Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini menganalisis apakah peraturan perundang-undangan di Indonesia telah memberikan perlindungan terhadap kepentingan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM dan/ atau industri dalam negeri dalam perdagangan elektronik lintas batas cross-border e-commerce atau tidak dengan membandingkan peraturan perundang-undangan serupa di Republik Rakyat Cina, serta mencari tahu bagaimana seharusnya peraturan perundangan-undangan melindungi UMKM dan/atau industri dalam negeri dan kepentingannya dalam cross-border e-commerce. Dengan melakukan penelitian yuridis-normatif, dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia belum dapat memberikan perlindungan terhadap UMKM dan/ atau industri dalam negeri dan kepentingannya dalam cross-border e-commerce apabila dibandingkan dengan Republik Rakyat Cina. Republik Rakyat Cina telah mengeluarkan beberapa peraturan yang dikhususkan pada cross-border e-commerce yang dapat melindungi industri dalam negeri termasuk UMKM, seperti perpajakan dan bea masuk dalam transaksi cross-border e-commerce, pembatasan transaksi, dan pembatasan komoditas yang dapat diimpor melalui cross-border e-commerce, sedangkan Indonesia belum cukup dalam mengatur hal tersebut. Peraturan yang diberlakukan oleh Republik Rakyat Cina penting untuk diterapkan terutama untuk melindugi produk UMKM dan/ atau industri dalam negeri dari produk impor dari cross-border e-commerce. Oleh karena itu, pemerintah dapat mempertimbangkan untuk merevisi peraturan perundang-undangan yang telah ada atau menerbitkan peraturan perundang-undangan yang dikhususkan untuk melindungi UMKM dan/ atau industri dalam negeri dan kepentingannya dalam cross-border e-commerce.

---

This undergraduate thesis analyzed whether Indonesias laws and regulations has provide protection towards Micro, Small, and Medium Enterprises MSMEs and or domestic industry interests in cross border e-commerce or not by comparing such laws and regulations in Peoples Republic of China, and how should the laws and regulations provide protection towards MSMEs and or domestic industry in cross border e commerce. By conducting juridical normative research, it concludes that Indonesia has not fully provide protection towards MSMEs and or domestic industry interest in cross border e commerce if compared to Peoples Republic of China. Peoples Republic of China has enacted several regulations that are specialized for cross border e commerce which provide protection towards domestic industry including MSMEs, such as cross border e commerce taxation and duties, transaction limit, and limitation of commodities on cross border e commerce import while, Indonesia has not fully provide to enact such laws and regulations. The laws and regulations that Peoples Republic of China enacted are important to be implemented, especially to protect MSMEs and or domestic industry products from the imported products via cross border e-commerce. Therefore, the government should consider revising the prevailing laws and regulations or promulgate laws and regulations that are specialized to protect MSMEs and its interests in cross border e-commerce."

"UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia. E-commerce memiliki banyak keuntungan bagi UMKM yang meliputi keunggulan kompetitif, pangsa pasar yang lebih besar dan layanan pelanggan yang lebih baik, antara lain. Pengguna Indonesia sudah mahir dengan e-commerce namun sayangnya baru 19% UMKM Indonesia yang mengadopsi e-commerce. Penelitian ini mengkaji variabel-variabel yang mempengaruhi adopsi teknologi e-commerce pada UMKM Indonesia dengan menggunakan Technology Acceptance Model, Technology Organization Environment (TOE) framework dan Diffusion of Innovation (DOI) Theory. Kuesioner survei dilakukan untuk mengumpulkan data dari 260 pemilik UMKM di industri makanan dan minuman yang telah atau belum mengadopsi teknologi e-commerce untuk bisnisnya. Hasilnya dihitung menggunakan regresi logistik dan Relative Importance Index (RII) untuk mendapatkan variabel mana yang relevan dalam adopsi e-commerce di UMKM Indonesia. Dari penelitian terungkap bahwa keuntungan relatif, manfaat yang dirasakan, keamanan, pengetahuan TI karyawan dan dukungan pemerintah memiliki pengaruh penting dalam adopsi e-commerce bagi pemilik UMKM. Strategi adopsi e-commerce direkomendasikan berdasarkan hasil penelitian.

---

MSMEs (Micro, Small, and Medium Enterprises) play a significant role in Indonesia's economy. E-commerce has many advantages for MSMEs which includes competitive advantage, greater market share and better customer service, among others. Indonesian users are already proficient with e-commerce but unfortunately only 19% of Indonesian MSMEs have adopted e-commerce. This research investigates the variables that influence e-commerce technology adoption in Indonesian MSMEs using Technology Acceptance Model, Technology Organization Environment (TOE) framework and Diffusion of Innovation (DOI) Theory. A survey questionnaire was conducted to collect data from 260 MSME owners in the food and beverage industry who have or have not adopted e-commerce technology for their business. The result was calculated using logistic regression and Relative Importance Index (RII) to get which variables are relevant in e-commerce adoption in Indonesia MSMEs. From the research, it is revealed that relative advantage, perceived usefulness, security, employee’s IT knowledge and government’s support have a crucial influence in e-commerce adoption for MSME owners. An e-commerce adoption strategy was recommended based on the study’s results."

"ABSTRAKPlatform e-commerce di Indonesia -seperti Bukalapak, Tokopedia, dll- sedang berada di fase pertumbuhan yang tinggi. Pemerintah pun mulai mendorong UMKM untuk berpartisipasi ke dalam platform e-commerce karena adanya sebuah conventional wisdom bahwa hal tersebut dapat meningkatkan skala usaha dan memperluas cakupan wilayah pemasaran UMKM. Skripsi ini bertujuan untuk membuktikan kebenaran conventional wisdom tersebut. Dengan menggunakan data primer dari 170 sampel UMKM, baik yang berpartisipasi di e-commerce maupun tidak, penelitian ini juga memasukkan online marketing channel lainnya - media sosial atau website mandiri- sebagai interest variable.Dengan menggunakan estimasi logit, jumlah tenaga kerja dan omzet digunakan untuk merepresentasikan skala usaha, sedangkan jumlah wilayah pemasaran merepresentasikan cakupan wilayah pemasaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-commerce memiliki signifikansi yang rendah terhadap peningkatan omzet, sementara online marketing channel lainnya memiliki signifikansi yang tinggi. Terhadap cakupan wilayah pemasaran, partisipasi e-commerce memiliki signifikansi lebih kuat daripada online marketing channel lainnya. Namun demikian, baik partisipasi e-commerce maupun online marketing channel lainnya tidak signifikan terhadap peningkatan tenaga kerja. Secara umum, penelitian ini menyimpulkan bahwa conventional wisdom tentang e-commerce hanya sebagian saja yang benar karena efek positif pada skala usaha lebih rendah daripada online marketing channel lainnya.

---

ABSTRACT

E-commerce platforms in Indonesia -such as Bukalapak, Tokopedia, etc- are at its high growth phase. The government begin to encourage MSMEs to participate in e-commerce platform as there is conventional wisdom that it could expand MSME's business scale and scope of market. This paper aims to prove whether the conventional wisdom is true. By having primary data with a sample of 170 MSMEs that participate and do not participate in e-commerce, this study also has other online marketing channels -social media or personal website- as variable of interest.

Using logit model, this study uses number of employee and sales to represent business scale and number of marketing area to represent scope of market. The results show that e-commerce has lower significance to sales enhancement, whilst online marketing channel has higher significance. Towards market scope, ecommerce participation has stronger significance than other online marketing channels. Nevertheless, both e-commerce and other online marketing channels participate on are not significant in increasing employment. Generally, this study conclude that the conventional wisdom about e-commerce is only partially true, since its positive effect on business scale is lower than the other online marketing channels."

"Pesatnya aktivitas transaksi jual beli yang berlangsung melalui e-commerce tentunya berbanding lurus dengan peluang terjadinya sengketa antara pihak konsumen dengan pelaku usaha. Transaksi ini pun kerap kali melibatkan pelaku usaha dan e-commerce asing yang memiliki perbedaan dari segi yurisdiksi dengan konsumen Indonesia. Melalui metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan komparatif penulis memperoleh jawaban bahwa mekanisme penyelesaian sengketa lintas batas negara melalui e-commerce pada akhirnya diatur melalui klausula baku yang tercantum dalam syarat dan ketentuan penggunaan e-commerce tersebut. Hanya saja terhadap transaksi yang berlangsung pada e-commerce asing tentu umumnya juga menggunaan pilihan hukum dan pilihan forum asing. Kondisi-kondisi di atas tentu mampu memperlemah kedudukan konsumen Indonesia dalam memperjuangkan hak-haknya. Belum lagi dibutuhkan biaya yang sangat besar untuk pergi dan berperkara di luar negeri yang belum tentu sebanding dengan kerugian yang diderita oleh konsumen. Seiring perkembangan teknologi, terdapat penyelesaian sengketa secara daring yang dikenal dengan istilah Online Dispute Resolution (ODR). Sejauh ini, Indonesia masih dalam tahap awal pengembangan ODR pasca berkomitmen melalui ASEAN Strategic Action Plan on Consumer Protection (ASAPCP) 2016-2025 untuk mewujudkan ASEAN Regional Online Dispute Resolution (ODR) Network bersama negara-negara ASEAN lainnya. Sebelum mewujudkan ODR dalam skala regional, Indonesia harus terlebih dahulu mewujudkan ODR tersebut dalam lingkup nasional. Kehadiran proyek Digital Trading Online Dispute Resolution (DODR) Indonesia merupakan peluang besar atas kehadiran ODR berskala nasional ini. Proyek ini juga dibiayai oleh China Silk Road Group (CSRG) dan dikelola oleh UNCTAD. Dalam melakukan pengembangan ODR ini, Indonesia masih harus berkaca dari pengalaman negara-negara lainnya yang telah berhasil mewujudkan ODR, sehingga Penulis juga melakukan studi komparatif dengan Negara China dan Uni Eropa. Tak hanya itu, Indonesia juga perlu menentukan model ODR apa yang hendak diimplementasikan dengan mempertimbangan kelebihan dan kelemahannya disertai peluang dan tantangan yang terjadi. ODR ini juga masih perlu dikembangkan lebih jauh agar tidak hanya bersifat regional saja tetapi bersifat internasional.

---

The rapid activity of buying and selling transactions that take place through e-commerce is certainly directly proportional to the opportunity for disputes between consumers and business actors. These transactions also often involve foreign business actors and e-commerce actors who have differences in terms of jurisdiction with Indonesian consumers. Through juridical-normative research methods with a comparative approach, the author obtained the answer that the mechanism for resolving disputes across national borders through e-commerce is ultimately regulated through the standard clauses contained in the terms and conditions of use of the e-commerce. It's just that transactions that take place in foreign e-commerce, of course, generally also use legal choices and foreign forum options. The above conditions are certainly able to weaken the position of Indonesian consumers in fighting for their rights. Not to mention that it takes a huge amount of money to go and litigate abroad, which is not necessarily worth the losses suffered by consumers. Along with the development of technology, there is online dispute resolution known as Online Dispute Resolution (ODR). So far, Indonesia is still in the early stages of ODR development after committing through the ASEAN Strategic Action Plan on Consumer Protection (ASAPCP) 2016-2025 to realize the ASEAN Regional Online Dispute Resolution (ODR) Network with other ASEAN countries. Before realizing ODR on a regional scale, Indonesia must first realize the ODR in the national scope. The presence of the Digital Trading Online Dispute Resolution (DODR) Indonesia project is a great opportunity for the presence of this national-scale ODR. The project is also financed by China Silk Road Group (CSRG) and managed by UNCTAD. In developing this ODR, Indonesia still has to reflect on the experiences of other countries that have succeeded in realizing ODR, so the author also conducted a comparative study with China and the European Union. Not only that, Indonesia also needs to determine what ODR model to implement by considering its strengths and weaknesses along with the opportunities and challenges that occur. This ODR also still needs to be developed further so that it is not only regional but international."

"Penggunaan sistem informasi (SI) oleh usaha kecil menengah (UMKM) merupakan suatu hal yang menarik untuk diketahui. Sistem dan teknologi tersebut disebutkan sebagai penggerak pembangunan yang memegang peranan penting dalam pertumbuhan berkelanjutan suatu organisasi bisnis. Perangkat lunak akuntansi dan e-commerce merupakan bentuk dari penggunaan sistem informasi yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat.Skripsi ini membahas pengaruh perangkat lunak akuntansi dan e-commerce terhadap kinerja perusahaan pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). UMKM yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah UMKM yang berada di Jabodetabek. Metode yang digunakan dalam pemilihan sampel adalah nonprobabilitas dengan cara convenience sampling. Responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ada sebanyak 30 UMKM.Hasil dari penelitian ini adalah perangkat lunak akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja, baik diukur melalui ROA dan ROS. Sedangkan e-commerce berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kinerja bila diukur dengan ROA dan berpengaruh positif tidak signifikan bila diukur dengan ROS.

---

The use of information system (IS) by small and medium enterprises (SMEs) are an interesting thing to be known. The system and technology play an important role in the sustainable growth of a business organization. Accounting software and e-commerce is a form of information systems that are widely known by the public.

This thesis discusses the impact of accounting software and e-commerce on firm performance in micro, small and medium enterprises (SMEs). SMEs located in Jabodetabek area to be sampled in this study. The method used in the selection of sample is non-probability sampling (convenience sampling). There are 30 SMEs who become the sample in this study.

The results of this study are accounting software has significant positive impact on performance, whether measured by ROA and ROS. While e-commerce has no significant negative impact on performance when measured with the ROA and e-commerce has no significant positive impact on performance when measured with the ROS."

"Tesis ini membahas menganai Analisa Terhadap Jasa e-commerce atau Perdagangan Melalui Sistem Elektronik berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia dan Ketentuan General Agreement on Trade in Services. Pada saat ini WTO belum mengatur e-commerce, namun beberapa investor asing telah berinvestasi dalam industri e-commerce di Indonesia. Tesis ini menggunakan kajian hukum normatif dengan tipologi penelitian presktiptif.Hasil penelitian ini menunjukkan telah terjadi liberalisasi jasa e-commerce di Indonesia, walaupun adanya persyaratan pendaftaran perusahan asing dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan pembatasan kepemilikan modal asing dalam Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal.Saran untuk penelitian ini adalah apabila WTO akan mengatur e-commerce sebaiknya tetap menerapkan ketentuan yang berlaku dalam GATS dan menerapkan pengaturan e-commerce dari FTA negara-negara yang telah berkomitmen dalam sektor e-commerce. Pemerintah Indonesia dapat membuat pembatasan-pembatasan mengenai kepemilikan modal asing di dalam SoC yang terdapat dalam ketentuan GATS.

---

The Focus of this thesis is about analysis of e-commerce base on Indonesia Act and Provision of General Agreement on Trade on Services. At this time the WTO has not been set up e-commerce, but some foreign investors have invested in e-commerce industry in Indonesia. This thesis uses a typology of normative legal analysis prescriptive research.

The results of this study indicate there has been a liberalization of services of e-commerce in Indonesia, although the requirements for registration of foreign companies in Act No. 7 of 2014 on Trade and the restrictions on foreign equity ownership in Presidential Regulation No. 44 Year 2016 concerning List of Closed and Opened Business Field with Requirement in the Field of Investment.

Suggestions for this research is that if the WTO will set up e-commerce should continue to implement the applicable provisions of GATS and implementing e-commerce arrangements of FTA countries that have been committed in the e-commerce sector. Indonesian Government can make borders for foreign investment on SoC in Provision of GATS."

"Dengan semakin meningkatnya transaksi bisnis internasional, maka semakin meningkat pula kemungkinan terjadinya kepailitan lintas batas. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu pengaturan kepailitan lintas batas yang memadai. Suatu negara dapat mengadopsi salah satu instrumen hukum internasional, yaitu UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency, ke dalam hukum kepailitannya guna menghadapi kasus kepailitan lintas batas. Skripsi ini membahas mengenai langkah Singapura dan Jepang dalam menghadapi kasus-kasus kepailitan lintas batas dengan mengadopsi UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency dan bagaimana UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency tersebut diterapkan dalam pengaturan kepailitan lintas batas di masing-masing negara. Skripsi ini juga akan membahas mengenai kemungkinan penerapan UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency dalam hukum kepailitan di Indonesia sebagai solusi dalam menghadapi permasalahan kasus kepailitan lintas batas dengan melihat Singapura dan Jepang sebagai acuan.

---

With the ever-increasing number of international business transactions, the possibility of cross-border insolvency also increases. Therefore, an adequate cross-border insolvency regulation is needed. A country can adopt one of the international law instruments, namely the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency, into their insolvency law to deal with cross-border insolvency cases. The study will discuss about Singapore and Japan's steps in facing cross-border insolvency cases by adopting the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency and how the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency is applied in cross-border insolvency regulation in each country. This study will also discuss about the possibility of adopting the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency in Indonesia's insolvency law as the solution to facing cross-border insolvency cases by looking at Singapore and Japan as a reference."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai perlakuan perpajakan atas penghasilan lintas batas dari kegiatan keartisan dalam ketentuan perpajakan di Indonesia dan aplikasi/penerapannya di lapangan serta pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (sebagai otoritas perpajakan di Indonesia) atas penghasilan lintas batas yang diterima oleh para artiste tersebut. Dalam melakukan penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif yang meliputi analisis teoritis, studi literatur dan studi lapangan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan perpajakan mengenai penghasilan lintas batas yang diterima oleh artiste belum diatur secara khusus dalam ketentuan peraturan perpajakan di Indonesia dan pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak belum sepenuhnya fokus terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan atas penghasilan lintas batas yang diterima oleh Artiste Indonesia yang telah ?Go International? dan pemenuhan kewajiban perpajakan para promotor musik dan/atau agent di Indonesia yang membayarkan penghasilan (fee) kepada artiste luar negeri sehubungan dengan kegiatan pertunjukan konser musik yang dilakukannya di Indonesia

---

ABSTRACTThis thesis discusses the tax treatment of income from cross-border activities of artistry in tax regulations in Indonesia and application/ implementation in the field as well as the supervision carried out by the Directorate General of Taxation (as the taxation authority in Indonesia) on cross-border income received by the artistes. In conducting this research, the method used is qualitative method with descriptive analysis approach which includes theoretical analysis, literature studies and field studies. The results of this study indicate that the tax treatment of cross-border income received by the artiste has not specifically stipulated in the provisions of the taxation laws in Indonesia and supervision carried out by the Directorate General of Taxation has not fully focus on the fulfillment of the obligations of cross-border taxation of income received by the Indonesian Artiste have "Go International" and the fulfillment of tax obligations music promoters and/or agent in Indonesia who pay income (fees) to the foreign artistes in connection with activities that do music concert performances in Indonesia.;"

"Kebanyakan mengenai pelaku UMKM di Indonesia mengalami penurunan omset usahanya, bahkan hingga harus menghentikan operasional usahanya dikarenakan masa pandemi. Namun, China menyerbu pasar-pasar dunia, bahkan dalam beberapa kasus China dengan berani melakukan bargaining (tawar-menawar) dengan perusahaan-perusahaan barat. Tipe penelitian dalam tesis ini menggunakan penelitian hukum empiris, menggunakan penelitian perbandingan dan peraturan perundang-undangan, sumber bahan hukum primer dan sekunder, dengan metode pengumpulan kepustakaan dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian tesis ini adalah terdapat beberapa pengaturan yang ditujukan untuk memberikan kemudahan dan kebijakan yang berpihak dengan usaha mikro, usaha kecil, dan usah menengah (UMKM). Kemudian Small Medium Enterprise (SME) mengembangkan orientasi kewirausahaan di dalam perusahaan mereka dan meramalkan kinerja Small Medium Enterprise (SME) yang memiliki orientasi kewirausahaan yang lebih baik daripada Small Medium Enterprise (SME) yang tidak berada dalam lingkungan yang tidak pasti. Saran dalam tesis ini adalah bahwa pemerintah lah yang menjadi Lembaga yang bertanggung jawab atas pendaftaran perusahaan. Dimana pendaftaran tersebut harus sesuai dengan persyaratan yang ada serta sesuai dengan prosedur hukum yang ada.

---

Most of the MSME players in Indonesia have experienced a decrease in business turnover, even to the point of having to stop their business operations due to the pandemic. However, China invaded world markets, even in some cases China boldly bargained with western companies. The type of research in this thesis uses empirical legal research, using comparative research and legislation, sources of primary and secondary legal materials, with literature collection methods and then analyzed qualitatively. The result of this thesis research is that there are several arrangements aimed at providing convenience and policies in favor of micro, small, and medium enterprises (MSMEs). Then Small Medium Enterprises (SMEs) develop an entrepreneurial orientation within their companies and predict the performance of Small Medium Enterprises (SMEs) that have a better entrepreneurial orientation than Small Medium Enterprises (SMEs) that are not in an uncertain environment. The suggestion in this thesis is that the government is the agency responsible for company registration. Where the registration must be in accordance with existing requirements and in accordance with existing legal procedures."