Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dewasa ini, timbul berbagai masalah yang dihadapi Lembaga Manajemen Kolektif di Indonesia. Untuk menanggulangi masalah ini, kemudian dibentuk Lembaga Manajemen Kolektif Nasional LMKN berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 sebagai lembaga yang mengelola royalti hak cipta bidang lagu dan/atau musik. Terdapat dua jenis LMKN yakni LMKN Pencipta, yang merepresentasikan kepentingan Pencipta, dan LMKN Hak Terkait, yang merepresentasikan kepentingan Pemilik Hak Terkait. LMKN dibentuk sebagai subordinasi dari LMK-LMK di Indonesia. Tidak ada lembaga di negara-negara lain yang menyerupai LMKN. Pengaturan mengenai LMKN diatur lebih lanjut dalam Permenkumham No. 29 Tahun 2014. Menurut Permenkumham No. 29 Tahun 2014, LMKN dibentuk dengan bentuk hukum komisi yang beranggotakan masing-masing 5 komisioner. Permenkumham ini juga mengatur mengenai tugas dan kewenangan dari LMKN. Terdapat pengaturan mengenai LMKN dalam Permenkumham dan UU No. 28 Tahun 2014 yang bertentangan antar satu dengan yang lainnya. Bentuk hukum dan kewenangan LMKN sebagaimana diatur dalam Permenkumham bertentangan dengan definisi awal dari pembentukan LMKN dalam UU No. 28 Tahun 2014.

---

Nowadays, there are a lot of problems arise that are encountered by Collective Management Institutions in Indonesia. The National Collective Management Institute LMKN was established under Law no. 28 of 2014 as the agency that manages the copyrighted royalties of song and or music fields. There are two types of LMKN namely LMKN Creator, which represents the interests of the Creator, and LMKN Related Rights, which represents the interests of the Owner of the Related Rights. LMKN was formed as a subordination of collective management organizations located in Indonesia. There are no institutions in other countries that resemble LMKN.

The regulation on LMKN is further stipulated in Permenkumham No. 29 Year 2014. According Permenkumham No. 29 Year 2014, LMKN was formed with a legal form of commission consisting of 5 commissioners each. This Permenkumham also regulates the duties and authorities of LMKN. There are arrangements regarding LMKN in Permenkumham and Law no. 28 of 2014 that are in conflict with each other. The legal form and authority of LMKN as regulated in Permenkumham is contrary to the original definition of the formation of LMKN in Law no. 28 of 2014. "

"Jika dilihat dari latar belakang historis mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) terlihat bahwa di negara barat/ western, penghargaan atas kekayaan intelektual atau apapun hasil olah pikir individu sudah sangat lama diterapkan dalam budaya mereka yang kemudian diterjemahkan dalam perundang-undangan. Konsep HKI bagi masyarakat barat bukanlah sekedar perangkat hukum yang digunakan hanya untuk perlindungan terhadap hasil karya intelektual seseorang akan tetapi dipakai sebagai alat strategi usaha di mana karena suatu penemuan dikomersialkan atau kekayaan intelektual, memungkinkan pencipta atau penemu tersebut dapat mengeksploitasi ciptaan/penemuannya secara ekonomi. Maka dengan Metode normatif, penulis akan menulis tentang bagaimana hak cipta sebagai Hak atas Kekayaan Intelektual dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari usaha untuk mendapatkan modal di luar negeri, dan bagaimana apabila hal ini diberlakukan di Indonesia. Undang-Undang Hak Cipta yang baru memberikan peluang dan sudah mengatur tentang sistem ini, dan hak ini tinggal dilanjutkan bagaimana sistem pengaturan tentang penjaminan Hak Cipta dapat berjalan di Indonesia, dan apakah dapat selaras dengan pengaturan hukum yang sudah ada di Indonesia. Tumbuhnya konsepsi kekayaan atas karya-karya intelektual pada akhirnya juga menimbulkan untuk melindungi atau mempertahankan kekayaan tersebut. Pada gilirannya, kebutuhan ini melahirkan konsepsi perlindungan hukum atas kekayaan tadi, termasuk pengakuan hak terhadapnya. Sesuai dengan hakekatnya pula, Hak Atas Kekayaan Intelektual dikelompokan sebagai hak milik perorangan yang sifatnya tidak berwujud. Dalam tahun-tahun terakhir, telah semakin nyata di dalam kebutuhan pembangunan harus bersandarkan pada industry yang menghasilkan nilai gagasan tinggi. Terutama setelah gagasan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) serta keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO, telah menunjukkan keseriusan Pemerintah dalam mendukung sistem perekonomian yang bebas/terbuka, dan secara tidak langsung memacu perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk lebih meningkatkan daya saingnya.

---

The historical background of the Intellectual Property Rights (IPR) is seen that in the west country / western, respect for intellectual property, or any results if the individual has a very long thought applied in their culture which is then translated into legislation. The concept of Intellectual Property Rights (IPR) for the western society is not just a legal device used only for the protection of one's intellectual work but used as a strategic tool for businesses where a discovery commercial or intellectual property, allowing the creator or inventor can exploit creation / discovery economically. So with normative method, the authors will write about how copyright as Intellectual Property Rights can be utilized as part of an effort to raise capital abroad, and what if it is applied in Indonesia.

Copyright Act gives new opportunities and are already set on this system, and the right to continue living how the system settings on guaranteeing Copyright can run in Indonesia, and whether it can be aligned with the existing legal arrangements in Indonesia. The growing conception of wealth on intellectual works also eventually lead to protect or maintain such property. In turn, this need produce to the conception of the legal protection of wealth before, including the recognition of the rights to it. In accordance with the essence Anyway, Intellectual Property Rights is classified as private property rights that are intangible.

In recent years, it has been increasingly evident in the development needs should be based on industries that produce high-value ideas. Especially after the idea of MEA (ASEAN Economic Community) as well as the participation of Indonesia as a member of the WTO, have demonstrated the seriousness of the Government in supporting the economic system which is free or open, and indirectly spur companies in Indonesia to further enhance its competitiveness."

"Tesis ini membahas mengenai legalitas atas hak cipta lagu parodi yang diunggah di dalam layanan berbagi video YouTube dengan mengkaji sejauhmana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur hal tersebut termasuk perlindungan terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta dan pelaku pertunjukan lagu asli. Dengan kemajuan teknologi, kepastian hukum atas suatu ciptaan lagu yang ditransformasikan menjadi parodi dan kemudian diunggah di internet sangatlah penting untuk dikertahui oleh pencipta dan pelaku pertunjukan lagu asli. Terdapat dua cara untuk mengetahui sejauhmana suatu lagu parodi yang diunggah melalui YouTube adalah sah ataukah bertentangan dengan UUHC. Jika terjadi pelanggaran hak cipta, maka pencipta dan pelaku pertunjukan lagu asli berhak atas perlindungan hukum dengan cara mengajukan penghentian, gugatan perdata, maupun tuntuan pidana yang diatur di dalam UUHC, UU ITE dan Copyrigts on YouTube.

---

This thesis discusses the legality to Copyright of Parody Song which being uploaded in video-sharing website, YouTube by analyzing at how far The Law of Republic of Indonesia Number 28 Year 2014 Regarding Copyright regulates this matter including the protection of moral right and economic right of the original songwriter and performer. With the progress of technology, legal certainty of the song which being transformed to parody and also uploaded to internet is very important for original songwriter and performer to know. There are two ways to find out about a parody song which were uploaded through YouTube be valid or contrary to UUHC. When there is a violation of copyright, the original songwriter and performer have a rights to access legal protection by reporting the termination, filing a lawsuit for compensation, and criminal charges as governed in UUHC, UU ITE, and Copyrights on YouTube."

"[Penulisan tesis ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan royalti yang dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan perbandingannya dengan negara lain. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana pengelolaan hak ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak Terkait di bidang musik pada Industri Kreatif, bagaimana peran dan mekanisme pembayaran royalti yang dilaksanakan oleh Lembaga Manajemen Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Hak Cipta, dan bagaimana pengaturan mengenai Lembaga Manajemen Kolektif berdasarkan konvensi dan kerjasama perdagangan internasional serta di beberapa negara lain. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Pengelolaan hak ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak Terkait di bidang musik dapat dilakukan melalui Lembaga Manajemen Kolektif. Dalam hal pembayaran royalti yang dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif di bidang musik ditentukan dari nilai, norma, dan kebiasaan yang terjadi, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Secara internasional, pengaturan mengenai Lembaga Manajemen Kolektif terdapat dalam Pasal 11 bis ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) Konvensi Bern. Indonesia, melalui Undang-Undang Hak Ciptanya yang baru telah mengatur secara tegas mengenai Lembaga Manajemen Kolektif, dimana hal ini menjadi dasar hukum yang pasti untuk Lembaga Manajemen Kolektif. Dalam hal memajukan Lembaga Manajemen Kolektif, dibutuhkan dorongan dan dukungan dari Pemerintah, sebagaimana yang terjadi di beberapa negara lainnya.;This thesis aims to determine how the role of Collective ManagementOrganization of Music based on Copyright Law No. 28 of 2014. The researchproblems in this thesis are about the exercise of economic right of The Author,Copyright Holder, and Related Rights Holder in the field of music under creativeindustries, the role of Collective Management Organization and how the royaltypayment mechanism stipulated in Copyright Law No. 28 of 2014, and theregulation regarding Collective Management Organization according tointernational convention and international trade cooperation along with itsregulation in several different countries. This thesis uses the normative legalresearch method, and the secondary data is used as its source. The exercise ofeconomic right of The Author, Copyright Holder, and Related Rights Holder inthe field of music shall be conducted by Collective Management Organization.With respect to the mechanism of royalties payment applied to the field of music isdetermined from the specified values, norms, and customs that occur, both innational and international level. Internationally, the regulation regarding TheCollective Management Organization contained in Article 11 bis (2) and Article13 Paragraph (1) Bern Convention. Indonesia, through its Copyright Law hasfirmly regulate about Collective Management Organization, thus it becomes adefinite legal basis for Collective Management Organization. With respect todevelop The Collective Management Organization, it takes The Government’sencouragement and support, as well as in several other countries., This thesis aims to determine how the role of Collective ManagementOrganization of Music based on Copyright Law No. 28 of 2014. The researchproblems in this thesis are about the exercise of economic right of The Author,Copyright Holder, and Related Rights Holder in the field of music under creativeindustries, the role of Collective Management Organization and how the royaltypayment mechanism stipulated in Copyright Law No. 28 of 2014, and theregulation regarding Collective Management Organization according tointernational convention and international trade cooperation along with itsregulation in several different countries. This thesis uses the normative legalresearch method, and the secondary data is used as its source. The exercise ofeconomic right of The Author, Copyright Holder, and Related Rights Holder inthe field of music shall be conducted by Collective Management Organization.With respect to the mechanism of royalties payment applied to the field of music isdetermined from the specified values, norms, and customs that occur, both innational and international level. Internationally, the regulation regarding TheCollective Management Organization contained in Article 11 bis (2) and Article13 Paragraph (1) Bern Convention. Indonesia, through its Copyright Law hasfirmly regulate about Collective Management Organization, thus it becomes adefinite legal basis for Collective Management Organization. With respect todevelop The Collective Management Organization, it takes The Government’sencouragement and support, as well as in several other countries.]"

"Tesis ini membahas posisi Instagram di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta terkait memposting ulang tindakan yang dilakukan tanpa izin dari pemilik foto yang merupakan pemegang hak cipta. Instagram adalah media sosial yang telah berkembang menjadi platform perdagangan elektronik jugadiindikasikan untuk memfasilitasi atau juga mengizinkan tindakan repost yang merupakan pelanggaran hak cipta. Tujuan penelitian dalam tesis ini adalah, Pertama, Bagaimana posisi Instagram dalam UU Hak Cipta dan Arahan Parlemen Eropa. Kedua, dapatkah pemilik foto meminta legal tanggung jawab ke Instagram jika fotonya diposkan ulang oleh pengguna lain tanpa izin. Ketiga, apa yang harus dilakukan Instagram dalam mengatur bisnisnya di Indonesia terkait dengan tindakan posting ulang yang dilakukan oleh penggunanya. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif untuk cari tahu bagaimana arti Undang-Undang Hak Cipta terkait dengan tindakan repost di Instagram dan juga menggunakan pendekatan komparatif karena tidak hanya peraturan hak cipta di Indonesia, tetapi juga dalam Eropa, yaitu dalam Arahan Parlemen Eropa.

---

This thesis discusses Instagrams position in Indonesia under the Copyright Act related to reposting actions taken without permission from the photo owner who is the copyright holder. Instagram is a social media that has developed into an electronic trading platform as well indicated to facilitate or also permit repost actions that constitute copyright infringement. That The research objectives in this thesis are, First, What is Instagrams position in the Copyright Law and Directive of the European Parliament. Second, can the owner of the photo request legal responsibility to Instagram if the photo is reposted by another user without permission. Third, what Instagram has to do in managing its business in Indonesia is related to the act of reposting done by its users. This study uses normative research to find out how the meaning of the Copyright Act is related to repost actions on Instagram and also use a comparative approach because not only is copyright regulation in Indonesia, but it is also deep Europe, namely in the Directive of the European Parliament."

"Pelanggaran hak cipta karya sinematografi dengan adanya situs streaming ilegal terus meningkat setiap tahunnya. Adanya situs ilegal menyebabkan kerugian bagi Pencipta selaku pihak yang memegang hak ekonomi Ciptaan. Lembaga Manajemen Kolektif dinilai dapat menjadi solusi yang memungkinkan insan perfilman untuk mengawasi pemanfaatan dari karya ciptanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelanggaran hak cipta karya sinematografi dan menganalisis efektivitas apabila dibentuk Lembaga Manajemen Kolektif Bidang Film. Saat ini di Indonesia belum terdapat Lembaga Manajemen Kolektif yang khusus ditujukan untuk Ciptaan film, walaupun UU Hak Cipta telah menyatakan bahwa Lembaga Manajemen Kolektif ditujukan untuk semua Ciptaan yang dilindungi termasuk salah satunya karya sinematografi atau film. Penelitian dilakukan dari studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan Indonesia sudah memberikan perlindungan secara pidana, perdata, maupun administratif terkait pelanggaran hak cipta. Namun, masih diperlukan penegakan hukum atas peraturan ini. Di samping itu, adanya Lembaga Manajemen Kolektif perlu ditelaah terlebih dahulu karena masih ada kekosongan hukum yang mengatur mengenainya. Lembaga Manajemen Kolektif di Bidang Film dapat dibentuk apabila terdapat kebutuhan di industri film yang menyatakan lembaga tersebut dapat efektif berjalan bagi Ciptaan film.

---

Copyright infringement of cinematographic works with illegal streaming sites continues to increase every year. The existence of illegal sites causes losses to the Creator as the holder of the economic rights of creation. The Collective Management Institution is considered to be a solution that allows film people to oversee the utilization of their copyrighted works. This study aims to determine the protection provided by the laws and regulations governing copyright infringement of cinematographic works and analyze the effectiveness if a Film Collective Management Institute is established. Currently, in Indonesia there is no Collective Management Institution specifically aimed at film creations, although the Copyright Act has stated that the Collective Management Institution is intended for all protected creations including one of cinematographic works or films. The research was conducted from literature studies and interviews with relevant parties. The results showed that Indonesian legislation has provided criminal, civil, and administrative protection related to copyright infringement. However, law enforcement of this regulation is still needed. In addition, the existence of a Collective Management Institution needs to be examined first because there is still a legal void governing it. The Collective Management Institution in the Film sector can be established if there is a need in the film industry that states the institution can effectively run for film creations."

"Skripsi ini membahas mengenai Fiksasi yang merupakan salah satu persyaratan mutlak dalam perlindungan Hak Cipta. Doktrin Fiksasi mensyaratkan sebuah ciptaan harus berwujud nyata (tangible) dalam arti dapat dilihat, didengar, dan direproduksi kembali. Sebuah Ide tidak akan mendapatkan perlindungan Hak Cipta sehingga ide tersebut harus disalurkan kedalam suatu media. Namun ada sebuah ciptaan yang dapat didengar namun tidak dapat direproduksi kembali, yaitu ceramah atau pidato spontan. Skripsi ini membahas mengenai kesesuaian pengaturan doktrin Fiksasi yang ada dalam Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014 dengan Perjanjian Internasional Hak Kekayaan Intelektual dalam hal perlindungan terhadap karya cipta ceramah. Setelah melakukan analisis, pengaturan doktrin Fiksasi dalam UUHC tidak melindungi suatu Ceramah yang bersifat spontan dan belum di Fiksasi. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode kepustakaan.

---

This paper discusses Fixation is one of the absolute requirement for Copyright Protection. To be qualified as fixation Under Law no. 28 Year 2014 concerning Copyright Law, a work must be fixed in tangible medium of expression that can be seen, heard or reproduced. A mere idea, on the other side, needs to be fixed in a form of media to obtain copyright protection. However, there is a work that can be heard but can not be reproduced, namely spontaneous speech or lecture.

This study discusses the compability of fixation doctrine under Copyright Law to International Agreement of Intellectual Property Rights regarding protection of speech. The author concludes that the fixation doctrine under Copyright Law does not protect spontaneous and unfixed speeches. The method used in this thesis is the method of literature.

"

"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan hak cipta lagu dan/atau musik di Indonesia, terkhusus dalam pemanfaatan ciptaan guna memperoleh keuntungan ekonomi pada penyelenggaraan konser musik. Konser musik merupakan salah satu bentuk layanan publik yang bersifat komersial maka dalam penyelenggaraannya, pihak pengguna, yaitu Promotor memiliki kewajiban untuk membayar imbalan berupa royalti kepada Pencipta yang ciptaannya digunakan oleh Pelaku Pertunjukan. Pembayaran royalti tersebut didasari oleh adanya lisensi yang dilakukan oleh Promotor dengan LMK. Penelitian ini dilakukan untuk meneliti secara mendalam mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan konser musik, hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap subjeknya, dan solusi alternatif dalam hal mekanisme pengelolaan royalti pada penyelenggaraan konser musik di Indonesia dengan diberlakukannya sistem direct licensing yang telah diterapkan oleh beberapa LMK di luar negeri, seperti Inggris dan Amerika Serikat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan norma hukum, ketentuan dalam peraturan perundang-undangan serta dilengkapi dengan pendekatan kualitatif melalui adanya wawancara dengan narasumber. Adapun hasil dari Skripsi ini, yaitu dalam praktek pengelolaan royalti pada penyelenggaraan konser musik di Indonesia, para subjek belum mendapatkan imbalan yang wajar, minimnya kesadaran para Promotor untuk melakukan kewajiban dalam pengurusan lisensi dan pembayaran royalti, serta belum berjalannya sebuah sistem informasi dan data pada pendistribusian royalti lagu dan/atau musik di Indonesia.

---

This thesis discusses the copyright arrangement of songs and/or music in Indonesia, specifically in the utilization of creation to obtain economic benefits in the organization of music concerts. Music concerts are one form of public service that is commercial in nature so in its implementation, the user, the Promoter has an obligation to pay a reward in the form of royalties to the Creator whose work is used by the Performer. The royalty payment is based on the license made by the Promoter with the CMO. This research was conducted to examine in depth the parties involved in organizing music concerts, the rights and obligations that must be fulfilled by each subject, and alternative solutions in terms of royalty management mechanisms for organizing music concerts in Indonesia with the enactment of a direct licensing system that has been implemented by several CMOs abroad, such as the United Kingdom and the United States. The research method used is normative juridical using a legal norm approach, provisions in laws and regulations and is complemented by a qualitative approach through interviews with sources. The results of this thesis, namely in the practice of royalty management in organizing music concerts in Indonesia, the subjects have not received reasonable compensation, the lack of awareness of the Promoters to carry out their obligations in managing licenses and royalty payments, and the absence of an information and data system on the distribution of royalties for songs and/or music in Indonesia."

"ABSTRAKWakaf sebagai salah satu lembaga Islam yang erat kaitannya dengankesejahteraan umat. Oleh karena itu sebagai salah satu langkah strategis untukmeningkatkan kesejahteraan umum, perlu adaanya peningkatkan peran wakafsebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagaisarana ibadah dan sosial saja, tetapi juga harus memiliki kekuatan ekonomi yangberpotensi. Hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalahbagaimana konsep yuridis terhadap Hak Kekayaan Intelektual berupa Hak Ciptasebagai harta benda wakaf dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 41 tahun 2004tentang wakaf, selain itu penulis juga mengangkat masalah mengenai bagaimanapandangan hukum Islam terhadap wakaf Hak Kekayaan Intelektual berupa HakCipta. Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan pendekatan kepustakaan,dimana hasil dari telaah kepustakaan yang diambil dari buku-buku, majalah, karyatulis yang ada kaitanya dengan pembahasan wakaf, kemudian penulis analisisdengan menggunakan metode deskriptif analitik dan konten analisis. Dalampenelitian ini, ditemukan bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai harta wakaf,karena hak cipta merupakan harta yang memiliki manfaat dan nilai ekonomis.Disamping itu, titik tekan atau inti dari wakaf itu sendiri adalah mengambilmanfaat dari harta yang diwakafkan untuk kepentingan umum.

---

ABSTRACTWaqf (Endowment) as one of Islamic institution that is closely related to thewelfare of the people. Therefore as a strategic step to improve the general welfare,to be need for enhancing the role of waqf (endowment) as religious institutions arenot only aims at providing a wide range of social and religious facilities, but alsomust have the potential of economic strength . Things that are at issue in thisstudy is how the juridical concept of the Intellectual Property Rights Copyright asa waqf (endowment) property in Article 16 of Law No. 41 of 2004 on waqf(endowments), in addition, the authors also raise the issue of how the views ofIslamic Law on Iintellectual Property Rights in the form of waqf (endowments)Copyright. In this thesis the writer uses literary approach, where the results of thestudy of literature is taken from books, magazines, papers no relation to thediscussion of waqf (endowments), and then is analyzed using descriptive analyticmethods and content analysis. In this study, it was found that the copyrights canbe used as a waqf (endowment) property, because copyright is a property whichhas the benefit and economic value. In addition, the press or the core point of thewaqf (endowment) itself is taking advantage of waqf (endownment) property forpublic use."

"Munculnya era digital beserta perkembangan teknologi seharusnya didampingi oleh hukum yang memadai. Salah satu perkembangan yang dimaksud adalah munculnya Non-Fungible Token (NFT) sebagai objek yang diperjualbelikan pada blockchain. NFT merupakan hasil tokenisasi atau konversi suatu aset, yang kepemilikannya direpresentasi oleh token pada blockchain. Adapun aset yang dimaksud memiliki bentuk yang beragam, salah satunya karya seni yang dikonversi bentuknya menjadi token. Eksistensi NFT pada blockchain menimbulkan pertanyaan bagaimana perlindungan atas suatu karya yang dijadikan NFT berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penulisan ini akan menjawab bagaimana NFT atas suatu karya dapat dilindungi oleh undang-undang hak cipta di Indonesia, serta apakah peraturan di Indonesia mengenai aset kripto dibawah Bappebti dapat mengakomodir kegiatan NFT di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan menggunakan studi dokumen peraturan perundang-undangan, penelusuran literatur, serta wawancara dari lembaga pemerintah untuk perolehan data. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, Penulis sampai pada kesimpulan bahwa NFT bukan merupakan hal yang dilindungi hak cipta namun karya dalam NFT dapat dilindungi hak cipta. Disamping itu, peraturan mengenai aset kripto di Indonesia oleh Bappebti tidak dapat mengakomodir sepenuhnya tokenisasi aset sebagai NFT. Hal tersebut dikarenakan NFT yang belum diatur dan ditetapkan sebagai aset kripto, serta peraturan Bappebti sendiri yang tidak memperhatikan proses tokenisasi suatu karya menjadi token dalam blockchain.

---

The emergence of the digital era with technological developments should be accompanied by adequate laws. One of the developments is Non-Fungible Tokens (NFT) as objects that are traded on the blockchain. NFT is the result of tokenization or asset conversion, whose ownership is represented by a token on the blockchain. The assets themselves have various forms, one of which is works of art that are converted into tokens. The NFT’s existence on the blockchain raises the question of how a work that is made into an NFT is protected based on applicable laws and regulations. This paper will answer how the NFT of work can be protected by Indonesia’s copyright laws, and whether Indonesia's regulations on crypto assets under The Commodity Futures Trading Authority (CoFTRA/Bappebti)can accommodate NFT activities in Indonesia. This research was conducted by using a study of statutory regulations, literature researches, and interviews for data collection. The author concluded that NFT is not copyright protected but works in NFT can be copyrighted. In addition, the COFTRA’s regulation regarding crypto assets cannot fully accommodate asset tokenization as NFT. Since NFT has not been regulated and qualified as a crypto asset, CoFTRA's regulations do not cover the tokenization process of work into a token."