2015 . Berdasarkan hasil analisis kajian literatur, TKA ini berargumen bahwa interdependensi ekonomi merupakan faktor pendorong utama kerja sama dan isu historis merupakan faktor pendorong utama konflik. Penemuan ini diharapkan dapat membantu akademisi dan pembuat kebijakan memahami pola kerja sama dan konflik dalam hubungan Korea Selatan dan Jepang serta dijadikan rujukan untuk perbaikan hubungan kedua negara di masa depan.

---

ABSTRACTThe relations between South Korea and Japan has been fluctuating throughout the years. Although there are many factors that support cooperation such as common threats, alliances, and economic interdependence, the relations between South Korea and Japan until now are still marked by conflict caused by historical issues. Through a literature review with chronological mapping, this writing aims to analyze the factors driving both cooperation and conflict and the patterns that occurred in relations between South Korea and Japan in the period 1965 2015. This literature review is divided into three periods, Normalisation Period 1965 2000 , Downfall Period 2001 2007 , and Relatively Stable Period 2008 2015 . Based on the literature review, this final thesis argues that economic interdependence is a key driver of cooperation and historical issues are the key driver of conflict. The present findings might be useful for academics and policymakers to understand the pattern of cooperation and conflict in relations between South Korea and Japan and to serve as a reference for improving relations between the two countries in the future."

"Skripsi ini membahas perkembangan The Japan Foundation di Indonesia pada 1974-1985. Tujuan kajian ini adalah ingin mengetahui bagaimana situasi yang terjadi pada era itu mempengaruhi perkembangan kegiatan maupun struktural The Japan Foundation. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode sejarah. Maraknya kritik terhadap kebijakan ekonomi Jepang pada 1970-an menjadi pendorong pendirian The Japan Foundation pada 1972. The Japan Foundation didirikan dan diperluas pada saat-saat krisis untuk membantu Jepang memediasi kepentingan nasionalnya melalui diplomasi kebudayaan. Pasca Malari 1974, The Japan Foundation membuka kantornya di Jakarta kemudian diperluas menjadi Pusat Kebudayaan Jepang pada 1979. Berbagai peristiwa turut memengaruhi perkembangan kegiatan The Japan Foundation di Indonesia hingga pertengahan dasawarsa 1980-an.

---

This thesis discusses about the development of Japan Foundation in Indonesia in 1974?1985. The purpose of this study is to show the situation that occured in that era influenced the development of The Japan Foundation in structural and activities.. The research method used is the historical method. The rise of the criticism of the Japanese economy in the 1970s became the driving establishment of the Japan Foundation in 1972. The Japan Foundation itself was established and expanded in times of crisis to help Japan mediated its national interests through cultural diplomacy. Post Malari 1974, The Japan Foundation opened its office in Jakarta, and later expanded into the Japanese Cultural Center in 1979. The events also affected the development of activities of the Japan Foundation in Indonesia until mid 1980?s."

"Studi ini menganalisis mengenai investasi Jepang di Asia Tenggara dengan mengambil studi kasus Indonesia periode 2010-2016. Pada periode tersebut, Jepang mengalami persaingan dari negara Cina. Melalui teori triangular diplomacy, studi ini berargumen bahwa terdapat hubungan antara dukungan pemerintah Jepang kepada pebisnis Jepang di Indonesia karena diplomasi ekonomi Jepang mendukung perusahaan untuk melakukan ekspansi bisnis. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif menggunakan data primer dan wawancara dengan pebisnis Jepang di Indonesia. Hasil analisis ditemukan bahwa Jepang berusaha mempertahankan posisi sebagai investor melalui keterlibatan bisnis. Tiga relasi yang terbentuk adalah Government-Government G-G , Company-Company C-C , dan Government-Company G-C . Berdasarkan hasil analisis tersebut, studi ini menyimpulkan bahwa peran aktor non-negara khususnya kelompok bisnis dalam upaya diplomasi ekonomi semakin menjadi signifikan sebagai pendukung investasi.

---

This study analyzes Japan rsquo s investment in Southeast Asia with case study of Indonesia from 2010 to 2016. In the stated period, Japan facing investment competition from China. Through the theory of triangular diplomacy, this study argues a connection between Japan government support to Japanese businesspeople in Indonesia to expand their business. The research method used is qualitative using primary data and interview with Japanese businessman in Indonesia. The results of the analysis found that Japan is trying to maintain its position as an investor through business involvement. The three relationships formed are Government Government G G , Company Company C C , and Government Company G C . Based on the results, this study concludes that the role of non state actors, especially business groups in the effort of economic diplomacy becomes increasingly significant."

"RevoIusi Kebudayaan membuat keadaan dalam negeri Cina mengalami kekacauan. Kekacauan yang ditimbulkan itu membuat perekonomian mengalami stagnasi. Akibat selanjutnya adalah banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Pada tahun 1976, RevoIusi Kebudayaan berakhir.Yang terjadi adalah pengangguran yang besar, terutama di perkotaan, karena orang yang kehilangan pekerjaan dan generasi muda yang kembali dari desa-desa, sama-sama mencari pekerjaan. Keadaan perekonomian yang belum baik membuat lapangan pekerjaan sulit untuk didapatkan. Untuk mengatasi masalah ekonomi ini pemerintah di bawah pimpinan Deng Xiaoping mengadakan Reformasi Ekonomi 1978.Reformasi Ekonomi 1978, yang menerapkan sistim perekonomian pasar dan politik pintu terbuka, berjalan dengan lancar. Perekonomian meningkat dengan pesat. Peningkatan itu tidak berjalan dengan seimbang, karena hanya sektor industri yang mengalami kemajuan, sementara sektor lain masih kurang diperhatikan. Tahun 1979 keluar kebijaksanaan penyesuaian kembali agar perekonomian bisa berjalan dengan seimbang. Dalam Reformasi Ekonomi inilah berbagai kebijaksanaan atas masalah tenaga kerja dikeluarkan. Fokus utamanya adalah membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat, antara lain pada kebijaksanaan Industrialisasi Pedesaan dan Reformasi Perkotaan. Kebijaksanaan_kebijaksanaan tersebut terbukti mampu menyerap pengangguran dan kelebihan tenaga kerja di pedesaan dan perkotaan. Sistim Tanggung Jawab Rumah Tangga Khusus di pedesaan dan Sistim Tanggung Jawab Penuh & Sistim Kontrak Kerja pada perusahaan negara adalah usaha untuk memperbaiki hasil produksi. Dengan berbagai kebijaksanaan itu tenaga kerja tersebar lebih baik, berkemampuan lebih baik dan juga terjadi peningkatan hasil produksi pada sektor-sektor selain industri. Hal ini pada akhimya membuat perekonomian berjalan lebih seimbang dan lebih baik"