Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai deposit ciptaan ditinjau dari sudut pandang hukum. Pembahasannya diawali dengan pembahasan mengenai aturan-aturan tentang hak cipta di tingkat internasional, yang terdiri dari Konvensi Bern, UCC 1952, Konvensi Roma, dan Perjanjian TRIPS. Kemudian, dilanjutkan dengan pembahasan mengenai asal-usul Undang-Undang No. 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam serta Undang-Undang Hak Cipta, lembaga-lembaga terkait hak cipta dan deposit ciptaan, dan gambaran pelaksanaan deposit ciptaan di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang No. 4 Tahun 1990, Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 1991, dan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1999. Selanjutnya, dibahas mengenai deposit ciptaan di Amerika Serikat dan deposit ciptaan berdasarkan Rancangan Undang-Undang Deposit. Nantinya, akan diberikan analisis mengenai deposit ciptaan dalam aturan-aturan hak cipta di tingkat internasional, kaitan antara Undang-Undang No. 4 Tahun 1990 dengan Undang-Undang Hak Cipta, dan arah pengaturan deposit ciptaan di Indonesia.

---

This thesis discusses legal deposit in terms of legal point of view. The discussion begins with a discussion of the rules on copyright at the international level, consisting of the Berne Convention, UCC 1952, the Rome Convention, and TRIPS Agreement. Then, followed by a discussion on the origin of Law No. 4 of 1990 concerning Deposit of Printed Works and Recorded Works and also the Copyright Law, the institutions relating to copyright and legal deposit, and an overview of the implementation of legal deposit in Indonesia based on the prevailing laws and regulations, namely Law No. 4 of 1990, Government Regulation No. 70 of 1991, and Government Regulation No. 23 of 1999. Furthermore, it is discussed about legal deposit in the United States and legal deposit under the Draft of Deposit Law. There will be an analysis of legal deposit in the international copyright rules, the link between Law No. 4 of 1990 and the Copyright Law, and about the future regulation of legal deposit in Indonesia."

"Setoran legal adalah fungsi utama perpustakaan nasional. Setoran legal biasanya didasarkan pada undang-undang tertentu. Ada beberapa negara yang memiliki undang-undang simpanan hukum secara khusus. Di sisi lain, ada beberapa negara yang mengontrol setoran legal dalam undang-undang hak cipta. Setoran legal terus bertambah, terutama jenis publikasi yang harus dikirim ke perpustakaan nasional. Baru-baru ini, buku elektronik adalah salah satu koleksi setoran. Penelitian ini berfokus pada setoran legal untuk buku elektronik di Indonesia. PERPUSNAS bertanggung jawab untuk melakukan setoran legal di Indonesia. Hukum yang mengontrol setoran legal di Indonesia disebut Undang-Undang Serah Simpan. Dalam hukum itu, setoran legal dinamai oleh serah simpan. PERPUSNAS telah mengumpulkan buku elektronik sejak 2016. Pada saat itu, PERPUSNAS menggunakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 sebagai tindakan untuk melakukan setoran legal. Undang-undang itu dianggap kurang tegas untuk mengumpulkan buku-buku elektronik karena tidak memasukkan publikasi digital sebagai karya yang harus disampaikan, sehingga penerbit melakukannya dengan enggan. Setelah itu, hukum setoran hukum diubah menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018. Undang-undang tersebut dapat meningkatkan akuisisi buku elektronik. Selain itu, hukuman hukum dapat mendorong penerbit untuk berpartisipasi lebih aktif. Selain itu, ada sistem E-Deposit sebagai platform untuk mengumpulkan buku elektronik. Sistem ini didasarkan pada undang-undang baru. Dianggap lebih efektif untuk mengumpulkan buku elektronik karena jenis publikasi yang disebutkan lebih relevan dan hukuman dapat mendorong penerbit untuk lebih aktif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses setoran legal, terutama pada buku elektronik di PERPUSNAS. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dan pendekatan kualitatif.

---

Legal deposit is the main function of the national library. Legal deposits are usually based on certain laws. There are several countries that have specific legal savings laws. On the other hand, there are several countries that control legal deposits in copyright law. Legal deposits continue to grow, especially the types of publications that must be sent to the national library. Recently, electronic books are a collection of deposits. This research focuses on legal deposits for electronic books in Indonesia. PERPUSNAS is responsible for making legal deposits in Indonesia. The law that controls legal deposits in Indonesia is called the Law on Handover. In that law, the legal deposit is named after the handover. PERPUSNAS has been collecting electronic books since 2016. At that time, PERPUSNAS used Law Number 4 of 1990 as an act to make legal deposits. The law is deemed insufficient to collect electronic books because it does not include digital publications as work that must be submitted, so publishers do it reluctantly. After that, the legal deposit law was changed to Law No. 13 of 2018. The law can increase the acquisition of electronic books. In addition, legal penalties can encourage publishers to participate more actively. In addition, there is an E-Deposit system as a platform for collecting electronic books. This system is based on new laws. It is considered more effective to collect e-books because the types of publications mentioned are more relevant and penalties can encourage publishers to be more active. This study aims to describe the legal deposit process, especially in electronic books at the National Library of Indonesia. The research method used in this research is a case study and a qualitative approach."

"Safe Deposit Box merupakan salah satu jasa yang ditawarkan oleh banyak Bank di Indonesia, salah satunya di Bank Mandiri. Dalam perjanjian sewa Safe Deposit Box, pihak yang terkait adalah Bank dan Nasabah. Perjanjian tersebut berbentuk Perjanjian Standar dimana sudah berbentuk formulir dan berisi peraturan yang dimana Nasabah hanya memiliki pilihan untuk menerima atau menolak. Perjanjian Standar tersebut seringkali menjadi permasalahan karena seringnya isi perjanjian tersebut lebih menguntungkan pihak pembuatnya yaitu pihak Bank, seperti pencantuman Klausa Eksonerasi yang dapat melepas tanggung jawab hukum pihak pembuat perjanjian. Oleh karena itu, Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjadi perlindungan hukum bagi Nasabah karena membatasi hal tersebut agar Nasabah tidak dirugikan. Dan karena perjanjian adalah menjadi undang-undang bagi pihak-pihaknya, maka perjanjian tersebut tidak hanya dapat menjadi perlindungan hukum bagi Nasabah, tetapi dapat pula menjadi perlindungan hukum bagi Bank.

---

Safe Deposit Box is one of the services offered by many banks in Indonesia, one of which is at Bank Mandiri. In the Safe Deposit Box rental agreement, the relevant parties are the Bank and the Customer. The agreement is in the form of a Standard Agreement which is in the form of a form and contains rules which the Customer only has the choice to accept or reject. The Standard Agreement is often a problem because often the contents of the agreement are more beneficial to the maker, namely the Bank, such as the inclusion of an Exoneration Clause that can release the legal responsibilities of the party making the agreement. Therefore, Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection becomes legal protection for the Customer because it limits it so that the Customer is not disadvantaged. And because the agreement is a law for the parties, the agreement can not only be a legal protection for the Customer, but can also be a legal protection for the Bank."

"ABSTRAKSkripsi ini berfokus pada implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 pada Perpustakaan Nasional RI. Skripsi ini menjelaskan kegiatan yang dilakukan Perpustakaan Nasional RI untuk menghimpun koleksi deposit dan kendala apa saja yang dihadapi Perpustakaan Nasional RI dan penerbit. Penelitian ini dilakukan dengan mtode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan studi dokumen. Kesimpulan penelitian ini adalah kegiatan penghimpunan koleksi deposit meliputi Focus Group Discussion, dan hunting dan pemantauan. Kendala yang paling banyak dihadapi penerbit adalah biaya, kendala ini paling banyak dirasakan oleh penerbit kecil dan penerbit yang berlokasi di luar pulau Jawa. Sementara kendala yang dihadapi Perpustakaan Nasional RI adalah sulitnya melaksanakan sanksi. Pada jurnal ini juga terlihat perbandingan penerimaan koleksi saat sebelum dan sesudah menerapkan Perka No. 7 Tahun 2016.

---

ABSTRACTThis thesis focuses on the implementation of Undang Undang Nomor 4 Tahun 1990 in Perpustakaan Nasional RI. This thesis discusses the activities conducted by Perpustakaan Nasional RI to collect the deposit collection and any constraints faced by Perpustakaan Nasional RI and the publishers. This study was conducted using qualitative method. The data collected from interview, observation, and document studies. The conclusion of this study is deposit collection activities including Focus Group Discussion, hunting, and monitoring. The most common constraint faced by the publishers is cost, which mostly affects small publishers and publishers located outside Java. On the other hand, the constraint faced by Perpustakaan Nasional RI is the difficulty of implementing sanctions."

"Dalam rangka meminimalisir risiko penyelesaian transaksi bursa, KPEI melaksanakan beberapa kegiatan pengendalian risiko yang salah satunya adalah memastikan penempatan agunan yang diberikan oleh Anggota Kliring kepada KPEI telah memenuhi persyaratan sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang telah ditentukan oleh peraturan dan ketentuan yang berlaku. Deposito adalah satu aset yang dapat ditempatkan oleh Anggota Kliring sebagai agunan. Agunan Deposito berfungsi sebagai penentu nilai batasan transaksi (trading limit) yang dapat digunakan Anggota Kliring untuk melakukan transaksi di Bursa Efek Indonesia dan sebagai penjamin penyelesaian transaksi bursa. Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk menganalisa secara yuridis terhadap penempatan deposito sebagai agunan di KPEI ditinjau dari ketentuan perundang-undangan tentangjaminan yang berlaku di Indonesia. Mengingat yang menjadi obyek agunan adalah deposito yang merupakan benda bergerak, maka penulisan tesis ini bertujuanuntuk menganalisa kesesuaian praktik pengikatan deposito sebagai agunan yang dilakukan oleh KPEI dengan mekanisme jaminan menurut ketentuan-ketentuan mengenai jaminan yang berlaku di Indonesia termasuk menganalisa risiko hukum yang mungkin terjadi. Adapun metode penelitian yang dilakukan adalah tipe penilitian hukum yuridis-normatif dengan menggunakan sumber primer, sekunder dan tersier serta analisis data secara kualitatif.

---

In order to minimize the risk of transaction settlement of the stock exchange, KPEI carries out several risk control activities, one of which is to ensure placement of collateral provided by Clearing Member to KPEI has fulfilled the requirements in accordance with the procedures and policies as determined by the prevailing rules and regulations. Deposit is one of assets that can be placed by a Clearing Member as a collateral. Deposit collateral serves as a determinant of the limit value of the transaction (trading limit) that can be used by Clearing Member to conduct transactions on the Indonesia Stock Exchange and as securities exchange transaction settlement guarantee. The purpose of this thesis is to analyze the juridical of the use of deposit as collateral in KPEI in terms of prevailing regulations concerning guarantee in Indonesia. Considering that the object of collateral is a deposit that is a moving object (benda bergerak), the writing of this thesis aims to analyze the suitability of deposit binding practices as collateral which is carried out by KPEI with mechanism of guarantee according to the applicable provisions concerning guarantee in Indonesia including analyzing possible legal risk. The method of research conducted is the type of juridical-normative legal research by using primary, secondary and tertiary sources as well as qualitative data analysis."

"Tesis ini membahas program penjaminan polis asuransi berdasarkan peraturan perundang-undangan perasuransian dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UU P2SK”) yang telah memberikan fungsi baru untuk melakukan penjaminan polis nasabah asuransi, yang harus dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diundangkan. Permasalahan yang dibahas dalam Tesis ini adalah bagaimana pengaturan program penjaminan polis asuransi dalam peraturan perundang-undangan perasuransian dan UU P2SK serta bagaimana kesiapan Lembaga Penjamin Simpanan untuk melaksanakan fungsi program penjaminan polis asuransi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan analisis data secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa sebelum diterbitkannya UU P2SK, pengaturan terkait program penjaminan polis hanya diatur secara singkat berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dalam Pasal 53 ayat (1) sampai ayat (4), namun semenjak diundangkannya UU P2SK, pengaturan program penjaminan polis menjadi semakin lengkap. Kesimpulan lain adalah Lembaga Penjamin Simpanan telah melaksanakan persiapan program penjaminan polis yaitu menyusun roadmap yang memuat hal-hal yang harus dilaksanakan dengan target pelaksanaan dibagi per-tahun; melakukan beanchmark atau studi banding ke negara- negara lain yang telah memiliki lembaga penjamin polisnya sendiri; merancang RPP Program Penjaminan Polis, RPLPS tentang Pelaporan Perusahaan Asuransi, RPLPS tentang Penjaminan Polis Asuransi, dan RPLPS tentang Likuidasi Perusahaan Asuransi untuk selanjutnya akan diterbitkan di awal tahun 2024; melakukan pembentukan grup untuk menangani pelaksanaan program penjaminan polis; melakukan penyesuaian susunan dewan komisioner; dan melakukan program rekrutmen pegawai yang terdiri atas penerimaan lulusan baru dan penerimaan pegawai yang telah memiliki pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun. Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah agar partisipasi dari ahli-ahli di bidang perasuransian dapat ditingkatkan dalam internal Lembaga Penjamin Simpanan melalui pelaksanaan rekrutmen terbuka agar pelaksanaan program penjaminan polis ditangani oleh individu-individu yang berpengetahuan baik di bidang perasuransian. Saran lainnya yakni agar persiapan yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan diawasi dengan baik oleh Otoritas Jasa Keuangan selaku lembaga yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengawasan terhadap lembaga- lembaga keuangan termasuk perasuransian.

---

This thesis discusses the insurance policy guarantee program based on insurance laws and regulations and Law no. 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector ("P2SK Law") which has provided a new function for underwriting insurance customer policies, which must be implemented by the Deposit Insurance Corporation within a period of 5 (five) years from its promulgation. The problems discussed in this thesis are how the insurance policy guarantee program is regulated in insurance laws and regulations and the P2SK Law and how prepared the Deposit Insurance Agency is to carry out the function of the insurance policy guarantee program as regulated in the P2SK Law. The research method used is juridical-normative using primary and secondary legal materials, with data collection techniques through literature study and interviews with qualitative data analysis. Based on the research results, it was concluded that before the issuance of the P2SK Law, regulations related to policy guarantee programs were only briefly regulated based on Law no. 40 of 2014 concerning Insurance in Article 53 paragraph (1) to paragraph (4), but since the promulgation of the P2SK Law, the regulation of policy guarantee programs has become more complete. Another conclusion is that the Deposit Insurance Corporation has carried out preparations for a policy guarantee program, namely preparing a roadmap containing things that must be implemented with implementation targets divided per year; carry out benchmarking or comparative studies to other countries that have their own policy insurance institutions; draft RPP Policy Guarantee Program, RPLPS concerning Insurance Company Reporting, RPLPS concerning Insurance Policy Guarantee, and RPLPS concerning Liquidation of Insurance Companies to be subsequently issued in early 2024; establishing a group to handle the implementation of the policy guarantee program; make adjustments to the composition of the board of commissioners; and carrying out an employee recruitment program consisting of accepting new graduates and recruiting employees who have a minimum of 5 (five) years of work experience. Suggestions that can be given in this research are that the participation of experts in the insurance sector can be increased internally at the Deposit Insurance Agency through open recruitment so that the implementation of the policy guarantee program is handled by individuals who have good knowledge in the insurance sector. Another suggestion is that the preparations carried out by the Deposit Insurance Agency be properly supervised by the Financial Services Authority as an institution that has functions, duties and supervisory authority over financial institutions including insurance."

"

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan dan hak waris yang dimiliki oleh anak luar kawin menurut hukum perdata barat dan hukum Islam yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta berdasarkan putusan-putusan pengadilan umum dan agama. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan dan buku. Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa anak luar kawin yang terbukti memiliki hubungan darah dengan ayah biologisnya, menurut hukum perdata barat, akan mempunyai hak yang sama seperti anak sah sebagaimana dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Sedangkan menurut hukum Islam, anak luar kawin atau anak hasil zina hanya memiliki nasab dengan ibunya namun berhak untuk dicukupi kebutuhan hidupnya oleh ayah biologisnya dan berhak menerima harta warisan ayah biologisnya melalui wasiat wajibah sebagaimana ditentukan dalam Fatwa MUI No. 11 tahun 2012. Berdasarkan putusan-putusan pengadilan umum dan agama, masih terdapat perbedaan penerapan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dan Fatwa MUI No. 11 tahun 2012 dalam pertimbangan Majelis Hakim, sehingga, praktisi hukum disarankan untuk lebih memperhatikan keberadaan kedua ketentuan ini dan pemerintah disarankan untuk membuat peraturan yang lebih rinci terkait penentuan status dan kedudukan serta hak-hak yang dimiliki anak luar kawin.

---

This research aims to determine the position and inheritance rights of illegitimate child by western civil and Islamic law as stipulated in the applicable laws and regulations in Indonesia, and based on the decisions of general and religious courts. This research is normative juridical by examining library materials or secondary data, namely legislation and books. From this research, it was concluded that an illegitimate child who was proven to have blood relations with his biological father, according to western civil law, would have the same rights as a legitimate child as in the Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010. Meanwhile, according to Islamic law, an illegitimate child only has a nasab with his mother but has the right to be fulfilled by his biological father and is entitled to receive the inheritance of his biological father through the wajibah testament as specified in MUI Fatwa No. 11 of 2012. Based on the decisions of the general and religion court, there are differences application of Constitutional Court's Decree No. 46/PUU-VIII/2010 and MUI Fatwa No. 11 of 2012 in the consideration of the Panel of Judges, therefore, legal practitioners are advised to pay more attention to the existence of these two provisions and the government is advised to create detailed regulation related to determining the status and position as well as the inheritance rights of the illegitimate child.

"