Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTPenelitian ini membahas mengenai konteks elite capture dan persepsi perwakilan masyarakat terhadap hasil dan implementasi Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa Musrenbangdes tahun 2016 di dua Desa: studi komparatif Desa Sempor Lor dan Desa Cilapar Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui di antara faktor latar belakang budaya, pengalaman masa lalu, nilai-nilai yang dianut, dan pendapat-pendapat yang berkembang yang berhubungan dengan hasil dan implementasi Musrenbangdes tahun 2016 di dua desa yang berbeda dengan konteks hadir dan tidaknya elite capture. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari Grindle, konsep latar belakang budaya, pengalaman masa lalu, nilai-nilai yang dianut, pendapat-pendapat yang berkembang, persepsi, dan konsep hasil Musrenbangdes. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, metode perbandingan dan menggunakan analisis korelasi Pearson dan regresi linear sederhana. Hasil dari temuan ini memperlihatkan bahwa di Desa Sempor Lor faktor latar belakang budaya yang memiliki hubungan dengan hasil dan implementasi Musrenbangdes 2016. Sementara itu, di Desa Cilapar faktor pengalaman masa lalu yang memiliki hubungan dengan hasil dan implementasi Musrenbangdes tahun 2016.

---

ABSTRACTThis study discusses the context of elite capture and perceptions of community representatives on the results of the 2016 Village Planning and Development Musrenbangdes in comparative study between two villages Sempor Lor village and Cilapar village in Purbalingga Regency, Central Java. The purpose of this study is to learnt between cultural background, past experience, shared values, and emerging opinions, related and influence to the results and implementation of Musrenbangdes in 2016 between two diffeferent villages in the context of presence and absence of elite capture. This paper uses Grindle rsquo s policy implementation theory, cultural background concept, past experience, shared values, developing opinions, perceptions and concept of Musrenbangdes rsquo s result. In addition, the researcher wanted to find out among the four independent variables cultural background, past experience, shared values, and developing opinions, which variables similarly affect the perceptions of community representatives in Sempor Lor Village and Desa Cilapar. This research uses Grindle 39 s policy implementation theory with cultural background concept, past experience, shared values, developing opinions, perceptions, and results concept of Musrenbangdes. This research used a quantitative approach, comparasion method and also Pearson correlation analysis and simple linear regression. The result of key finding pointed out in Sempor Lor Village the cultural background factor is related to the result and implementation of Musrenbangdes 2016. In other hand, in Cilapar Village, past experience factor has a relationship with the result and implementation of Musrenbangdes 2016. "

"Program Kadarzi yang telah dikembangkan pemerintah hingga tingkat pedesaan merupakan salah satu solusi yang dirancang untuk mengentaskan permasalahan gizi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi gambaran pengetahuan, sikap dan penerapan Kadarzi di Desa Pekuncen. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif dengan desain cross-sectional . Sampel penelitian ini merupakan ibu di setiap RW di wilayah Desa Pekuncen, Kecamatan Sempor sebesar 107 responden yang dipilih dengan teknik Non Random Sampling dengan pendekatan quota sampling. Hasil penelitian menunjukan bahwa sebagian besar ibu di Desa Pekuncen memiliki pengetahuan dan sikap Kadarzi yang baik. Sejumlah 84% keluarga di Desa Pekuncen telah menerapkan Kadarzi.

---

Kadarzi Program which has been developed by the government to a local level is one of solution that is designed to alleviate nutrition problems in Indonesia. This study aims to identify the description of knowledge, attitudes and application Kadarzi in the Pekuncen village. The research design was a quantitative descriptive, cross sectional reapproachment and using mother as sample in every region (RW) at Pekuncen village, District Sempor by 106 respondents who were selected by the Non-Random Sampling technique with quota sampling approach. The results showed that most of the mothers in the Pekuncen village have a good knowledge and attitudes toward Kadarzi program. A total of 84% of the families in the Pekuncen village have applied Kadarzi."

"ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan akuntabilitas pembangunan desa di Desa Jangkar Asam Tahun Anggaran 2015 dan 2016. Dengan mengetahui hal ini memungkinkan Pemerintah Desa Jangkar Asam dan pemangku kepentingan untuk menyadari pentingnya akuntabilitas sebagai nilai dalam proses perubahan sosial. Penelitian ini merupakan penafsiran deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam. Peneliti menyarankan agar semua pihak membangunkomitmen bersama dalam bentuk perjanjian tertulis untuk mengidentifikasikan sasaranprogram, merumuskan dan melaksanakan tindakan dalam mencapai sasaran program danmengevaluasi sasaran program. Mereka juga perlu meningkatkan kompetensi mereka melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis maupun lokakarya.Terakhir, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dapat melakukan konsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia mengenai pendekatan lainnya yang dapat diadopsi untuk meningkatkan akuntabilitas pembangunan desa di Desa Jangkar Asam.

---

ABSTRACTThe purpose of this study is to describe the village development accountability in Jangkar Asam Village in fiscal year 2015 and 2016. Knowing this, will allow the Jangkar Asam Village Government and stakeholders realizing the importance of accountability as a value in social changes process. This research is qualitative descriptive interpretive. The data were collected by means of deep interview. The researcher suggests all parties make the joint commitment in the form of written agreements for identifying the program objectives, formulating and implementing the actions to accomplish the program objectives and evaluating the program objectives. They also need to improve their competences by educational and training activities, technical guidances and workshops. The last suggestions, The Belitung Timur Local Government may have the consultation with Indonesian Development and Finance Supervisory Board on other approach that can be adopted to improve village development accountability in Jangkar Asam Village."

"Penelitian ini bertujuan menggambarkan penyusunan APBDesa dalam pemanfaatan dana desa di Desa Purwodadi, Desa Krendetan dan Desa Kalitanjung serta sebab keterlambatan pencairan dana desa di ketiga desa. Teori yang digunakan adalah penyusunan anggaran. Pendekatan penelitian ini adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara mendalam.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan APBDesa di ketiga desa dilakukan dengan benar yaitu sesuai dengan perencanaan dan partisipasi serta pemanfaatannya untuk infrastruktur. Alasan keterlambatan pencairan dana desa di ketiga desa tersebut: 1)perubahan APBN; 2)perubahan Peraturan Menteri Keuangan mengenai rumus perhitungan besaran dana desa tiap desa; 3)perubahan APBDesa; 4)kinerja kecamatan; 5)kapasitas SDM aparatur desa.

---

This study aims to describe the village budget (APBDesa) formulation in order to use the Village Funds in Purwodadi, Krendetan and Kalitanjung Village, and the cause of delayed fund disbursement in those villages. The theory used is budgeting. The approach of this study is post-postivist with study of literature and in depth interview as the data gathering technique.The study result shows that APBDesa planning from the three villages has been properly conducted and in line with the plan, participations and its utilization for infrastructure. The cause of fund disbursement delay from the three villages are: 1. Changes in APBN 2. Changes in Ministry of Finance regarding the formula of fund amount based on each villages. 3. Changes in APBDesa 4. Performance from each districts."

"Desa kini bukan lagi sekadar objek pembangunan melainkan subjek pembangunan dengan otonominya yang kembali seperti sedia kala dan diakui kerangka regulasi yang formal (UU Desa). Desa juga mendapat tambahan sumber pendapatan berupa dana desa yang memiliki potensi membiayai aktivitas pembangunan kesehatan di desa. Penelitian ini memaparkan gambaran pemanfaatan dana desa untuk bidang kesehatan serta hubungannya dengan peningkatan pembangunan kesehatan di wilayah perdesaan Kabupaten Kebumen selama empat tahun. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode survei dan menggunakan data realisasi pemanfaatan dana desa dan data capaian pembangunan kesehatan Kabupaten Kebumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, alokasi pemanfaatan dana desa bidang kesehatan proporsinya berkisar 3,44-5,92% dengan besaran per kapita relatif kecil yakni Rp. 3.655-16.879. Besaran alokasi belanja paling banyak cenderung untuk pembangunan fisik sarana prasarana pelayanan kesehatan desa dan penyehatan lingkungan berupa jamban/MCK dan sarana air bersih. Selain itu tidak didapati korelasi antara pemanfaatan dana desa untuk kesehatan dengan peningkatan akses terhadap jamban sehat, akses terhadap air minum, peningkatan Posyandu aktif, dan peningkatan status desa siaga.

---

Nowadays, a village is not just become an object of development but the subject behind it with its real autonomy avowed by formal regulatory framework (Village Law). A village also receives additional income in the form of village funds which potentially becomes new source to rural health development financing. This research shows the use of village funds and its correlation with rural health development at villages in Kebumen Regency for 4 years. This is a quantitative research with survey method and use data of realization of village funds and health development achivements in Kebumen Regency. The result shows that utilization of village funds for health sector took about 3.44-5.92% proportion with a relatively small per capita amount around 3.655-16.879 rupiahs. The largest expenditure allocation tends to be infrastructure facilities for village health services and environmental health in the form of latrines/ toilets and clean water facilities. In addition, there is no correlation between the use of village funds for health and access to clean water, access to proper latrines/toilets, an increase in Posyandu aktif, and Desa Siaga status."

"Skripsi ini menganalisis pengelolaan keuangan pada Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga. Metode penelitian yang digunakan adalah wawancara kepada Sekretaris dan Kaur Keuangan Desa serta telaah dokumen RPJM, Peraturan Desa, Peraturan Bupati, pencatatan keuangan desa, pengadaan barang dan jasa, dan laporan realisasi APBDesa tahun 2109. Evaluasi pengelolaan keuangan dilakukan atas pelaksanaan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban, kemudian dibandingkan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hasil penelitian menunjukkan masih terdapat ketidaksesuaian antara praktik pengelolaan keuangan pada Desa Bakulan di tahap perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan. Ketidaksesuaian antara lain APBDes baru diselesaikan bulan Desember padahal seharusnya bulan Oktober, tidak dilakukan tutup buku setiap bulan dan tidak disusun laporan semesteran.

---

This thesis analyzes financial management in Bakulan Village, Kemangkon District, Purbalingga Regency. The research method used was interviews with the Secretary and Head of Village Finance and review of RPJM documents, Village Regulations, Regent Regulations, village financial records, procurement of goods and services, and reports on the realization of the 2109 APBDesa. Financial management evaluation was carried out on the implementation of planning, implementation, administration, reporting, to accountability, then compared with the provisions in the Minister of Home Affairs Regulation No. 20/2018 concerning Village Financial Management. The results showed that there was still a mismatch between financial management practices in Bakulan Village at the planning, administration, and reporting stages. The discrepancies include the new APBDes being completed in December whereas it should have been October, no closing books every month and no semi-annual reports."

"Penyebaran COVID-19 yang begitu cepat perlu adanya pencegahan dan pengendalian COVID-19 salah satunya yaitu dengan vaksinasi. Program vaksinasi COVID-19 telah dilakukan di Indonesia, namun dalam pelaksanaannya masih banyak masyarakat yang ragu-ragu bahkan menolak untuk melakukan vaksinasi COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pengetahuan dan sikap terhadap penerimaan vaksinasi COVID-19. Desain penelitian yang digunakan yaitu cross sectional  dengan sampel 111 masyarakat di Desa Sinomwidodo, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Instrumen yang digunakan yaitu kuesioner pengetahuan dan sikap dari kuesioner penelitian yang dilakukan oleh Al-Marshoudi et al (2021), Kumari et al (2021), dan Mohamed et al (2021), kemudian dimodifikasi lagi oleh peneliti dengan menambahkan pertanyaan berdasarkan tinjauan pustaka. Hasil uji validitas kueisoner pengetahuan di dapatkan nilai r berada pada rentang 0,376 – 0,886 > r tabel (0,361) dan memiliki nilai cronbach’s alpha sebesar 0,894. Hasil uji validitas kueisoner sikap di dapatkan nilai r berada pada rentang 0,831 – 0,886 > r tabel (0,361) dan memiliki nilai cronbach’s alpha sebesar 0,928. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan dan sikap terhadap penerimaan vaksinasi COVID-19 (p = 0,001; α = 0,05). Semakin baik pengetahuan mengenai vaksinasi COVID-19, maka semakin baik juga sikap penerimaan vaksinasi COVID-19. Peneliti merekomendasikan agar pemerintah dan pihak terkait dapat memberikan pemerataan edukasi mengenai pentingnya vaksinasi COVID-19. Penelitian lebih lanjut disarankan untuk melakukan penelitian mengenai faktor penghambat dan pendukung penerimaan vaksinasi COVID-19.

---

The rapid spread of COVID-19 requires prevention and control of COVID-19, one of which is vaccination. The COVID-19 vaccination program has been carried out in Indonesia, but in its implementation there are still many people who are hesitant and even refuse to vaccinate against COVID-19. This study aims to determine the relationship between knowledge and attitudes towards the acceptance of COVID-19 vaccination. The research design used was cross sectional with a sample of 111 people in Sinomwidodo Village, Tambakromo District, Pati Regency, Central Java. The instrument used is the knowledge and attitude questionnaire from the research questionnaire conducted by Al-Marshoudi et al (2021), Kumari et al (2021), and Mohamed et al (2021), then modified again by the researcher by adding questions based on the literature review. The results of the validity test of the knowledge questionnaire obtained that the r value was in the range of 0.376 – 0.886 > r table (0.361) and had a Cronbach's alpha value of 0.894. The results of the attitude questionnaire validity test obtained that the r value was in the range of 0.831 – 0.886 > r table (0.361) and had a Cronbach's alpha value of 0.928. The results of this study indicate that there is a significant relationship between knowledge and attitudes towards the acceptance of COVID-19 vaccination (p = 0.001; = 0.05). The better the knowledge about the COVID-19 vaccination, the better the attitude towards receiving the COVID-19 vaccination will be. The researcher recommends that the government and related parties can provide equal distribution of education regarding the importance of COVID-19 vaccination. Further research is recommended to conduct research on the inhibiting and supporting factors for receiving COVID-19 vaccination."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dana desa di Kabupaten Sragen dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam penggunaan dana desa tahun 2016. Metode yang digunakan adalah analisa kuantitatif deskriptif dan estimasi ekonometrika dengan regresi logistik. Dari sembilan faktor yang dianalisa berpengaruh positif terhadap partisipasi masyarakat adalah jenis kelamin, usia, lama tinggal di desa, tingkat pendidikan, pekerjaan, tingkat penghasilan, tingkat kepemimpinan, tingkat komunikasi dan perilaku birokrasi. Dari kesembilan faktor tersebut, mayoritas faktor yang berpengaruh signifikan adalah jenis kelamin dan tingkat pekerjaan, masing-masing tiga desa, dimana nilai probability lebih kecil dari 0,05. Uji determinasi dilakukan dengan menggunakan McFadden R-Square sebesar 0,4675 di Desa Karangtalun, 0,5532 di Desa Padas, 0,1957 di Desa Duyungan dan 0,6376 di Desa Donoyudan, dimana prosentase dari nilai tersebut sebanyak 46,75 , 55,32 , 19,57 dan 63,76 probabilitas partisipasi masyarakat dapat dijelaskan oleh variabel X dalam model, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel diluar model. Tingkatan partisipasi dalam penelitian ini menggunakan teori The Ladder of Participation, penelitian di keempat desa tersebut masuk dalam tahapan kelima yaitu penentraman, dimana perangkat desa akan menampung ide, saran dan masukan dari masyarakat untuk meredam keresahan masyarakat.

---

ABSTRACTThis study aims to determine the implementation of village grant in Sragen Regency and the factors that influence society participation in the use of village grant in 2016. The methods used to analysis are descriptive quantitative and econometric estimation with logistic regression. Among the nine factors which is analyzed have positive influence to society participation such as gender, age, duration of stay, village level, education level, occupation, income level, leadership level, communication level, and bureaucratic behavior. From the nine factors are obtained some have majority of significant effect that are gender and occupation where the probability value was less than 0.05. The determination test is done by using McFadden R Square of 0.4675 for Karangtalun Village, 0.5532 for Padas Village, 0.1957 for Duyungan Village and 0.6376 for Donoyudan Village, whereas 46,75 , 55,32 , 19,57 and 63,76 , were probability variation of society participation can be explained by variable X inside the model, while the rest is explained by variable outside the model. The level of participation in this study uses The Ladder of Participation theory, that is appeasement in fifth stage, where the village staff will accommodate ideas, suggestions and inputs from the society to reduce the public anxiety. "

"Desa Caringin merupakan salah satu desa yang terletak di Kabupaten Sukabumi, yang dalam pembangunan desanya masih mengalami permasalahan. Permasalahan tersebut terjadi karena adanya permasalahan pada saat proses perencanaan pembangunan desa, yaitu pada saat penyusunan rancangan program atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Perencanaan pembangunan yang berkualitas akan terwujud apabila setiap aktor yang ada di desa ikut terlibat. Namun, di desa Caringin keterlibatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masih menjadi permasalahan. Permasalahan tersebut mendorong dilakukannya penelitian ini, yang bertujuan untuk menganalisis keterlibatan BPD Caringin pada saat proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Caringin tahun 2019-2025 dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Caringin tahun 2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa adanya permasalahan keterlibatan BPD Caringin, pada saat proses penyusunan RPJM Desa Caringin tahun 2019-2025. Pemerintah Desa Caringin dalam hal ini tidak melibatkan BPD Caringin pada saat proses penyusunan RPJM Desa tersebut, dengan tidak melakukan musyawarah dusun dan musyawarah desa yang di dalamnya melibatkan BPD Caringin dan juga unsur masyarakat. Pada proses penyusunan RKP Desa Caringin tahun 2020 BPD Caringin sudah terlibat aktif, namun yang menjadi permasalahan adalah ketika menentukan skala prioritas dari rancangan program atau kegiatan yang akan dilaksanakan.

---

Caringin village is one of the villages located in Sukabumi regency, which in its village development is still experiencing problems. These problems occur because there was problems during the village development planning process, when compiling the design of programs or activities to be carried out. Quality development planning will be realized if every actor in the village are involved. However, in Caringin village the involvement of the Village Deliberation Agency is still a problem. These problems led to this research, which aims to analyze the involvement of the Caringin Village Deliberation Agency during the preparation of Caringin Village Medium Term Development Plan in 2019-2025 and Caringin Village Government Work Plan in 2020. This study uses a qualitative approach with descriptive research type, with data collection techniques through in-depth interviews and literature studies. The results showed that there were problems about Caringin Village Deliberation Agency involving, during the preparation process of Caringin Village Medium Term Development Plan in 2019-2025. Caringin Village Government in this case did not involve Caringin Village Deliberation Agency during that Village Medium Term Development Plan preparation process, by not conducting village deliberations which involved Caringin Village Deliberation Agency and also community elements. In the process of preparing the Caringin Village Government Work Plan in 2020, Caringin Village Deliberation Agency has been actively involved, but the problem is when determining the priority scale of the design of the program or activity to be carried out."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai implementasi kebijakan pemilihan kepala desaserentak yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014tentang Desa. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk menganalisisbagaimana implementasi kebijakan pemilihan kepala desa serentak di KabupatenSubang dan mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasikebijakan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Subang. Denganmenggunakan metode kualitatif, penelitian ini menghasilkan beberapa temuanpenting yaitu terhambatnya pencairan dana bantuan penyelenggaraan pemilihankepala desa, sosialisasi kebijakan yang belum berjalan dengan baik, kualitas SDMpelaksana implementasi kebijakan yang perlu ditingkatkan, mekanismepenyelesaian sengketa atau permasalahan yang belum diatur dengan baik diperaturan bupati. Dari sisi akademis, penelitian ini membuktikan bahwa konsepimplementasi kebijakan ternyata juga dipengaruhi oleh kontekslokal seperti dalampenelitian ini yaitu faktor struktur politik lokal dan daya dukung masyarakat. Faktoryang paling berpengaruh dalam implementasi kebijakan pilkades serentak iniadalah faktor komunikasi, sumber daya pelaksana kebijakan dan struktur politiklokal

---

ABSTRACTThis thesis deals with the implementation of the policy of concurrent village chiefelections which is the mandate of law number 6 Year 2014 of the village. Thepurpose of performance of this research is to analyze how the implementation ofthe policy of the village chief elections simultaneously in Subang and aware of thefactors that affect the implementation of the policy of the village chief electionssimultaneously in Subang. By using qualitative methods, the research producedsome important findings i.e. delays disbursement assistance conducting the electionof the village chief, the policy of socialization has not gone well, the quality ofhuman resource for implementing the policy implementation needs to be improved,the dispute resolution mechanism or a problem that has not been regulated in theregulation of the Regent. From the academic side, research is proving that theconcept of implementation policy turns out to be too influenced by the local contextas the factor structure of local political power and support of the community. Themost influential factor in the implementation of the policy of concurrent electionthis factor is communication, implementing policies and resources of the localpolitical structure."