Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenangkapan ikan berlebih merupakan salah satu permasalahan utama di sektor kelautan dan perikanan yang tidak kunjung selesai. Pemanfaatan sumber daya ikan tanpa batas tersebut telah menimbulkan kerusakan ekosistem laut dan mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan di Indonesia maupun dunia. Di Indonesia sendiri, fenomena overfishing masih menjadi permasalahan utama dan perlu mendapat perhatian penuh, hal ini dikarenakan hampir seluruh wilayah perikanan Indonesia telah didominasi oleh kondisi tangkap lebih tersebut. Sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi dan mengadopsi UNCLOS 1982 dan Code of Conduct for Responsible Fisheries CCRF 1995 ke dalam Undang-Undang 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban untuk mengelola sektor perikanannya secara bertanggung jawab dan sesuai dengan kaidah pembangunan perikanan berkelanjutan. Skripsi ini membahas mengenai dampak penangkapan ikan berlebih terhadap pembangunan perikanan berkelanjutan di Indonesia dan upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk mencegah dan menanggulangi kondisi tangkap lebih di wilayah perikanan Indonesia guna mendukung pembangunan perikanan berkelanjutan di Indonesia.

---

ABSTRACTOverfishing is one of the endless issues in the marine and fisheries sector that is never resolved. The utilization of unlimited fishery resources has caused damage to the marine ecosystem and threatens the sustainability of fishery resources in Indonesia and the world. In Indonesia itself, the phenomenon of overfishing is still a major problem and needs to get full attention, this occurs due to most of Indonesia rsquo s fishery areas have been dominated by these overfishing conditions. As one of the countries that have ratified and adopted UNCLOS 1982 and Code of Conduct for Responsible Fisheries CCRF 1995 into Law Number 45 Year 2009 on Fisheries, The Government of Indonesia has an obligation to manage its fishery sector responsibly and in accordance with the principles of sustainable fisheries development. This thesis discusses about the impact of overfishing on sustainable fisheries development in Indonesia and what efforts can be made by the Government of Indonesia to prevent and cope with overfishing in Indonesian fishery areas to support sustainable fisheries development in Indonesia."

"ABSTRAKTantangan untuk memastikan terpeliharanya kelestarian hiu di Samudera Hindia adalah isu utama pengelolaan sumber daya ikan, meskipun eksploitasi penangkapan masih terjadi. Untuk itu, strategi pengelolaan perikanan yang tepat perlu disusun. Tujuan riset adalah menganalisis keragaan perikanan hiu di Samudera Hindia berdasarkan data nelayan Cilacap, menganalisis kondisi sosial ekonomi nelayan hiu, merinci rantai pemasaran hiu, dan merekomendasikan strategi pengelolaan perikanan hiu agar berkelanjutan. Riset dilaksanakan di Cilacap dengan pendekatan kuantitatif, dengan analisis data deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Hasil riset menunjukan bahwa: (i) Hiu adalah hasil tangkapan sampingan (HTS) pancing rawai tuna (8,8%), jaring insang hanyut (9,66%), dan jaring insang tetap (9,41%), dan ikan target utama pancing rawai hiu. Hiu biru dan hiu tikus adalah hiu yang banyak tertangkap (73%), dengan puncak penangkapan bulan Agustus. Sebagian besar hiu tikus yang tertangkap adalah hiu dewasa, dan sebagian besar hiu mako yang tertangkap adalah hiu yang belum dewasa; (ii) Nelayan hiu di Cilacap didominasi lulusan SD (70,8%) dan berusia sekitar 46-55 tahun (44,2%). Nelayan pancing rawai tuna dan jaring insang tidak termasuk masyarakat miskin. Sebagian besar nelayan menolak campur tangan pemerintah untuk mengelola sumber daya ikan melalui penetapan regulasi baru; (iii) Alur perdagangan hiu di Cilacap dimulai dari nelayan yang menjual hiu langsung tanpa lelang kepada pedagang pengepul untuk selanjutnya diproses menjadi beberapa komoditas yang dipasarkan lokal dan ekspor, dan (iv) Penetapan daerah penangkapan, penetapan jumlah dan ukuran perahu penangkapan ikan, serta penetapan jenis dan ukuran alat tangkap adalah pilihan strategi pengelolaan perikanan hiu dengan tingkat keberhasilan yang paling tinggi. Upaya pelatihan keterampilan baru bagi nelayan juga diperlukan agar tercipta sumber pendapatan lain, sehingga ketergantungan nelayan pada penangkapan ikan dapat dikurangi.

---

ABSTRACTThe challenge of ensuring the preservation of sharks in the Indian Ocean is a key issue in the management of shark resources in Indonesia. Therefore, an appropriate fisheries management strategies need to be developed. The research aims to analyze the performance of shark fishery in the Indian Ocean based on Cilacap fisheries data, analyze the socio-economic conditions of shark fishermen, analyze the shark marketing chain, and recommend the shark fisheries management strategy to be sustainable. The research was conducted in Cilacap with a quantitative approach, quantitative and qualitative mixed data collection, also qualitative descriptive and quantitative descriptive analysis. The results showed those: (i) shark is by-catch as well as the target. The thesher sharks (Alopias pelagicus and Alopias superciliosus) and also blue shark (Prionace glauca) are the dominant sharks caught (73%), with the peak of capture on August. Most of the thesher Sharks caught are adult, and most of the mako sharks (Isurus paucus and Isurus oxyrhincus) are immature; (ii) Research is conducted in Cilacap with quantitative approach, with quantitative and qualitative descriptive data analysis. The results showed that: (i) Sharks were by-catch of tuna longline (8.8%), drift gillnets (9.66%), and bottom gillnets (9.41%), and main target of shark longline. The thesher sharks (Alopias pelagicus and Alopias superciliosus) and also blue shark (Prionace glauca) are the dominant sharks caught (73%), with the peak of capture on August. Most of the caught thesher sharks are adult, and most of the mako sharks are immature; (ii) the shark fisherman in Cilacap dominated primary school graduates (70.8%) and aged around 46-55 years (44.2%). The fishermen of tuna longline and gillnets are not among the poor. Most of them refuse government intervention to manage fish resources through the establishment of new regulations; (iii) the flows of shark trade begins from fishermen selling directly to the collecting traders, then processed for locall and export marketed; and (iv) determination of fishing grounds, the number and size of fishing boats, and establishing the types and sizes of fishing gear are the alternative management strategy with the highest success rate. New skills training for fishermen is also needed in order to create other sources of income, so the dependence on fishing can be reduced."

"ABSTRAKMakalah ini menyajikan analisis mengenai efektivitas kebijakan energiterbarukan dan praktek kebijakannya di Indonesia, dengan mengacu kepadapraktek kebijakan energi terbarukan di Uni Eropa, negara-negara anggota OECD(Organisation for Economic Co-operation and Development) dan negara-negaraBRICS (Brazil, Russia, India, China dan South Africa). Tulisan ini membahasfactor-faktor kunci penentu keberhasilan kebijakan pengembangan energiterbarukan dalam konteks Indonesia. Secara keseluruhan, makalah inimemberikan kontribusi untuk memahami kebijakan RE secara umum dan faktorfaktoryang mendorong keberhasilan pelaksanaan RE di Indonesia padakhususnya. Penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun berbagai kebijakandan program pengembangkan energi terbarukan telah dibuat oleh PemerintahIndonesia, namun realisasinya masih di bawah target yang ditetapkan, sehinggahal ini membawa implikasi serius terhadap keamanan energi nasional.Berdasarkan identifikasi, faktor utama yang menghambat program pengembanganenergi terbarukan di Indonesia adalah hambatan non-ekonomi.

---

ABSTRACTThis paper presents an analysis of the effectiveness of RE policy and policypractice in Indonesia. It is based on RE policy practices in European Union,OECD and BRICS countries. Discussing key important factors of RE policy inIndonesian context, the study reveals that despite various policies and programswhich the Government of Indonesia has made, the realization of RE deploymentis still under the stated target, which can have implication for the national energysecurity. This might be attributed to non-economic barriers. Overall, this papercontributes to the understanding of RE policies in general and factors encouragingsuccessful implementation of RE in particular."

"Changes in marine ecology are normal, because the earth is dynamic, and are getting worse and faster since human are involved in their processes, indicating the Anthropocene Era begins. Consequently, three parameters to measure the quality of the earth for living, i.e. climate changes, rate of biodiversity loss, and nitrogen cycles, have been over the maximum thresholds. In general, changes in marine ecology are caused by phenomena that are occuring in global scale e.g. increasing of CO2 emission, global warming, and ocean acidification, regional scale e.g. overfishing, and changes in oceagraphical processes, rain and storm, and local scale e.g. eutrophication, sedimentation, pollution, biological invasions, herbivory, and diseases. Result of reviews shows that major causes of changes in marine ecology in Indonesia may be global warming, overfishing, and coastal pollution. As a result, species richness, abundance, distribution, and community structure of marine ecosystems in Indonesia change significantly."

"Penelitian ini menganalisis dampak dari aktivitas sektor pertambangan terhadap pembangunan berkelanjutan antar provinsi di Indonesia untuk periode tahun 2000 sampai dengan 2010. Sektor pertambangan yang menjadi tumpuan pendapatan negara pada masa Orde Baru nyatanya sampai dengan saat ini pendapatan riil dari sektor pertambangan meningkat sepanjang tahun. Begitu juga dengan proporsi ekspor sektor primer yang meningkat bahkan sudah mulai melebihi proporsi ekspor sektor manufaktur. Meningkatnya aktivitas sektor pertambangan tersebut mempengaruhi penurunan tingkat keberlanjutan secara rata-rata di Indonesia. Berdasarkan hasil regresi, dampak negatif antara pendapatan sektor pertambangan dengan tingkat keberlanjutan yang menggunakan indikator genuine saving merupakan akibat dari hubungan positif antara pendapatan sektor pertambangan dengan tingkat deplesi. Walaupun masih tinggi pendapatan sektor pertambangan yang menyebabkan deplesi, harus dilakukan proses alih kapasitas kepada modal manusia untuk menjaga tingkat keberlanjutan tetap positif. Berdasarkan hasil regresi, hubungan pendapatan sektor pertambangan dengan investasi modal manusia memang positif namun tidak berpengaruh signifikan.

---

This study analyzes the impact of mining sector activities on sustainable development among provinces in Indonesia for the period 2000 to 2010. Mining sector, which became the main source of the state revenues during the New Order era, has an increase in real income during observed year. In addition, the proportion of primary sector exports has been increasing moreover it started to exceed the proportion of manufacturing exports. Increased mining sector activity affects a decrease of sustainability level in Indonesia.

Based on the regression result, the negative impact of mining sector revenues to the level of sustainability using Genuine Saving as indicator is the result of a positive relationship between the mining sector incomes to natural resource depletion. Although higher mining sector incomes lead to depletion, capacity transfer process must be made to the human capital capacity investment in order to maintain positive level of sustainability. Based on the regression result, the mining sector revenue relationship with human capital investment is positive but not significant."

"ABSTRAKSustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan agenda pembangunan internasional yang saat ini sedang berjalan sejak tahun 2015 hingga tahun 2030. Agenda pembangunan ini memperbaharui paradigma pembangunan sebelumnya yang hanya berkutat dengan soal ekonomi, melalui penyeimbangan dengan persoalan sosial dan lingkungan. Sebagai sebuah agenda pembangunan internasional yang diinisiasi oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), TPB mendapatkan perhatian banyak pihak, tidak terkecuali para akademisi di dunia internasional. Tulisan ini akan memberikan analisis terhadap pandangan para akademisi tersebut dalam konteks ilmu Hubungan Internasional. Metode dalam penelusuran dan analisis pandangan para akademisi tersebut adalah melalui kajian pustaka (literature review). Penulis mendapati dua temuan utama dalam kajian ini. Pertama, evolusi konsep dan praktik pembangunan di dunia terjadi dalam jangka waktu yang cukup panjang dan melibatkan aktor lintas sektoral. Kedua, terhadap TPB, terdapat konsensus dan perdebatan dari berbagai literatur akademik yang dikaji. Dari pendekatan paradigmatis, kajian ini mendapati konsentrasi pada perspektif institusionalisme dan teori kritis. Sementara itu, dari pendekatan empiris, literatur yang dikaji berfokus pada penerapan di ranah organisasi regional. Di akhir, penulis melalui kajian ini akan merefleksikan berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia dalam upayanya mengaplikasikan TPB ini, sekaligus memberikan sumbang saran agar implementasi TPB dapat lebih baik ke depannya.

---

ABSTRACT

Sustainable Development Goals (SDGs) is a development agenda established by United Nations which set to be applied from 2015 to 2030. This development agenda revises former development paradigm which concentrating on economic growth. Sustainable development agenda accommodate the environment protection and social justice agenda besides the economic growth. As a global development agenda promoted by the United Nations, SDGs attract public concern, ranging from government officials to academia from across the world. This paper seeks to analyze the various points of view from diverse academic literature. This literature review results two main things. First, the concept and practice of sustainable development evolves through a long time and involves multisectoral perspective. Second, the view from literature that reviewed within this study generate two sides, from concensus to debates with paradigmatic and empirical approaches. From paradigmatic approach, this study found the concentration of literature at two fields, that are from institutionalism and critical theory point of view. From empirical approach, the literatures focus on ASEAN and European Union application of SDGs. At the end of this study, we reflects the concensus and debates within academic literature to challenge and opportunity that faced by Indonesia's effort to implement the SDGs, besides gave some suggestion to the implementation strategy."

"Sebagai negara yang memiliki potensi di sektor kelautan yang sangat besar, ternyata kontribusi investasi di sektor perikanan masih di bawah 1% dari investasi nasional. Oleh sebab itu upaya-upaya yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi di sektor perikanan menjadi salah satu prioritas di dalam strategi pembangunan oleh pemerintah saat ini. Penelitian ini dilakukan di salah satu wilayah Indonesia yang memiliki potensi laut cukup besar yaitu Kabupaten Gunungkidul. Secara lebih spesifik penelitian ini memfokuskan pada sektor ikan tuna.Untuk itu beberapa pertanyaan penelitian yang perlu dijawab seperti apakah sub sektor perikanan komoditi Tuna di Kabupaten Gunungkidul merupakan sektor yang memiliki daya saing? Bagaimana kondisi daya saing komoditas tuna di Kabupaten Gunungkidul? Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat pengembangan sub sektor perikanan komoditi tuna di Kabupaten GunungKidul? Dan bagaimana hubungan antara komponen penentu daya saing komoditas tuna di Kabupaten Gunungkidul? Menjadi pertanyaan kunci yang dieksplorasi dalam penelitian ini. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif dengan format deskriptif.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwasanya; komoditas ikan tuna di Kabupaten Gunungkidul memiliki keunggulan kompetitif; Kondisi daya saing komoditas ikan tuna di Kabupaten Gunungkidul pada factor kondisi: sumber daya manusia dan infrastruktur masih perlu mendapatkan perhatian lebih besar, faktor-faktor yang menjadi penghambat adalah kemampuan sumberdaya manusia masih rendah, produksi ikan tuna belum mampu memenuhi permintaan, infrastruktur dan fasilitas perlu banyak perbaikan untuk menghasilkan kualitas ikan tuna yang tinggi, Pengolahan ikan terkendala pengadaan bahan baku dan akses pasar dan belum didukung ketersediaan industri pendukung; Selain itu keterkaitan antar komponen utama saling mendukung kecuali kondisi permintaan dengan sumberdaya, dengan industri terkait dan pendukung, dan dengan struktur pasar, persaingan, dan strategi perusahaan.

---

Indonesia has a big potential for the marine sector, but unfortunately it doesn`t follow with the significant contribution from its. Based on the current data base, only 1 % the contribution from national investment, therefore Indonesian government put more effort to fix and develop the marine sector. This research has conducted in Gunungkidul as one of potential area in marine sector in Indonesia, and the scope of research is Tuna fish. To elaborate all informations in terms of Tuna, several key questions has developed as a guidance to do research for instance whether Tuna sector in Gunungkidul has a competitive advantage? How is the form of the competitive advantage of Tuna? What are factors that can be obstacles for Tuna sector development in Gunungkidul? And how is the relation among each component based on Porter theory? The methodology that has been used for this research was decretive qualitative method. Based on the result findings, the Tuna sector in Gunungkidul district has a competitive advantage; nevertheless there are some issues that need to be improve for the better development in Tuna sector for instance the quality of human resources, infrastructures, post-harvest technology and market. However, the relation among each components are supporting each other except component of demand condition with firm strategy rivalry.;Indonesia has a big potential for the marine sector, but unfortunately it doesn`t follow with the significant contribution from its.Based on the current data base, only 1 % the contribution from national investment, therefore Indonesian government put more effort to fix and develop the marine sector. This research has conducted in Gunungkidul as one of potential area in marine sector in Indonesia, and the scope of research is Tuna fish. To elaborate all informations in terms of Tuna, several key questions has developed as a guidance to do research for instance whether Tuna sector in Gunungkidul has a competitive advantage? How is the form of the competitive advantage of Tuna? What are factors that can be obstacles for Tuna sector development in Gunungkidul? And how is the relation among each component based on Porter theory? The methodology that has been used for this research was decretive qualitative method. Based on the result findings, the Tuna sector in Gunungkidul district has a competitive advantage; nevertheless there are some issues that need to be improve for the better development in Tuna sector for instance the quality of human resources, infrastructures, post-harvest technology and market. However, the relation among each components are supporting each other except component of demand condition with firm strategy rivalry."

"Informasi yang disajikan ialah permasalahan-permasalahan sumber daya alam dan ikan.Informasi ini bisa digunakan sebagai garis-garis besar yang menuntun kita dalam diskusisumberdaya kelautan dan perikanan Indonesia"

"Skripsi ini membahas penangkapan ikan secara destruktif dengan bahan peledak (blast fishing) dalam rangka perlindungan lingkungan dan nelayan sebagaimana diatur dalam hukum dan perundang-undangan internasional di Indonesia serta membahas kesesuaiannya dalam putusan pengadilan di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Saat ini pengaturan hukum mengenai penangkapan ikan dengan bahan peledak dan kaitannya dengan lingkungan dan nelayan telah diatur dalam hukum dan perundang-undangan internasional di Indonesia, namun dalam penerapannya ditemukan bahwa putusan pengadilan di Indonesia tidak mencerminkan konsep lingkungan seperti pembangunan berkelanjutan. (pembangunan berkelanjutan). Keputusan mengenai Blast Fishing di Indonesia melambangkan kegagalan keputusan Indonesia dalam mengimplementasikan regulasi internasional seperti Code of Conduct of Responsible Fisheries dan peraturan perundang-undangan Indonesia yang belum melindungi kepentingan lingkungan dan nelayan dalam melakukan penangkapan ikan dengan Bahan Peledak. Sebaiknya dalam mengatasi masalah tersebut aspek perlindungan lingkungan dan kesejahteraan nelayan harus diutamakan dengan mengatur tindakan preventif dalam pemberantasan blast fishing, penguatan koordinasi antar instansi serta peningkatan fungsi pengawasan dan kualitas penegakan hukum di lapangan.

---

This thesis discusses destructive fishing with explosives (blast fishing) in the framework of environmental protection and fishermen as regulated in international law and legislation in Indonesia and discusses its suitability in court decisions in Indonesia. The method used in this research is normative juridical method. Currently, legal arrangements regarding fishing with explosives and its relation to the environment and fishermen have been regulated in international law and legislation in Indonesia, however in practice it is found that court decisions in Indonesia do not reflect environmental concepts such as sustainable development. (sustainable development). The decision regarding blast fishing in Indonesia symbolizes the failure of Indonesia's decision to implement international regulations such as the Code of Conduct of Responsible Fisheries and Indonesian laws that have not protected the interests of the environment and fishermen in fishing with explosives. It is better if in overcoming these problems the aspects of environmental protection and fishermen welfare should be prioritized by regulating preventive actions in eradicating blast fishing, strengthening coordination between agencies and improving the supervisory function and quality of law enforcement in the field."