Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 194281 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Muhamad Bagus Septian
"Persepsi mengenai keparahan dan keadilan hukuman fisik yang diberikan dalam rangka penerapan disiplin oleh orang tua merupakan faktor yang mempengaruhi sikap terhadap penggunaan hukuman fisik. Mengingat bahwa pemberi hukuman adalah orang tua, maka persepsi terhadap hukuman fisik juga dipengaruhi oleh attachment anak dengan orang tua. Terhadap 222 partisipan dewasa muda diukur sikap terhadap hukuman fisik dengan Discipline Questionnaire DQ, persepsi keparahan dan keadilan dengan Physical Punishment Questionnaire PPQ dan attacment dengan orang tua menggunakan Experience in Close Relationship-Relationship Structure ECR-RS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap terhadap penggunaan hukuman fisik. berkorelasi denganpersepsi keadilan r = 0,287.

Childrens perception of harshness and justness of corporal punishment administered by their parents as a way to uphold discipline are factors that predict attitude towards corporal punishment. Considering that corporal pusnishment are administered by parents, then perception of children to corporal punishment might be affected by their attachment with parents. Participants of 222 people were asked to report their attitude towards corporal punishment with Discipline Questionnaire DQ, perceived harshness and pereived justness with Physical Punishment Scale PPQ and parental attachment with Experience in Close Relationship Relationship Struture ECR RS. Result found that perceived justness r = 0,287."
Depok: Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Gemala Sanggar Putri Astrida
"[Penelitian ini akan melihat sejauh mana pengaruh keterikatan kontrol sosial
terhadap tingkat intensitas perialaku delinkuensi. Serta penelitian ini juga
menggunakan corporal punishment sebagai moderatornya. Dengan menggunakan
teori social bonding oleh Hirschi (1969) penelitian ini menemukan bahwa
semakin terikatnya anak dengan agen sosialnya maka perilaku delinkuensinya
cenderung rendah. Namun, pada keterikatan dengan teman justru memunculkan
hubungan yang positif. Dimana anak yang semkain terikat dengan temannya
justru membuat anak semakin berperilaku delinkuen. Dengan menggunakan
motode kuantitatif dan dengan melakukan analisa univariat, bivariat, uji
korelasional, uji residual dan uji regresi ditemukan bahwa corporal punishment
memiliki pengaruh terhadap hubungan antara keterikatan sosial dengan perilaku
delinkuensi. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa adanya corporal punishment
di rumah membuat hubungan orang tua dengan anak menjadi lemah sehingga
anak menjadi berperilaku delinkuen. Lemahnya hubungan anak dengan orang tua
membuat anak lebih memiliki ikatan dengan temannya yang berperilaku
delinkuen.;This research will explain the effect of the level of social control bonds to level of
children delinquency intensity level with corporal punishment as a variable of
moderator. By using the social cohesion theory or social bonding by Hirschi
(1969), this research explain the correlation between children and social agents
towards delinquency behaviors. Where the relationship is negative, where the
children are bound to the social agents, will lower the delinquency behaviours.
This research also seeks the strength of the relationship of both social agents and
children if involving corporal punishment as a moderator. This research which
involved 469 respondents is using quantitative approach with questionnare as a
instrument of research. By using cross tabulation, relational tests, and regretion
test as well as with residual test, this research indicates that negative relationship
between social control bonds (parents and teachers) towards delinquency
behaviours. However, this research also shows that a positive relationship
between peer bonds towards delinquency behaviour of children. Meanwhile, the
correlation between social control bonds with the intensity of children‟s
delinquency behaviour even more powerful if corporal punishment is involved as
a moderator. The conclusion of this research is that children who have a corporal
punishment experience by both of his or her parents at home tend to make
children will become more delinquent than before. This happens because corporal
punishment weakens the relationship between parents and children so that
children tends to create a bond with his or her friends who commit delinquent
behaviors, This research will explain the effect of the level of social control bonds to level of
children delinquency intensity level with corporal punishment as a variable of
moderator. By using the social cohesion theory or social bonding by Hirschi
(1969), this research explain the correlation between children and social agents
towards delinquency behaviors. Where the relationship is negative, where the
children are bound to the social agents, will lower the delinquency behaviours.
This research also seeks the strength of the relationship of both social agents and
children if involving corporal punishment as a moderator. This research which
involved 469 respondents is using quantitative approach with questionnare as a
instrument of research. By using cross tabulation, relational tests, and regretion
test as well as with residual test, this research indicates that negative relationship
between social control bonds (parents and teachers) towards delinquency
behaviours. However, this research also shows that a positive relationship
between peer bonds towards delinquency behaviour of children. Meanwhile, the
correlation between social control bonds with the intensity of children‟s
delinquency behaviour even more powerful if corporal punishment is involved as
a moderator. The conclusion of this research is that children who have a corporal
punishment experience by both of his or her parents at home tend to make
children will become more delinquent than before. This happens because corporal
punishment weakens the relationship between parents and children so that
children tends to create a bond with his or her friends who commit delinquent
behaviors]"
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2015
S60743
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Strans, Murray A.
New York: Lexington Books, 1994
306.874 STR b
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Bloomington: Indiana University Press, 1971
364.66 THE
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Dirjen Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM, 2006
R 364 IND
Buku Referensi  Universitas Indonesia Library
cover
Timothy Nugroho
"Hukuman mati merupakan salah satu bentuk penghukuman yang masih dipertahankan di Indonesia. Latar belakang historis menunjukkan bahwa hukuman mati di Indonesia merupakan warisan kolonial Pemerintah Belanda. Sejak Indonesia merdeka hingga sekarang, hukuman mati tetap ada bahkan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan tetap dipertahankan dalam KUHP Baru. Diskursus dan praktik hukuman mati dirasionalisasi bahwa hukuman mati mampu menimbulkan efek penggentarjeraan di masyarakat. Eksistensi hukuman mati ini sesungguhnya menimbulkan polemik di kalangan ilmuwan hukum Indonesia. Ada kalangan yang menyetujui dan ada yang menolak eksistensi hukuman mati tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji diskursus normatif tentang hukuman mati dari kalangan ilmuwan hukum di Indonesia. Selanjutnya, penelitian ini juga mengkaji arah politik hukuman mati di Indonesia. Setelah menganalisis diskursus normatif dan politik kriminal hukuman mati, penelitian ini juga menganalisis hasil-hasil penelitian kriminologis hukuman mati untuk melihat apakah hukuman mati benar-benar menimbulkan efek penggentarjeraan. Metode penelitian ini menggunakan analisis diskursus Foucault untuk melihat adanya diskursus dominan dari hukuman mati. Perspektif kriminologi konstitutif dan counter-colonial criminology digunakan dalam tulisan ini untuk mengkaji bagaimana pengaruh teori penghukuman Barat terhadap diskursus normatif hukuman mati tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kondisi diskrepansi antara diskursus hukuman mati dengan rasionalitas yang mendasarinya. Hal ini membuat hukuman mati menjadi paradoks. Solusi atas kondisi paradoks hukuman mati tersebut dibutuhkan diskursus pengganti. Perspektif peacemaking criminology digunakan untuk menunjukkan bahwa hukuman mati yang tidak menyelesaikan masalah kejahatan perlu diganti dengan perspektif perdamaian sebagai respon alternatif terhadap kejahatan. 

The capital punishment is a form of punishment that is still maintained in Indonesia. The historical background shows that the capital punishment in Indonesia is a legacy of Dutch colonialism. Since Indonesia's independence until now, the capital punishment has persisted and is even spread out in various laws and regulations and is maintained in the New Criminal Code. The discourse and practice of the capital punishment rationalizes that the capital punishment can create a deterrent effect in society. The existence of the capital punishment has actually caused polemics among Indonesian legal scientists. There are people who agree and there are those who reject the existence of the capital punishment. Therefore, this study examines the normative discourse on the capital punishment among legal scientists in Indonesia. Furthermore, this research also examines the political direction of capital punishment in Indonesia. After analyzing the normative discourse and criminal politics of the capital punishment, this study also analyzes the results of criminological research on the capital punishment to see whether the capital punishment actually creates a deterrent effect. This research method uses Foucault discourse analysis to see the existence of a dominant discourse on the capital punishment. The perspectives of constitutive criminology and counter-colonial criminology are used in this paper to examine how the influence of Western punishment theory has on the normative discourse on capital punishment. The results of this study indicate that there is a condition of discrepancy between the capital punishment discourse and its rationality. This makes the capital punishment a paradox. A solution to the paradoxical condition of the capital punishment requires a replacement discourse. The perspective of peacemaking criminology is used to show that the capital punishment which does not solve the problem of crime needs to be replaced with a perspective of peace as an alternative response to crime."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Panjaitan, Edward M.L.
"Dunia masih mengenal hukuman mati. berdasarkan data Amnesty International (AI), tercatat 128 negara yang telah menghapuskan hukuman mati tetapi masih banyak negara yang menerapkan hukuman mati seperti Amerika Serikat, Cina, Singapura dan Indonesia. Kontroversi hukuman mati dilatarbelakangi oleh pro dan kontra tentang alasan dan legitimasi dijatuhkannya hukuman mati tersebut."
Jurnal Kajian Wilayah Eropa, 2006
JKWE-II-3-2006-142
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Purwoko
"In Indonesian law system, treatment for terrorism prisoners didn't have direction and pattern. Therefore, treatment for terrorism prisoners that convicted death sentence didn't have pattern too. Leave from this fact, this thesis will discover how Lembaga Pemasyarakatan Klas I Batu, Nusakambangan treats terrorism prisoners.
Theory used as guidance in answering the problem of building death punishment convict for terrorism case in criminal theory developed by Jheremy Bentham, Cessare Becaria and other socialists state that the purpose of state criminal is Detterence, Rehabilitation, Re-socialization, and Re-integration of social which mean that stating criminal is as an effort to make a criminal become 1) feel guilty, 2) regret, 3) penitence, 4) will not do again.
Through descriptive qualitative approach, this research has been success to find empiric fact that building criminal in terrorism case done by Lapaas Class I Batu Nusakambangan, in fact, is not success in attain the result as commanded.
This can be seen from indicator: 1) prisoner not feel guilty 2) not regretful 3) not penitence 4) hold strong ideology of terror and 5) still involve in criminal action, mainly in born exploitation Bali II.
From the above fact and the result of analysis from the author concerning the opinion of religious, mufti, Jemaah Islamiah personages who has been aware concerning the proper building to terrorism case prisoner, in this thesis the author propose the proper model in order to build death punishment prisoner of terrorism case."
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2007
T20813
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Kanter, Lionard
"Hukuman yang berat dengan hukuman mati bila dilaksanakan secara tegas dan konsisten akan mengurangi kejahatan narkoba. Namun adanya Grasi sebagai kekuasaan yang absolut tersebut tidak dapat dikontrol atau dinilai oleh pengadilan merupakan hal yang dapat menggugurkan leak untuk melaksanakan eksekusi. Pennasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah mengenai pengaruh grasi terhadap eksekusi hukuman mati khususnya kepada terpidana kasus narkoba diwilayah pengadilan Tangerang. Serta berupaya untuk mengupas masaiah yang berkenaan dengan penerapan Undang-undang Grasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif-sosiologis dan metode deskriptif analitis. Metode yuridis nonnatif-sosiologis, yang menitikberatkan penelitian terhadap data sekunder berupa Mahan hukum primer. Sedangkan metode deskriptif analitis untuk memperoleh gambaran secara integral dan komprehensif serta sistematis tentang teori-teori hukum pidana dalam memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat dari para pelaku tindak pidana narkoba. HashI penelitian menunjukkan bahwa grasi dalam rangka menyelenggarakan keadilan bagi masyarakat, sebagai salah satu fungsi Pemerintah menjaiankan tanggung jawabnya untuk menciptakan kondisi yang kondusif. Pada dasarnya sikap Presiden keras, tegas, dan konsisten terhadap pemberantasan narkoba dan tidak alum .memberikan grasi kepada mereka yang merusak generasi muds, menghancurkan masa depan. Hal ini jelas menunda dan menangguhkan eksekusi mati terpidana. Adanya kasus terpidana yang mengajukan grasi untuk kedua kalinya dan putusan penolakan grasi yang sulit dilaksanakan menunjukkan Undang-undang Grasi perlu ditinjau kembali. Dan eksekusi hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba merupakan salah satu upaya penegakan hukum di Indonesia. Serta hanya bagian dari upaya dalam pemberantasan kejahatan narkoba selain adanya peran langsung dari masyarakat.

The hardest sentence by death sentence if it is realized consistently and firmly, then, it will reduce criminal case of narcotics and elicit drugs. Nevertheless, such a pardon granted by state as absolute power that may not be controlled or valued by court it may result in the abortion of right to realize execution. The problem arising in this research is regarding a pardon impact against execution of death sentence for case of narcotics and elicit drugs in district court of Tangerang specially. And also to discuss the problems pertaining to application of laws on a pardon granted by state. This research used both normative-sociologic juridical and descriptive analytical methods. Normative-sociologic juridical method underlying secondary data such as primary legal books, whereas, descriptive analytical method in order to obtain integral and comprehensive illustration and systematic of criminal law theory to give legal protection for society from criminal actors of narcotics and elicit drugs. Research result indicating that a pardon within framework to perform justice for society as one government functions to implement their duties and responsibilities to create conducive condition. Basically, the attitude of President is firm, consistent and strong to fight narcotics and elicit drugs and will not give a pardon for who had destructed young generation and eliminate the national future. Obviously, it had postponed and delayed death sentence execution. The case of criminal actor who had filed the second a pardon and judgement of a pardon refusal that may not be realized easily, it indicates that laws on a pardon should be reviewed. And execution of death sentence against criminal actor of narcotics and elicit drugs is one of efforts to enforce law in Indonesia. And as part of efforts to fight criminal commitment of narcotics and elicit drugs as well as direct participation from society."
Depok: Universitas Indonesia, 2007
T19282
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Inten Kuspitasari
"Pidana mati di Indonesia diberlakukan sejak zaman penjajahan Belanda hingga sekarang, tetapi dalam pelaksanaannya banyak penundaan eksekusi pidana mati yang cukup lama bahkan sampai bertahun-tahun lamanya, sehingga membuat asumsi tidak adanya kepastian hukum bagi penerapan pelaksanaan eksekusi pidana mati. Dan pejabat yang mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan pidana mati adalah Jaksa. Metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum yuridis normative. Penundaan pelaksanaan eksekusi pidana mati dapat terjadi karena beberapa faktor, diantaranya: Faktor Substansi Hukum (Perundang-undangan), Faktor Penegakan Hukum (Struktur Hukum) serta Faktor Sarana dan Fasilitas. Saran yang dapat diberikan yaitu agar pembuat undang-undang dan para penegak hukum agar segera membuat aturan yang mengatur tentang adanya batasan waktu dalam mengajukan pelaksanaan eksekusi pidana mati guna memperlancar eksekusi pidana mati sehingga memperoleh kepastian hukum yang jelas.

Capital punishment in Indonesia has been in effect since the Dutch colonial era until now, but in practice there are many delays in the execution of the death penalty which is quite long even for years, thus making the assumption that there is no legal certainty for the implementation of the execution of capital punishment. And the official who has the authority in carrying out capital punishment is the Prosecutor. The method used in writing this law is normative juridical research. Postponement of the execution of capital punishment can occur due to several factors, including: egal Substance Factor (Invitation Act), Law Enforcement Factor (Legal Structure) and Facilities and Facilities Factors. Suggestions that can be given are for lawmakers and law enforcers to immediately make rules governing the existence of time limits in proposing the execution of capital punishment in order to facilitate the execution of capital punishment so as to obtain clear legal certainty."
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>