Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai pengaturan serta pengawasan Reksa Dana Syariah di Indonesia dan Malaysia. Banyaknya peminat muslim yang ingin berinvestasi sesuai koridor syariah menimbulkan kebutuhan akan suatu produk maupun kegiatan berinvestasi yang memenuhi ketentuan syariah. Dengan demikian, diperlukan pengawasan oleh sebuah lembaga yang dapat menjamin pelaksanaan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana perbandingan pengaturan dan pengawasan Reksa Dana Syariah di Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan jenis penelitian normatif perbandingan hukum. Jenis data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Tipologi penelitiannya adalah deskriptif dan alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen yang didukung oleh data wawancara dengan narasumber serta menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis datanya. Berdasarkan hasil riset ditemukan persamaan dalam hal pengaturan Reksa Dana Syariah di Indonesia dan Malaysia, yaitu dalam hal prinsip syariah dan konsep bentuk hukum . Perbedaan mengenai pengaturan dapat dilihat dalam hal unsur pihak, proses penyaringan dan purifikasi Reksa Dana Syariah. Sementara, dalam hal pengawasan, terdapat persamaan yakni kedua negara sama-sama diawasi secara eksternal dan internal. Sedangkan perbedaan dalam pengawasan terletak pada struktur hierarki lembaga pengawasan oleh dewan syariah nasional di masing-masing negara. Di Indonesia, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia DSN-MUI berdiri secara Independen dan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan OJK . Sedangkan di Malaysia, Shariah Advisory Council SAC yang merupakan dewan syariah nasional di Malaysia, merupakan badan yang didirikan dan berada di bawah Securities Commission SC yang khusus mengawasi dan mengatur di bidang pasar modal.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the regulation and supervision of Islamic Unit Trust in Indonesia and Malaysia. A lot of muslim investors wanted to invest according to shariah principles, thus needed a product or investment method which comply with shariah principles. To sustain it, supervisory body or individuals is needed. The main problem is how is the comparison of regulation and supervision of Islamic Unit Trust in Indonesia and Malaysia. This research is a legal research with normative juridical research method focusing on the comparison of law. The data type is secondary data with primary, secondary, and tertiary legal materials. The research typology is descriptive and data collection tool being used is document study supported by interview data with interviewees, and using qualitative method to analysis the data. The result is, the Author found the similarities in case of regulations of Unit Trust between the two countries, which is in shariah principles and the concept. The differences in regulations can be seen in the element of parties involved, screening and purification process. Meanwhile, in supervision, lies the similarities which in both countries, the Islamic Unit Trust is being supervised externally and internally. Whilst the differences lies on the structure of the supervision by the nation rsquo s shariah council in both countries. In Indonesia, the National Shariah Council of the Indonesian Majlis of Scholars DSN MUI is independent and act coordinately with the Financial Service Authority OJK . Whilst in Malaysia, the Shariah Advisory Council SAC is a body placed under the Securities Commission SC. "

"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan dan mekanisme pengangkatan anak di Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Dengan semakin meningkatnya praktek pengangkatan anak di Indonesia, maka dirasakan perlunya ada perbandingan dengan negara lain seperti singapura dan Malaysia agar menjadi bahan komparasi agar terciptanya pengaturan pengangkatan anak di Indonesia yang baik dan melindungi anak itu sendiri. Secara yuridis, regulasi yang mengatur mengenai pengangkatan anak di Indonesia terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial No. 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak sedangkan Singapura mengaturnya didalam Adoption of Children Act dan Malaysia memiliki dua macam pengaturan yaitu Adoption Act dan Registration of Adoption Act. Dengan berbedanya pengaturan pengangkatan anak diantara ketiga negara, maka Dapat dilihat perbedaan dan persamaan dalam ketiga negara tersebut yang mana dapat di analisis secara rinci dan menyeluruh. Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif yang mana menggunakan peraturan-peraturan terkait dengan topik pembahasan. Dari penelitian yang dilakukan terhadap topik yang diangkat dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan seperti hukum yang berlaku, syarat usia calon orang tua angkat, syarat agama calon orang tua angkat dan calon anak angkat, hubungan dengan orang tua biologis, pengawasan pengangkatan anak, dan ada pula persamaan yang bisa dilihat seperti tujuan dilakukannya adopsi, batas usia anak yang akan diadopsi, pemeriksaan terhadap calon orang tua angkat, perlunya penetapan dari Pengadilan yang berwenang terhadap adopsi, adanya penempatan sebelum pengangkatan anak disetujui. Terhadap hal tersebut maka penulis menyarankan bahwa memerlukan suatu pengaturan yang lebih komprehensif untuk mengatur lebih lanjut dan membuat mekanisme dari pengangkatan anak lebih baik lag demi kepentingan dan perlindungan terhadap pengangkatan anak di Indonesia.

---

This thesis discusses the arrangement and mechanism of adoption in Indonesia, Malaysia, and Singapore. With the increasing adoption of children in Indonesia, there is a need for comparisons with other countries such as Singapore and Malaysia to be a comparative tool in order to create good adoption arrangements for children in Indonesia and to protect the children themselves. Juridically, the regulations governing the adoption of children in Indonesia are contained in Government Regulation no. 54 of 2007 on the Implementation of the Appointment of Children and the Regulation of the Minister of Social Affairs No. 110 of 2009 on Requirements for Adoption of the Child while Singapore regulates it in the Adoption of Children Act and Malaysia has two kinds of arrangements the Adoption Act and the Registration of Adoption Act. With different arrangements for adoption of children between the three countries, it can be seen the differences and similarities in the three countries which can be analyzed in detail and thoroughly. The research used in the writing of this thesis is the normative juridical method which uses the rules related to the topic of discussion.

From the research conducted on the topic raised it can be concluded that there are similarities and differences such as applicable law, age requirements of prospective adoptive parents, religious requirements of prospective adoptive parents and adoptive children, relationships with biological parents, supervision of adoption, and there as well as identifiable similarities such as the purpose of adoption, the age limit of the adopted child, the examination of the prospective adoptive parent, the necessity of determination of the competent Court of adoption, the placement before the adoption of the child is approved. To that end, the authors suggest that it requires a more comprehensive arrangement to further regulate and make the mechanism of adoption better for the benefit and protection of adoption in Indonesia."

"Salah satu impikasi dari prinsip syariah dalam investasi adalah kemampuan instrumen keuangan syariah dalam pasar keuangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat perbedaan dari kinerja antara reksa dana syariah dan reksa dana konvensional pada pasar modal di Indonesia. Sebuah penilaian kinerja reksa dana dikembangkan dan dua hipotesis diajukan untuk menjawab masalah penelitian melalui pengujian menggunakan Capital Asset Pricing Model (CAPM) pada program Eviews 6. Objek yang dipilih adalah reksa dana campuran, reksa dana pendapatan tetap, dan reksa dana saham. Peneitian ini menggunakan metode standard dalam melakukan evaluasi kinerja dari reksa dana, seperti Indeks Sharpe, Indeks Treynor, dan Indeks Jensen Alpha. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja reksa dana syariah dan reksa dana konvensional.

---

One of the implications of Islamic investment principles is the capability of Islamic financial instruments in the financial market. The main aim of this research is to observe the differences of performance between Islamic and conventional mutual fund in the context of Indonesian capital market. A performance asessment of mutual fund is developed and two hypothesis a proposed to answer the problem of this research through the examination using Capital Assets Pricing Model (CAPM) in Eviews 6 program.

The object selected for this research are balanced mutual fund, fixed income mutual fund, and equity mutual fund. This research used standard methods in evaluating the performances of various mutual funds, such as the sharpe Index, Treynor Index, and Jensen Alpha Index. The basic finding of this paper is that conventional mutual fund performed better than Islamic Mutual fund.The findings suggest that Iggi Achsien research does not apply to Islamic mutual fund in Indonesia."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai pengaturan dan pengawasan sistem pembayaran di Indonesia secara umum. Dalam skripsi juga akan dibahas mengenai efektivitas pengaturan pengawasan sistem pembayaran yang dilakukan oleh Bank Indonesia selaku regulator dan pelaksana fungsi pengawasan. Perkembangan alat pembayaran yang terus mengikuti perkembangan global tentunya harus diikuti pula dengan pengaturan dan pengawasan yang efektif. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan menggunakan data primer, sekunder dan tersier dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengaturan sistem pembayaran di Indonesia sudah belansung efektif dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the regulation and supervision of payment systems in Indonesia in general. In this thesis will discuss the effectiveness of supervision payment systems conducted by Bank Indonesia as regulator and executive oversight functions. The development of payment instruments continue to follow global develoment of payment system. This should be followed by the effective regulation and supervision. By using normative juridical research method and using primary data, secondary and tertiary can be concluded that the implementation of the supervision and regulation functions of the payment system in Indonesia has been going effectively and in accordance with applicable regulations."

"Skripsi ini membahas hasil perbandingan kinerja bank syariah di Indonesia dan Malaysia berdasarkan Islamicity Performance Index. Selain itu, skripsi ini juga membahas regulasi perbankan syariah yang dikeluarkan oleh masing-masing negara dan keterkaitannya terhadap kinerja bank syariah di kedua negara tersebut. Jumlah observasi penelitian adalah 24 bank syariah dalam periode tahun 2010-2013.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja bank syariah di Indonesia dan Malaysia pada semua rasio Islamicity Performance Index, kecuali pada distribution to society ratio dan Islamic income ratio. Terkait regulasi, dibandingkan regulasi Indonesia, pada umumnya regulasi perbankan syariah Malaysia lebih mendukung dan mendorong perkembangan perbankan syariah.

---

This study examine the results of comparative performance of Islamic banks in Indonesia and Malaysia based on Islamicity Performance Index. Besides, it also examine the Islamic banking regulation in Indonesia and Malaysia and its relation with the performance of Islamic banks in both countries. The data were collected from 24 Islamic banks within 2010-2013 period.

From the study, it concluded that there are a significant difference between the performance of Islamic banks in Indonesia and Malaysia for all ratios in Islamicity Performance Index, except for distribution to society ratio and Islamic income ratio. Related to regulation, in general, Malaysia Islamic banking regulation is more supportive towards the development of Islamic banks than Indonesia."

"Penelitian ini membahas tentang kebijakan pemajakan atas produk perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia dalam memperhatikan asas asas pemungutan pajak yang baik dan kendala kendala dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan studi lapangan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan pemajakan atas produk perbankan syariah di Indonesia belum memperhatikan asas keadilan dan asas kepastian hukum. Di Malaysia pemajakan atas produk perbankan syariah belum memperhatikan asas keadilan. Kendala kendala dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia adalah terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian mengenai bank syariah pemahaman masyarakat yang belum tepat terhadap bank syariah dan peraturan yang ada belum sepenuhnya mengakomodir operasional bank syariah.

---

This study discusses about two issues the taxation policy on Islamic banking products in Indonesia and Malaysia in considering of good tax collection principles and constraints in the development of Islamic banking in Indonesia.This study used a qualitative approach to data collection techniques through the study of literature and field study. These results indicate that the taxation policy on Islamic banking products in Indonesia have regard to the principle of equality and the principle of certainty. In Malaysia the taxation policy on Islamic banking products do not considered the equality principle. The development of Islamic banking in Indonesia still facing obstacles which are limited human resources with expertise on Islamic banks people`s miss understanding of the Islamic banks and regulation that does not fully accommodate the operations of Islamic banks."

"Regulatory Sandbox merupakan mekanisme uji coba terhadap inovasi teknologi terbaharukan atau model bisnis baru yang dimanifestasikan dalam suatu kerangka peraturan regulator finansial. Sejatinya mekanisme Uji coba piloting secara ad. hoc telah pertama kali dilaksanakan oleh Regulator Finansial sejak Tahun 2004 yaitu oleh Bangko Sentral ng Pillipinas (BSP) yang kemudian diikuti oleh regulator finansial lain diseluruh dunia, termasuk Bank Indonesia. Pada tahun 2016Financial Conduct Authority (FCA) Inggris merupakan negara yang mengkoinkan istilah Regulatory Sandbox dan membakukan mekanisme uji coba kedalam suatu kerangka pengujian yang bersifat berkelanjutan, setelah setahun sebelumnya mendirikan Project Innovate sebagai satuan unit FCA dan Innovation Hub untuk menghadapi perkembangan inovasi keuangan digital di sektor finansial Inggris. Pembentukan kerangka uji coba inovasi ini kemudian diadaptasi oleh berbagai regulator finansial di dunia, termasuk Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Negara Malaysia. Meskipun banyak regulator yang telah membentuk Innovation Hub nya masing masing dan telah mengadopsi suatu kerangka uji coba yang serupa. Implementasi regulatory sandbox oleh setiap regulator finansial berbeda-beda disesuaikan kepada lingkup kewenangan regulator, volume inovasi, dan sudut pandang terhadap inovasi dari setiap regulator. Skripsi ini akan melakukan perbandingan kerangka Regulatory Sandbox dari 4 Regulator Finansial di 3 Negara yang berbeda, yaitu Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Financial Conduct Authority (Inggris), dan Bank Negara Malaysia (Malaysia). Regulatory Sandbox is an innovation testing mechanism for cutting-edge technological innovation or new business models that are manifested under a firm Financial Regulatory Framework. The first ad hoc test and learn mechanism were conducted by Bangko Sentral ng Pillipinas (BSP) in 2004, and were followed by various regulator across the globe, Including Bank Indonesia. In 2016, The United Kingdom Financial Conduct Authority (FCA) coined the term Regulatory Sandbox and standardize it under a specific and continuous regulatory framework, after One year earlier formed Project Innovate as the FCA Innovation unit and Innovation hub to encounter the digital financial services development in the UK Financial Sector. The formation of this Regulatory Sandbox Frameworks were being adopted by various financial regulator across the globe, including Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, and Bank Negara Malaysia. Even tough various regulator have formed their own version of Innovation Hub and adopted the similar test and learn mechanism, the implementation of every regulatory sandbox may vary from one financial regulator to the other adjusted to every financial regulator supervisory purview, Innovation Volumes, and Regulatory viewpoint on innovation from every regulator. This Essay will compare the regulatory sandbox framework from 4 financial regulator in 3 Different Countries, Including Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Financial Conduct Authority (United Kingdom), and Bank Negara Malaysia (Malaysia)"

"Penelitian ini menguji hubungan kinerja bank syariah yang diukur dengan menggunakan kinerja keuangan Islam dan tingkat pengungkapan ISR. Adapun kinerja keuangan Islam yang digunakan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan Islamicity perfomance index. Tingkat pengungkapan ISR diukur berdasarkan AAOIFI GS 1 dan GS 7 yang terdiri dari 75 komponen pengungkapan dengan sampel 90 laporan tahunan bank syariah dari Indonesia dan Malaysia periode 2014-2018. Penelitian ini menggunakan analisis regresi. Hasil konten analisis menunjukkan bank syariah Indonesia memiliki rata-rata total pengungkapan unggul sebesar 54% dibandingkan dengan bank syariah negara Malaysia sebesar 47%. Hasil uji regresi membuktikan hubungan positif antara profit sharing financing ratio dan zakat perfomance ratio dan tingkat pengungkapan ISR. Sedangkan hubungan antara equitable distribution ratio dan director employee welfare ratio dan tingkat pengungkapan ISR tidak terbukti.

---

This study examines the association between the performance of Islamic banks as measured by using Islamic financial performance and the level of ISR disclosure. The Islamic financial performance used in this study is measured using the Islamicity performance index. The level of ISR disclosure is measured based on AAOIFI GS 1 and GS 7 which consists of 75 disclosure components with a sample of 90 annual reports of Islamic banks from Indonesia and Malaysia for the 2014-2018 period. This study uses regression analysis. The results of the content analysis show that Indonesian Islamic banks have an average total superior disclosure of 54% compared to Malaysian state Islamic banks of 47%. The regression test results prove a positive association between the profit sharing financing ratio and the zakat performance ratio and the level of ISR disclosure. Meanwhile, the association between the equitable distribution ratio and director employee welfare ratio and the level of ISR disclosure was not proven.

"