Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kartel harga merupakan salah satu bentuk tindakan anti-kompetitif yang dapat dicapai melalui berbagai cara, salah satunya adalah melalui pelepasan informasi tertentu ke publik sebagai sinyal kepada pelaku usaha pesaing untuk melalukan kartel, atau yang dikenal juga sebagai price signalling. Namun, di Indonesia tindakan price signalling belum mendapat perhatian dalam hukum persaingan usaha. Sedangkan, di Amerika dan Uni Eropa, tindakan price signalling merupakan tindakan yang mendapatkan perhatian khusus dalam hukum persaingan usaha. Komisi persaingan usaha masing-masing negara tersebut telah mencoba menggunakan berbagai pendekatan untuk dapat menindak tindakan price signalling berdasarkan hukum persaingan usahanya masing-masing. Perbandingan pendekatan di ketiga negara tersebut dapat memberikan masukan kepada hukum persaingan usaha Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normative. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tidak seperti di Amerika dann Uni Eropa, hukum persaingan usaha Indonesia baru melihat price signaling hanya sebagai facilitating practices dalam mencapai kartel, dan bukan tindakan anti-kompetitif yang berdiri sendiri. Penanganannya pun masih mengalami kendala di pengadilan. Oleh karena itu, perlu diberikan pengaturan yang jelas mengenai tindakan ini dalam revisi UU No. 5 Tahun 1999.

---

Price fixing cartel is one of anti competitive acts that could be achieved through many ways, one of them is through disclosure of specific information to the public that acts as a signal to other businessmen to do cartel, or commonly known as price signalling. However, in Indonesia, price signalling is not something that the competition law is specificically concerned with. Meanwhile, on America and European Union, price signalling is something that is considered important in competition law. Each countries competition committees have tried many approaches to deal with price signalling based on their competition laws. Comparison between those 3 countries can bring forth suggestions necessary for Indonesian competition law. This research is using normative juridical method. The conclusion of this research shows that unlike in America and European Union, Indonesian competition law merely sees price signaling as a facilitating practice for cartel, and not as an individual anti competitive action. In practice, it also experiences many difficulties in court. For this reason, this matter should be clearly governed in the revision of Law No. 5 Year 1999."

"Skripsi ini menganalisis mengenai tindakan anti persaingan yang menyebabkan tingginya tarif angkutan peti kemas Batam-Singapura dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pada awalnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU menduga bahwa tingginya tarif angkutan peti kemas Batam-Singapura yang ditetapkan oleh sejumlah perusahaan Singapura merupakan kartel yang dilarang oleh Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Akan tetapi, tindakan anti persaingan yang secara substansial lebih tepat dalam kasus tarif angkutan peti kemas Batam-Singapura adalah penetapan harga yang dilarang oleh Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 karena dalam kasus ini tidak terdapat pengaturan produksi atau pemasaran. Selanjutnya, perusahaan Singapura yang terlibat dalam kasus penetapan harga tersebut bukanlah merupakan pelaku usaha yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Indonesia, sehingga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak dapat berlaku secara optimal dan efektif terhadap kasus tersebut. Skripsi ini juga membahas mengenai keberlakuan UU Nomor 5 Tahun 1999 untuk diterapkan secara ekstrateritorial terhadap tindakan anti persaingan yang bersifat lintas negara dengan mempertimbangkan doktrin-doktrin hukum persaingan usaha yang ada di berbagai negara. Dalam menindaklanjuti kasus ini, sangat diperlukan adanya amandemen terhadap UU Nomor 5 Tahun 1999, sehingga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat berlaku secara optimal pada tindakan anti persaingan yang membutuhkan penerapan hukum persaingan usaha ekstrateritorial.

---

This thesis analyzes problems related to alleged cross border anti competitive conduct on container liner shipping price between Batam Singapore that had been fixed by the Singapore entities using juridical normative methodology. In this case, Competition Comission of Indonesia Komisi Pengawas Persaingan Usaha or KPPU alleged that expensive rate of the container liner shipping price is considered as cartel prohibited by the Article 11 of the Law Number 5 of 1999. However, it rsquo s more proper to consider the expensive rate of the container liner shipping price is substantially caused by price fixing that is prohibited by Article 5 of the Law Number 5 of 1999 because there is no evidence that the Singapore entities had determined the production and marketing of the product. Moreover, the Singapore entities involved in this case are not undertakings that established, located, or conducting action in the teritorial jurisdiction of Indonesia, and therefore the Law Number 5 of 1999 can not be applied toward them effectively and optimally. This thesis also examines the enforceability of the Law Number 5 of 1999 to be applied extraterritorially against cross border anti competitive conduct by considering competition law doctrines used in various countries. In this case, the amendement of Law Number 5 of 1999 will truly support the Indonesia rsquo s competition law to be applied extraterritorially in the most effective and optimal way."

"Skripsi ini membahas mengenai dugaan praktik anti persaingan perdagangan gula di Indonesia baik dalam perdagagan gula kristal rafinasi maupun gula kristal putih, dugaan adanya praktik anti persaingan ditenggarai dengan selalu tidak simetrisnya neraca gula di Indonesia, disertai harga gula di Indonesia yang cenderung tidak pernah turun. Struktur pasar gula di Indonesia yang cenderung oligopolis dan dikuasainya stok gula oleh di Indonesia diduga memberikan kesempatan kepada para pelaku usaha untuk menciptakan kolusi yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Pokok permasalahan utama dalam skripsi ini adalah untuk membahas apakah terdapat dugaan praktik anti persaingan yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan apakah kebijakan perdagangan gula di Indonesia telah sesuai dengan Hukum Persaingan Usaha. Penulisan skripsi ini merupakan penelitian yuridis-normatif menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penulisan skripsi ini menunjukkan bahwa terdapat dugaan praktik anti persaingan berupa kartel yang melanggar Pasal 11 dan oligopoli yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, dan Kebijakan perdagangan gula di Indonesia belum efektif dan dapat memberikan kesempatan untuk menimbulkan persaingan usaha tidak sehat oleh pelaku usaha.

---

This thesis analysis the alleged of anti-competition practices in sugar (white sugar plantation and refined sugar) trading in Indonesia. These allegations arose after not always asymmetrical balance of sugar in Indonesia and price of sugar is most expensive. The structure of the sugar market in Indonesia which tends to oligopoly and overpowered by the sugar stocks in Indonesia allegedly provides the opportunity for businesses to create collusion resulting unfair competition. The issues of this thesis is to discuss whether there is allegation of unfair competition practices as regulated in law number 5 year 1999 and whether sugar trade policy in Indonesia were in accordance with competition law. this thesis is the juridical-normative research using primary and secondary data. The results of this thesis shows that there is competition in the form of an alleged practice of anti-competitive cartels in violation of article 11 and oligopoly that is set out in article 4 of law number 5 year 1999, and sugar trade policy in Indonesia have not been effective and can provide an opportunity to inflict unhealthy business competition."

"Industri perbankan sangat berperan penting dalam perekonomian Indonesia. Agar pembangunan dalam suatu negara dapat terus berjalan, maka kredit yang difasilitasi oleh bank sebagai salah satu sarana terpenting dalam penyaluran modal bagi usaha negara dan swasta, harus tetap dijaga kestabilannya. Tingkat kestabilan kredit di Indonesia dapat dilihat melalui besaran suku bunga kredit. Selain itu, persaingan antar bank umum juga memiliki pengaruh terhadap kestabilan suku bunga kredit di Indonesia. Kenaikan tingkat suku bunga kredit yang terlalu tinggi dapat menghambat pembangunan negara dan menjadi beban pada roda perekonomian negara maupun masyarakat sebagai pelaku usaha yang melakukan investasi. Keberadaan persaingan dalam industri perbankan di Indonesia pada umumnya akan menciptakan persaingan diantara para pelaku usaha yang akhirnya akan menguntungkan masyarakat melalui persaingan harga. Namun mulai pertengahan tahun 2011 ditemukan indikasi oleh KPPU bahwa terdapat bank umum besar baik negeri maupun swasta melakukan persaingan usaha tidak sehat melalui kartel. Dimana melalui kartel tersebut suku bunga bank menjadi tinggi dan memiliki besaran yang serupa. Besaran bunga bank yang dirasa terlampau tinggi tersebut kemudian dikhawatirkan dapat menghambat iklim investasi, khususnya pada sektor UMKM. Indikasi ini terus berlanjut hingga pertengahan tahun 2013. Melalui penelitian ini dilakukan analisa terhadap indikasi perjanjian kartel tersebut dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Diharapkan melalui penelitian ini pelaku usaha dapat bersaing secara sehat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. "

"Skripsi ini membahas mengenai dugaan praktik anti persaingan perdagangan gula di Indonesia baik dalam perdagagan gula kristal rafinasi maupun gula kristal putih, dugaan adanya praktik anti persaingan ditenggarai dengan selalu tidak simetrisnya neraca gula di Indonesia, disertai harga gula di Indonesia yang cenderung tidak pernah turun. Struktur pasar gula di Indonesia yang cenderung oligopolis dan dikuasainya stok gula oleh di Indonesia diduga memberikan kesempatan kepada para pelaku usaha untuk menciptakan kolusi yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Pokok permasalahan utama dalam skripsi ini adalah untuk membahas apakah terdapat dugaan praktik anti persaingan yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan apakah kebijakan perdagangan gula di Indonesia telah sesuai dengan Hukum Persaingan Usaha. Penulisan skripsi ini merupakan penelitian yuridis-normatif menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penulisan skripsi ini menunjukkan bahwa terdapat dugaan praktik anti persaingan berupa kartel yang melanggar Pasal 11 dan oligopoli yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, dan Kebijakan perdagangan gula di Indonesia belum efektif dan dapat memberikan kesempatan untuk menimbulkan persaingan usaha tidak sehat oleh pelaku usaha.

---

This thesis analysis the alleged of anti-competition practices in sugar (white sugar plantation and refined sugar) trading in Indonesia. These allegations arose after not always asymmetrical balance of sugar in Indonesia and price of sugar is most expensive. The structure of the sugar market in Indonesia which tends to oligopoly and overpowered by the sugar stocks in Indonesia allegedly provides the opportunity for businesses to create collusion resulting unfair competition. The issues of this thesis is to discuss whether there is allegation of unfair competition practices as regulated in law number 5 year 1999 and whether sugar trade policy in Indonesia were in accordance with competition law. this thesis is the juridical-normative research using primary and secondary data. The results of this thesis shows that there is competition in the form of an alleged practice of anti-competitive cartels in violation of article 11 and oligopoly that is set out in article 4 of law number 5 year 1999, and sugar trade policy in Indonesia have not been effective and can provide an opportunity to inflict unfair business competition."

"PT. Perusahaan Gas Negara PGN pada periode Agustus sampai November 2015 menetapkan harga jual gas bumi untuk pengguna umum yang didistribusikan melalui pipa. Berkaitan dengan hal tersebut, timbul permasalahan dengan adanya Putusan KPPU Perkara Nomor 09/KPPU-L/2016, atas penentuan harga yang dilakukan PGN, PGN dinyatakan melakukan praktik monopoli. Putusan KPPU tersebut dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, melalui Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-KPPU/2017/PN.Jkt.Brt. Dengan adanya kedua putusan tersebut, telah dilakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisa ketentuan mengenai pengecualian terhadap praktik monopoli yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara BUMN dan menganalisa penentuan harga gas bumi yang dilakukan PGN dengan ketentuan pengecualian berdasarkan Pasal 50 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan peraturan perundang-undangan yang dilakukan melalui studi kepustakaan dengan studi dokumen atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa terdapat pengecualian terhadap BUMN yang melakukan praktik monopoli dengan syarat kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan penentuan harga gas bumi yang dilakukan PGN sebagai BUMN adalah bertujuan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga merupakan kegiatan yang dikecualikan oleh Pasal 50 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

---

PT. Perusahaan Gas Negara PGN in the period August to November 2015 set the selling price of natural gas for general users that distributed through pipes. On the matter of issues that arises from KPPU Decision No. 09 KPPU L 2016 on price determination by PGN, stated that PGN has conducted monopolistic practice. KPPU Decision was canceled through the Decision No. 02 Pdt.Sus KPPU 2017 PN.Jkt.Brt. With that two decisions, has done the research that aimed to analyse the provisions of exceptions to monopolistic practice by State owned enterprises BUMN and analysis the price determination of natural gas by PGN with exceptions under Article 50 sub article A of Law Number 5 of 1999. This study was a normative legal study performed with case approach and statue approach through the literary study by document study on primary, secondary, and tertiary legal materials. Research result and discussion show that there are exception to monopolistic practice by BUMN with condition the actions with the intention to implement the existing law, and price determination by PGN as a BUMN is with the intention to implement the existing law, so that action is excluded by Article 50 sub article A of Law Number 5 of 1999."

"Saat harga minyak goreng sawit melonjak sejak akhir tahun 2021 hingga kuartal I tahun 2022, pemerintah menginformasikan kepada publik bahwa kenaikan yang terjadi disebabkan oleh faktor kenaikan harga bahan baku. Namun, hal itu menimbulkan kontroversi mengingat Indonesia merupakan produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Fenomena kenaikan harga yang kemudian diikuti dengan kondisi kelangkaan di masyarakat menimbulkan kecurigaan KPPU bahwa telah terjadi praktik anti persaingan. Penelitian ini membahas indikasi persaingan usaha tidak sehat dan kontribusi kebijakan pemerintah dalam peristiwa kenaikan harga. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis Pasal 5 dan Pasal 19 huruf c UU No.5 Tahun 1999 yang digunakan oleh KPPU dalam proses penegakan hukum persaingan usaha, serta kontribusi dari kebijakan pemerintah yang dikeluarkan selama periode kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dan menggunakan wawancara dari lembaga terkait untuk memperoleh informasi penelitian. Adapun hasil penelitan penulis ialah pasar minyak goreng kemasan dan curah merupakan pasar yang berbeda. Penegakan hukum dapat tetap dilanjutkan dengan 2 (dua) opsi, yakni membedakan pembuktiannya atau hanya membuktikan pelanggaran pada pasar minyak goreng kemasan karena seluruh terlapor memproduksi minyak goreng kemasan dan tidak untuk minyak goreng curah. Pasal 5 tentang penetapan harga dapat terbukti meski perjanjian secara tertulis sulit dibuktikan oleh investigator. Investigator dapat menggunakan bukti tidak langsung yang didukung dengan analisis plus factor untuk menghasilkan alat bukti petunjuk. Kemudian, unsur Pasal 19 huruf c tidak terbukti karena pembatasan peredaran minyak goreng tidak disertai dengan persyaratan untuk mendapatkan pasokan meski tindakan tersebut merugikan konsumen. Di sisi lain, kebijakan pemerintah berupa DMO, DPO, dan HET memberikan hambatan persaingan bagi pelaku usaha eksportir yang tidak memiliki sumber daya sawit sendiri serta pedagang pasar yang tidak dapat memenuhi syarat administrasi dalam mengikuti kebijakan pemerintah terkait penjualan minyak goreng.

---

When the price of palm cooking oil soared from the end of 2021 until the first quarter of 2022, the government informed that the increase was caused by the rise in raw material prices. However, it caused controversy considering that Indonesia is the largest palm oil producer in the world. The rising prices followed by scarcity in the community raise the KPPU's suspicion that anti-competitive practices have occurred. This study discusses indications of unfair business competition and the contribution of government policies. The goal of this study is to examine Article 5 and Article 19 letter c of Law No. 5 of 1999, which are used by the KPPU in the process of enforcing the law on business competition, as well as the contribution of government policies issued during the period of rising cooking oil prices and scarcity. This research is juridical normative and uses interviews from relevant institutions to obtain research information. The study's findings show that the packaged and bulk cooking oil market is distinct. Law enforcement can proceed with two options: distinguishing the evidence or demonstrating only the violation of the packaged cooking oil market because all of the reported parties produce packaged cooking oil but not all of them manufacture bulk cooking oil. Article 5 regarding price fixing can be proven, even though the written agreement is difficult for investigators to prove. Investigators can generate clues by using circumstantial evidence supported by plus-factor analysis. However, the element of Article 19 letter c is not proven because the restriction on the circulation of palm cooking oil is not accompanied by a requirement to obtain supplies, despite the fact that the action is detrimental to consumers. Government policies in the form of DMO, DPO, and HET, on the other hand, create competition barriers for exporters who do not have their own palm oil resources and market traders who are unable to meet administrative requirements in order to comply with government policies."

"Skripsi ini membahas mengenai adanya dugaan praktek kartel yang dilakukanoleh importir bawang putih. Adanya dugaan praktek kartel ini menurut perkiraanawal KPPU yang melihat terdapat kejanggalan dalam hal distribusi dengandilakukannya penahanan bawang putih ke pasaran di pelabuhan oleh importirbawang putih, padahal ketika itu pasokan dipasaran sedang langka danmengakibatkan harga bawang putih naik hingga 5 (lima) kali lipat dari harganormal. Sejauh ini KPPU belum dapat membuktikan kebenaran praktek kartelyang dilakukan oleh para importir bawang putih dan instantsi pemerintahan. Teoripembuktian melalui direct evidence dan indirect evidence yang diamanatkan olehPeraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 04 Tahun 2010 belum bisamembuktikan kebenaran praktek kartel ini dan KPPU belum bisa membuktikanadanya perjanjian yang dilakukan oleh para importir bawang putih.

---

This thesis discusses about the alleged cartel practices carried out by the importer

garlic. The existence of the alleged cartel practices, according to the

Commission's preliminary estimates irregularities seen in terms of the distribution

of the detention does garlic into the market by the importer at the port of garlic,

But when it was rare in the market supply and caused prices of garlic rose to 5

(five) times the of the normal price. So far the Commission has not been able to

prove the truth of cartel practices carried out by the importer garlic and

government. Theory of evidence through direct evidence and indirect evidence

mandated by the KPPU No. 04 of 2010 has not been able to prove the truth of this

cartel practice and the Commission has not been able to prove the existence of an

agreement made by the importer garlic"

"Melihat pentingnya persaingan usaha sehat terutama di bidang perbankan untuk mencapai tujuan pelaksanaan pembangunan nasional dan pentingnya persaingan usaha sehat dalam dunia perbankan dan asuransi, maka isu mengenai aktivitas bancassurance sebagai bentuk kerja sama antara bank dan asuransi yang dikhawatirkan dapat menjadi jalan masuk bagi persaingan usaha tidak sehat menjadi penting untuk dipelajari dan oleh karenanya diangkat dalam penelitian ini. Rumusan masalah yang dapat diangkat adalah bagaimana pelaksanaan aktivitas bancassurance berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia serta apakah praktek persaingan usaha tidak sehat dapat muncul dalam skema kerja sama eksklusif dalam pelaksanaan aktivitas bancassurance. Selain itu, permasalahan mengenai bagaimana pengawasan dan pengaturan aktivitas bancassurance dalam upaya penciptaan persaingan usaha sehat berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 juga akan diangkat sebagai salah satu pokok masalah. Metode penelitian menggunakan tipologi penelitian normatif dengan teknik analisis data secara prekskriptif yang didukung dengan wawancara dengan nara sumber. Bedasarkan metode yang digunakan didapati bahwa, pengaturan mengenai bancassurance tercantum dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/SEOJK.03/2016, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.05/2016 serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 dengan tetap memperhatikan peraturan lain yang terkait. Melalui penelitian juga diketahui bahwa dalam suatu skema kerja sama eksklusif aktivitas bancassurance dapat muncul praktek persaingan usaha tidak sehat dalam bentuk tying agreement dan barriers to entry. Untuk menanggulangi kemungkinan munculnya persaingan usaha tidak sehat tersebut, maka dibutuhkan kejelasan dalam pengawasan serta pengaturan mengenai praktek bancassurance. Dalam hal pengawasan harus dipahami bahwa yang behak melakukan pengawasan terhadap praktek bancassurance adalah Otoritas Jasa Keuangan, tanpa menutup kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk melakukan penelitian bila terdapat indikasi persaingan usaha tidak sehat dalam praktek bancassurance.

---

Considering the importance of fair business competition especially in the banking sector to achieve the objectives of national development implementation and the importance of fair business competition in the insurance world, the issue of bancassurance activity as a form of cooperation between banks and insurance which having possibility to create unfair competition became important to be studied and therefore raised as the topic in this thesis. The main issues are concerning of how the implementation of bancassurance activities based on the regulations applicable in Indonesia as well as whether unfair business competition practices can appear in the exclusive cooperation scheme in the implementation of bancassurance activities. In addition, this thesis also doing study on how the supervision and regulation of bancassurance activities in order to create fair business competition based on Law Number 5 of 1999. The method used in this thesis is normative typology with data prescriptive analysis technique, supported by interview data. Based on the method used it is found that bancassurance is regulated in Circular Letter of Financial Services Authority Number 33 SEOJK.03 2016, Circular Letter of Financial Services Authority Number 32 SEOJK.05 2016 and Regulation of Financial Services Authority Number 23 POJK.05 2015 with due regard to other relevant regulations. Through research also known that in an exclusive cooperation scheme, bancassurance activity, there is possibility that unfair business competition arises in the form of tying agreement and barriers to entry. To overcome the possibility of unfair business competition, supervision and arrangement regarding bancassurance practice is required. In the case of supervision, it should be understood that the supervisor of bancassurance practice is the Financial Services Authority, without inhibiting the authority of Business Competition Supervisory Commission to conduct research if there is any indication of unfair business competition in bancassurance practice."