Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Investasi pembiayaan mudharabah merupakan suatu bentuk produk penyaluran dana perbankan syariah yang dilakukan berdasarkan akad bagi hasil dengan prinsip syariah. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai hukum nasional, diharapkan dapat membangun ekonomi kerakyatan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.Didukung dengan POJK Peraturan Otoritas Jasa Keuangan , PBI Peraturan Bank Indonesia dan Fatwa DSN/MUI sebagai aturan pelaksanaan, melengkapi operasional produk perbankan tersebut. Permasalahan yang terjadi dalam realita adalah akselerasi hukum yang ada ternyata belum dapat mendorong pertumbuhan produk investasi pembiayaan mudharabah terutama yang ditujukan bagi pelaku usaha kecil perorangan. Proses pengajuan pembiayaan dan persyaratan jaminan bank yang rumit, memberatkan, serta tingginya faktor risiko high risk pada pembiayaan investasi mudharabah menjadi kendala tumbuhnya produk tersebut. Terlihat juga adanya ketidaksetaraan kedudukan antara shahibul maal dan mudharib pada saat perikatan transaksi akad. Mudharib tidak memiliki posisi tawar dalam nisbah bagi hasil. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis dan implementasi penerapan nilai-nilai syariah pada hukum positif termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi, terhadap investasi pembiayaan mudharabah serta meneliti penyebab produk tersebut belum dapat berkembang. Diperlukan restrukturisasi peraturan perundang-undangan agar implementasi investasi pembiayaan mudharabah dapat menjadi penggerak sektor riil tanpa menghilangkan kemurnian prinsip syariah.

---

Mudharabah financing investment is a form of the product of Islamic banking fund distribution based on profit sharing agreement with sharia principles. The enactment of Law Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking as a national law, is expected to build a populist economy as mandated in Article 33 of the 1945 Constitution. Supported by, OJK Otoritas Jasa Keuangan Regulations Sharia related, Bank Indonesia Regulation PBI and also The fatwa by the National Sharia Board Dewan Syariah Nasional DSN of Indonesian Ulema Council Majelis Ulama Indonesia MUI as implementation rules, operational banking products. The problem that occurs, in reality, is that the acceleration of law is not yet able to encourage the growth of mudharabah financing investment products, especially those aimed at individual small business actors. The complicated and costly process of financing and bank guarantees, as well as the high risk factors of mudharabah investment financing, are the obstacles to the growth of these products. Also visible inequality of position between shahibul maal and mudharib at the time of commitment contract. Mudharib has no bargaining position in the profit sharing ratio. This study focuses on the analysis and implementation of the application of sharia values to positive law including the factors that affect the investment of mudharabah financing and investigate the cause of the product has not been able to develop specially in Bank Muamalat Indonesia. Restructuring of legislation required for the implementation of mudharabah financing investment can be a driver of the real sector without eliminating the purity of sharia principles. Human resources factors, related institutions, and government are expected to be an element supporting the implementation of mudharabah investment in pure sharia."

"Perbankan syariah sebagai lembaga keuangan syariah di dalam setiap kegiatan bisnisnya, terutama terkait dengan pembuatan akta akad pembiayaan mudharabah membutuhkan jasa hukum notaris. Dalam pelaksanaannya, akta akad pembiayaan mudharabah tersebut kerap menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini tentu menimbulkan permasalahan.Dalam tesis ini penulis akan mengkaji peristiwa hukum tersebut dengan pokok pembahasan mengenai dualisme hukum dalam penerapan HT pada pembiayaan akad mudharabah sebagai hambatan penerapan prinsip syariah pada perbankan syariah dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akad pembiayaan mudharabah terkait dengan dualisme hukum dalam akad mudharabah tersebut. Adapun tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif-empiris yang menggunakan data sekunder dalam menganalisis permasalahan dengan penambahan unsur empiris. Hasil penelitian menunjukan dualisme hukum dalam penerapan pembiayaan akad mudharabah terjadi pada penerapan HT sebagai akad pelengkap. Pengikatan HT tersebut menyebabkan akad pembiayaan mudharabah berubah status menjadi akad utang-piutang, sedangkan keuntungan yang diperoleh dari suatu utang piutang adalah riba, dan riba dilarang dalam Islam, sehingga hal ini menjadi hambatan dalam penerapan prinsip-prinsip syariah perbankan syariah dalam UUPS. Selanjutnya tanggung jawab notaris dalam pembuatan akad pembiayaan mudharabah terkait dengan dualisme hukum dalam akad mudharabah yakni bertanggung jawab melaksanakan tugas, kewenangan, serta kewajiban berdasarkan UUJN seperti: bertanggung jawab membuat setiap akta akad [Pasal 38, Pasal 65 UUJN jo Pasal 1 Angka (13) UUPS]; memberikan penyuluhan hukum baik kepada pihak bank maupun nasabah berkenaan dengan hak dan kewajiban yang timbul dari akad mudharabah, memeriksa keabsahan data terkait pembiayaan mudharabah [Pasal 15 Ayat (2) huruf b dan d UUJN jo Pasal 19 Ayat (1) huruf (c) UUPS]; selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

---

Sharia banking as a sharia financial institution in every business activity, especially related to the creation of a mudharabah financing deed requires notary legal services. In the implementation, the mudharabah financing agreement is often lead to uncertainty of the law. This certainly triggers a dispute. In this thesis the author will examine the legal event with the subject of a discussion on the dualism of law in the application of the financing of akad mudharabah as a barrier in the application of sharia principles on sharia banking and notary responsibility in the creation of mudharabah financing agreement related to the dualism of law in the mudharabah. This study is conducted with juridical-normative empirical approach and uses secondary-type data in analysing the issues. The results showed that legal dualism in the application of akad mudharabah financing occurred in the application of HT as complementary agreement. The binding of HT causes mudharabah financing agreement to change status to debt-receivable contract, while the profit gained from a debt payable is riba, and riba is banned in Islam, so this is a barrier to the implementation of sharia banking principles in UUPS. Furthermore, the responsibility of notary in the creation of mudharabah financing in relation to the dualism of law in akad mudharabah is responsible for carrying out duties, authorities, and obligations based on UUJN such as: responsible for making every deed of agreement [Article 38, article 65 UUJN Jo Article 1 figure (13) UUPS]; Provide counseling law to both the Bank and the customer regarding the rights and obligations arising from akad mudharabah, check the validity of the data related to mudharabah financing [Article 15 paragraph (2) letter b and d UUJN Jo Article 19 paragraph (1) letter (c) UUPS]; contrary to sharia principles."

"Salah satu jenis pembiayaan yang terdapat pada bank syariah adalah pembiayaan dengan akad al-mudharabah, yaitu akad yang berpegang teguh pada prinsip bagi hasil dan kepercayaan diantara para pihak yang bersepakat. Dalam klausula baku akad al-mudharabah dikenal adanya pengenaan denda dan jaminan bagi mudharib untuk menghindari kerugian bank apabila mudharib wanprestasi. Pada prinsipnya dalam pembiayaan al-mudharabah tidak dikenal adanya denda dan jaminan, oleh karenanya perlu dilakukan analisis mengenai pandangan Islam terhadap denda dan jaminan dalam akad mudharabah, perlu pula ditinjau pelaksanaan dan pengawasannya di bank syariah. Penelitian ini dilakukan terhadap pelaksanaan dan pengawasan denda dan jaminan dalam akad mudharabah di Bank Muamalat Indonesia. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan bentuk analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk memperoleh gambaran yang jelas terhadap keberadaan objek penelitian. Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa Islam melarang adanya penerapan denda dan jaminan dalam pembiayaan dengan akad mudharabah di bank syariah, namun dalam praktiknya di Bank Muamalat Indonesia denda dan jaminan masih diterapkan. Pengawasan yang dilakukan tidak secara detail dan bank tidak mempunyai suatu perangkat khusus yang bertugas untuk melakukan tinjau lapangan terhadap nasabah yang bermasalah.

---

One type of financing that is provided by Islamic banks are financing with al-mudharabah agreement, it is an agreement that cling firmly on profit sharing principal and trust between parties who agreed. In the al-mudharabah standard clause agreement are known for imposition of fines and securities for mudharib to avoid loss in result of default by mudharib. Principally in mudharabah financing existence of fines and guarantees was unknown, therefore, need to do the analysis on the Islamic view of the fines and guarantees on mudharabah, should also be reviewed in the implementation and supervision of Islamic banks. This research was carried out on the implementation and supervision of fines and guarantees on al-mudharabah financing in Bank Muamalat Indonesia. This research is a descriptive analytical one using juridical normative approach to obtain a clear description of the research object. From the research, it is found that Islam prohibits the application of fines and guarantees on mudharabah financing in Islamic banks, but in Bank Muamalat Indonesia fines and guarantees was applied. Supervision was done not in detail, and the bank does not have a special division that is assigned to directly review the customer problems. "

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perhitungan bagi hasil deposito mudharabah pada deposan. Penelitian dilakukan dengan mencari tahu mengenai bagi hasil antara deposan (shahibul maal) dengan bank syariah (mudharib). Di samping itu, penelitian ini juga ingin membandingkan antara return on equity (ROE) dan return on mudharabah deposit (ROMD) pada lima bank umum syariah yaitu, Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Rakyat Indonesia Syariah, Bank Syariah Mega dan Bank Syariah Bukopin. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan tahunan dan laporan keuangan lima bank umum syariah, statistik perbankan syariah dari Bank Indonesia.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bagi hasil pada deposito mudharabah pada bank syariah cenderung fluktuatif tergantung keuntungan bank syariah (mudharib) dalam mengelola dana. metode revenue sharing merupakan metode bagi hasil yang digunakan oleh bank umum syariahdi Indonesia. Hasil perbandingan antara return on equity (ROE) dan return on mudharabah deposit (ROMD) menunjukkan bahwa ROE > ROMD, yaitu variance paling besar terdapat pada Bank Syariah Mandiri dengan 61,46%.

---

The purpose of this study was to determine the calculation for the deposits mudharabah for the depositor. The study was conducted to find out about the revenue sharing between depositors (shahibulmaal) by Islamic banks (mudharib). In addition, this study also wanted to compare the return on equity (ROE) and return on mudharabah deposit (ROMD) at five Islamic banks namely, Bank Muamalat Indonesia, Bank SyariahMandiri, Bank Rakyat Indonesia Syariah, Bank Mega Syariah and Bank Syariah Bukopin. The data usedin this studyin the form of annual reports and financial statements ofthe five Islamic banks, Islamic banking statistics of Bank Indonesia.These results indicate that mudharabah deposits in Islamic banks tends to fluctuatedepending on theprofitsof Islamic banks(mudharib) in managing the funds. Revenue sharing method is a method used by Islamic banks in Indonesia. The results ofthe comparison between the return on equity(ROE) and return on mudharabah deposit (ROMD) shows that the ROE > ROMD, the greatest variance contained in Bank Syariah Mandiri with 61.46%."

"Tesis ini membahas tentang analisis terhadap Cidera Janji yang diakibatkan oleh ketidaksesuaian pengembalian fasilitas pembiayaan berdasarkan jadwal angsuran pokok dalam Pembiayaan Mudharabah yang sifatnya Natural Uncertainty Contract dengan melakukan studi pada kebijakan penggunaan akad standar PT. Bank Syariah X. Melalui metode penelitian normatif dengan tipe penelitian evaluatif untuk melakukan review terhadap klausula cidera janji pada Akad Standar. Sehingga dalam pembuatan klausula Cidera Janji sesuai dengan prinsip-prinsip dalam teori-teori akad, fatwa dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif).

---

This thesis discusses the analysis of default of contract, caused by the mismatch of return based financing facility scheduled principal installments that are in Mudharabah Natural Uncertainty Contract by conducting policy studies on the use of standard contract PT. Bank Syariah X. This thesis use normative research methods to the type of evaluative research to conduct a review of default of contract clause in the Standard Akad. Thus, in the drafting of default of contract clause, in accordance with the principles of contract theories, fatwa and provisions of applicable legislation (positive law)."

"Asuransi Syariah atau yang dikenal dengan Takaful mempunyai esensi usaha saling melindungi dan sating menolong di antara sejumlah orang/peserta melalui kontribusi dana yang disebut tabarru'. Sedangkan asuransi jiwa syariah mempunyai kekhasan produk yang bersifat tabungan atau investasi yang pengelolaannya diamanahkan kepada perusahaan asuransi. Tujuan karya akhir ini adalah untuk menganalisis aspek pajak penghasilan premi asuransi jiwa syariah di Indonesia pada akad mudharabah dan akad tabarru'. Metode analisis diawali dengan pemahamam esensi asuransi syariah, bagaimana prinsip akad/transaksi pada asuransi syariah, penenmaan premi, kepemilikan, alokasi, pengelolaan, sampai pada pembayaran klaim atau pada pengembalian dana premi yang diinvestasikan termasuk bagi hasil investasinya dengan studi kasus produk Takaful Dana Pendidikan PT Asuransi Takaful Keluarga. Dari pemahaman tersebut dapat ditemukan beberapa perbedaan prinsip antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional, diantaranya pada sisi akad/transaksi, pengakuan pendapatan pada premi, alokasi dan pengelolaan premi, sumber dana klaim, sampai pada pemberian hasil investasi dana premi. Perbedaan-perbedaan yang ada terutama perbedaan akad tersebut berimplikasi pada perbedaan penghitungan secara akuntasi sampai pada perbedaan penghitungan dan ketentuan pajak penghasilannya. Analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa ketentuan pajak penghasilan yang berlaku pada saat ini yaitu Pasal 4 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 17/2000 yang menyatakan bahwa premi yang diterima perusahaan asuransi merupakan objek pajak, kurang relevan apabila dikenakan terhadap seluruh premi asuransi syariah karena premi yang diterima perusahaan asuransi syariah bukan merupakan pendapatan, namun merupakan amanah yang harus dikelola. Oleh karena itu dan hasil analisis penulis berkesimpulan bahwa akan lebih tepat apabila yang dimaksud dengan objek pajak dalam hal ini adalah hasil investasi dana premi, bukan premi itu sendiri. Sedangkan untuk bagi hasil yang diberikan perusahaan asuransi syariah kepada peserta diperlakukan sebagai non-deductible expense apabila berasal dan hasil investasi dana tabungan, dan diperlakukan sebagai deductible expense apabila berasal dan investasi dana peserta/tabarru'. Penulis berharap akan terwujudnya fair treatment dalam regulasi perpajakan atas premi asuransi syariah. Hal tersebut diharapkan dapat membantu perkembangan bisnis asuransi syariah khususnya dan meningkatkan daya saing industri umumnya untuk menarik lebih banyak investor yang kemudian ikut membantu pertumbuhan sektor riil, dan pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan pajak dan sektor riil tersebut."

"Hukum perikatan Islam merupakan bidang muamalah yang berdasarkan al-Quran, sunnah Rasul dan Ijtihad. Prinsip dasar hukum perika'can Islam adalah kebolehan (mubah) yaitu segala sesuatu boleh diatur atau dijanjikan selama tidak bertentang dengan syariat Islam. Akad mudharabah adalah salah satu bentuk perikatan yang terdapat dalam hukum Islam dengan menggunakan prinsip bagi hasil antara seorang pemilik modal (shahibul maal) dan pelaksana modal yang hanva mempunyai keahlian (mudharib).Mudharabah terdiri dari dua bentuk yaitu Mudharabah Muqayvadah dan Mudharabah Mutlaqah. Konsep perbankan Islam tidak terlepas dari pelarangan riba. Masih terdapat perbedaan pendapat tentang apakah bunga bank sama dengan riba. Pada prinsipnya perbankan Islam dalam menjalankan usahanya adalah dengan menghindari riba dan menggunakan prinsip bagi hasil, jual beli dengan margin keuntungan dan sistem fee. Pelaksanaan akad mudharabah wugayyadah umumnya mengikuti ketentuan yang berlaku dalam petunjuk pelaksanaan peraturan perbankan di Indonesia namun ada hal-hal tertentu yang khusus berdasarkan ketentuan syariah dalam perbankan bila peraturan umum perbankan tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam.Penyelesaian permasalahan yang terjadi pada Bank Muamalat Indonesia awalnya diselesaikan secara musyawarah, bila tidak terselesaikan maka dapat dibawa ke BAM UI yang merupakan Badan Arbitrase Islam dan dilanjutkan ke Pengadilan Negeri untuk dapat menjalankan eksekusi. Akad tertulis mudharabah muqayyadah di BMI pada prinsipnya adalah sejalan dengan ketentuan hukum positif di Indonesia dalam hal ini KUHPer yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dengan mengutamakan ketentuan khusus yang ada dalam perikatan Islam. Walaupun perkembangan perbankan syariah berjalan cukup baik, masih terdapat berbagai kendala yang harus diatasi. Antara lain yang segera harus dirumuskan dengan baik adalah bentuk-bentuk akad yang sesuai dengan prinsip syariat Islam dengan memperhatikan peraturan positif: yang berlaku. Akad-akad yang banyak sekali macamnya harus dipahami oleh kedua belah pihak yumj melakukan perikatan. (Widyaningsih)"

"Skripsi ini membahas secara khusus mengenai akad mudharabah sebagai akad bagihasil, risiko dari akad mudharabah, dan proses manajemen risiko dari akad mudharabah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam. Analisis terhadap risiko pada akad mudharabah dalam ini dilakukan dengan metode yuridis normatif, dengan melakukan analisis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam melalui studi pustaka yang dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan analisis yang dilakukan, mudharabah merupakan suatu kerja sama dengan konsep kepercayaan antara pemilik modal dan pengelola, yang memilki risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, kepatuhan, hukum, reputasi, dan stratejik yang terhadapnya dilakukan proses manajemen risiko preventif berupa pemeriksaan dan pengawasan serta penanggulangan.

---

This thesis discusses mudharabah as profit-sharing agreement, the risk and the process of risk management mudharabah based on regulation and Islamic law. Analysis of the risk on the mudharabah is done with normative method, through literature study analyzed qualitatively. From the analysis that has been conducted, mudharabah is a partnership with the concept of trust between capital owners and managers, who have the credit, market, liquidity, operational, compliance, legal, reputation, and the strategic risk, which the management process is carried out as a preventive such as inspection and supervision as well as countermeasures."

"Perjanjian Pernbiayaan Syariah (Al Mudharabah) adalah perjanjian kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pernilik modal (shahibul rnaal) rnernperoa yakan sejumlah modal kepada pengelo~ a (mudhrib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan berdasarkan bagi hasil. Bentuk ini menegaskan ke jasarna dengan kontribusi 100% modal dari shahibul maal dan keahlian dari mudharib. Perjanjian pembiayaan secara syariah {Al-Mudharabah ) ini denganmelihat dari bentuk-bentuk dan bagian bagian yang terdapat didalam perjanjian ini, bahwa bentuk dari perjanjian ini merupakan e enDuk akta otentik, dimaga aktaotentik ini dibuat secara notariil dan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Permasalahan mengenai peran notaris dala rn rnernbuat a ta tersebut harus mempunyai pengetahuan yang luas dalam membuat perjanjian pembiayaan syariah ini. Permasalahan mengenai j ami nanjarninanyang terkait dalam perjanjian pembiayaan syariah (Al-Mudharabah) ."