Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang manajemen migrasi buruh di Indonesia yang dalam penelusuran penelitian ini diidentifikasi dominasi perspektif neoliberalisme. Adapun definisi neoliberalisme dalam penelitian ini merujuk pada doktrin ekonomi yang mempromosikan ideologi pasar melalui deregulasi keuangan, privatisasi, liberalisasi, dan penggerusan terhadap perlindungan sosial dan sistem kesejahteraan. Melalui konteks tersebut, sering diasumsikan bahwa Negara sedang mengalami penyusutan dan tunduk pada kepentingan kapital. Penelitian ini memfokuskan pada penelusuran sejumlah paket kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Menggunakan analisis Govermentality, penelitian ini menawarkan cara pandang lain di mana neoliberal memungkinkan negara untuk mengalami transformasi politik yang merestrukturisasi relasi kuasa dalam masyarakat serta telah terjadi pendelegasian sebagian fungsi penegakan kebijakan migrasi ke aktor swasta oleh negara. Melalui skenario triple win, manajemen migrasi buruh global yang mewujud dalam bentuk tata kelola pemerintahan global melakukan pendisiplinan terhadap negara-negara pengirim buruh migran melalui agenda-agenda ekonomi, pembangunan, dan HAM. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah intertekstualitas di mana yakni suatu konsep yang mensyaratkan bahwa teks bukan sebuah sistem yang berdiri sendiri melainkan sebagai sebuah produk diferensial dan historis, sebagai jejak dan penelusuran keberbedaan, karena teks dibentuk oleh pengulangan dan transformasi struktur tekstual lainnya. Penelitian ini menemukan bahwa terjadi praktik neoliberalisme dalam manajemen migrasi buruh Indonesia yang dibuktikan dengan perangkat hukum yang lebih mendahulukan penempatan ketimbang perlindungan dan pendelegasian sebagian sebagian fungsi penegakan kebijakan migrasi ke aktor swasta melalui keterlibatan PPTKIS. Selain itu ditemukan juga bahwa keterlibatan aktor non-negara/non-pemerintahan dalam upaya perlindungan yang melibatkan peran desa merupakan upaya untuk memastikan bahwa Indonesia tetap mengirimkan tenaga kerjanya yang murah dan dengan demikian berpartisipasi dalam sirkuit tenaga kerja global.

---

ABSTRACTThis thesis examines the management of labor migration in Indonesia which in the investigation of this study identified a dominant perspective of neoliberalism. Neoliberalism in this research refers to the economic doctrine that promotes marketplace ideology through financial deregulation, privatization, liberalization and declining of social protection and welfare systems. Through this context, it is often assumed that the state sovereignty is declining and is subject to the interests of capital. This research focus on tracing a number of policy packages issued by the Indonesian government such as Law Number 39 of 2004 and Law No. 18 of 2017. Using Govermentality, this research offer different point of view in which neoliberal allows the state to experience a political transformation that restructures power relations in society and has delegated in part the function of enforcing migration policies to private actors by the state. Throughout triple win scenario management of global labor migration embodied in the form of global governance disciplining migrant sending countries through economic, development and human rights agendas. The method used in this study is intertextuality that understands texts not as self contained systems but as differential and historical, as traces and tracings of otherness, since they are shaped by the repetition and transformation of other textual structure. This research finds that there is a practice of neoliberalism in the management of Indonesian labor migration as evidenced by set rule of law prioritizing placement rather than protection and partial delegation of some migration policy enforcement functions to private actors through involvement of Indonesian Private Employment Supplier Company PPTKIS . It is also found that the involvement of non state non government actors in protective measures involving village roles is an attempt to ensure that Indonesia keeps sending its cheap labor force and thus participating in the global workforce circuit."

"Beberapa variabel psikologi ditemukan menjadi faktor disposisi yang mempengaruhi ideologi politik misalnya motivasi epistemik, right wing authoritarianism dan social dominance orientation. Selain faktor psikologi, faktor agama diprediksikan dapat menjadi faktor disposisi ideologi politik karena agama dan politik mempunyai akar kebutuhan psikologi yang sama. Sifat multiinterpretatif ajaran Islam tidak bisa melihat Islam secara monolitik sehingga Muslim akan berbeda-beda dalam bersikap politik. Penelitian ini bertujuan melihat peran agama dan faktor psikologis dalam memetakan tipologi ideologi politik Muslim di Indonesia. Studi pendahuluan dilakukan dengan mewawancarai 12 partisipan dari organisasi Islam untuk menggambarkan perbedaan sikap politik dan perbedaan interpetasi dalam memahami ajaran Islam. Beberapa Muslim digambarkan meyakini dan memahami ajaran Islam sebagai pedoman menyeluruh (total) dalam semua aspek kehidupan termasuk kehidupan politik dan bernegara. Totalitas dalam Islam tersebut diduga menjadi prediktor terhadap ideologi politik Muslim. Untuk itu perlu dilakukan adaptasi dan analisis struktur skala totalisme Islam (studi 1a) dengan partisipan sebanyak 653 muslim. Selanjutnya menguji korelasi dan regresi dengan variabel yang terkait dengan ideologi (1b) dengan partisipan sebanyak 376 mahasiswa muslim. Selanjutnya studi 2 menggunakan survei sebanyak 1208 muslim dari beberapa provinsi dengan karakteristik tertentu yang bertujuan untuk membuktikan hipotesis utama yaitu keberagaman ideologi politik Muslim di Indonesia. Hasilnya terdapat 6 kelompok ideologi politik dengan perbedaan karakteristik pada motivasi epsitemik, right wing authoritarianism, social dominance orientaiton dan totalisme Islam.

---

Some psychological variables are found as the disposition factors that influence to political ideology such as epistemic motivation, right wing authoritarianism and social dominance orientation. Besides psychological factors, the religious factors are predicted to be a disposition factor for political ideology because religion and politics have the similar root in psychological needs. The multi-interpretative nature of Islamic teachings cannot be seen Islam as monolithically interpretation, so Muslims will be different in their political behavior. This study aims to analyze the role of religion and psychological factors in mapping the typology of Muslim political ideology in Indonesia. A preliminary study was conducted by interviewing 12 participants from Islamic organizations to illustrate differences in political attitudes and differences in interpretation in understanding Islamic teachings. Some Muslims are depicted as believing and understanding the teachings of Islam as an absolute guidance (total) in all aspects of life including political and state life.

Totality in Islam is thought to be a predictor of Muslim political ideology. For this reason, it is necessary to adapt and analyze the structure of the Islamic totalism scale (study 1a) with 653 Muslim participants and test correlation and regression with variables related to ideology (1b) with a total of 376 Muslim student participants. Furthermore Study 2 focused on a survey to 1208 Muslims from several provinces with certain characteristics aimed at proving the main hypothesis of the diversity of Muslim political ideologies in Indonesia. The result is that there are 6 groups of political ideologies with different characteristics in epistemic motivation, right wing authoritarianism, social dominance orientation and Islamic totalism."

"Sebagai calon angkatan kerja, mahasiswa harus mempersiapkan diri untuk berkompetisi di pasar kerja setelah lulus. Tetapi, di bawah neoliberalisme, mahasiswa harus menghadapi bayangan tentang pasar kerja yang fleksibel dan serba tidak pasti. Pengetahuan, pengalaman dan keterampilan yang diperoleh di kampus dianggap tidak cukup, sehingga mahasiswa kemudian mempersiapkan diri melalui magang. Tetapi, dalam kenyataannya, magang menjelma menjadi praktik kerja yang menimbulkan kondisi rentan bagi mahasiswa. Kendati demikian, mahasiswa tetap antusias untuk terlibat dan bertahan dalam kerja magang yang rentan. Dalam penelitian ini, saya berusaha melihat gambaran rinci mengenai bentuk-bentuk kerentanan yang dialami oleh mahasiswa saat magang dan penjelasan di balik keterlibatan sukarela mereka dalam kerentanan tersebut. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam kepada lima orang informan mahasiswa yang pernah dan sedang terlibat dalam magang yang rentan. Penelitian ini menemukan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam kerja magang yang rentan merupakan bentuk agency untuk mencapai tujuan-tujuan individual serta cara untuk mendapatkan rasa keberdayaan dan kendali atas hidup dalam iklim ketidakpastian yang dikondisikan oleh wacana dan kebijakan neoliberal.

---

As the future workforce, students must prepare to compete in the labor market after graduation. However, under the shadow of neoliberalism, students have to face the imageof a flexible and uncertain labor market. The knowledge, experience, and skills gained on campus are considered insufficient, so they prepare themselves through internships. However, internships have turned into precarious work for students. Nevertheless, students remain enthusiastic about engaging and staying in precarious internships. In this study, I tried to see a detailed picture of the forms of precarious work experienced by students during internships and the explanation behind their involvement in this precariousness. This research was conducted using a qualitative approach by conducting interviews with five students involved in precarious internships. This study finds that the involvement of vulnerable students in internships is a form of agency to achieve individual goals and a way to gain a sense of empowerment and control over living in the uncertainty conditioned by neoliberal discourses and policies."

"Penelitian ini bertujuan untuk memahami proses reproduksi neoliberal subjectivity dalam partisipasi mahasiswa sarjana dalam remote working internship dan konstruksi rasionalitas neoliberal mahasiswa. Perubahan metode kerja yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 meningkatkan minat mahasiswa untuk secara sukarela mengikuti magang dan membangun nilai-nilai neoliberal. Masih minim penelitian tentang neoliberal governmentality, neoliberal subjectivity, dan rasionalitas neoliberal. Peneliti berpendapat bahwa minat siswa yang meningkat untuk secara sukarela melakukan remote working internship mereproduksi subjektivitas neoliberal dan membentuk rasionalitas neoliberal. Dengan menggunakan konsep Foucault tentang neoliberal governmentality, konsep neoliberal subjectivity, dan konsep rasionalitas neoliberal, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa remote working internship menghasilkan subjektivitas neoliberal pada mahasiswa dan menciptakan rasionalitas mahasiswa sebagai pelaku ekonomi yang rasional. Penelitian studi kasus ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam dan observasi digital terhadap individu yang secara sukarela mengikuti magang kerja jarak jauh antara Maret 2020 – Desember 2022.

---

This research aims to understand the process of the reproduction of neoliberal subjectivity in undergraduate university students’ participation in voluntary remote working and the construe of students’ neoliberal rationality. Changes to working methods caused by COVID-19 pandemic raised students’ interest in voluntarily partaking in internships and garnered neoliberal values. There is still minimal research regarding neoliberal governmentality, neoliberal subjectivity, and neoliberal rationality. The researcher argues that the students’ rising interest in voluntarily partaking in remote working internships reproduce neoliberal subjectivity and form neoliberal rationality. By using Foucault’s concept of neoliberal governmentality, concept of neoliberal subjectivity, and concept of neoliberal rationality, the findings of this research shows that remote working internship produce students’ neoliberal subjectivity and construe students’ rationality as rational economic actors. This case study uses a qualitative method with in-depth interview and digital observation on individuals who have voluntarily participated in a remote working internship in March 2020 – December 2022."

"[ABSTRAKSejak 1980an, pendekatan pembangungan dipengaruhi oleh pemikiranNeoliberalisme baik di level internasional maupun domestik. Kebijakan ekonomidiarahkan untuk menjadi lebih terbuka, berorientasi pasar, dan mengurangi perannegara dalam pembangunan. Dengan demikian, perekonomian diharapkan dapatmenjadi lebih efektif dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, padapraktiknya, negara-negara berkembang justru mengalami efek negatif dalampembangunanannya. Tulisan ini berargumen hal ini disebabkan oleh dua hal, yaitunegara berkembang tidak mampu mengubah rezim yang ada dan kebijakanNeoliberal digunakan untuk kepentingan negara maju. Kondisi pada levelmasyarakat dengan konteks sejarah dan sosial yang berbeda membuat Neoliberaltidak cocok diaplikasikan pada negara berkembang. Sedangkan pembangunansebagai bagian dari kepentingan negara maju telah menjadi nature atau sifat dasardari pembangunan. Oleh karena itu, tulisan ini kemudian menjabarkan pandanganlain dalam pembangunan yang ditulis oleh Amartya Sen. Pembangunan, menurutSen, bukan hanya sebagai pertumbuhan ekonomi, namun juga sebagai kebebasan.Pemikiran Sen kemudian dijadikan sebagai landasan moral bagi pembangunan.Akan tetapi, landasan moral tersebut justru menjadi justifikasi bagi pemikirannegara maju untuk dapat menentukan arah pembangunan negara berkembang.Menanggapi hal tersebut, tulisan ini berargumen bahwa Kearifan Lokal yang menginklusikan nilai moral lokal sebagai pertimbangan perencanaan pembangunan dapat menjadi jawaban.

---

ABSTRACTSince 1980s, development practices is affected by the Neoliberal approach both atthe international level and domestic level. This results in economic policies tobecome more open, market oriented and minimization states? role in development.Therefore, the economic dimensia is expected to be more effective and is expectedto boost economic growth. However, the reality is contrary from what expectedbefore especially for developing countries. This paper argues this has happeneddue to the inability of developing countries to reshape the development practices and that the neoliberal policies are used for the sake of the developing countries? interest. Therefore, this paper tries to elaborates the writings by refering toAmartya Sen. Sen defines development not only as economic development, butalso as freedom. Sen?s thought later becomes the moral justification fordevelopment practices, however, this paper argues that, the ethics Sen mentionedbefore justifies Western thought on development on developing countries. This paper completes these loopholes by focusing on the elements of Local Wisdom to be include the local moral development planning. , Since 1980s, development practices is affected by the Neoliberal approach both atthe international level and domestic level. This results in economic policies tobecome more open, market oriented and minimization states’ role in development.Therefore, the economic dimensia is expected to be more effective and is expectedto boost economic growth. However, the reality is contrary from what expectedbefore especially for developing countries. This paper argues this has happeneddue to the inability of developing countries to reshape the development practices and that the neoliberal policies are used for the sake of the developing countries’ interest. Therefore, this paper tries to elaborates the writings by refering toAmartya Sen. Sen defines development not only as economic development, butalso as freedom. Sen’s thought later becomes the moral justification fordevelopment practices, however, this paper argues that, the ethics Sen mentionedbefore justifies Western thought on development on developing countries. This paper completes these loopholes by focusing on the elements of Local Wisdom to be include the local moral development planning. ]"

"Penelitian ini merupakan upaya untuk menemukan pengaruh orientasi keberagamaan, ideologi politik konservatif agama, fundamentalisme agama, dan orientasi dominasi sosial terhadap intoleransi politik. Satu set kuesioner telah dibagikan dan diisi oleh 300 orang partisipan beragama Islam. Rentang umur partisipan adalah antara 15 sampai 65. Temuan dari penelitian lni menunjukkan bahwa ideologi politik konservatif agama memiliki. pengaruh langsung teihadap intoleransi politik. Orientasi keberagamaan ekstrinsik, orientasi keberagamaan intrinsik, dan ideologi politik konservatif agama terbukti memiliki pengamh tidak langsung terhadap lntoleransi politik. Fundamentalisme agama dan orientasi dominasi sosial terbukti sebagai mediator pada pengaruh orientasi keberagamaan ekstrinsik, orientasi keberagamaan intrinsik, dan ideologi politik konservatif agama terhadap intoleransi politik. Fundamentalisme agama terbukti menjadi moderator pengaruh orientasi keberagamaan terhadap intoleransi politik. Sedangkan orientasi dominasi social terbukti merupakan moderator antara pengaruh ideology politik konservatif agama terhadap intoleransi politik. Hasil penelitian menunjukkan kalau orientasi keberagaman intrinsic terbukti dapat menjadi intoleransi politik jika dimediasikan oleh fundamentalisme agama dan orientasi dominasi social. Saran bagi penelitian selanjutnya adlah mencoba melakukan penelitian pengaruh fundamentlisme agama terhadap intoleransi politik yang dipengaruhi oleh identitas kelompok.

---

The study examine the effects of religious orientation, religious conservative politiC3l ideology, religious fundamentalism, and social dominance orientation on political intolerance. A set of questionnaire were administrated to 300 participants with Islamic background aged between 15 to 65 years. This study showed that religious conservative political ideology has direct effect on political intolerance. Religious fundamentalism and social dominance orientation significantly mediated the effects of extrinsic religious orientation, intrinsic religious orientation, and religious conservative political ideology on political intolerance. Religious fundamentalism was proved to moderating the effect of religious orientation on political intolerance. Social dominance orientation had significantly moderated the effect of religious consetvative political ideology on political intolerance. The result showed that intrinsic religious orientation would result on political intolerance if mediated by religious fundamentalism and social dominance orientation. Further research is needed to examine the effect of religious fundamentalism and group identity on political intolerance."

"Migrasi tenaga kerja sebagai sebuah proses bergender, dibangun di atas norma gender tradisional perempuan. Namun, perempuan pekerja migran, dengan segala tantangan yang mereka hadapi, bergerak menantang konstruksi gender tradisional untuk bertahan hidup. Belum banyak penelitian dalam studi migrasi tenaga kerja di Indonesia yang menggunakan perspektif gender untuk membongkar fenomena tersebut, dan bagaimana pemberdayaan dapat dicapai pada tahap pascamigrasi dan reintegrasi. Studi ini menganalisis berbagai tantangan yang dihadapi perempuan purna pekerja migran Indonesia (PMI) dalam proses reintegrasi di daerah asalnya setelah kembali dari luar negeri. Dengan menggunakan konsep performativitas gender oleh Judith Butler (1990) dan relasi gender, penelitian ini bertujuan untuk menguak bagaimana gender memengaruhi pengalaman migrasi perempuan, mulai dari keputusan awal untuk bermigrasi hingga pengalaman pascamigrasi. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya mempertimbangkan interseksionalitas gender dengan faktor-faktor lain seperti kelas, ras, dan etnis dalam memahami pengalaman migrasi secara holistik. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode penelitian feminisme empiris dalam mengeksplorasi pengalaman perempuan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Tulisan ini berargumen bahwa manajemen sistem migrasi di Indonesia masih didasarkan pada pendekatan top-down yang mengutamakan kepentingan para pengambil keputusan elit dibandingkan kepentingan pekerja migran. Pendekatan tersebut telah menyebabkan marginalisasi pengalaman perempuan dan berlanjutnya diskriminasi berbasis gender, sehingga pendekatan yang lebih inklusif dan sensitif gender bersifat bottom-up diperlukan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh pekerja migran, khususnya perempuan, dalam berintegrasi kembali ke dalam komunitas mereka. Studi ini juga menyoroti bagaimana integrasi pendekatan top-down dan bottom-up dapat menghasilkan reintegrasi yang mampu melayani kepentingan seluruh lapisan aktor. Temuan penelitian ini mempunyai implikasi terhadap pengembangan kebijakan dan manajemen sistem migrasi tenaga kerja yang lebih inklusif dan sensitif gender di Indonesia, dan berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam mengenai studi migrasi yang kompleks dan beragam. Studi ini juga berkontribusi pada pengayaan literatur migrasi dan mengisi kesenjangan penelitian mengenai kepulangan dan reintegrasi.

---

Labor migration as a gendered process, builds on traditional female gender norms. However, female migrant workers, with all the challenges they face, challenge traditional gender constructions to survive. There has not been much research in the study of labor migration in Indonesia that uses a gender perspective to reveal this phenomenon, and how empowerment can be achieved at the post-migration and reintegration stages. This study examines the challenges faced by Indonesian female migrant workers in reintegrating into their communities after returning from abroad. Drawing on the concept of gender performativity by Judith Butler (1990) and gender relations, the research investigates how gender shapes the migration experience, from the initial decision to migrate to the post-migration experience. The study also highlights the importance of considering the intersectionality of gender with other factors such as class, race, and ethnicity in understanding the migration experience. This qualitative research utilizes empirical feminism method to explore the experiences of women to answer the research question. The study argues that the management of international labor migration in Indonesia is still based on a top-down approach that prioritizes the interests of elite decision-makers over those of migrant workers. This approach has led to the marginalization of women's experiences and the perpetuation of gender-based discrimination. The study suggests that a more inclusive and gender-sensitive approach is needed to address the challenges faced by migrant workers, particularly women, in reintegrating into their communities. The integration of top-down and bottom-up approaches can result in a more holistic and inclusive reintegration process that meets the needs of all stakeholders.The findings of this study have implications for the development of more inclusive and gender-sensitive migration policies in Indonesia, and contribute to a deeper understanding of the complex and multifaceted nature of migration. This study also contributes to the enrichment of the migration literature body and filling the research gap regarding return and reintegration."

"Artikel ini ingin menunjukkan relevansi pemikiran Peter.I Berger dalam Piramida Korban Manussia (1974) terutama mengenai konsep biaya-biaya manusia. Konsep ini coba dikonstetualitaskan dalam era neoriberal terutama pasca krisis ekonomi 1998 di Indonesia. Bagi Berger, setiap keputusan politik maupun model pembangunan harus memperhatikan nilai-nilai etik yang bernama biaya-biaya manusia baik dalam hal fisik maupun makna. Nilai-nilai etik ini kelihatannya tidak menjadi prioritas utama dalam era neoliberal sekarang. Pengurangan subsidi, deregulasi dan privatisasi menjadi tiga kata ajaib untuk menciptakan pasar bebas. Ironisnya, kebijakan ini hanya memberikan keuntungan bagi tiga trinitas tidak suci antara lain WTO, IMF dan TNC/MNC sebagai aktor utama neoliberal. Dengan kata lain, lebih banyak lagi biaya-biaya manusia yang harus dikorbankan demi tujuan pasar."

"Feminism is experiencing a rise in popularity these past few years. It also has made its way into the corporate world, where more and more women are being encouraged to pursue the supposedly feminist ideal of the happy work-family balance, the achievement of success in one’s personal and professional lives. This premise becomes the main idea that brings about the creation of Golden Oaks, the fictional luxurious gestational retreat featured in Joanne Ramos’s 2019 dystopian novel, The Farm. Using the method of textual analysis and drawing from Catherine Rottenberg’s theories on the neoliberal feminist subject, this article examines the representation of the neoliberal feminist subject in The Farm and the text’s position on the issue of the neoliberal feminist subject. Analysis shows that the representation of the quintessential neoliberal feminist subject can be found in the depiction of the character Mae Yu. The study also shows that the text takes an ambivalent stance regarding the neoliberal feminist subject issue, simultaneously criticizing the practice of neoliberal feminism while also affirming the power of its oppression. In the end, oppression will always continue as long as economically powerless women remain disempowered.

---

Feminisme sedang mengalami peningkatan popularitas dalam beberapa tahun terakhir. Popularitas feminisme juga masuk ke dalam dunia bisnis, di mana semakin banyak perempuan dianjurkan untuk mengejar suatu keseimbangan yang dianggap sebagai prinsip hidup yang feminis. Keseimbangan ini adalah keseimbangan antara karier dan keluarga, yaitu pencapaian kesuksesan baik dalam kehidupan personal maupun profesional. Premis ini menjadi ide utama di balik pendirian lembaga Golden Oaks yang digambarkan dalam novel distopia The Farm yang ditulis oleh Joanne Ramos dan diterbitkan tahun 2019. Golden Oaks adalah sebuah lembaga fiktif yang menyediakan suatu tempat retret kehamilan yang mewah. Dengan menggunakan metode analisis tekstual dan teori-teori Catherine Rottenberg mengenai subjek feminis neoliberal, artikel ini mengkaji representasi subjek feminis neoliberal dalam The Farm dan posisi teks terhadap isu subjek feminis neoliberal. Hasil analisis menunjukkan bahwa representasi subjek feminis neoliberal yang sempurna dapat ditemukan dalam penggambaran karakter Mae Yu. Studi ini juga menunjukkan bahwa teks The Farm mengambil posisi yang ambivalen terhadap isu subjek feminis neoliberal. Teks The Farm memang mengkritisi praktik feminisme neoliberal, namun teks tersebut juga meneguhkan kekuatan penindasan feminisme neoliberal. Pada akhirnya, penindasan akan terus berlanjut selama perempuan yang tidak memiliki kekuatan secara ekonomi tetap berada dalam posisi tidak berdaya."