Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKekerasan dalam ranah personal, khususnya kekerasan seksual dalam rumah tangga menunjukkan angka yang sangat tinggi di Indonesia. Guna menjawab pertanyaan mengenai perlindungan hukum bagi korban viktimisasi berganda pada kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga serta bagaimana menanggulangi kendala penegakan hukum kasus tersebut, penelitian normatif ini dilakukan dengan cara menganalisis putusan pengadilan, kemudian dilengkapi dengan wawancara dengan pihak LBH Apik dan Komnas Perempuan yang mendampingi korban, lalu dilengkapi dengan perbandingan hukum di Thailand dan Filipina. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari semua jenis kekerasan, kekerasan seksual dalam rumah tangga yang memberikan penderitaan paling banyak bagi korban, yaitu penderitaan fisik dan psikis. Terlebih lagi, korban biasanya mengalami kekerasan seksual disertai atau tidak disertai dengan jenis kekerasan lainnya dalam rumah tangga lebih dari satu kali hingga ada yang bertahun-tahun. Ironisnya, korban yang mengalami viktimisasi berganda ini pada kenyataannya kurang mendapat perlindungan dan penegakan hukum. Anggota keluarga lainnya maupun masyarakat seringkali malah menutupi tindak pidana tersebut, serta hukum pidana yang ada kurang memihak korban. Kondisi demikian dapat dijumpai dalam praktik pengadilan di Indonesia, dan kondisi serupa juga ternyata terjadi di Thailand dan Filipina. Sehingga oleh karena kondisi yang sangat memprihatinkan tersebut, perlu dilakukan perubahan stigma korban dan masyarakat menjadi lebih baik, serta memperbaiki penegakan hukum yang kurang berpihak pada korban.

---

ABSTRACTViolence in the personal space especially sexual violence in the household shows a very high incidence rate in Indonesia. In order to answer the question of legal protection for victims of multiple victimization in cases of sexual domestic violence and how to overcoming obstacles of law enforcement, this normative juridical research was conducted by analyzing the court decision, and interview with LBH Apik and Komnas Perempuan who help the victim directly, then complemented by a comparison of the laws of Thailand and the Philippines. The results show that of all types of violence, domestic violence is the one that gives the most suffering to the victims, namely physical and psychological suffering. Moreover, victims are usually subjected to sexual violence accompanied or not accompanied by other types of violence in households more than once until there are many years. Ironically, the victim who suffered from multiple victimization is in fact under the protection and law enforcement. Other family members and the community often even cover up the crime, and the criminal law that is inadequate to the victim. Such conditions can be found in Indonesian courts, and similar circumstances also occur in Thailand and the Philippines. Therefore, due to the very poor condition, it is necessary to change the stigma of victims and society better, and to improve law enforcement that is less favorable to the victims."

"Penelitian ini berisi tentang perlindungan perempuan korban KDRT pada masa pandemi Covid-19 dari disiplin Ilmu Kesejahteraan Sosial. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peningkatan angka kasus kekerasan terhadap perempuan khususnya KDRT pada masa pandemi Covid-19. Keterbatasan ruang gerak serta menurunnya perekonomian menimbulkan frustasi bagi sebagian besar masyarakat yang dapat meningkatkan agresivitas. Perempuan sebagai kelompok rentan, memiliki potensi yang tinggi untuk menjadi korban kekerasan. Sehingga, urgensi dilakukannya penelitian ini adalah untuk melihat upaya perlindungan yang dilakukan oleh Komnas Perempuan sebagai Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia dalam rangka mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap perempuan serta meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan perempuan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif. Pengumpulan data dilakukan pada Mei 2022 hingga Oktober 2022 melalui studi literatur dan wawancara semi terstuktur pada lima informan dari Komnas Perempuan, LBH Apik Jakarta dan Yayasan Pulih. Kelima informan tersebut dipilih menggunakan teknik purposive sampling sesuai dengan kriteria informan yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam melakukan upaya perlindungan perempuan korban KDRT pada masa pandemi Covid-19, Komnas Perempuan memberikan rekomendasi kebijakan ke berbagai lembaga pemerintah, melakukan layanan pengaduan dan rujukan serta melakukan Kampanye 16 HAKTP setiap tahunnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih bagi program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial khususnya dalam mata kuliah Perundang-undangan Sosial terkait dengan perlindungan sosial dan mata kuliah Kebijakan dan Perencanaan Sosial terkait dengan kebijakan sosial.

---

This research is about protection of women victims of domestic violence during the Covid-19 pandemic from the Social Welfare Science discipline. This research is motivated by an increase in the number of cases of violence against women, especially domestic violence during the Covid-19 pandemic. Space limitations as well as economic decline cause frustration for the majority of society which can increase aggressiveness. Women as a vulnerable group, have a high potential to become victims of violence. Therefore, the urgency of doing this research is to see the social advocacy efforts made by the National Commission on Violence Against Women as a National Human Rights Institution in order to prevent and cope with violence against women as well as increasing the protection of women in Indonesia. This research is a qualitative research with descriptive research design. Data collection was carried out from May 2022 to October 2022 through literature studies and semi-structured interviews with five informants from the National Commission on Violence Against Women, LBH Apik Jakarta and Yayasan Pulih. The five informants were selected using a purposive sampling technique according to the informant critetia needed in this research. This research showed that in doing protection of women victims of domestic violence during the Covid-19 pandemic, the National Commission on Violence Against Women provide policy recommendations to various government institutions, carry out complaint and referral services as well as doing 16 HAKTP Campaign every year. The results of this research are expected to be able to contribute in Social Welfare Science study program especially in social law course related to social protection and social policy and planning courses related to social policies."

"Kampus merupakan lingkup akademik yang seharusnya bebas dari segala bentuk kekerasan seksual. Namun, realitanya ditemukan bahwa kekerasan seksual juga terjadi di kampus. Studi ini bertujuan untuk melihat respons kampus dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap mahasiswa-mahasiswinya. Studi ini menggunakan analisis data sekunder dari 32 kasus berita yang bersumber dari media di Indonesia dan juga pengakuan korban di media sosial dari tahun 2015 hingga 2021. Hasil temuan data menunjukkan bahwa kampus cenderung memberikan respons yang buruk kepada korban yang secara langsung melaporkan kasusnya ke pihak kampus. Respons buruk yang dilakukan kampus merupakan bentuk dari institutional betrayal. Hasil temuan dalam studi ini juga menemukan bahwa institutional betrayal yang dilakukan kampus menunjukan bahwa rape culture hadir dalam kampus melalui penutupan kasus yang dilaporkan korban. Selain itu, studi ini menggunakan teori viktimologi kritis untuk melihat respons institutional betrayal dan kekerasan seksual yang terjadi di kampus melalui adanya ideal victim dan mahasiswi yang rentan menjadi korban kekerasan seksual.

---

University as an academic setting should have been free from any form of sexual violence. However, it is found that sexual violence occurs in universities. This study aims to see campuses’ responses to sexual violence against their students. This study uses secondary data analysis from 32 cases from online news and the victims’ confessions on social media from 2015 through 2021. The data findings show that campuses tend to give inadequate responses to students who directly report their cases to the campus. The inadequate response by the campus is a form of institutional betrayal. This study also found that institutional betrayal by campuses showed that rape culture is present on campus with how they tend to deny the victims’ experience. In addition, this study uses critical victimology theory to see institutional betrayal responses and sexual violence that occurs on campus through the existence of ideal victims and female students who are more vulnerable to being victims of sexual violence."

"Skripsi ini membahas mengenai permasalahan dan perkembangan makna kekerasan di masyarakat, yang secara khusus membahas mengenai kekerasan fisik terhadap anak yang terjadi dalam keluarga dan juga penerapan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai permasalahan itu. Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder dan dilakukan dengan teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menyimpulkan terdapat perkembangan mengenai makna dari kekerasan itu yang awalnya hanya mencakup kekerasan fisik semata, namun sekarang menjadi lebih luas mencakup kekerasan psikologis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi serta penelantaran. Adanya lebih dari satu peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur permasalahan kekerasan terhadap dalam keluarga yaitu Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, sehingga adanya perbedaan penerapan kedua peraturan perundang-undangan yang khusus tersebut dalam kasus yang sama.

---

Abstract This thesis discusses about the problems and developments in the meaning of violence in society, which specifically about the physical violence against children occurs within families and also the implementation of legislation that specifically regulates the issue. This thesis using normative juridical method in the manner of using secondary data and be done with data collection by means of literature study.

The result of this study concluded there was development of the meaning of the violence that initially only includes physical violence, but now becoming more widely include physical violence, sexual abuse, economic abuse as well as neglect. The existence of more than on legislation specifically addressing the issues of violence against the family, namely Law No. 35 of 2014 on the Amendment to Law No. 23 of 2002 about Protection of Children and Law No. 23 of 2004 about the Elimination of Domestic Violence, which the differences in the application of legislation that is specifically mentioned in the same case. "

"Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) didominasi dalam relasi antara suami dengan istri yang tinggal dalam satu rumah. Dengan demikian korban secepatnya perlu diberikan ruang aman dari pelaku. “Rumah Aman” merupakan salah satu solusi pelindungan yang dapat diberikan untuk korban kekerasan dalam rumah tangga. Pemerintah maupun masyarakat secara umum berhak untuk membentuk Rumah Aman demi memberikan pelindungan bagi korban kekerasan. Dengan begitu, penelitian ini mengkaji kebijakan tentang Rumah Aman terkhusus bagi perempuan Korban KDRT di wilayah DKI Jakarta serta memberikan gambaran mengenai bentuk pemulihan dan pelindungan yang diberikan oleh Rumah Aman Dinas Sosial DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dan wawancara dalam pengumpulan data. Kemudian, teori utama yang digunakan untuk analisis adalah Teori Hukum Feminis yang dicetuskan oleh Catharine Alice MacKinnon. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan mengenai Rumah Aman di DKI Jakarta masih terdapat frasa-frasa yang tidak mengedepankan kepentingan perempuan. Selanjutnya, mengenai penyelenggaraan Rumah Aman oleh pemerintah melalui Dinas Sosial DKI Jakarta masih memiliki beberapa catatan dalam proses perlindungan, pendampingan, dan pemulihan. Terhadap hal tersebut, perlu dibentuk standar secara nasional yang berpedoman pada ketentuan internasional mengenai Rumah Aman. Serta melakukan evaluasi dan penyempurnaan dalam proses kerja sama dalam pemulihan korban KDRT di Rumah Aman.

---

Victims of Domestic Violence (KDRT) are dominated in the relationship between husband and wife who live in one house. Thus the victim immediately needs to be given a safe space from the perpetrator. “Safe House” is one of the protective solutions that can be provided for victims of domestic violence. The government and society in general have the right to establish safe houses to provide protection for victims of violence. With this in mind, this research examines policies regarding safe houses especially for women victims of domestic violence in the DKI Jakarta area and provides an overview of the forms of recovery and protection provided by the DKI Jakarta Social Service Safe Houses. This research uses literature study and interview methods in collecting data. Then, the main theory used for analysis is Feminist Legal Theory initiated by Catharine Alice MacKinnon. The results of this study indicate that the policy regarding Safe Houses in DKI Jakarta still contain phrases that do not prioritize women's interests. Furthermore, regarding the implementation of Safe Houses by the government through the DKI Jakarta Social Service, there are still several notes in the process of protection, assistance and recovery. In this regard, it is necessary to establish national standards that are guided by international provisions regarding safe houses. As well as evaluating and improving the process of collaboration in the recovery of victims of domestic violence at Safe Houses."

"Tesis ini menggambarkan perlindungan hukum, dan upaya penyidik dalam hal ini Unit PPA Polrestro Jakarta Utara terhadap praktek-praktek tindak kejahatan kejahatan seksual yang terjadi atas anak dalam hal ini perbuatan cabul yang dilakukan oleh Syanwani alias Iwan seorang marbot penjaga mushollah Al-Barkah di Kelapa Gading Jakarta Utara. Perlakuan cabul yang dilakukan tersangka terhadap 26 orang anak laki-laki itu dilakukan di dalam kamar yang ada di mushollah tersebut. Selain itu dijabarkan dan dijelaskan pula dalam tesis ini mengenai kendala apa saja yang dialami penyidik dalam penanganan kasus pelecehan dan kekerasan seksual di wilayah hukum Polrestro Jakarta Utara. Penyidikan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual pelecehan, pencabulan dan atau pemerkosaan harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak demi tercapainya hak anak sebagai korban. Kurangnya jumlah personil unit PPA Polrestro Jakarta Utara, ditambah dengan minimnya penyidik dan penyidik pembantu yang sudah mengikuti pendidikan kejuruan PPA. Aggaran unit PPA yang belum memadai dan masih harus menginduk pada Satreskrim Polrestro Jakarta Utara ini menjadikan penanganan kasus-kasus yang masuk ke unit PPA mengalami kendala. Termasuk didalamnya adalah anggaran visum untuk korban dari keluarga tidak mampu yang memang tidak sedikit. Sarana dan prasarana yang minim. Seperti belum terpisahnya ruang penanganan anak dari Polres dalam hal ini perlunya shelter atau save house yang lokasinya di luar Polres atau Polsek dan dibuat senyaman mungkin dan ramah bagi anak. Hal lain yang harus menjadi perhatian adalah perlunya pendamping yakni psikolog anak untuk menangani trauma anak pasca pelecehan atau kekerasan seksual yang terjadi, dan juga peran serta masyarakat atau keluarga untuk berkerjasama melaporkan segala sesuatunya jika terdapat anak atau anggota keluarga yang menjadi korban pelecehan dan tindak kekerasan seksual. Sehingga proses penyidikan bisa langsung dilakukan oleh polisi.

---

This thesis describes the legal protection and investigation efforts particularly of the Women and Child Protection Unit (PPA Unit) of the North Jakarta Metro Police, in handling sexual crimes against children, which in this case are the obscene acts committed by Syanwani alias Iwan, keeper of Musholla Al-Barkah in Kelapa Gading, North Jakarta. The obscene acts committed by the suspect against 26 boys were conducted inside a room in the musholla. Furthermore, this thesis also elaborates and explains the obstacles faced by the investigators in handling cases of sexual harassment and violence in the North Jakarta Metro Police jurisdiction. Investigation as a form of legal protection for child victims of sexual violence (harassment, obscenity and/or rape) must refer to Law No. 35 of 2014 on Child Protection in order to fulfill children's rights as victims. The lack of personnel in the PPA Unit of the North Jakarta Metro Police, as well as the inadequate number of investigators and investigative assistants who have undertaken vocational education in Women and Child Protection, and also the PPA Unit budget which is insufficient and still under the Criminal Investigation Unit of North Jakarta Metro Police cause obstacles in handling the PPA Unit cases. This includes medico-legal examination budget for victims from poor families which is quite considerable. The facilities and infrastructure are sparse. For example, the room for handling children is not separated from the police station. Thus a shelter or safe house located outside the station is needed, providing maximum comfort and ease for children. Another point that requires attention is the need for the accompaniment of a child psychologist to handle the child's trauma after sexual harassment or violence, and also community or family participation to work together and report any events in which children or family members fall victim to sexual harassment and violence. In this way, the police can immediately conduct the investigation process."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian mengenai Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab masalah-masalah sebagai berikut : (1) Apa saja kendala yang layak diantisipasi dalam penerapan UU PKDRT di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang masihpaternal? (2) Sejauh manakah perempuan mendapat perlindungan hukum dari neqara dalam undang-undang? (3) Apakah Alternative Dispute Resolution (ADR) dapat dipergunakan dalam penanganan masalah KDRT dan sejauh mana ADR dapat berpengaruh terhadap proses penegakan hukum dalam penanganan masalah KDRT. Hasil penelitian menunjukkan kendala yang dihadapi adalah keenggananperempuan untuk melaporkan tindak kekerasan yang dihadapinya dengan berbagai alasan, sikap masyarakat yang didukung oleh sikap pemerintah yang mendukung perempuan tetap berada di posisi sekunder atau subordinat walaupun Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Saat ini telah diterbitkan undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU nomor 23 tahun 2004, ditandatangani tanggal 16 September 2004 oleh Presiden MegawatiSoekarnoputri). Diharapkan dengan adanya kekhususan dari UU ini, perempuan dapat lebih terlindungi dan kekerasan terhadap perempuan terutama yang terjadi dalam lingkup rumah tangga dapat dikurangi. UU PKDRT juga mengadopsi bentuk penyelesaian masalah di luar peradilan yang dikenal sebagai Alternative Dispute Resolution (ADR),yang diadopsi dari hukum perdata. Namun demikian masih terdapat beberapa kekurangan dalam UU PKDRT, antara lain bentuk ancaman pidana yang alternatif sehingga dirasakan kurang memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan ancaman pidana minimal yang hanya diberlakukan terhadap kekerasan seksual yang dilakukan dengan tujuan komersial."

"ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam pacaran di Indonesia mengingat kekerasan dalam pacaran merupakan kekerasan yang tertinggi kedua setelah kekerasan dalam rumah tangga dengan korban perempuan. Objek penelitian ini mencakup korban kekerasan dalam pacaran dan juga putusan pengadilan nomor 1451/PID.B/2014/PNBDG yang merupakan kasus kekerasan dalam pacaran mahasiswa universitas ternama di Bandung. Data primer didapatkan dengan cara wawancara kepada narasumber dan data sekunder didapatkan dari buku buku, penelitian terdahulu, dan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam pacaran belum memiliki payung hukum yang cukup untuk melindungi korban kekerasan yang bentuk kekerasannya bersifat khas. Perundang-undangan Indonesia hanya mampu melindungi kekerasan fisik yang terjadi pada korban kekerasan dalam pacaran padahal kekerasan fisik hanyalah salah satu dari berbagai bentuk kekerasan yang menimpa mereka.

---

ABSTRAKThe objective of this research is to analyze legal protection for dating violence victims in Indonesia since it is the second highest number after domestic violence with women as a victim. The objects of this research are the victim of dating violence and verdict No 1451/PID.B/2014/PNBDG which involves a couple of students in a popular campus in Bandung. Primary data were obtained from interview and secondary data from books, previous researches, and related regulations. From this research it can be concluded that dating violence victims has not getting a proper protection based on Indonesia?s law. Indonesia?s regulation only covers the physical violence whereas there are other type of violence that experienced in the victim."

"Tulisan ini menganalisis sejauh mana RUU KUHP berorientasi terhadap kepentingan dan perlindungan hak-hak korban, khususnya perempuan korban kekerasan berbasis gender. Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis atau normative, yang secara langsung menganalisis pasal-pasal yang ada di RUU KUHP. Kerangka analisis yang digunakan adalah pendekatan hokum berpersentatif feminis yang meletakan hokum sebagai produk politik dan seringkali abai terhadap kepentingan perempuan korban kekerasan yang beragam. Tulisan ini menemukan bahwa orientasi utama RUU KUHP adalah kepentingan pelaku dan masyarakat, namun tidak secara eksplisit berorientasi kepada kepentingan korban. Diasumsikan bahwa dengan mengacu kepada kepentingan masyarakat maka telah berorientasi kepada korban. Korban masih dilihat sebagai pihak yang membantu mengungkapkan perkara semata, bukan pihak yang telah mengalami kerugian sehingga perlu mendapat perlindungan dan pemulihan. Tanggung jawab pelaku juga diarahkan untuk memenuhi kepentingan rasa keadilan masyarakat, bukan korban. Selain itu, beberapa pasal pengaturan tentang perbuatan pidana masih mengandung masalah karena RUU KUHP lebih mengoplikasi beberapa UU di luar KUHP namun tidak meevisi pasal-pasal yang berdasarkan pengalaman korban sulit untuk diimplementasikan, sepeti pengaturan PKDRT. Lebih jauh, masih ditemukan pasal-pasal yang memviktimasi korban dengan mengkriminalisasi mereka sesungguhnya adalah korban kekerasan berbasis gender."

"Penelitian berjudul Model Terapi tari Bali sebagai Metode Intervensi Sosial dalam Penanganan Korban Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga ini bertujuan untuk : 1. Menjelaskan bahwa gerakan tari Bali, memiliki potensi untuk dijadikan media intervensi sosial. 2. Memformulasikan tahapan metode intervensi sosial dengan gerakan tari bali, menjadi sebuah model terapi tari dalam intervensi sosial. 3. Menerapkan formulasi model terapi tari bali dalam melakukan intervensi sosial. 4. Menganalisa proses terapi tari Bali yang diterapkan sebagai sebuah model terapi yang komprehensif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian qualitative, dengan informan utama adalah pasangan suami istri sebagai korban dan pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga. Proses penelitian dilakukan dengan menerapkan model terapi tari bali ini pada informan dalam bentuk 12 (duabelas) sessi terapi selama lebih kurang 6 (enam) bulan. Hasil terapi tari bali menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan atas BIO, PSIKO,SPIRITUAL dan SOSIAL, yaitu munculnya kesepakatan dalam relasi hubungan suami istri dalam memaknai sebuah relasi rumah tangga. Selain itu, dari penerapan terapi tari bali yang dilakukan terbukti bahwa terapi tari bali ini tidak hanya dapat dimanfaatkan bagi klien yang mengalami masalah kekerasan seksual dalam rumah tangga, tetapi juga untuk permasalahan lainnya, seperti ; pecandu alcohol, depresi, migraine dan sebagainya. Kesimpulan penelitian ini adalah ; bahwa 1. Gerakan tari Bali merupakan representasi dari Tri Takarana ; unsur Tuhan, manusia dan alam semesta memiliki potensi yang besar untuk dapat dijadikan media intervensi sosial, dimana juga merupakan bentuk metode yang melibatkan kearifan local dalam menyelesaikan permasalahan klien 2. Formulasi Model Terapi Tari Bali merupakan sebuah treatment yang inovatif, dalam membantu klien untuk menemukan kesepakatan makna didalam relasi rumah tangga. Dengan demikian akan menambah kekayaan metode intervensi sosial dalam ilmu pekerjaan sosial. 3. Penerapan Terapi tari ini digunakan sebagai sebuah jembatan spiritual agar manusia dapat berinteraksi melalui symbol-simbol ; antara dirinya sendiri, dengan manusia lain diluar dirinya dan dengan lingkungan sosialnya. 4. Sebagai sebuah treatment yang melibatkan unsure BIO, PSIKO, SPIRITUAL dan SOSIAL, maka model terapi tari bali ini merupakan sebuah metode yang komprehensif dalam membantu menyelesaikan permasalahan klien secara keseluruhan. Sebagai sebuah rekomendasi praktis : bahwa Model Terapi Tari Bali berhasil untuk digunakan sebagai sebuah alternative intervensi. Mengingat Indonesia kaya akan berbagai macam suku yang masing-masing suku memiliki produk adatnya dalam bentuk seni tari, maka sangat dimungkinkan untuk dapat mengadaptasi model terapi tari bali ini untuk jenis gerakan tari dari daerah lain. Adapun rekomendasi akademis adalah bahwa : 1. Terapi Tari Bali, dapat digunakan sebagai salah satu MODEL untuk melakukan Intervensi Sosial, didalam Ilmu Kesejahteraan Sosial. 2. Berdasarkan penelitian ini, Model Terapi Tari Bali, dapat pula digunakan sebagai metode intervensi pada masalah-masalah social lainnya tidak terbatas pada permasalahan kekerasan seksual dalam rumah tangga saja. Sebagai harapan untuk Pekerja Sosial Indonesia masa depan ; 1. Melalui kekayaan seni budaya Indonesia, dalam hal ini adalah seni Tari, diharapkan MODEL TERAPI TARI BALI ini dapat memperkuat strategi Pelayanan Sosial dalam PROFESI PEKERJAAN SOSIAL INDONESIA. 2. Melalui Penelitian ini, dapat memicu KETRAMPILAN pada PEKERJA SOSIAL, untuk melakukan INOVASI STRATEGI INTERVENSI SOSIAL, sebagai sebuah Pengembangan MODEL dan METODE INTERVENSI yang telah ada sebelumnya. 3. Seorang praktisi/terapis mampu untuk dapat menghubungkan antara ilmu pengetahuan yang telah dimilikinya dengan budaya tradisional klien yang sedang ditanganinya melalui penghargaan dan adaptasi terhadap budaya dan adat istiadat yang berlaku, agar bantuan yang diberikan dapat diterima oleh masyarakat local dan tujuan pelayanan dapat terwujud sesuai dengan yang diharapkan. 4. Pemanfaatan sumber daya local keIndonesiaan yang memiliki kekayaan variant produk budaya dalam hal ini adalah TARI, maka terapi tari tradisional, dapat menjadi tantangan dan kekuatan bagi perkembangan Pekerjaan Sosial Indonesia di masa yang akan datang.

---

The study entitled Balinese Dance Therapy Model as a Method of Social Intervention in the Treatment of Sexual Violence Victims in a Family aims to: 1. Explains that Balinese dance movements have a potency to be used as media of social intervention. 2. Formulating the stages of social intervention methods using Balinese dance movement to be used as a dance therapy model of social intervention. 3. Applying the formulation of Balinese dance therapy model in doing the social intervention. 4. Analyzing the process of the Balinese dance therapy that is applied as a model of comprehensive therapy. The research method used was a qualitative research method, the key informants were spouses as the victim and the perpetrator of sexual violence in the family. The research process is done by applying the model of Balinese dance therapy on the informants in the form of 12 ( twelve ) therapy sessions for approximately 6 ( six ) months.

Balinese dance therapy results indicated that there has been a change in BIO, PSYCHO , SPIRITUAL and SOCIAL , namely the emergence of an agreement in interpreting the relationship of husband and wife in a family relationship. Moreover, from the implementation of Balinese dance therapy conducted proved that the Balinese dance therapy can be utilized not only for clients who have problems of sexual violence in the family, but also for other problems, such as alcoholics , depression , migraine and so on . The conclusion is , that 1 . Balinese dance movement is a representation of the Tri Takarana: -- elements of God , man and the universe that has a great potential to be used as media of social intervention, which is also a form of method that involves local wisdom to solve problems of clients 2 . The formulation model of Balinese Dance Therapy is an innovative treatment, in helping clients to find an agreement within the meaning of relations of husbands and wives in a family life . Thus it will increase the wealth of social intervention methods in the science of social work. 3. The application of dance therapy is used as a spiritual bridge for people to interact through symbols; -- among themselves, with other human beings outside himself and the social environment. 4 . As a treatment that involves elements of BIO , PSYCHO , SPIRITUAL and SOCIAL , the Balinese dance therapy moel is a comprehensive method to help solve client problems as a whole . As a practical recommendation : that the Balinese Dance Therapy Model has successfully used as an alternative intervention . Since Indonesia is rich in a variety of tribes and each tribe has their own traditional products in the form of dance , it is very possible to adapt the Balinese dance therapy model for this type of dance movements from other areas .

The academic recommendation is that : 1 . Balinese Dance therapy , can be used as one of the models to Social Intervention in Social Welfare Studies . 2 . Based on this research , Balinese Dance Therapy Model can also be used as a method of intervention on other social issues, not limited to the issue of sexual violence in the home alone . As hopes for the future of Social Workers of Indonesia; 1 . Through a wealth of art and culture of Indonesia , in this case is the art of Dance , it is expected that this THERAPY BALI DANCE MODEL will strengthen the social services in SOCIAL WORK PROFESSIONALS in INDONESIA . 2 . This study can trigger the SOCIAL WORKER SKILLS to conduct SOCIAL INNOVATION STRATEGY INTERVENTION as a MODEL for the Development of the existing INTERVENTION METHODS. 3 . A practitioner / therapist is able to connect his/her expertise to traditional culture of the client that is being handled through the appreciation and adaptation to the culture and customs, so that the assistance provided can be accepted by the local community and service objectives can be realized as expected . 4 . Utilization of local Indonesian cultural resources which own rich and variant cultural products in this case is DANCE, the traditional dance therapy can become a challenge and a power for the development of Indonesian Social Work in the future."