Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini terutama bertujuan mengukur sejauh mana persepsi keadilan pajak berpengaruh terhadap perilaku keinginan untuk patuh membayar pajak restoran pada pengusaha pemilik restoran. Model utama yang digunakan adalah Theory of Planned Behaviour TPB dari Ajzen 1991 . Kuesioner survey dikirimkan pada 100 responden menggunakan convenient sampling berdasar besar omzet dan persebaran lokasi restoran di kabupaten Kebumen. Sebanyak 78 kuesioner kembali tingkat pengembalian 78 dan satu kuesioner diputuskan tidak digunakan pada proses selanjutnya. Estimasi menggunakan pemodelan persamaan struktural SEM berbasis varians atau lebih dikenal sebagai PLS-SEM menggunakan software SmartPLS 3. Hasil penelitian empiris menunjukkan bahwa persepsi keadilan pajak Tax Fairness berpengaruh positif terhadap keinginan untuk patuh membayar pajak. Penelitian ini juga menemukan bahwa, sesuai dengan teori TPB, variabel Attitudes dan Norma Subyektif berpengaruh positif terhadap keinginan untuk patuh membayar pajak. Berlawanan dengan teori, perceived behavioral control, berhubungan negatif dengan keinginan untuk patuh membayar pajak. Ini artinya semakin si pengusaha merasa mampu untuk membayar pajak, ternyata semakin besar keinginannya untuk tidak patuh pajak. Semakin besar kewajiban pajak nampaknya menimbulkan keinginan untuk memperkecil eksposure pajaknya. Model TPB yang termodifikasi ini mampu menjelaskan 53 variasi dalam keinginan untuk patuh membayar pajak di kalangan pengusaha restoran.

---

ABSTRACTThe primary objective of this research is to examine the relationship between tax fairness and behavioral tax compliance intention of restaurant sole proprietor. This is done by using the Theory of Planned Behavior TPB Model proposed by Ajzen 1991 . Survey questionnaires were handed in to 100 restaurant sole proprietors selected using convenient sampling method based on sales turnover report and on locational distribution of the restaurant. Only 78 responded i.e. 78 per cent response rate. This research uses a variance based Structural Equation Modeling PLS SEM employing SmartPLS 3 software. The result showed that perceived tax fairness has a positive relationship on the behavioral tax compliance intention of restaurant sole proprietor. The results also showed that Attitudinal variable attitude towards tax compliance intention and Subjective norms have a positive relationship on the sole proprietors behavioral tax compliance intention as is predicted by TPB. However, Perceived Behavioral Control has a negative relationship on behavioral tax compliance intention, implying that the higher their volitional control on paying tax the higher their behavioral tax non compliance intention. Our result showed that tax fairness modified TPB explained 53 of the variation in the restaurant sole proprietors behavioral tax compliance intention."

"Penelitian ini adalah jenis penelitian uji hipotesis yang hendak menguji apakah persepsi keadilan pajak mempengaruhi perilaku kepatuhan Wajib Pajak Badan di Indonesia. Persepsi keadilan pajak diwujudkan ke dalam 5 (lima) dimensi yaitu keadilan umum, timbal balik dengan pemerintah, ketentuan-ketentuan yang berlaku khusus, struktur tarif pajak dan kepentingan pribadi. Dengan survey kuesioner terhadap 100 responden tentang keadilan pajak dihasilkan kesimpulan bahwa tidak ada dimensi keadilan pajak yang berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku kepatuhan Wajib Pajak Badan di Indonesia. Perbedaan budaya dan tingkat pendidikan mungkin menjadi alasan mengapa hipotesis tidak diterima.

---

This study is a hypothesist testing study which examines whether tax fairness perceptions affects tax compliance behaviour in Indonesia. The tax fairness perceptions consist of 5 (five) tax fairness dimensions, they are general fairness, exchanges with the government, special provisions, tax rate structure and self interests. A questionnaire survey was administered to 100 respondents. The findings reveal that none of the dimensions significantly affect tax compliance behaviour in Indonesia. Education and cultural differences in Indonesia compared to another countries could possibly explain why the hypothesists are rejected."

"ABSTRAKPajak merupakan pemasukan terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai belanja negara, sehingga target penerimaannya harus diupayakan semaksimal mungkin. Tax rasio di Indonesia yang termasuk rendah mengindikasikan masih rendahnya kepatuhan pajak di Indonesia. Salah satu variabel non-ekonomi yang menentukan perilaku kepatuhan pajak adalah dimensi keadilan pajak. Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama muslim terbanyak dan juga jumlah masjidnya. Masjid memiliki kedudukan agung dan posisi yang tinggi dalam Islam. Dalam memakmurkan masjid maka tidak lepas dari peranan pengurus masjid. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara persepsi keadilan pajak dengan kepatuhan pajak pengurus masjid atau Dewan Kemakmuran Masjid (DKM). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan teknik pengumpulan data mix method. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 104 sampel dengan menggunakan teknik penarikan sampel non-probabilita accidental. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang cukup erat dan bersifat positif antara persepsi keadilan pajak dan kepatuhan pajak di kalangan pengurus masjid atau pengurus DKM di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan."

"Tesis ini mengenai upaya pajak, penghitungan potensi pajak hotel dan restoran tahun 2008 serta efektifitas pajak hotel dan restoran tahun 2007 di Kabupaten Kudus. Dari hasil penghitungan data kuisioner penelitian, didapat setimasi potensi penerimaan pajak hotel tahun 2008 adalah Rp 1.053.749.466,- sedangkan estimasi potensi pajak restoran tahun 2008 adalah Rp. 11.323168.786,- sehingga total potensi pajak hotel dan restoran tahun 2008 adalah Rp. 12.376.918.252,-. Upaya pajak yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kudus masih sangat rendah dibandingkan dengan nilai tambah PDRB sub sektor hotel dan restoran, sedangkan tingkat efektifitas penerimaan pajak hotel dan restoran tahun 2007 adalah sangat tidak efektif.

---

This thesis concerning of tax effort, the potency counting on hotel and restaurant in 2008, and effectively the hotel and restaurant tax in 2007 in Kudus regency. The counting result from researcher questioner data, achievement estimated of the revenue is a hotel tax in 2008 Rp 1.053.749.466,- whereas estimated of the revenue is a restaurant tax in 2008 is Rp 11.323.168.786,- with the result that total of potency hotel and restaurant tax in 2008 is Rp 12.376.918.252,-. Tax effort to be done by Kudus Government still very low compared with value added RGDP sub sector hotel and restaurant, whereas effectively level the revenue tax of hotel and restaurant in 2007 was very uneffectively."

"Pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Kebumen memberikan kontribusi yang sangat rendah bagi pendapatan asli daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Kebumen dan faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini adalah implementasi kebijakan pajak sarang burung walet tidak sesuai dengan peraturan daerah yang mengaturnya. Peneliti menyarankan untuk dilakukan policy termination, atau sebagai alternatif adalah penggunaan self assessment system sesuai yang telah diatur dalam peraturan daerah.

---

Implementation of nest swallow tax policy in Kebumen contribute less to the local revenue. The purpose of this research is to analyze the implementation of tax collection policy nest swallo in Kebumen and that factors that besome in the tax collection process. This study is a descriptive qualitative research design. As result, implementation tax collection policy nest swallow is not accordance with the local regulations that regulate it. Researcher suggest to do policy termination, or then the alternati is the use of self assessment system as regulated in the local regulations. "

"Bertambahnya jumlah wajib pajak dari tahun ketahun namun pertambahan jumlah wajib pajak tersebut tidak diimbangi dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Masalah kepatuhan menjadi kendala dalam pemaksimalan penerimaan pajak. Penelitian ini mengkaji tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakanya dengan menggunakan beberapa variabel bebas seperti persepsi wajib pajak pada kualitas pelayanan fiskus dan sanksi denda. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Kualitas pelayanan fiskus dan sanksi denda terhadap kepatuhan wajib pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode survei dengan menggunakan media kuesioner dan studi pustaka. Analisa dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa persepsi wajib pajak pada kualitas pelayanan fiskus dan sanksi denda memeiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

---

The number of tax payers is increase for years. But, it is not balanched with the level of tax compliance. The compliance problem bepmes on obstacle in optimizing the tax revenue. This study examines the level of compliance of individual tax payers of using several independent variabbles such a the perception of tax payers on quality service tax authorities and tax penalties. The purpose of this study was to determine the influence of the quality service tax authorities and tax penalities against individual taxpayer compliance.

The method used in this study is quanttative. The data collection techniques are survey method with quetionnaires and literature. Data analysis techniques used in this study is the technique of multiple regression analysis.

Based on the results of the analysis undertaken concluded that perception of tax payer on quality servisce tax authorities and tax penalties have a positive adn significant impact on tax payers comliance."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan peruntukan earmarking pajak daerah pada belanja bidang pendidikan. Metode penelitian ini yaitu deskriptif melalui studi dokumentasi dan wawancara, serta analisis kebijakan menggunakan SWOPA. Kesimpulan penelitian yaitu Pemerintah Kabupaten Kebumen belum mengimplementasikan kebijakan earmarking pada belanja bidang pendidikan. Hubungan antara belanja pendidikan dengan peningkatan IPM belum dapat dilihat dengan jelas. Belanja tidak langsung yang lebih besar daripada belanja langsung belum menunjukkan keberpihakan pada alokasi belanja bidang pendidikan. Rekomendasi yang diberikan yaitu menjadikan earmarking pajak daerah sebagai agenda utama pembahasan dan penetapan belanja bidang pendidikan, yang pengaturannya ditegaskan dalam Peraturan Daerah. Pada penelitian selanjutnya perlu dianalisis lebih lanjut hubungan antara alokasi belanja pendidikan dengan peningkatan IPM, yakni harus dapat mengefektifkan peruntukan belanja bidang pendidikan. Peningkatan keberpihakan Pemerintah Daerah pada belanja bidang pendidikan dan earmarking pajak daerah dapat dilakukan melalui seminar atau workshop mengenai pendidikan sebagai hak dasar dan investasi sosial,serta peran penting pajak daerah sebagai instrumen pembangunan sosial.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the earmarking policy of regional taxes on spending in education. The method of this research is descriptive through study of documentation and interview, and policy analysis using SWOPA. The conclusion of the study is that the Government of Kebumen has not implemented earmarking policy on expenditure in education. The relationship between education spending and the increase in HDI can not be clearly seen. Indirect expenditure that is greater than direct expenditure does not show partiality in the expenditure allocation in the education sector. The recommendation is to make the earmarking of local tax as the main agenda of discussion and stipulation of education expenditure, the regulation is affirmed in the Regional Regulation. In further research, it is necessary to further analyze the relationship between the allocation of education spending and the increase of the HDI, namely that it must be able to streamline the allocation of spending in education. Increasing Regional Government alignments in the expenditure of education and earmarking on local taxes can be done through seminars or workshops on education as basic rights and social investment, as well as the important role of local taxes as an instrument of social development."

"Studi ini bertujuan menganalisis hubungan antara moralitas pajak, kepercayaan terhadap otoritas publik, persepsi terhadap keadilan, dan pengetahuan perpajakan dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Penelitian ini menggunakan dua variabel kontrol yaitu umur operasional usaha (age) dan ukuran usaha berdasarkan jumlah karyawan (size). Penelitian ini juga mengelompokkan pengetahuan perpajakan menjadi kelompok lebih kecil yaitu pengetahuan perpajakan terkait administratif dan pengetahuan perpajakan terkait penegakan hukum/sanksi. Sampel yang digunakan adalah para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang tersebar di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Pengujian tingkat kepatuhan WP UMKM dinilai penting karena sektor UMKM memiliki potensi perpajakan yang cukup tinggi. Instrumen pengumpulan data berupa kuesioner yang menggunakan skala Likert 5 poin dan pernyataan benar atau salah dengan 193 responden. Hasil penelitian yang diperoleh membuktikan adanya hubungan positif antara moralitas pajak, kepercayaan terhadap otoritas publik, persepsi terhadap keadilan, dan pengetahuan perpajakan dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

---

This study aims to analyze the association between tax morality, trust in public authorities, perceptions of fairness, and tax knowledge with the level of compliance of SMEs taxpayers. This study uses two control variables which are the age of business operations and the size of the business based on the number of employees. This study also grouped tax knowledge into smaller groups namely taxation knowledge related to administration and taxation knowledge related to law enforcement / sanctions. In this study, the sample used is the micro, small and medium businesses across Indonesia. This research uses quantitative methods. Quantitative testing regarding the level of compliance of SMEs Taxpayers is considered important because the SMEs sector has a high tax potential. Data collection instruments in the form of a questionnaire that uses a 5-point Likert scale and true or false statements with 193 respondents. Quantitative research results show that there is a positive relationship between tax morality, trust in public authorities, perceptions of justice, and tax knowledge with the level of compliance of SMEs taxpayers."