Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDikeluarkannya Peraturan Gubenur Nomor 109 Tahun 2004 menjadikan kepengurusan Taman Ismail Marzuki yang sebelumnya dikelola oleh lembaga non-struktural bentukan Pemerintah Daerah kembali kepada campur tangan pemerintah langsung dalam pengelolaannya. Perubahan tersebut menyebabkan kepengurusan PKJ TIM menjadi dibawah koordinasi Dinas Pariwasata dan Kebudayaan DKI Jakarta. Konteks perubahan tejadi karena pengelolaan aset daerah yang memang harus ditangani oleh Pemerintah Daerah sendiri. Penerimaan hibah dan pertanggungjawaban yang tidak jelas oleh kepengurusan sebelumnya juga menjadi salah satu alasan muncul nya perubahaan tersebut. Dengan berada dibawah struktur pemerintahan, pengurus baru PKJ TIM yaitu Unit Pengelola PKJ TIM mendapatkan dana yang dianggarkan dalam APBD. Pemasukkan dari APBD membuat biaya sewa untuk gedung pertunjukkan dan gedung galeri pameran dihapus. Pengguna cukup membayar biaya retribusi saja yang jauh lebih murah dibanding harga sewa sebelumnya. Namun perubahan tersebut juga banyak disertai resistensi dari kalangan masyarakat seniman. Ketidakpercayaan akan institusi yang dikelola pemerintah disinyalir justru akan menghambat para seniman untuk berkarya. Kekhawatiran seniman tersebut terjadi ketika banya kebijakan manajemen UP PKJ TIM yang malah merepotkan seniman dalam mengurus pertunjukkannya. Hasil penelitian ini adalah belum signifikannya dampak perubahan yang dihasilkan dari adanya regulasi tersebut bagi perkembangan kesenian. Hal tersebut disebabkan karena pengelolaan aset yang belum efektif dan efisien dari segi perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasannya.

---

ABSTRACTTaman Ismail Marzuki previously managed by non structural institutions formed by the Regional Government back to direct government intervention in its management. The change caused the management of PKJ TIM to be under the coordination of Jakarta Tourism and Culture Office. The context of the change occurs because of the local assets management that should be handled by the Regional Government itself. Grants and liability that are not clear by the previous stewardship is also one of the reasons for the emergence of such changes. Under the governance structure, the new management of PKJ TIM, namely the PKJ TIM Management Unit, get the funds from APBD. Funding from APBD makes the rental cost for the show hall and the exhibition gallery building removed. Users just have to only pay the cost of retribution which is much cheaper than the previous rental price. However, the changes are also accompanied by resistance from the artist community. Distrust of government run institutions allegedly will inhibit the artists to work. The artist 39 s concerns occur when some of PKJ TIM 39 s UP management policies are troublesome to the artist in taking care of his performance. The results of this study is insignificant impact of changes resulting from the regulation for the development of art. This is because the ineffective and inefficient assets management in terms of planning, utilization, and supervision. "

"[Skripsi ini membahas mengenai Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki menumbuhkan kreativitas seniman Jakarta pada masa Orde Baru. Orde Baru dimulai dengan membawa semangat baru adanya kebebasan ekspresi dan kreativitas. Adanya perubahan situasi politik mengakibatkan tatanan kehidupan menjadi dibatasi, termasuk kesenian. Oleh karena itu, skripsi ini menampilkan kesenian yang berhasil berkembang di PKJ-TIM, serta menampilkan PKJ-TIM sebagai oase di tengah masyarakat Jakarta yang terjebak di antara kehidupan metropolitan dan tekanan pemerintah, serta memenuhi harapan seniman terciptanya wadah berkreasi. Melalui pengkajian terhadap sumber tertulis seperti surat kabar, majalah, dan wawancara dapat menunjukan bagaimana PKJ-TIM berdiri dengan kokoh mengembangkan kesenian di tengah tekanan politik Orde Baru., This thesis focused on Taman Ismail Marzuki as Jakarta's first arts center, which caused several changes on artists' creativity during the New Order Era. This era was meant to start with the new spirit related to the freedom of expression and creativity. But, the changing of political situation arose confinement of social life system, including arts. Therefore, this thesis are not only showing how Jakarta's artists and their work survive the change, but also bringing the arts center forward as an oasis in the middle of the Jakarta people whose life were trapped in between the metropolitan lifestyle and the government's pressure, as well as fulfilling the need of an art space that had been desired the most lately. Through observing sources as newspapers, magazines, and interviews, this thesis are expected to show how the arts center established and developed arts and creativities in the middle of New Order’s tight political control.]"

"Perkembangan signifikan koreografi di Indonesia, termasuk karya tari kontemporer, terjadi sejak berdirinya Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki PKJ-TIM tahun 1968 hingga batas temporal penelitian ini yakni tahun 1987.Di Indonesia, ditinjau dari sejarah penciptaannya, karya tari baru pengembangan dari tradisi, modern, dan kontemporer cenderung bertolak dari karya-karya yang sudah ada. Selanjutnya, mengikuti gagasan artistik atau gagasan ideal sang seniman, karya-karya yang sudah ada diolah hingga terwujud kebaruan dengan segala kekhasannya bahkan jejak karya lama bisa sama sekali tak terlihat. Merunut ke belakang, para seniman tari termotivasi menciptakan kebaruan pada karya-karya tari yang didorong oleh kebijakan kebudayaan Presiden Soekarno 1950-1959, yang menggariskan keindonesiaan yang juga berlaku pada kesenian, termasuk seni tari.Di era kepemimpinan Presiden Soeharto 1966-1998, para seniman mengharapkan adanya kebebasan berekpresi dan tersedianya fasilitas pertunjukan yang memadai. Hal tersebut ditanggapi oleh Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin dengan membangun PKJ-TIM yang diresmikan pada tahun 1968 dan membentuk Dewan Kesenian Jakarta DKJ dengan komite-komitenya, termasuk Komite Tari, dan menyediakan anggaran yang diperlukan.Berdasarkan analisis sepintas tampaknya ada keterkaitan antara dukungan pemerintah, kreativitas dan produktivitas seniman, kehadiran penonton, media massa. Pertanyaan mendasar adalah kebijakan dan langkah apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung seniman dalam upaya kreatif penciptaan karya tari baru dan kontemporer; bagaimana para koreografer memformulasikan gagasan yang berasal dari pergumulan pemikiran tentang kebaruan karya tari; bagaimana upaya PKJ-TIM menyediakan sarana untuk hadirnya input eksternal yang kemudian bersinergi dengan daya kreatif pada diri seniman tari; tindakan apa yang dilakukan oleh Komite Tari DKJ, pengelola PKJ-TIM, seniman tari dan media massa untuk mendatangkan penonton sehingga pertunjukan karya tari baru dan kontemporer bisa berkelanjutan.Kajian ini mengungkapkan peran individu, kelompok individu dan institusi, sebagai faktor determinan dalam mentransformasi dan mereproduksi perubahan struktur sosial yang bisa disebut sebagai agen-agen perubahan agents of change . Dengan demikian pendekatan strukturistik menjadi tepat digunakan. Melalui metodologi tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa telah terjadi perkembangan pemikiran, proses kreatif dan penataan koreografi sehingga karya-karya baru bermunculan. Sebagian adalah karya baru pengembangan dari tradisi dan di antara itu ada yang melakukan eksplorasi lebih jauh lagi untuk mencapai level kontemporer. Gairah penciptaan muncul karena didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana. Di luar itu terdapat sebuah lembaga pemasok dana jangka panjang yakni Pemerintah Daerah Pemda DKI Jakarta. Melalui manajemen yang baik berdasarkan visi dan misi yang padu, bermunculanlah karya-karya tari yang menarik minat penonton. Dari sana terbentuklah segi tiga ideal: seniman dan DKJ, pemerintah, penonton yang di dalamnya juga terdapat media massa, pengamat dan kritikus.

---

The significant development of modern dance, including contemporary dance, has started from the establishment of the PKJ TIM Pusat Kesenian JakartaTaman Ismail Marzuki Jakarta Arts Center Taman Ismail Marzuki in 1968 until the temporal limit of this research, in 1987. In Indonesia, looking at the history of its creation, some new works developed from tradition, and there are modern or contemporary dances which tends to embark from existing or old works. Then, following the artist's artistic ideas or ideals, the old works go through a process until some sort of newness emerge, with all its unique elements so much so that the traces of the old works are no longer detectable.

In hindsight, dance artists have been motivated to do these rejuvenations since the first decade after the Independence 1950 ndash 1959 through President Soekarno's policies on culture, championing elements of Indonesia, which also applied to arts, including dance. In the era of President Soeharto 1966 ndash 1998 , artists were hoping for freedom of expression and adequate performance facilities. The governor of Jakarta at the time, Ali Sadikin, responded by building PKJ TIM, launched in 1968 forming the DKJ Dewan Kesenian Jakarta Jakarta Arts Council with its committees, including the Dance Committee and providing the necessary budgets. An overview analysis shows that there is a connection between the government, artists'creativity and productivity, audience number, and the media.

The fundamental question is what kind of policies and actions that the government takes to support artists in their creative endeavors to create new and contemporary dance pieces how choreographers formulate ideas coming from the mixture of thoughts about the newness of dance pieces what actions PKJ TIM takes to provide facilities for external inputs that would synergice with the creative power within dance artists what actions taken by the Dance Committee of DKJ, the PKJ TIM management, dance artists, and the media to attract audiences so that new and contemporary dance performances can continue to thrive.

This study reveals the roles of individuals, individual and institutional groups, as a determinant factor in transforming and reproducing the change in social stucture that can be referred to as an agent of change. Therefore, the use of a structural approach is appropriate. With this methodology, this research comes to a conclusion that there has been a development of ideas, creative process, and choreography, which are responsible for the emergence of new works. Some are new works developed from tradition, and some explore even further to reach a contemporary level. The passion for creation emerges by being supported by facilities and infrastructure available. Without interferring the policy of Dance Committee of DKJ, the government of Jakarta gives long term funds to DKJ. With a good management based on a solid vision and mission, new dance arts will emerge and it will attract audience. Then we will achieve the ideal triangle artists, the government, and the audience, which includes the media, observers, and critics."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk : 1) mengkaji kebijakan Pemerintah Daerah yang menjadi landasan hukum operasionalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki (selanjutnya disebut PKJ TIM), 2) mengkaji hubungan kemitraan antara kelembagaan pada PKJ TIM dengan Pemda DKI Jakarta, 3) mengidentifikasi pola kemitraan antara Pemerintah Daerah dan PKJ TIM dengan swasta, dan 4) mengkaji kemungkinan swastanisasi sebagai upaya peningkatan peran dan citra PKJ TIM. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan analisis data menggunakan pendekatan kualitatif, dimana data primer dihimpun melalui wawancara langsung dan data sekunder dari telaahan terhadap berbagai kebijakan dan laporan unit terkait pada Pemda DKI Jakarta, hasil wawancara mendalam (in-depth interview) dan studi kepustakaan. Penelitian ini dilakukan terhadap lembaga-lembaga yang berada pada PKJ TIM, yaitu Akademi Jakarta (Al), Dewan Kesenian Jakarta (DU), Yayasan Kesenian Jakarta (YKJ) dan Institut Kesenian Jakarta (IKJ) serta Taman Ismail Marzuki (TIM) sebagai manajemen yang mengelola secara operasional atau fungsi "secretary". Masa kejayaan PKJ TIM pada periode 1968-1980, nampak pada citranya sebagai Pusat Kesenian yang sangat prestisius bagi seniman dalam berkesenian di Indonesia, tetapi sejak tahun 1980 pamor/citra PKJ TIM mulai memudar, hal ini ditandai dengan semakin menurunnya baik secara kualitas maupun kuantitas pergelaran, kurangnya karya seni yang bermutu, berkurangnya kepeloporan PKJ TIM dalam melahirkan karya seni yang kreatif dan inovatif. Indikator lainnya pada pemasaran dan pemanfaatan ruang yang belum optimal, terlihat dari rendahnya angka occupancy rate pada kapasitas tempat duduk, seperti Graha Bhakti Budaya 7,4%, Teater Arena 4,4%, Teater Tertutup 1,9% dan Teater Terbuka 1,4%. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa lembaga-lembaga dalam PKJ TIM tersebut dapat menjadi sinergi bila dilakukan restrukturisasi organisasi untuk mewujudkan keunggulan kompetitif dari Pusat Kesenian lainnya, yang dalam proses perkembangan selanjutnya PKJ TIM dapat melakukan kerjasama kemitraan dengan pihak swasta dan aspek kelembagaan, dengan demikian akan mengurangi intervensi langsung Pemda DKI Jakarta terhadap PKJ TIM. Sementara itu bagi PKJ TIM sendiri kerjasama dengan pihak swasta selain sangat positif guna mendorong profesionalisme, juga ketergantungan dana (subsidi) dari Pemda DKI Jakarta akan berkurang, khususnya dengan akan dikembangkannya kebutuhan atas keterpaduan yang terdesentralisasi dalam manajemen PKJ TIM dan pengembangan berbagai kegiatan komersial dan non-komersial secara berkesinambungan dan saling menunjang atau sinergis."

"Semakin terbatasnya lahan dan mahalnya harga tanah di lokasi-lokasi strategis di kota-kota besar seperti di Jakarta ini, mengakibatkan dibangunnya gedunggedung tinggi untuk memanfaatkan semaksimal mungkin lahan yang ada dan semakin tinggi suatu gedung dibangun, akan semakin Was Pula kebutuhan parkir yang harus disediakan. Untuk memenuhi kebutuhan parkir tersebut basemen merupakan altematif penyelesaian yang tidak dapat dihindarkan, walaupun dalam pelaksanaanya sering kali menimbulkan berbagai macam masalah. Kebutuhan basemen yang Was dan dalam, kondisi tanah yang lunak, letak tanah keras yang relatif dalam dari permukaan tanah dan muka air tanah yang relatif tinggi membutuhkan penanganan tersendiri dalam pelaksanaannya. Masalah utama yang sering dihadapi adalah adanya bangunan-bangunan tinggi di sekitamya sehingga dibutuhkan stru.ktur dinding penahan tanah dan penunjangnya yang kokoh, karena dalam pelaksanaan galian basemen pada suatu proyek pada prinsipnya harus menjaga stabilitas tanah yang artinya tidak diperbolehkan adanya pergeseran, pergerakan ataupun deformasi tak terduga pada gedung-gedung di sekitarnya yang dapat mengakibatkan keretakan atau krusakan bahkan keruntuhan gedung tersebut. Untuk mengatasi masalah tersebut di atas, digtinakan dinding diafragma yang merupakan dinding beton bertulang yang umumnya dicor secara in-situ dan terns menerus sepanjang tepi galian yang direncanakan, setelah terlebih dahulu dipersiapkan lobang berbentuk jalur memanjang sampai kedalaman yang direncanakan serta dipersiapkan juga baja tulangannya yang umumnya berbentuk kurungan. Walaupun dinding diafragma bukan merupakan hal Baru tetapi dianggap sebagai dinding penahan tanah yang merupakan system yang tepat untuk kondisi seperti tersebut di atas dibandingkan dengan turap beton, turap Baja ataupun bored pile menerus 1 soldier pile. Sasaran dalam penelitian pada proyek Pembangunan Gedung Teater Besar Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marcuki yang berlokasi di R. Mini Raya No. 73 - Jakarta ini akan dibahas khususnya mengenai analisa stabilitas dinding diafragma sebagai dinding penahan tanah untuk mendapatkan suatu struktur yang kuat, aman dan ekonomis sesuai dengan fungsinya yaitu menjaga stabilitas bangunan yang berdekatan dengan lokasi proyek tersebut. Dinding penahan tanah yang digunakan pada proyek tersebut terdapat dua jenis yaitu sheet pile beton yang digunakan sebagai dinding penahan tanah untuk lokasi yang relatif jauh dari gedung bertingkat sehingga beban yang ditahan relatif kecil dan dinding diafragma yang digunakan sebagai dinding penahan tanah yang dekat dengan gedung Planetarium Jakarta karena menahan beban yang relatif besar. Pengguna n dua jenis dinding penahan tanah ini dimaksudkan untuk mendapatkan efisiensi biaya pelaksanaan dengan menyesuaikan pembebanan yang tedadi, karena bagaimanapun biaya merupakan komponen terpenting dalam pelaksanaan proyek dan merupakan sumber Jaya yang terbatas jwnlahnya."