Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kemiskinan meningkatkan kesenjangan akses pelayanan kesehatan dan status kesehatan antara masyarakat kaya dan miskin. Berbagai studi menunjukkan bahwa pembiayaan kesehatan berhubungan dengan akses seseorang ke fasilitas dan pelayanan kesehatan. Perempuan yang memiliki jaminan kesehatan cenderung untuk bersalin ditolong oleh tenaga kesehatan, dibandingkan perempuan yang tidak memiliki jaminan kesehatan. Jawa Barat dan Banten masih menanggung jumlah penduduk miskin yang tinggi. Meskipun cakupan kepemilikan jaminan kesehatan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, cakupan penolong persalinan oleh tenaga kesehatan di Jawa Barat dan Banten tidak meningkat secara signifikan. Analisis regresi logistik multivariabel dilakukan terhadap 90 sampel perempuan miskin untuk mengkaji pengaruh kepemilikan Jamkesmas terhadap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Kemilikan jamkesmas pada perempuan miskin di Provinsi Jawa Barat dan Banten adalah sebesar 26,6 sedangkan cakupan penolong persalinan oleh tenaga kesehatan sebesar 40,6. Perempuan miskin yang memiliki jamkesmas mempunyai odds untuk bersalin ditolong oleh tenaga kesehatan sebesar 2,1 kali dibandingkan yang tidak memiliki jamkesmas 95 CI= 0,5 ndash; 8,3. Meskipun demikian, data dalam penelitian ini belum cukup untuk membuktikan bahwa jamkesmas secara statistik signifikan terhadap peningkatan persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Peningkatan cakupan jamkesmas harus dibarengi dengan peningkatan faktor lain seperti akses, kunjungan pemeriksaan kehamilan, dan diseminasi informasi melalui media terkait kesehatan ibu dan manfaat kepemilikan jaminan kesehatan untuk memperkuat resolusi Universal Health Coverage.

---

Poverty raises the gap in the access to health services and health status of rich and poor communities. Studies showed that health financing is related to one 39 s access to health facilities and services. Women who have health insurance tend to delivery assisted by health personnel, compared with women who do not have health insurance. West Java and Banten still bears the high number of poor people. Although coverage of health insurance ownership continues to increase from year to year, coverage of birth attendants by health personnel in West Java and Banten has not significantly increased. Multivariable logistic regression was conducted on 90 samples of poor women to evaluate the role of Jamkesmas for delivery assisted by health personnel. There are 26.6 poor women in West Java and Banten Province who had Jamkesmas. Childbirth assisted by health personnel among poor women in West Java and Banten Province is 40.6. Although multivariable analysis showed that women who had Jamkesmas is 2.1 higher 95 CI 0,5 8,3 to delivery assisted by health personnel compared to women who had not Jamkesmas, data in this study is not enough to prove that Jamkesmas is statistically significant to improve the utilization of delivery services assisted by health personnel. Thus, increased coverage of the Jamkesmas should be accompanied by improvements of other factors such as access, antenatal visits, and information dissemination related maternal health and the benefits of health insurance itself through media to strengthen the Universal Health Coverage agenda."

"Persalinan oleh tenaga kesehatan merupakan faktor penting dalam upaya menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI). Cakupan pertolongan oleh tenaga kesehatan di Desa Wanaherang wilayah kerja Puskesmas Gunung Putri sebesar 82,38% masih di bawah target SPM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pemilihan penolong persalinan pada 6 ibu nifas di desa Wanaherang wilayah kerja Puskesmas Gunung Putri tahun 2016. Faktor yang diteliti yaitu pengetahuan, sikap, biaya persalinan, kepemilikan BPJS, sumber informasi, dukungan suami, keluarga dan kelompok ibu nifas. Desain penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan data primer yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam kepada 10 informan dan diskusi kelompok kepada tiga kelompok yaitu suami, nenek dan teman sebaya. Hasil analisis menunjukkan pengetahuan yang baik dalam memilih penolong persalinan tidak selalu berujung dalam menentukan pertolongan persalinan dengan tenaga kesehatan karena dipengaruhi oleh faktor pemungkin yaitu sumber informasi. Biaya persalinan dan kepemilikan kartu BPJS tidak memiliki peran dengan pemilihan penolong persalinan. Dukungan suami dan keluarga berperan dalam menentukan penolong persalinan.

---

Delivery by health personnel is an important factor in efforts to reduce Maternal Mortality Rate (MMR). Scope aid by health workers at the village Puskesmas Wanaherang Gunung Putri amounted to 82.38% is still below the target SPM. This study aims to reveal the birth attendant election at 6 postpartum mother in the Wanaherang District the work area of Gunung Putri Health Center 2016. Factors studied were knowledge, attitude, labor costs, ownership BPJS, resources, support the husband, family and peers. The design study is qualitative primary data collected through in-depth interviews to 10 informants and discussion groups to three groups husband, grandmother and peers. The analysis showed a good knowledge in choosing a birth attendants do not always lead in determining the delivery assistance by health professionals because it is influenced by the enabling factor that is the source of information. The cost of labor and ownership BPJS card has no role in the selection of birth attendants. Support of her husband and family play a role in determining the birth attendant."

"Penelitian ini mencoba menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku ibu dalam memilih penolong persalinan. Faktor-faktor yang akan diteliti adalah tingkat pendidikan dan tingkat sosial ekonomi sebagai variabel utama dan sebagai variabel penjelas lainnya adalah umur ibu, kunjungan pemeriksaan kehamilan, pekerjaan, dukungan suami, asuransi, jarak ke fasilitas kesehatan, tempat tinggal dan jumlah anak. Idealnya, persalinan haruslah dilakukan oleh tenaga kesehatan modern. Persalinan yang aman akan menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi. Metode penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis regresi logistik model logit. Jumlah sampel dalam penelitian sebanyak 12.703 dari Demographic and Health Survey Program tahun 2012. Penelitian dibatasi pada responden yang mempunyai anak balita dan merupakan kelahiran terakhir saat survey dilakukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dan tingkat sosial ekonomi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perilaku ibu dalam memilih penolong persalinan. Responden dengan tingkat pendidikan minimal SLTA mempunyai kemungkinan 3 kali untuk memilih tenaga kesehatan modern dibandingkan dengan responden yang tingkat pendidikan tertingginya SLTP. Responden yang termasuk golongan kaya mempunyai kemungkinan 2,7 kali memilih tenaga kesehatan modern dibandingkan responden yang masuk golongan miskin.

---

This research attempts to analyze factors that influence maternal behavior in choosing birth attendants. As question of interest, we choose education and socioeconomic level, and as additional questions are age, antenatal care, occupation, husband?s support, insurance, distance to health facilities, residence and number of child. Ideally, delivery should be helped by modern health personnel. Safe delivery would reduce maternal mortality and infant mortality.

This research used logistic regression analysis, logit model method. The number of samples included was 12.703 samples by using DHS 2012 data. The study is limited to respondents who have children under five years and the last born when the survey was conducted.

The results of this study indicate that education and socioeconomic levels have a significant impact on maternal behavior in choosing birth attendants. Respondents with education level at least senior high school have 3 times possibility to choose modern health personnel compared with respondents with the highest education were junior high school. The rich respondents have possibility at around 2.7 times to choose modern health personnel compared with poor respondents."

"Pada tahun 2015, cakupan persalinan tenaga kesehatan di Indonesia sebesar 85,55 , di Jawa Barat cakupan persalinan tenaga kesehatan sebesar 87,53 .Adanya kesenjangan sebesar 15,52 dengan target puskesmas pada persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan di Puskesmas Cipaku pada tahun 2016. Dari 170 kelahiran di Kelurahan Rancamaya, hanya 88 yang ditolong oleh tenagakesehatan dan 82 ditolong oleh dukun bayi. Tujuan dari penelitian ini mengetahui lebih dalam alasan dan penyebab ibu memilih dukun bayi sebagai penolong persalinan di Kelurahan Rancamaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pengambilan informasi dengan cara wawancara mendalam pada ibu yang bersalin dengan dukun bayi pada tahun 2016 yang memiliki dan tidak memiliki kartu BPJSdan keluarga ibu, dukun bayi dan bidan. Hasil penelitian menjelaskan kepemilikan kartu BPJS tidak berpengaruh dalam pemilihan tenaga kesehatan sebagai penolong persalinan karena masyarakat memilih dukun bayi karena percaya dukun berperandalam upacara dan prosesi saat kehamilan dan persalinan yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat, serta rasa nyaman bersalin dirumah dan pelayanan yang paripurna jika bersalin ditolong oleh dukun bayi. Oleh karena itu diperlukankerjasama lintas sektor tokoh masyarakat dan aparat sipil wilayah untuk mendukung program kemitraan bidan dengan dukun, serta menjadikan dukun rekan dalam pertolongan yang mengantar dan mendampingi pasien dalam persalinan.

---

In 2015, the scope of childbirth by health personnel in Indonesia was about 85.55 ,in West Java the scope of childbirth by health personnel amounted to 87.53 . Therewas a gap of 15,52 with target of public health center on the childbirth who wasassisted by health personnel at Cipaku public health center in 2016. From 170births in Kelurahan Rancamaya, only 88 births were helped by health personneland 82 births were helped by TBA traditional birth attendant.

The purpose of thisstudy is to know more deeply the reason and causes of pregnant mothers chooseTBA as their childbirth attendant in Kelurahan Rancamaya. This research usesqualitative method, the retrieval of information uses in depth interview on pregnantmothers who gave birth with TBA in year 2016 and who have or do not have BPJScard, the mothers rsquo family, TBA, and midwives.

The result of this study states thatthe ownership of BPJS card does not influence the choice of health personnel aschildbirth attendant, the society prefer to choose TBA because they believe the roleof TBA in the implementation of ceremony and procession during pregnancy andchildbirth which already become a habit that done by the society, as well as a senseof comfort giving birth at home, and plenary attendance when giving birth helpedby TBA. Therefore, the cross sector cooperation is needed such as public figureand regional civil apparatus to support midwife partnership program with TBA, aswell as to make the TBA become co worker in childbirth aid which to escorts andaccompanies the patients during childbirth."

"Sistem Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya merupakan program negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan dari SJSN terbentuklah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). BPJS Kesehatan merupakan transformasi dari perusahaan persero Askes (Asuransi Kesehatan) yang merupakan badan hukum penyelenggara program jaminan kesehatan. Adanya kesenjangan jumlah kunjungan antara pasien bukan peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan peserta program Jaminan Kesehatan Nasional terutama peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional mandiri. Metode penelitian yang di gunakan menggunakan metode kualitatif dan pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam serta telaah dokumen untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kesenjangan tersebut. Penelitian dilaksanakan dengan observasi awal di Puskesmas kedaung Barat pada bulan Maret-April 2014 di lanjutkan dengan pengambilan data primer di bulan Juni 2014. Hasil penelitian menunjukan masih belum sampainya sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat kurang memahami tentang program Jaminan Kesehatan Nasional, terlihat dari cakupan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional masih sedikit. Agar sosialisasi dapat berjalan secara optimal diperlukan keseriusan dalam proses pelaksanaan sosialisasi dengan melibatkan seluruh stakeholder yaitu BPJS Kesehatan Cab. Tangerang, Dinkes Kab.Tangerang, terutama puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama serta melibatkan semua elemen masyarakat di wilayah Puskesmas Kedaung Barat.

---

Social security systemis basically astate program that aims to provide certainty of protection and social welf are for all Indonesian people. To realize the goal of forming Social Security Social Security Agency (BPJS). BPJS Health is a transformation of tate-owned companies Askes (health insurance) which is a legal entity organizing the health insurance program. The gap between the number of visits the patient not national health insurance program with program participants, especially participants national health insurance program independently.

The research method used qualitative method of data collection and use in-depth interviews and document review to determine the factors causing the gap. The research carried with preliminary observations on the West Kedaung health center in March-April 2014 continue with primary data collection in the month June 2014.

The results still indicate the arrival of socialization to the community so that people do not understand about national health insurance program, seen from the coverage is still a bit national health insurance program. That socialization may be optimize in need of seriousness in the implementation of the socialization process, involving all stakeholders, namely BPJS Health Kab. Tangerang, Kab.Tangerang health office, health center primarily as afirst-level health facilities and involves all elements of the community health centers in the region Kedaung West."

"Persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan dapat menjadi upaya untuk menurunkan kematian ibu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran pemilihan penolong persalinan dan determinannya di wilayah kerja Puskesmas Rumpin Kabupaten Bogor. Penelitian menggunakan disain cross sectional, pengumpulan data melalui wawancara menggunakan kuisioner pada 200 ibu yang melahirkan tahun 2015. Hasil penelitian menunjukkan 59,5% ibu memilih tenaga kesehatan sebagai penolong persalinan. Pendidikan, dukungan keluarga dan masalah pada kehamilan dan persalinan berhubungan dengan pemilihan penolong persalinan. Dukungan keluarga merupakan faktor yang dominan berhubungan dengan pemilihan penolong persalinan, ibu yang memiliki dukungan keluarga yang kuat mempunyai peluang 22 kali untuk memilih tenaga kesehatan sebagai penolong persalinan dibanding ibu yang dukungan keluarganya kurang setelah dikontrol oleh masalah pada kehamilan dan persalinan, ANC dan pendidikan.

---

Deliveries attended by health workers may become an effort to reduce maternal mortality. The aim of this study is to analyze factors associated with the birth attendants selection in Rumpin Public Health Center. Cross sectional design, and interview using a questionnaire on 200 maternity mothers 2015 were used in this study. The results showed 59,9% were delivered by health workers. Education, family support and problem in pregnancy and delivery are associated with birth attendants selection. Family support was a dominant factor associated with birth attendants selection, mothers who are certain had 22 times opportunity for deliveries attended by health workers than mothers who uncertain, once controlled by problem in pregnacy and delivery, education and ANC."

"Jaminan kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Jamkesda adalah program bantuan sosial pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang tidak tercakup dalam jaminan kesehatan lainnya. Kesehatan gigi dan mulut merupakan salah satu pelayanan yang ditanggung Jamkesda. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pola pemanfaatan dan hubungan faktor-faktor seperti usia, gender, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan perilaku kesehatan gigi dan mulut dengan pemanfaatan Jamkesda dalam bidang kesehatan gigi dan mulut di Puskesmas Kecamatan Cimanggis Kota Depok periode Januari 2012 sampai dengan November 2012. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif menggunakan rancangan studi potong lintang. Populasi penelitian adalah masyarakat peserta Jamkesda Depok yang pernah melakukan kunjungan ke Puskesmas Cimanggis pada Januari 2012 sampai dengan November 2012. Jumlah responden sebanyak 51 yang diambil secara acak. Data diperoleh dengan menggunakan kuesioner, dianalisis dengan chi-square. Hasil penelitian menunjukkan 37,3% responden memanfaatkan Jamkesda dalam bidang kesehatan gigi dan mulut. Secara statistik, faktor usia, pendidikan, dan perilaku berhubungan signifikan dengan pemanfaatan Jamkesda dalam bidang kesehatan gigi dan mulut."

"Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) adalah program jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin yang diselenggarakan pemerintah. Pelayanan kesehatan gigi salah satu pelayanan yang biayanya ditanggung program Jamkesmas. Penelitian ini bertujuan mengetahui pemanfaatan fasilitas Jamkesmas serta hubungannya dengan faktor gender, usia, tingkat pendidikan, status pekerjaan, dan perilaku. Penelitian ini berupa penelitian kuantitatif menggunakan rancangan studi Cross sectional. Populasi penelitian adalah masyarakat peserta Jamkesmas yang memanfaatkan pelayanan di Puskesmas Cimanggis periode bulan Januari sampai November tahun 2012. Responden berjumlah 48 orang yang dipilih acak. Data diperoleh menggunakan kuesioner serta pemeriksaan status localis, data diolah dengan analisis chi-square. Hasil menunjukkan 25% responden memanfaatkan Jamkesmas dalam bidang kesehatan gigi dan mulut. Secara statistik perilaku kesehatan berhubungan signifikan dengan pemanfaatan Jamkesmas dalam bidang kesehatan gigi dan mulut.

---

Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) is a social program of health care for poor people organized by the central government. Oral health services is one of the services whose costs are covered by Jamkesmas program. The purpose of this study was to determine the relationship of the factors of gender, age, education level, employment status, and oral health behaviors with utilization of Jamkesmas facility in oral health at the health center Cimanggis Depok period from January 2012 until november 2012. This research is a quantitative study using cross sectional study design. The population in this study is the Jamkesmas program participants who have made visits to the health center Cimanggis in the period January 2012 to november 2012. The number of respondents in this study amounted to 48 people are selected trought random sampling. Data obtained using a questionnaire and a visual inspection localis status, then the data is processed by the chi-square analysis. The results showed 25% of respondents utilize health card in the field of oral health. Statistically, dental and oral health behaviour had significant influenced on the utilization of Jamkesmas for dental and oral health care."

"Krisis ekonomi yang berkepanjangan berdampak buruk terhadap kondisi kesehatan dan gizi pada keluarga miskin, terutama ibu hamil dan balita. Untuk menanggulangi hal tersebut telah ditetapkan kebijakan pemerintah yang dititik beratkan pada upaya penyelamatan dan pemulihan melalui Program Jaring Pengaman Sosial (JPS}, dalam bidang kesehatan dikenal dengan nama Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan (JBS-BK) yang bertujuan untuk meningkatkan atau mempertahankan derajat kesehatan ddan status gizi keluarga miskin, dimana sebagai pelaksana pelayanan kesehatan pada tingkat desa dilakukan oleh bidan di desa.Penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh gambaran tentang kegiatan bidan di desa dalam pelaksanaan Progam JPS-BK di Kecamatan Karawang dan Kecamatan Pedes.Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah kwalitatif dengan menggunakan wawancara mendalam dan telaah dokumen untuk mendapatkan jawaban mendalam tentang apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh halayak sumber informasi atau informan. Sebagai sumber informasi dalam penelitian ini adalah bidan di desa, yang berjumlah 33 orang dan 6 orang dokter Kepala Puskesmas di Kecamatan Karawang dan Kecamatan Pedes.Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari laporan bulanan Puskesmas dalam Program JPS-BK dan laporan Pelaksanaan Program JPS-BK Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang serta data primer yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam kepada bidan di desa dan dokter kepala Puskesmas dan telaah dokumen atas catatan dan laporan yang dibuat oleh bidan di desa.Analisa data tersebut dilakukan secara manual dengan menggunakan content analysis. Sedangkan agar validitas data dapat terjaga maka dilakukan uji validitas dengan menggunakan triangulasi data, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi metoda.Dari hasil penelitian menunjukkan, bahwa pada umumnya bidan di desa mengetahui tentang sasaran Program JPS-BK, perencanaan dan pelaksanaan pelayanan, pencatatan dan pelaporan serta evaluasi program JPS-BK walaupun belum usai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlakuUntuk meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap sasaran Program JPS-BK dan tercapainya target serta terserapnya dana diperlukan peningkatan pengetahuan dan keterampilan bidan di desa, sosialiasi Program RS-8K kepada seluruh komponen masyarakat dan aparat Kelurahan koodinasi antara anggota tim desa, lintas program dan lintas sektoral serta adanya dikungan politik dan pimpinan daerah yang berjenjang dan berkelanjutan."

"Latar Belakang: Bidan memiliki risiko tinggi tertularnya Healthcare-Associated Infections HAIs pada saat merawat pasien. Umumnya risiko penularan infeksi yang dihadapi bidan adalah pada saat kontak dengan darah dan cairan tubuh. Pada tahun 2015, terjadi 250 kasus kecelakaan kerja termasuk didalamnya kejadian tertusuk jarum. Metode: Jenis penelitian adalah deskriptif analitik dengan desain penelitian potong lintang dan jumlah sampel 130 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, kuisioner dan pengamatan, sedangkan data sekunder diperoleh dari profil Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi. Hasil: Sebanyak 73 56,2 responden patuh, sedangkan sisanya 57 43,8 responden tidak patuh. Rata-rata tingkat kepatuhan responden terhadap prosedur kewaspadaan standar sebesar 88,7 dengan tingkat kepatuhan responden tertinggi adalah kepatuhan dalam pembersihan lingkungan area kerja sebesar 89 100 responden dan tingkat kepatuhan terendah adalah kepatuhan terhadap penggunaan APD sebesar 52 55,3 responden. Faktor yang paling berhubungan secara signifikan dengan kepatuhan bidan dalam menerapkan kewaspadaan standar adalah usia > 40 tahun OR = 2,64, IK 95 = 1,08-6,49 , sarana prasarana lengkap di kamar bersalin OR = 6,26, IK 95 = 2,74-14,30 dan poli KIA-KB OR = 5,84, IK 95 = 2,56-13,32 , peraturan dan SOP lengkap di poli KIA-KB OR = 2,04, IK 95 = 1,01-4,13 , masa kerja ? 5 tahun OR = 4,92, IK 95 = 2,11-11,49 , status kepegawaian PNS OR = 3,21, IK 95 = 1,56-6,64 dan beban kerja rendah OR = 2,95, IK 95 = 1,25-6,96 , sedangkan faktor yang paling berpengaruh adalah sarana prasarana lengkap di kamar bersalin OR = 5,46, IK 95 = 2,31-12,89 dan masa kerja ? 5 tahun OR = 4,12, IK 95 = 1,67-10,18 . Kesimpulan: Ketersediaan sarana prasarana merupakan faktor paling dominan yang berhubungan dengan perilaku bidan terhadap kepatuhan penerapan kewaspadaan standar. Kata Kunci: Bidan, darah dan cairan tubuh, Healthcare-Associated Infections HAIs , kewaspadaan standar.

---

Background Midwives have a high risk of contracting Healthcare Associated Infections HAIs when treating patients. Generally, the risk of transmission of infections that the midwife encounters is at the time of contact with blood and body fluids. In 2015, there are 250 cases of occupational accidents including the incidence of needle puncture. Methods The type of the study was analytic descriptive with cross sectional study design and total sample of 130 people. Data was collected by interview, questionnaire and observation, while secondary data was obtained from the profile of Bekasi District Health Office. Result The result shows that 73 56.2 respondents are obedient, while the rest of about 57 43.8 respondents are not. The average level of compliance of respondents to standard awareness procedure is 88.7 with the highest number of compliance of about 89 100 respondents is in cleaning work area environment and the lowest one is adherence to use of Personal Protective Equipment PPE equal to 52 55.3 of respondents. Factors significantly correlated with midwife adherence in applying standard precautions were age 40 years OR 2.64, IK 95 1.08 6.49 , complete infrastructure in the delivery room OR 6.26, IK 95 2.74 14.30 and maternal, child health and family planning MCH FP poly OR 5.84, IK 95 2.56 13.32 , complete rules and Standard Operating Procedures SOPs in maternal, child health and family planning MCH FP poly OR 2.04, IK 95 1.01 4.13 , duration of work 5 years OR 4.92, IK 95 2.11 11.49 , employment status of civil servants OR 3.21, IK 95 1.56 6.64 and low work load OR 2.95, IK 95 1.25 6.96 , with the most influential factors were complete infrastructure in the delivery room OR 5.46, IK 95 2.31 12.89 and duration of work 5 years OR 4.12, IK 95 1.67 10.18 . Conclusion The availability of infrastructure facilities is the most dominant factor that relates to midwives behavior on compliance to standard precautions. Keywords Blood and body fluids Healthcare Associated Infections HAIs midwives standard precautions. "