Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKAbstrak Sebelum suatu proyek publik, baik yang berasal dari pemerintah maupun dari inisiatif pihak swasta, diputuskan untuk dilakukan dengan skema KPBU, pada dasarnya terlebih dahulu perlu dilakukan sebuah evaluasi, salah satu evaluasi tersebut yaitu Value for Money VfM . Faktanya pembangunan infrastruktur publik sektor olahraga menarik untuk dikembangkan sebagai proyek KPBU, sebagimana yang saat ini sedang dikembangkan oleh pemerintah DKI Jakarta. Hasil penelitian dari analisis Value for Money VfM proyek pembangunan Stadion Taman BMW didapatkan nilai VfM yang paling optimal yaitu pada skema KPBU dengan skenario Masa Konsesi 17 Tahun dengan discount rate 14.50 , IRR =14,89 nilai VfM sebesar 880 Milyard dengan Payback Period tahun ke-15. Penghematan didapatkan pemerintah sebesar 23,84 dibandingkan hasil perhitungan PSC APBD . Kata Kunci: Pemerintah, KPBU, VfM, Stadion BMW Jakarta

---

ABSTRACTAbstract Prior to a public project, whether from government or from private initiatives, it was decided to be carried out under a KPBU scheme, basically an evaluation must be performed, one of which is Value for Money VfM . In fact, the development of public infrastructure in the sports sector is interesting to be developed as a KPBU project, as it is currently being developed by DKI Jakarta government. The result of the research of Value for Money VfM analysis of BMW Park Stadium construction project got the most optimal VfM value that is on KPBU scheme with 17 years Concession Period with discount rate 14.50 , IRR 14,89 VfM value of Rp. 880 Billions with Payback Period of 15th year. Government savings of 23.84 compared to the calculation of PSC APBD . Keywords Government, KPBU, VfM, BMW 39 s sporting infrastructure "

"ABSTRAKPembangunan infrastruktur jaringan gas kota untuk rumah tangga di Indonesia saat ini dilakukan melalui penunjukan langsung kepada BUMN migas dengan pembiayaan dari anggaran APBN tanpa melalui uji Value for Money VfM dan analisa risiko. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui risiko-risiko beserta dampaknya terhadap kinerja biaya Life Cycle Cost LCC proyek serta untuk mengetahui besaran nilai VfM pada pembiayaan proyek infrastruktur antara skema pembiayaan 100 APBN PSC dengan skema KPBU melalui uji Value for Money kuantitatif pada contoh studi kasus proyek jargas kota di Prabumulih Sumatera Selatan. Hasil penelitian menunjukan bahwa proyek tersebut memiliki 3 tiga faktor risiko dominan terhadap kinerja biaya LCC proyek serta skema KPBU merupakan skema pembiayaan yang dapat menghasilkan nilai penghematan sebesar 21 terhadap LCC proyek apabila dibandingkan dengan PSC 100 APBN.

---

ABSTRACTCity gas network infrastructure for households in Indonesia is currently developed through direct appointment to state owned oil and gas company with financing from state budget APBN without going through Value for Money VfM test risk analysis. This research conducted to obtain risks and impact of project life cycle cost LCC performance and to obtain the VfM between 100 state fund PSC financing scheme and Public Private Partnership PPP scheme through quantitative value for money test with a case study of the city gas network project in Prabumulih South Sumatra. The results show that the project has 3 three dominant risk factors againts the project LCC performance and the PPP scheme can generate saving of LCC cost of 21 when compared to PSC 100 state fund .Keywords City gas network for households Project financing scheme Value for Money."

"ABSTRAKPrior to a process of public infrastructure from both the Government and the private sector, it was decided to be carried out under a PPP scheme, at a time when an evaluation of Value for Money VfM was required. VfM by Moralos and Amekudzi 2008 as the optimum combination of all lifetime cost and quality costs to meet user demand. According to Pangeran 2010 , in a few circumstances where VfM has been calculated using conventional methods rather than projects, only financially. By using this method, it can not benefit optimally from. Referring to the case of the election of modalities to infrastructure projects in Indonesia, the modalities of the Trans Sumatera toll road project have been decided by the Government to be implemented by a SOE. From the VfM test for Palembang Indralaya Toll Road shows the modalities that produce the optimal value for money is the appointment of a BUMN that is equal to 46 . Thus, the Government 39;s decision is considered to appropriately appoint a BUMN to carry out the construction of the Palembang-indralaya trans-Sumatra toll road.

---

ABSTRACTSebelum suatu proyek infrastruktur publik baik yang berasal dari Pemerintah APBN APBD maupun dari inisiatif pihak swasta, diputuskan untuk dilakukan dengan skema KPBU, pada dasarnya terlebih dahulu perlu dilakukan sebuah evaluasi, yaitu Value for Money VfM analysis. VfM didefinisikan oleh Moralos dan Amekudzi 2008 sebagai kombinasi optimum dari seluruh biaya pada siklus hidup dan kualitas bertujuan untuk pemenuhan permintaan pengguna. Menurut Pangeran 2010 , pada sedikit kasus dimana VfM telah diperhitungkan menggunakan metode konvensional yaitu belum memperhitungkan risiko proyek, dan hanya memperhatikan dari sisi finansial saja. Pengujian dengan metode konvensional tersebut, dapat berdampak tidak optimalnya manfaat dari pengadaan proyek publik. Mengacu pada kasus pemilihan skema modalitas terhadap proyek infrastruktur di Indonesia, skema modalitas proyek jalan tol Trans Sumatera telah diputuskan oleh Pemerintah melalui Perpres 100 tahun 2014 untuk dilaksanakan oleh suatu BUMN. Dari uji VfM untuk Jalan Tol Palembang Indralaya menunjukkan modalitas yang menghasilkan value for money yang optimal adalah dengan penunjukan suatu BUMN yaitu sebesar 46 . Sehingga, keputusan Pemerintah dinilai sudah tepat menunjuk suatu BUMN untuk melaksanakan pembangunan jalan tol trans sumatera ruas Palembang indralaya"

"Proyek pembangunan gas processing facility (GPF) sering mengalami keterlambatan, yang dapat berakibat pada kerugian finansial dan operasional yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model risiko yang akurat untuk meningkatkan kinerja waktu proyek GPF. Model ini menggunakan metode Analisa Risiko Kuantitatif (QRA) dan simulasi Monte Carlo untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko yang paling berpengaruh terhadap kinerja waktu proyek. Keterlambatan proyek GPF dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan desain, kondisi pandemi tidak terduga, keterlambatan fabrikasi, ketidakmampuan kontraktor, dan keterlambatan pengadaan bahan dapat menyebabkan keterlambatan proyek, kegagalan dalam mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko secara efektif dapat meningkatkan kemungkinan keterlambatan proyek. Kurangnya komunikasi dan koordinasi antar tim proyek dapat menyebabkan miskomunikasi, penundaan, dan re-work, yang pada akhirnya dapat menyebabkan keterlambatan proyek.Penelitian ini mengusulkan model risiko yang menggunakan metode QRA dan simulasi Monte Carlo untuk mengatasi masalah keterlambatan proyek GPF. Model ini membantu tim proyek untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang paling berpengaruh terhadap kinerja waktu proyek, mengukur tingkat ketidakpastian yang terkait dengan setiap risiko, dan mengembangkan strategi mitigasi risiko yang efektif untuk mengurangi kemungkinan dan dampak keterlambatan proyek.Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode QRA dengan simulasi Monte Carlo adalah alat yang efektif dalam mengidentifikasi risiko-risiko yang dominan dan mengukur tingkat ketidakpastian dalam proyek GPF. Output simulasi memberikan informasi tentang distribusi probabilitas, histogram, statistik deskriptif, analisis sensitivitas, dan grafik hasil yang membantu dalam pemahaman dan pengambilan keputusan yang lebih baik terkait risiko proyek.Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam mengatasi masalah keterlambatan proyek GPF dengan menghadirkan model risiko yang inovatif dan efektif. Model ini memberdayakan tim proyek untuk mengidentifikasi, mengukur, dan memitigasi risiko secara proaktif, sehingga meningkatkan kinerja waktu proyek dan menghasilkan proyek yang lebih sukses. Dengan menggunakan model risiko yang baru ini, proyek pembangunan gas processing facility dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien, mengurangi risiko terjadinya penundaan waktu penyelesaian proyek.

---

The construction of Gas Processing Facilities (GPF) often experiences delays, which can lead to significant financial and operational losses. This research aims to develop an accurate risk model to improve the time performance of GPF projects. The model uses Quantitative Risk Analysis (QRA) and Monte Carlo simulation methods to identify and measure the risks that most significantly impact project time performance. Delays in GPF projects can be caused by various factors, such as design changes, unforeseen pandemic conditions, fabrication delays, contractor incompetence, and material procurement delays. Additionally, failure to effectively identify, assess, and manage risks can increase the likelihood of project delays. Lack of communication and coordination among project teams can also lead to miscommunication, delays, and rework, ultimately resulting in project delays.

This research proposes a risk model that uses QRA and Monte Carlo simulation methods to address GPF project delay issues. The model helps project teams to identify the most influential risks to project time performance, measure the level of uncertainty associated with each risk, develop effective risk mitigation strategies to reduce the likelihood and impact of project delays.

The research results show that the QRA method with Monte Carlo simulation is an effective tool for identifying dominant risks and measuring the level of uncertainty in GPF projects. The simulation output provides information on probability distribution, histograms, descriptive statistics, sensitivity analysis, and graphical results that aid in better understanding and decision-making regarding project risks.

This research makes a significant contribution to addressing GPF project delay issues by introducing an innovative and effective risk model. The model empowers project teams to proactively identify, measure, and mitigate risks, thereby improving project time performance and delivering more successful projects. By using this new risk model, Gas Processing Facility construction projects can be carried out more effectively and efficiently, reducing the risk of delays in project completion time."

"Pada tahun 2045, Indonesia akan memasuki usia emas yaitu 100 tahun. Adapun, pada tahun tersebut Indonesia diharapkan dapat menjadi negara yang berdaulat, maju, adil dan makmur seperti yang tertuang dalam Visi Indonesia 2045. Saat ini, berbagai strategi sedang dilakukan untuk mencapai Indonesia Emas pada tahun 2045, salah satunya dengan dibuatnya Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Berdasarkan MP3EI, untuk mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi maka Indonesia dibagi ke dalam enam wilayah koridor ekonomi yaitu Koridor Sumatera, Koridor Jawa, Koridor Kalimantan, Koridor Sulawesi, Koridor Bali Nusa Tenggara, dan Koridor Papua Kepulauan Maluku. Untuk mempercepat pengembangan potensi industri pada setiap koridornya, maka perlu dibangunan infrastruktur yang memadai seperti industrial Infrastructure dan infrastruktur utama yang dapat menunjang kelancaran aktivitas ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Namun pembangunan infrastruktur tersebut perlu biaya yang sangat besar, sedangkan dana APBN terbatas sehingga diperlukan alternatif pembiayaan yang lain. Berdasarkan analisis life cycle cost yang dilakukan pada proyek ini diperoleh nilai IRR sebesar 11,51%, artinya proyek layak secara finansial karena nilai IRR di atas WACC yaitu 11,01%. Namun untuk lebih meningkatkan daya tarik swasta, maka dibuat pola pembiayaan dan kelembagaan berbasis Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Dari keseluruhan skenario sharing biaya antara pemerintah dengan swasta dan analisis yang dilakukan, diperoleh pola pembiayaan yang optimal untuk proyek ini yaitu skenario dengan IRR sebesar 15,62% dan pembagian biaya yang menjadi tanggung jawab pihak swasta adalah 64,14% dari biaya initial cost, 73,61% dari biaya operasional dan pemeliharaan, adapun pihak swasta juga memperoleh 76,62% dari hasil pendapatan. Pada skema kelembagaan KPBU banyak pihak yang berperan, diantaranya adalah PT. Indonesia Maju Bersama yang dibentuk sebagai perusahaan SPV (Special Purpose Vehicle).

---

Indonesia will enter the golden age of 100 years of independence in the next 2045. Besides that, in that year Indonesia will meet a demographic bonus so that it becomes a great opportunity for the Indonesian people to develop rapidly and realize the dream of Indonesia. Indonesia is also expected to become a sovereign, developed, equitable and prosperous country as stated in the vision of Indonesia 2045. Currently, various strategies are carried out to achieve Indonesia's golden generation of 2045, one of which is the Masterplan for Acceleration and Expansion of Indonesia's Economic Development (abbreviated MP3EI). Based on MP3EI, to accelerate and expand economic development, Indonesia is divided into six economic corridor areas, namely the Sumatra Corridor, the Java Corridor, the Kalimantan Corridor, the Sulawesi Corridor, the Bali-Nusa Tenggara Corridor, and the Papua - Maluku Corridor. To accelerate the development of industrial potential in each corridor, it is necessary to build adequate infrastructure such as industrial infrastructure and main infrastructure that can support the smooth economic activities and increase economic growth in the region. However, infrastructure development requires a very large cost, while funds in the state budget are limited so that other financing alternatives are needed. Based on the life cycle cost analysis conducted on this project, the Internal Rate of Return (IRR) value of 11.51% is obtained, meaning that the project is financially feasible because the Internal Rate of Return value above the Weighted Average Cost of Capital (WACC) is 11.01%. To further enhance the attractiveness of the private sector, a financing and institutional pattern based on Public Private Partnership (PPP) scheme is made. From the overall cost sharing scenario between the government and the private sector and the analysis conducted, the optimal financing pattern for this project is obtained, namely the scenario with an IRR of 15.62% and the cost sharing which is the responsibility of the private party is 64.14% of the initial cost, 73.61% of operating and maintenance costs, and 76.62% of income. In the Public Private Partnership (PPP) scheme many parties play a role, including PT. Indonesia Maju Bersama which is formed as a SPV (Special Purpose Vehicle) company.

"

"Penelitian ini bertujuan untuk meneliti Pembiayaan Infrastruktur Dengan Skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha Pada Proyek Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera Oleh PT Adhi Jalintim Riau dengan metode pengambilan sampel menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini meneliti perbedaan skema pembiayaan infrastruktur dengan skema KPBU dengan skema konvensional dan bagaimana skema KPBU yang dijalankan pada PT Adhi Jalintim Riau, skema pendanaan dan pembayaran pada PT Adhi Jalintim Riau dan dampak bagi kelayakan bisnis bagi PT Adhi Jalintim Riau, penerapan creative finance pada PT Adhi Jalintim Riau dan Analisis Risiko dan Pelaksanaan Proyek PT Adhi Jalintim Riau. Hasil Penelitian ini menghasilkan bahwa skema KPBU merupakan salah satu skema yang terbaik dalam pelaksanaan proyek infrastruktur dengan penerapan creative finance perusahaan dapat menghasilkan manfaat bagi perusahaan terutama berkaitan dengan rasio utang.

---

This research aims to Public-Private Partnership (PPP) Scheme on Infrastructure Financing for Road Preservation Project in East Sumatera by PT Adhi Jalintim Riau with a sampling method using qualitative methods. This research examines the differences between PPP schemes and conventional schemes and how the PPP scheme is implemented at PT Adhi Jalintim Riau, funding and payment schemes at PT Adhi Jalintim Riau and the impact on business feasibility for PT Adhi Jalintim Riau, the application of creative finance at PT Adhi Jalintim Riau and Risk Analysis and Project Implementation PT Adhi Jalintim Riau. The results of this research show that the PPP scheme is one of the best schemes in implementing infrastructure projects with the application of creative company finance which can produce benefits for the company, especially in relation to debt ratios."

"Pada realisasi pembangunan jalan tol Trans Sumatera terdapat kenaikan dari tahun ke tahun, laporan menyebutkan pada tahun 2019 pembiayaan proyek jalan tol Trans Sumatera adalah 169 miliar rupiah/km sedangkan pada tahun 2022 naik menjadi sebesar 203 miliar rupiah/km. Proyek jalan tol dengan skema penugasan mempunyai sifat yang kompleks dan juga bersifat dinamis. Namun di Indonesia penelitian mengenai risiko pembangunan jalan tol, risiko masih dijadikan suatu yang terpisah, Penelitian bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis risiko menjadi satu sistem yang mempengaruhi kinerja biaya pembangunan jalan tol Trans Sumatera. Sebanyak 38 faktor risiko telah diidentifikasi. Melalui diagram sebab-akibat, tergambar bahwa beberapa faktor risiko terdampak dan penyebab untuk dibuat langkah korektif dan preventifnya. Dengan menggunakan model berbasis dinamika sistem dan pendekatan Rough Fuzzy DEMATEL, penelitian ini dapat mengeksplorasi hubungan antar faktor risiko dan mengidentifikasi pola yang signifikan dalam dinamika proyek. Studi kasus pada proyek jalan tol Indrapura-Kisaran menunjukkan potensi cost overrun sekitar 17-20%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa model dinamika sistem dengan pendekatan Rough Fuzzy DEMATEL memiliki potensi sebagai dasar dan alat yang efektif untuk proyek infrastruktur serupa di masa depan. Penerapan kebijakan khusus pada lima risiko dapat mengurangi risiko hingga 43-46%, menegaskan pentingnya pengelolaan risiko dan perencanaan yang matang dalam proyek infrastruktur skala besar.

---

In the realization of the construction of the Trans-Sumatra Toll Road, there has been an increase from year to year. Reports indicate that in 2019, the financing of the Trans-Sumatra Toll Road project was 169 billion rupiahs per kilometer, while in 2022, it rose to 203 billion rupiahs per kilometer. The toll road project with an assignment scheme possesses complexity and dynamic characteristics. However, in Indonesia, research on the risks of toll road development still tends to be treated separately. The research aims to identify and analyze risks as a unified system influencing the cost performance of the Trans-Sumatra Toll Road construction. A total of 38 risk factors have been identified. Through a cause-and-effect diagram, it becomes evident which risk factors are affected and the root causes, allowing for the formulation of corrective and preventive measures. By employing a dynamic system-based model and the Rough Fuzzy DEMATEL approach, this research explores the relationships among risk factors and identifies significant patterns in the project's dynamics. A case study on the Indrapura-Kisaran toll road project reveals a potential cost overrun of approximately 17-20%. The study concludes that the dynamic system model with the Rough Fuzzy DEMATEL approach has the potential to serve as a foundation and effective tool for similar infrastructure projects in the future. The implementation of specific policies addressing the top five risks can reduce the overall risk by 43-46%, emphasizing the importance of effective risk management and thorough planning in large-scale infrastructure projects."

"ABSTRAKProyek Pengembangan Pelabuhan Belawan telah dibiayai secara syariah dan masih menjadi milik IDB. Saat proyek tersebut telah selesai dibangun, maka Pemerintah Indonesia wajib mengembalikan pembiayaan proyek dengan cara yang sama yaitu syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah skema Sukuk Negara dapat diimplementasikan sebagai pengembalian pembiayaan pembangunan proyek Pelabuhan Belawan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa skema Sukuk Negara dapat diimplementasikan sebagai instrumen pengembalian dengan memperhatikan beberapa hal yaitu perkembangan proyek eksisting, kendala yang dapat mempengaruhi dan syarat yang diperlukan dalam pengembalian pembiayaan proyek pengembangan Pelabuhan Belawan.

---

ABSTRACTThe Belawan Port Development Project has been funded by sharia and still belongs to IDB. Currently the project has been completed, the Government of Indonesia is obliged to return the project financing in the same way that sharia. This study aims to determine whether the scheme Sukuk Negara can be implemented as a return of Belawan Port project development financing. The method used is descriptive qualitative method. The survey results revealed that the scheme Sukuk Negara can be implemented as an instrument of return financing regard to a several things: the existing projects, constraints and requirements that may affect the return financing required in Belawan port development project."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai skema pembiayaan yang dilakukan olehpemerintah pusat bersama-sama dengan pemerintah daerah dalam melakukanpembiayaan penyediaan infrastruktur transportasi Mass Rapid Transit (MRT)Jakarta. Sumber pendanaan dalam penyediaan infrastruktur transportasi MRTJakarta diperoleh dari pinjaman luar negeri yang berasal dari Japan InternationalCooperation Agency (JICA) berupa Official Development Assistance (ODA).Penanggung jawab proyek MRT Jakarta adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.Skema pemberian pinjaman tersebut menggunakan skema penerusan pinjamandikarenakan kementerian/ lembaga/ daerah/ badan usaha milik negara dilarangmelakukan perikatan dalam bentuk apapun yang dapat menimbulkan kewajibanuntuk melakukan pinjaman luar negeri. Rumusan masalah yang dibahas dalamtesis ini adalah bagaimana kerangka hukum pinjaman luar negeri danpengembaliannya sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur MRT Jakarta, danmelihat apakah pembentukan dan penugasan PT MRT Jakarta sebagai badanusaha milik daerah penyedia MRT telah sesuai ketentuan perundang-undangandan tepat. Tesis ini disusun dengan metode penulisan hukum normatif sehinggadiperoleh data-data yang bersifat deskriptif analitis. Peraturan perundangundanganpinjaman luar negeri di Indonesia masih perlu dilengkapi denganpedoman-pedoman teknis yang dikeluarkan oleh menteri terkait. Undang-undangBUMD mutlak diperlukan, sehingga tata cara penugasan terhadap BUMDmenjadi jelas.

---

ABSTRACTThis thesis is discusses on infrastructure financing scheme that conducted bycentral government of Republic of Indonesia together with ProvincialGovernment of DKI Jakarta in providing transportation infrastructure of MassRapid Transit (MRT) Jakarta. The source of fund in provision of transportationinfrastructure of MRT Jakarta is foreign loan from Japan InternationalCooperation Agency (JICA), in the form of Official Development Assistance(ODA). The government, which responsible to the MRT Jakarta, is ProvincialGovernment of DKI Jakarta. The loan scheme for financing is using on-lendingscheme due to prohibition for ministry/agency/regional government/state ownedenterprise to conduct engagement in whatsoever form, in which the engagementcan raise obligation for government to make foreign loan (direct lending). Theissues are how the legal framework of foreign loan and the repayment of it as thealternative of infrastructure financing of MRT Jakarta, and to assess theestablishment and assignment of PT MRT Jakarta as regional owned enterprisewith the applicability of current laws and regulations. This thesis is prepared bythe method of normative legal writing to produce descriptive analytical data. Lawsand regulations on foreign loan by government required technical guidelinesissued by related ministries. Law on regional owned enterprise is absolutelyrequired, so then the procedure of assignment to regional owned enterprise will beclearer."