Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTujuan dari Pembangunan Berkelanjutan poin ketiga adalah memastikan kesehatan bagi seluruh masyarakat pada segala usia. Peredaran obat palsu dalam jumlah yang signifikan masih merupakan salah satu ancaman bagi kesehatan masyarakat di Indonesia. Penerapan kebijakan pemberantasan obat palsu oleh BPOM di Indonesia masih menghadapi banyak hambatan. Keterlibatan dalam kerja sama internasional belum memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya tersebut. Penelitian ini mengidentifikasi hambatan dominan pada implementasi kebijakan pemberantasan obat palsu. Selanjutnya dari hambatan tersebut dibuat rekomendasi pemberantasan obat palsu dengan melibatkan kerja sama berbagai pemangku kepentingan, baik dari pemerintah maupun non-pemerintah, yakni industri farmasi, profesi kefarmasian dan kesehatan juga masyarakat. Kerangka kerja sama ini dianggap sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas kebijakan. Selain itu, rekomendasi model satgas pemberantasan obat palsu dengan melibatkan pemangku kepentingan lintas sektoral termasuk dari kalangan non-pemerintah dapat dipandang sebagai bagian dari katalisator perwujudan tujuan pembangunan nasional di bidang kesehatan.Konsep yang digunakan pada penelitian ini adalah kerja sama internasional, analisis pemangku kepentingan, teori kelembagaan, civil society dan pemberdayaan masyarakat serta analisis implementasi kebijakan. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif melalui studi literatur, observasi dokumen dan wawancara mendalam dengan informan. Dari hasil penelitian ini diketahui pula bahwa pengawasan yang paling efektif adalah pengawasan dari masyarakat dan kerja sama berbagai pemangku kepentingan terkait.

---

ABSTRACT Ensuring healthy lives and promoting well being for all at all ages are the third goal of Sustainable Development Goals. Significant availability of substandard and falsified medical product has still become one of the threats for health resilience in Indonesia. Policy implementation by BPOM has still faced many obstacles to the eradication of counterfeit drugs in Indonesia. However, the involvement in international cooperation has not made a significant contribution in the effort. This study identifies the dominant obstacles in the implementation of policies. Furthermore, these obstacles are used to develop recommendations for the eradication of substandard and falsified product. The recommendation involves the cooperation of multi stakeholders, both from government and non government, namely the pharmaceutical industry, the pharmacist and health professionals and also civil society. This framework is considered as an effort to improve the effectiveness of the policy. The concepts used in this study are the international collaboration, stakeholder analysis, institutional theory, civil society and community development and analysis of policy implementation. This research was conducted using a qualitative method through the study of literature, observation of documents and interviews with informants. From this research known that the most effective effort in combating substandard and falsified medical product is increasing public awareness and create multi stakeholders collaboration. "

"Penerapan kebijakan JKN untuk menjamin akses masyarakat terhadap obat dengan pengendalian biaya yang ketat berpotensi terhadap terjadinya kompromi kualitas dan keamanan obat.  Pembatasan harga obat dan adanya asimetris informasi terkait kualitas dan harga obat dapat mendorong moral hazard produsen memproduksi obat substandar dan palsu untuk mempertahankan keuntungan. Hasil analisis terhadap data sampling dan pengujian obat pada level kabupaten/kota menggunakan regresi logistik menunjukkan bahwa peluang suatu obat JKN tergolong tidak memenuhi syarat lebih rendah daripada peluang suatu obat non-JKN. Seiring dengan kenaikan harga satuan obat, peluang suatu obat tergolong tidak memenuhi syarat meningkat, hingga pada tingkat harga satuan tertentu yang tidak memungkinkan lagi obat substandar dan palsu dijual dengan harga kompetitif, peluang tersebut mulai menurun. Penelitian ini merekomendasikan implementasi penuh sistem JKN sebagai upaya mengatasi asimetris informasi harga dan kualitas obat, dengan memberlakukan diferensiasi harga sebagai suatu insentif bagi industri farmasi mempertahankan mutu dan ikut berkompetisi dalam penyediaan obat JKN.

---

The implementation of National Health Insurance (NHIS; or Jaminan Kesehatan Nasional/JKN)s policy, increasing patient access to medicine while keeping its budget under tight control, has the potentiality to result in compromising the safety and efficacy of the medicine. Budget constraint and the existing asymmetry information in terms of quality and price of medicines could lead to a moral hazard situation where pharmaceutical companies may produce substandard and falsified medicines to secure their profit. The result of this research using logistic regression analysis of pharmaceutical sampling and testing on municipal/district level showed that despite previous assumptions, medicines included in JKN list are actually having lower probability of falsified or substandard compared to their counterparts, non-JKN medicines. In terms of the relation between price and quality of the medicines, the probability of falsified or substandard medicines increases up to a price level where for the poor qualified medicines does not have the ability to copy the original medicines while still making profit out of it. As a result, this research recommends full implementation of JKN to include all essential medicines into its list to avoid asymmetry information and maintain medicines quality. JKN also needs to have a price-differentiation policy which allows pharmaceutical companies to maintain quality of their medicines, even to innovate for a better one, while still maintaining a good profit and their ability to compete in the JKN era."

"Perkembangan teknologi informasi yang kian pesat secara global termasuk di Indonesia membawa dampak kemudahan terhadap kegiatan yang semula merupakan aktifitas konvensional yang dilakukan oleh masyarakat, seperti praktik perjudian online. Munculnya kejahatan-kejahatan dengan dimensi baru termasuk perjudian online merupakan dampak negatif dari perkembangan masyarakat dan perkembangan IPTEK masa kini yang perlu ditanggulangi dengan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih efektif. Semakin komplek permasalahan yang dihadapi masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menghadapi kejahatan modern perlu diiringi dengan pembedahan pembangunan sistem hukum pidana secara menyeluruh yang meliputi pembangunan kultur, struktur dan substansi hukum pidana dengan demikian jelas bahwa kebijakan hukum pidana memainkan peran yang strategis dalam menangani permasalahan kejahatan demi kepentingan pembangunan hukum modern Namun kebijakan hukum pidana dalam memberantas perjudian online menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan tersebut diantaranya memastikan penegakan hukum yang efektif dan konsisten terhadap agen dan pemain perjudian online di Indonesia. Penelitian yang penulis lakukan ini memfokuskan pada pembahasan menelaah kebijakan penegakan hukum pidana dalam memberantas tindak pidana perjudian online di Indonesia serta implementasi kebijakan penegakan hukum dalam upaya memberantas dalam tindak pidana perjudian online di Indonesia berdasarkan analisis studi putusan. Penelitian ini juga melakukan perbandingan kebijakan hukum pidana terhadap perjudian online di negara Australia dan Inggris sebagai contoh negara yang memiliki peraturan yang mengizinkan dan mengatur perjudian secara legal. Berbeda dengan di Indonesia, Perjudian di Australia dan Inggris dianggap sebagai industri yang sah dan diatur oleh lembaga pengawas yang berwenang. Dengan memahami realita kebijakan hukum pidana yang dihadapi, penelitian ini diharapkan akan memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat penegakan hukum dan menekan perjudian online di Indonesia. Upaya ini diharapkan dapat melindungi masyarakat, meminimalisir kerugian ekonomi dan menjaga integritas hukum di negara Indonesia.

---

The rapid development of information technology globally, including in Indonesia, has brought about the ease of activities that were previously conducted conventionally by society, such as online gambling practices. The emergence of new dimension crimes, including online gambling, is a negative impact of societal and technological advancements that need to be addressed with more effective crime prevention efforts. The increasingly complex problems faced by society and law enforcement agencies in dealing with modern crimes need to be accompanied by a comprehensive examination of the development of the criminal law system, which includes the development of the culture, structure, and substance of criminal law. Thus, it is clear that criminal law policies play a strategic role in addressing crime issues for the sake of modern law development. However, the criminal law policy in eradicating online gambling faces several challenges, including ensuring effective and consistent law enforcement against online gambling agents and players in Indonesia. This research focuses on discussing the policy of criminal law enforcement in combating online gambling offenses in Indonesia and the implementation of law enforcement policies in efforts to combat online gambling offenses in Indonesia based on the analysis of court decision studies. This research also compares the criminal law policies on online gambling in Australia and the UK as examples of countries that have regulations allowing and regulating gambling legally. Unlike in Indonesia, gambling in Australia and the UK is considered a legitimate industry and is regulated by authorized regulatory bodies. By understanding the reality of the criminal law policies faced, this research is expected to provide policy recommendations that can strengthen law enforcement and suppress online gambling in Indonesia. These efforts are expected to protect society, minimize economic losses, and maintain legal integrity in the country of Indonesia."

"ABSTRAKMeningkatnya prevalensi obesitas anak-anak belum didukung dengan kebijakan pencegahan. Penelitian ini bertujuan menganalisis untuk pembuatan kebijakan pencegahan obesitas anak-anak sebagai dasar dalam rancangan kebijakan pencegahan obesitas anak-anak. Penelitian ini bersifat kualitatif, dengan data sekunder dari telaah dokumen berupa peraturan, naskah akademik, jurnal ilmiah, data hasil riset, buku, dan media elektronik lainnya, serta dilengkapi dengan data primer melalui wawancara mendalam pada informan terpilih. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 18 dokumen peraturan, namun belum mengarah pada upaya pencegahan obesitas anak-anak secara nyata dan tegas. Pengaturan baru sebatas hak dan kewajiban pemerintah sedangkan bentuk implementasinya belum terlihat, karena belum menjadi kegiatan prioritas. Para stakeholder mendukung untuk adanya kebijakan pencegahan obesitas anak-anak. Usulan rekomendasi mengacu strategi WHO dengan menggabungkan usulan dari stakeholder, peraturan yang ada dan literatur, dan menyusunnya dengan bahasa hukum. Rekomendasi yang dihasilkan menurut penulis layak untuk dilanjutkan menjadi rancangan undang undang, hanya untuk pengaturan pajak dan subsidi perlu pengkajian lebih lanjut dengan pihak terkait, dan perlu diusulkan dalam Prolegnas.

---

ABSTRACTThe increasing prevalence of childhood obesity prevention has not been supported by policy. This study aims to analyze for making policy childhood obesity prevention as a basic for policy design prevention of childhood obesity. This study use qualitative research design. This study use of regulatory documents, academic papers, scientific journals, research data, books, other electronic media and in-depth interviews from selected informants. This study showed 18 regulatory documents, but has not lead to the prevention of childhood obesity. The setting is merely the rights and obligations of the government, while the form of implementation has not seen, because it has not been a priority activity. The stakeholders support for the policy of prevention of childhood obesity. Proposed WHO recommendation refers strategy by combining proposals from stakeholders, existing legislation and literature, and arranged with the legal language. The resulting recommendations feasible to continue into draft Act. Tax and subsidy arrangements need further assessment with stakeholders, and should proposed in Prolegnas."

"Penelitian ini membahas tentang kebijakan pemajakan atas produk perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia dalam memperhatikan asas asas pemungutan pajak yang baik dan kendala kendala dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan studi lapangan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan pemajakan atas produk perbankan syariah di Indonesia belum memperhatikan asas keadilan dan asas kepastian hukum. Di Malaysia pemajakan atas produk perbankan syariah belum memperhatikan asas keadilan. Kendala kendala dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia adalah terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian mengenai bank syariah pemahaman masyarakat yang belum tepat terhadap bank syariah dan peraturan yang ada belum sepenuhnya mengakomodir operasional bank syariah.

---

This study discusses about two issues the taxation policy on Islamic banking products in Indonesia and Malaysia in considering of good tax collection principles and constraints in the development of Islamic banking in Indonesia.This study used a qualitative approach to data collection techniques through the study of literature and field study. These results indicate that the taxation policy on Islamic banking products in Indonesia have regard to the principle of equality and the principle of certainty. In Malaysia the taxation policy on Islamic banking products do not considered the equality principle. The development of Islamic banking in Indonesia still facing obstacles which are limited human resources with expertise on Islamic banks people`s miss understanding of the Islamic banks and regulation that does not fully accommodate the operations of Islamic banks."

"ABSTRACTPeredaran obat palsu merupakan suatu bentuk kejahatan transnasional terorganisir yang telah terjadi di Indonesia selama lebih dari 20 tahun dan dewasa ini, peredaran obat palsu mengalami perkembangan ruang dengan adanya media Internet. Perkembangan ruang ini kemudian menyebabkan suatu keadaan dysnomie dalam dunia maya yang kemudian berujung kepada keadaan lsquo;tanpa hukum rsquo; yang menjadi faktor kriminogenik pemicu beredarnya obat palsu secara online di Indonesia. Negara memiliki kewajiban untuk mencegah dan menangani fenomena peredaran obat palsu di Indonesia. Namun hasil penelitian menemukan bahwa negara secara tidak langsung telah berperan dalam memfasilitasi terjadinya peredaran obat palsu akibat kegagalannya dalam menciptakan regulasi peredaran obat secara online. Ketidakadaan regulasi kemudian menjadi salah satu faktor kegagalan negara dalam menangani peredaran obat palsu secara online.

---

ABSTRACTOnline trade of counterfeit drugs is a form of transnational organized crime that has been happening in Indonesia for more than 20 years and now, counterfeit drugs trade experiences development of space with the existence of Internet. This development of space then causes a condition of dysnomie in cyberspace that leads to a state of lsquo lawlessness rsquo which becomes a criminogenic factor that triggers online trade of counterfeit drugs in Indonesia. The State has duties to prevent and handle the online trade of counterfeit drugs in Indonesia, but research shows that the State has indirectly took a role in facilitating the online trade of counterfeit drugs through its failure regulate online trade of drugs. This absence of regulation then becomes one of the many factors that causes the State to fail in handling online trade of counterfeit drugs."

"Peredaram online obat palsu dan ilegal sebagai bentuk illegal enterprise dalam organized crime di dunia siber sulit diminimalisir karena anonimitas pelaku dan kesenjangan hukum dengan perkembangan teknologi. Perlaksanaan Operasi Pangea bertujuan memberantas peredaran online obat palsu dan ilegal oleh BPOM, Dirjen Bea Cukai, Interpol, dan Kemenkominfo dengan kerangka analisis model Multi-Agency Anti-Crime Partnerships. Kepemimpinan BPOM dalam Operasi Pangea menjadi kelebihan dari kerja sama multi agensi ini. Namun terdapat kendala internal dan eksternal dalam Operasi Pangea sehingga mempengaruhi mekanisme kinerja antar lembaga. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif berupa wawancara mendalam dengan masing-masing lembaga serta studi literatur terhadap sumber sekunder lainnya.

---

The online circulation of counterfeit and illegal medicines as illegal espterprise from organized crime model in the cyberspace is difficult to minimize because of anonymity of the perpetrators and gaps between law with technological developments. The implementation of the Pangea Operation aims to eradicate the circulation of counterfeit and illegal medicine by BPOM, the Director General of Customs, Interpol, and the Ministry of Communication and Information with the analytical framework of the Multi-Agency Anti-Crime Partnerships from Rosenbaum. BPOM's leadership in Pangea Operations is act as the strength of this multi-agency collaboration. However, there are internal and external constraints in the Pangea Operation which affect the inter-agency coordination mechanism. The research method in this thesis uses a qualitative approach in the form of interviewing with each institution and literature study on other secondary sources."