Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The focus of this research paper is to analyze the system of royalty tariff determination for television companies in Indonesia, through the decree issued by the National Collective Management Organization regarding royalty tariff for television companies as well as the agreement between PT. Surya Citra Media Tbl. and the National Collective Management Organization on the system and procedure of royalty collection for the commercial use of a song or music. This research paper is made by using a normative judicial method. The result of this research paper is that there are similarities between the royalty tariff calculations in Indonesia and in other countries such as Japan, Switzerland, and Netherlands, and that the agreement between PT. Surya Citra Media and the National Collective Management Organization is null and void. This research paper also suggests that PT. Surya Citra Media follows the decree issued by the National Collective Management Organization and then after it expires, discuss it again with other television parties to make a consensus so that the provisions and calculations will be agreed.

---

Fokus dari makalah penelitian ini adalah untuk menganalisis sistem penentuan tarif royalti untuk perusahaan televisi di Indonesia, melalui keputusan yang dikeluarkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional mengenai tarif royalti untuk perusahaan televisi serta perjanjian antara PT. Surya Citra Media Tbl. dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional tentang sistem dan prosedur pengumpulan royalti untuk penggunaan komersial lagu atau musik. Makalah penelitian ini dibuat dengan menggunakan metode yuridis normatif. Hasil dari makalah penelitian ini adalah bahwa ada persamaan antara perhitungan tarif royalti di Indonesia dan di negara lain seperti Jepang, Swiss, dan Belanda, dan bahwa perjanjian antara PT. Surya Citra Media dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional tidak sah. Makalah penelitian ini juga menunjukkan bahwa PT. Surya Citra Media mengikuti keputusan yang dikeluarkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dan kemudian setelah itu berakhir, diskusikan lagi dengan pihak televisi lain untuk membuat konsensus sehingga ketentuan dan perhitungan akan disetujui."

"Proses pengolahan koleksi merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mempersiapkan koleksi suatu organisasi untuk dapat disimpan. Koleksi yang diolah dan disimpan dengan benar dapat memberikan kemudahan akses bagi pustakawan dan pengguna yang ingin memanfaatkan koleksi. Perpustakaan media televisi merupakan organisasi yang tangkas karena telah menjalani transformasi digital dalam seluruh kegiatan. Penelitian berjudul “Proses Pengolahan Koleksi Berita oleh Pustakawan Library Facility and Supporting Pt Surya Citra Media Tbk” secara umum bertujuan untuk menggambarkan proses pengolahan koleksi berita yang dimiliki oleh Library Facility and Supporting dengan menampilkan performa pustakawan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode etnografis. Peneliti mengumpulkan data dengan melakukan observasi dan wawancara kepada pustakawan Library Facility and Supporting. Penelitian ini menunjukan hasil bahwa pustakawan Library Facility and Supporting merupakan pustakawan yang tangkas karena berada di lingkungan yang dituntut untuk bergerak cepat dan mudah berubah. Ketangkasan pustakawan dalam berinteraksi dengan rekan kerja dan teknologi yang berkembang memudahkan dalam melakukan kegiatan pengolahan koleksi.

---

The collection processing process is a series of activities carried out to prepare an organization's collection for storage. Collections that are processed and stored properly can provide easy access for librarians and users who want to take advantage of collections. The 2 television media library is an agile organization because it has undergone digital transformation in all activities. The research entitled "Proses Pengolahan Koleksi Berita oleh Pustakawan Library Facility and Supporting Pt Surya Citra Media Tbk" generally aims to describe the process of processing news collections owned by Library Facility and Supporting by displaying librarian performance. This research is descriptive qualitative research using ethnographic methods. Researchers collected data by observing and interviewing librarians Library Facility and Supporting. This study shows the results that the librarians Library Facility and Supporting is an agile librarian because of being in an environment that is required to move quickly and change easily. The dexterity of librarians in interacting with colleagues and developing technology make it easier to carry out collection processing activities."

"ABSTRAKTesis ini memfokuskan pada peran Lembaga Manajemen Kolektif dalam pembayaran royalti kepada pencipta lagu. Nyatanya, banyak Lembaga Manajemen Kolektif di Indonesia yang sudah berdiri dan menjalankan fungsinya untuk memungut royalti. Namun, perkembangan ini tidak diikuti oleh penegakan hukum yang memadai bagi pencipta ataupun pemegang hak cipta. Dari penelitian ini, pencipta lagu dapat mengetahui upaya-upaya hukum yang dimiliki ketika haknya dilanggar. Keberadaan Lembaga Manajemen Kolektif saat ini belum maksimal membantu perlindungan hak pencipta lagu karena belum adanya dasar hukum yang tegas mengaturnya.

---

ABSTRACT

This research focuses on the role of Collecting Management Society in collecting royalty to song authors. Nowadays, there are a lot of Collecting Management Society in Indonesia that have been established and conducting the business to collecting the royalty. However, this development is not followed by the adequate protection and law enforcement of copyright for author or copyright holder. From this research, song author right might know any efforts can be taken when their rights are violated. The existence of Collecting Management Society is not optimally protecting author rights yet because there is no clear legal basis."

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk mengkaji perbandingan terhadap peranan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional LMKN dengan Copyright Royalty Board dalam penyelesaian sengketa royalti musik. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana bentuk sengketa terkait royalti musik, bagaimana kedudukan LMKN dan Copyright Royalty Board dalam penyelesaian sengketa royalti, dan apakah perlu LMKN mengadopsi aturan yang terkait kewenangan Copyright Royalty Board dalam penyelesaian sengketa royalti. Setelah dilakukan penelitian, disimpulkan bahwa bentuk sengketa royalti musik yang sering terjadi antara lain berupa formulasi penghitungan royalti yang tidak sesuai, royalti atas pemberian lisensi dan besaran royalti. Adapun peranan LMKN dalam penyelesaian sengketa royalti musik yaitu dapat melakukan mediasi apabila terjadi sengketa, sedangkan Copyright Royalty Board dapat memutuskan terkait distribusi royalti secara parsial sebagian selama menunggu proses penyelesaian sengketa berjalan, menerima atau menolak klaim royalti, menerima atau menolak permohonan penyesuaian tarif dan menyetujui/mengesahkan suatu kesepakatan/perjanjian tentang hal-hal yang disetujui oleh sebagian atau semua pihak selama proses penyelesaian sengketa, sebagai dasar penentuan syarat-syarat dan tarif atau sebagai dasar distribusi pembayaran royalti. Agar tidak terjadi lagi multitafsir terkait kewenangan dan kedudukan LMKN, kiranya Pemerintah perlu segera menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan dalam penyusunannya perlu mempertimbangkan untuk mengadopsi beberapa aturan yang terkait kewenangan Copyright Royalty Board dalam penyelesaian sengketa royalti.

---

ABSTRACTThis thesis aims to examine the comparison of the role of the National Collective Management Organization Lembaga Manajemen Kolektif Nasional LMKN and the Copyright Royalty Board in musical royalties related dispute settlement. The problems of this thesis include what musical royalties related disputes are, how LMKN and the Royal Royalty Board are positioned in the settlement of royalties related disputes, and whether or not it is necessary for LMKN to adopt the rules relating to the authority of the Copyright Royalty Board in the settlement of royalties related disputes. After conducting the research, it is concluded that forms of most frequent musical royalties related disputes include unacceptable formulation of royalty calculations, royalties for licensing and amounts of royalties. The role of LMKN in the settlement of royalties related disputes is to mediate in the event of a dispute, while the Copyright Royalty Board may decide on partial royalty distribution while pending a dispute settlement process, accept or reject a claim for royalty, accept or reject an application for rate adjustment and approve endorse an understanding agreement on matters agreed by some or all parties during a dispute resolution process, as a basis for determining terms and rates or as a basis for distribution of royalty payments. In order to avoid further multiple interpretations with regard to the authority and position of LMKN, it is necessary for the Government to immediately enact a Government Regulation as the implementation of Law Number 28 of 2014 and, in its preparation, it is necessary to consider the adoption of several rules with regard to the authority of the Copyright Royalty Board in the settlement of royalty disputes. "

"ABSTRAKTesis ini menjawab pertanyaan hukum mengenai apa hak dan kewajiban LMK yang tergabung dalam CISAC, apa dan bagaimana penerapan ketentuan hukum serta sistem manajemen kolektif LMK-LMK di Indonesia, terakhir, bagaimana seharusnya penerapan ketentuan hukum bagi LMK di Indonesia agar dalam pelaksanaannya dapat memenuhi kewajibannya selaku anggota CISAC dan di sisi lain memenuhi ketentuan hukum mengenai LMK di Indonesia. Ketiga pertanyaan tersebut muncul karena dalam perkembangan hukum hak cipta di Indonesia dibentuk LMKn yang memiliki wewenang untuk menerapkan ketentuan teknis wajib bagi LMK dan di sisi lain keanggotaan CISAC terbuka bagi seluruh LMK di dunia, dengan syarat memenuhi professional rules dan binding resolution.Setelah dilakukan penelitian, disimpulkan bahwa para LMK anggota CISAC dapat melakukan reciprocal agreement dan menggunakan sarana kerjasama (CIS-Net) antar LMK, bahwa para LMK di Indonesia wajib melakukan penyesuaian terhadap sistem manajemen kolektifnya setelah di undangkannya Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta dan setelah diterapkannya peraturan pemerintah terkait teknis kegiatan LMK (tarif karaoke), dan yang terakhir, bahwa CISAC menyatakan pada professional rules akan menghormati ketentuan hukum di negara anggota, sehingga pada intinya apabila sebuah LMK di Indonesia bergabung dengan CISAC tetap dapat menerapkan professional rules dan binding resolutionCISAC dengan tetap memperhatikan hukum di Indonesia.

---

ABSTRACT

This thesis answers legal questions about what are rights and obligations of a CISAC member CMO, what and how are the application of legal regulation and CMO?s collective management system in Indonesia, and the last, how to properly apply legal regulation to CMO in Indonesia in order to comply with its obligation as CISAC member and in the other side also able to fulfill legal regulation concerning CMO in Indonesia. Those three questions occur because in the development of copyright regulations in Indonesia, it is formed LMKn which has authority to aplly mandatory technical regulation to CMO and in the other side CISAC membership is open to all CMO around the world, with prequirement a CMO must fulfill professional rules and binding resolution.

After conducting research, it is concluded that CISAC member CMOs are able to create a reciprocal agreement and use cooperation facility (CIS-Net) between CMO, second conclusion is CMOs in Indonesia are obliged to adapt their own collective management system after the Govrment issued the new Copyright Law number 28 year 2014 and after application of government regulation (peraturan pemerintah) concerning technical operational of CMO (karaoke tariffication), and the last conclusion, CISAC delclare in its professional rules that they will respect member national law, so the point is if a CMO in Indonesia willing to join CISAC, it is still able to apply CISAC professional rules and binding resolution with respect to Indonesia?s national regulations."

"ABSTRAKPembayaran royalti hak cipta musik dan lagu sangat kompleks karena terdiri dari berbagai mekanisme sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Di dalam pelaksanaannya, pemungutan royalti tersebut mengacu kepada standar baku yang dibuat Lembaga Manajemen Kolektif. Yayasan Karya Cipta Indonesia merupakan salah satu lembaga yang mengelola pengadministrasian kolektif, khususnya di bidang musik dan lagu. Penerapan mekanisme pemungutan royalti dan besarnya royalti yang ditetapkan oleh KCI juga masih mengalami banyak kendala dan pelanggaran. Oleh karena itu, dalam skripsi ini Penulis membahas mengenai peran Lembaga Manajemen Kolektif dalam pemungutan royalti atas penggunaan karya cipta musik dan lagu, serta mekanisme pemberian lisensi dan pembayaran royalti antara KCI dengan pengguna. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Sebagai studi kasus, Penulis menggunakan putusan Pengadilan Niaga Makasar dan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang mengadili kasus pelanggaran hak cipta antara KCI dengan PT Vizta Pratama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Manajemen Kolektif sangat berperan dalam pemungutan royalti, baik bagi kepentingan pencipta atau pemegang hak cipta maupun industri musik itu sendiri. Selain itu, mekanisme pemberian lisensi dan pembayaran royalti antara KCI dengan pengguna mengikuti standar baku yang telah ditetapkan oleh KCI.

---

ABSTRACTThe payment of copyright royalties for music and songs are very complex because it consists of various mechanisms as it written down in the 19th of 2002 Indonesian Copyright‟s Law. In the implementation, the royalti collection refer to the standards of Collective Management Organization. Yayasan Karya Cipta Indonesia is one of institutions that manage the administration of collective, especially in the music and song. Implementation of collecting royalties mechanism and the amount of royalties by KCI still having a lot of problems and violations. Therefore, in this thesis the writer tries to review the role of Collective Management Organization and the mechanism of lincence transfer and royalty payment. This paper used the research method of bibliography and normative juridical. Case study used the decision of the Commercial Court of Makasar and Jakarta, they prosecute copyright infringement case between KCI and PT Vizta Pratama. The result showed that Collective Management Organization is very useful for the benefit of the creator or copyright holder and the music industry. And about the mechanism of licence transfer and royalti payment between KCI and user is based on mutual agreement and was guided by the provisions of professional organizations."

"[Penulisan tesis ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan royalti yang dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan perbandingannya dengan negara lain. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana pengelolaan hak ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak Terkait di bidang musik pada Industri Kreatif, bagaimana peran dan mekanisme pembayaran royalti yang dilaksanakan oleh Lembaga Manajemen Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Hak Cipta, dan bagaimana pengaturan mengenai Lembaga Manajemen Kolektif berdasarkan konvensi dan kerjasama perdagangan internasional serta di beberapa negara lain. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Pengelolaan hak ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak Terkait di bidang musik dapat dilakukan melalui Lembaga Manajemen Kolektif. Dalam hal pembayaran royalti yang dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif di bidang musik ditentukan dari nilai, norma, dan kebiasaan yang terjadi, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Secara internasional, pengaturan mengenai Lembaga Manajemen Kolektif terdapat dalam Pasal 11 bis ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) Konvensi Bern. Indonesia, melalui Undang-Undang Hak Ciptanya yang baru telah mengatur secara tegas mengenai Lembaga Manajemen Kolektif, dimana hal ini menjadi dasar hukum yang pasti untuk Lembaga Manajemen Kolektif. Dalam hal memajukan Lembaga Manajemen Kolektif, dibutuhkan dorongan dan dukungan dari Pemerintah, sebagaimana yang terjadi di beberapa negara lainnya.;This thesis aims to determine how the role of Collective ManagementOrganization of Music based on Copyright Law No. 28 of 2014. The researchproblems in this thesis are about the exercise of economic right of The Author,Copyright Holder, and Related Rights Holder in the field of music under creativeindustries, the role of Collective Management Organization and how the royaltypayment mechanism stipulated in Copyright Law No. 28 of 2014, and theregulation regarding Collective Management Organization according tointernational convention and international trade cooperation along with itsregulation in several different countries. This thesis uses the normative legalresearch method, and the secondary data is used as its source. The exercise ofeconomic right of The Author, Copyright Holder, and Related Rights Holder inthe field of music shall be conducted by Collective Management Organization.With respect to the mechanism of royalties payment applied to the field of music isdetermined from the specified values, norms, and customs that occur, both innational and international level. Internationally, the regulation regarding TheCollective Management Organization contained in Article 11 bis (2) and Article13 Paragraph (1) Bern Convention. Indonesia, through its Copyright Law hasfirmly regulate about Collective Management Organization, thus it becomes adefinite legal basis for Collective Management Organization. With respect todevelop The Collective Management Organization, it takes The Government’sencouragement and support, as well as in several other countries., This thesis aims to determine how the role of Collective ManagementOrganization of Music based on Copyright Law No. 28 of 2014. The researchproblems in this thesis are about the exercise of economic right of The Author,Copyright Holder, and Related Rights Holder in the field of music under creativeindustries, the role of Collective Management Organization and how the royaltypayment mechanism stipulated in Copyright Law No. 28 of 2014, and theregulation regarding Collective Management Organization according tointernational convention and international trade cooperation along with itsregulation in several different countries. This thesis uses the normative legalresearch method, and the secondary data is used as its source. The exercise ofeconomic right of The Author, Copyright Holder, and Related Rights Holder inthe field of music shall be conducted by Collective Management Organization.With respect to the mechanism of royalties payment applied to the field of music isdetermined from the specified values, norms, and customs that occur, both innational and international level. Internationally, the regulation regarding TheCollective Management Organization contained in Article 11 bis (2) and Article13 Paragraph (1) Bern Convention. Indonesia, through its Copyright Law hasfirmly regulate about Collective Management Organization, thus it becomes adefinite legal basis for Collective Management Organization. With respect todevelop The Collective Management Organization, it takes The Government’sencouragement and support, as well as in several other countries.]"

"Dewasa ini, timbul berbagai masalah yang dihadapi Lembaga Manajemen Kolektif di Indonesia. Untuk menanggulangi masalah ini, kemudian dibentuk Lembaga Manajemen Kolektif Nasional LMKN berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 sebagai lembaga yang mengelola royalti hak cipta bidang lagu dan/atau musik. Terdapat dua jenis LMKN yakni LMKN Pencipta, yang merepresentasikan kepentingan Pencipta, dan LMKN Hak Terkait, yang merepresentasikan kepentingan Pemilik Hak Terkait. LMKN dibentuk sebagai subordinasi dari LMK-LMK di Indonesia. Tidak ada lembaga di negara-negara lain yang menyerupai LMKN. Pengaturan mengenai LMKN diatur lebih lanjut dalam Permenkumham No. 29 Tahun 2014. Menurut Permenkumham No. 29 Tahun 2014, LMKN dibentuk dengan bentuk hukum komisi yang beranggotakan masing-masing 5 komisioner. Permenkumham ini juga mengatur mengenai tugas dan kewenangan dari LMKN. Terdapat pengaturan mengenai LMKN dalam Permenkumham dan UU No. 28 Tahun 2014 yang bertentangan antar satu dengan yang lainnya. Bentuk hukum dan kewenangan LMKN sebagaimana diatur dalam Permenkumham bertentangan dengan definisi awal dari pembentukan LMKN dalam UU No. 28 Tahun 2014.

---

Nowadays, there are a lot of problems arise that are encountered by Collective Management Institutions in Indonesia. The National Collective Management Institute LMKN was established under Law no. 28 of 2014 as the agency that manages the copyrighted royalties of song and or music fields. There are two types of LMKN namely LMKN Creator, which represents the interests of the Creator, and LMKN Related Rights, which represents the interests of the Owner of the Related Rights. LMKN was formed as a subordination of collective management organizations located in Indonesia. There are no institutions in other countries that resemble LMKN.

The regulation on LMKN is further stipulated in Permenkumham No. 29 Year 2014. According Permenkumham No. 29 Year 2014, LMKN was formed with a legal form of commission consisting of 5 commissioners each. This Permenkumham also regulates the duties and authorities of LMKN. There are arrangements regarding LMKN in Permenkumham and Law no. 28 of 2014 that are in conflict with each other. The legal form and authority of LMKN as regulated in Permenkumham is contrary to the original definition of the formation of LMKN in Law no. 28 of 2014. "

"Analisis nilai intrinsik merupakan suatu analisis penting yang dapat digunakan oleh investor untuk melihat apakah harga saham di pasar mencerminkan nilai yang sebenarnya dari perusahaan. Dalam penelitian ini model yang digunakan untuk menghitung nilai intrinsik saham yaitu free cash flow to eguity model. Penelitian ini bertujuan untuk menilai apakah suatu saham itu undervalued atau overvalued sehingga akan membantu investor dalam pengambilan keputusan investasi dan untuk mengungkapkan seberapa besar hubungan nilai intrinsik berdasarkan free cash flow to eguity model dengan harga pasar saham.Karya akhir ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak yang berkepentingan, baik bagi manajemen perusahaan serta para penanam modal (investor). Bagi perusahaan, pemilihan strategi yang tepat yang didasarkan pada prediksi ke depan sebelum melakukan strategi tersebut, akan mengurangi risiko ketidakpastian dalam pelaksanaannya. Bagi investor, mengingat bisnis media televisi memiliki potensi yang cerah di masa depan, dan berdasarkan perhitungan nilai intrinsik saham ini berada pada posisi undervalue bila menggunakan model free cash flow to eguity, maka PT Surya Citra Media Tbk merupakan alternatif yang baik untuk berinvestasi dan disarankan untuk mengambil posisi hold (tahan), dikarenakan perusahaan memiliki prospek yang baik di masa yang akan datang.

---

Intrinsic value analysis can be used by investors to observe -whether the price of stocks in the markets reflect the intrinsic value of the firm or not. This research usesfree cash flow to eguity model model to calculate intrinsic value. The purposes of this research were to examine the undervalued and overvalued stock in order to assist investors in their investment decision and to expose how strong the intrinsic values based on free cash flow to equity model were correlated with the price of stocks in the market.

We hope that this would give a benefit for all concemed parties, bofh management and investors. Company must choose the prefect stralegy based on future prediction before applying strategy in order to reduce uncertainty In the implementation. Considering that media business has bright potential in the future and based on calculation in intrinsic value, this share is in undervalue position using free cash flow to eguity, therefore PT. Surya Citra Media, Tbk could be one of a good alternative to invest money for long term investment, for investor should be hold to sell or buy the stock based on that valuation."

"Para pelaku usaha semakin banyak melakukan transaksi dagang yang sifatnya lintas batas negara atau dikenal dengan perdagangan internasional. Salah satu bentuk transaksi dagang yang dilakukan pembiayaan usaha dagang yang dituangkan dalam perjanjian utang-piutang. Perbedaan yuridiksi hukum tidak membatasi dilaksanakannya suatu perjanjian, yaitu perjanjian yang dilakukan diantara diantara Badan Hukum Indonesia dan Badan Hukum Asing. Adanya perbedaan yuridiksi tersebut menimbulkan permasalahan, yaitu hukum mana yang mengatur serta forum mana yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara para pihak, dimana masing-masing negara memiliki aturan hukumnya sendiri. Hal ini juga berkaitan dengan kondisi bila salah satu pihak mengajukan upaya hukum penyelesaian sengketa melalui permohonan pernyataan pailit di Pengadilan Niaga. Permasalahan timbul karena terdapat dua kewenangan pengadilan niaga dari dua negara berbeda untuk mengadili perkara kepailitan, dimana Debitur merupakan Badan Hukum Asing yang memiliki yuridiksi hukum di luar negeri dan tidak memiliki kegiatan usaha yang dilakukan di suatu kantor pusat di Indonesia. Sementara di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak mengatur mengenai dengan jelas permasalahan kepailitan antara negara tersebut atau yang dikenal dengan kepailitan lintas batas negara. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka dalam penelitian ini akan dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan asas kebebasan berkontrak para pihak dapat menentukan sendiri isi perjanjian, seperti memasukan ketentuan mengenai pilihan hukum (choice of law) dan pilihan forum (choice of forum). Hal ini menjadikan Pengadilan Niaga Indonesia memiliki kewenangan untuk mengadili dan memutus perkara kepailitan berdasarkan penunjukan hukum dan yuridiksi Indonesia yang dituangkan oleh para pihak di dalam klausula perjanjian.

---

Business actors increasingly carry out trade transactions that are cross-border in nature or known as international trade. One form of trade transactions conducted trade business financing as outlined in the debt-receivable agreement. Differences in legal jurisdiction do not limit the implementation of an agreement, that is, an agreement between the Indonesian Legal Entities and Foreign Legal Entities. The difference in jurisdiction raises problems, namely which laws govern and which forums are authorized to resolve disputes between parties, where each country has its own legal rules. This also relates to the condition if one party submits a legal remedy for dispute resolution by requesting a bankruptcy statement at the Commercial Court. The problem arises because there are two commercial court authorities from two different countries to adjudicate bankruptcy cases, where the Debtor is a Foreign Legal Entity that has legal jurisdiction abroad and does not have business activities conducted at a head office in Indonesia. While Law No. 37/2004 does not clearly regulate bankruptcy issues between these countries or known as cross-border bankruptcy. To answer these problems, this research will be conducted using the normative juridical research method. From this study it can be concluded that based on the principle of freedom of contracting the parties can determine their own contents of the agreement, such as entering provisions regarding choice of law and choice of forum. This makes the Indonesian Commercial Court have the authority to try and decide bankruptcy cases based on the appointment of Indonesian law and jurisdiction as outlined by the parties in the agreement clause."