Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKLiberalisasi pada perdagangan jasa internasional dan lebih lanjut tentang perpindahan tenaga kerja telah ditemukan membawa manfaat yang lebih besar daripada liberalisasi perdagangan barang internasional. Khususnya, kesepakatan ASEAN Movement of Natural Person MNP ditandatangani untuk meliberalisasi dan menghilangkan hambatan dalam gerakan lintas batas sementara dari orang yang terlibat dalam perdagangan barang, perdagangan jasa dan investasi menuju arus bebas tenaga kerja terampil di ASEAN. Dengan menggunakan data panel negara-negara ASEAN-5 selama periode 2007-2016, penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti apakah perjanjian ASEAN tentang pergerakan orang alami membawa dampak positif atau negatif pada mobilitas pekerja terampil dari negara-negara ASEAN-5 ke Indonesia. Ditemukan bahwa dengan menggunakan metode estimasi Feasible Generalized Least Square FGLS dengan koreksi untuk korelasi serial, selama periode 2007- 2016, perjanjian ASEAN Movement of Natural Person MNP membawa dampak positif yang signifikan pada mobilitas pekerja migran yang terampil dari ASEAN-5 negara ke Indonesia. Selain itu, ditemukan juga dengan penguraian pekerja terampil migran berdasarkan jabatan, mobilitas Manajer, Direktur, Konsultan dan Komisioner secara signifikan positif dipengaruhi oleh perjanjian ASEAN MNP.

---

ABSTRACTLiberalization on international services trade and further on labor movements was found to bring larger benefits than international goods trade liberalization. Particularly, ASEAN Movement of Natural Person MNP agreement was signed to liberalize and to eliminate barriers in the temporary cross border movement of natural persons involved in the trade in goods, trade in services and investment towards free flow of skilled labour in ASEAN. By using panel data of ASEAN 5 countries during period 2007 2016, this study aimed to find the evidence whether ASEAN agreement on movement of natural person was brought positive or negative effect on skilled workers mobility from ASEAN5 countries into Indonesia. It was found that by using Feasible Generalized Least Square FGLS estimation methods with correction for serial correlation, during period 2007 2016, ASEAN agreement on Movement of Natural Person MNP brought significantly positive effect on skilled migrant workers mobility from ASEAN 5 countries to Indonesia. Moreover, it was also found by decomposing skilled migrant workers by job title, the Manager, Director, Consultant and Commisioner mobility was significantly positive affected by ASEAN agreement on MNP."

"Tesis ini mengkaji upaya liberalisasi jasa onstruksi mode 4 dalam bentuk komitmen Indonesia yang tertuang dalam SoC di WTO/GATS serta pembuatan MRA di kawasan ASEAN/AFAS. Jasa konstruksi yang dikaji adalah jasa konstruksi Mode 4 yaitu dibatasi pada architectural services dan engineering services. Penulisan tesisi ini mengggunakan metode penelitian normatif. Secara normatif akan diteliti aturan-aturan hukum berkenaan dengan jasa konstruksi, ketenagakerjaan dan aturan terkait lainnya. Berdasarkan hasil peelitian, komitmen Indonesia maupun MRA di ASEAN yang diikuti Indonesia, dihadapkan pada peraturan di Indonesia menunjukan adanya kesesuaian Hanya saja dalam pelaksanaannya sering tidak sesuai, yang disebabkan oleh beberapa faktor misalnya MNP tersebut dibawa oleh commercial presence maupun oleh paket pinjaman luar negeri. Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang dengan jumlah penduduk yang besar sehingga mempunyai potensi SDM yang besar. Pembangunan SDM diperlukan sehingga dapat kompetitif di pasar kerja internasional apalagi dengan adanya komitmen dari MRA yang dibuat.

---

This thesis studies Mode 4 liberalization of construction services in Indonesia's commitment contained in the SoC on the WTO I GATS and MRA on the ASEAN region I AFAS. Construction services is one of 12 service sectors in GATS. Construction services studied is the construction of Mode 4 services are limited to architectural services and engineering services. This research using normative methods to discuss issues raised. In this thesis will be examined normative legal rules relating to construction services, employment and other relevant laws. Based on this research, the commitment of Indonesia and the ASEAN MRA followed by Indonesia, faced with the regulation in Indonesia shows compatibility. It's just that in practice often does not match, caused by several factors, such as those brought by commercial presence Mode 3 of GATS and foreign loan package. Indonesia is a developing country with large population, so has the great potential of human resources. Human resource development is needed so that work can be competitive in international markets especially with the commitment made and MRA."

"Tesis ini melakukan tinjauan terhadap Ketentuan AFAS (ASEAN Framework Agrrement On Service) Mode ke-4 dengan melihat gambaran kepada Kesiapan Implementasi Kebijakan Tenaga Kesehatan Indonesia Menghadapi Liberalisasi Jasa Dalam Kerangka AFAS dengan melakukan tinjauan terhadap MNP untuk menyiapkan mutu dan kualifikasi tenaga kesehatan yang ada di Indonesia, dengan menguraikan, mengidentifikasikan serta mengetahui upayaupaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah dalam menyiapkan Implementasi Kebijakan Tenaga Kesehatan Indonesia Menghadapi Liberalisasi Jasa Dalam Kerangka AFAS dengan melakukan tinjauan terhadap MNP. Dari Hasil penelitian disimpulkan bahwa pelaksanaan Mode ke 4 dalam kerangka AFAS merupakan salah satu isu strategis, namun saat ini proses penyiapan kebijakan yang mengarah kesana belum berjalan optimal, karena kurangnya koordinasi antar pemangku kebijakan.

---

This thesis conducted a review of the provisions of AFAS mode 4 to perceive the readiness conception of health workers policy implementation in Indonesia at the contend of services liberalization, with looking for seeting up the quality and qualified health workers in Indonesia by describing, identifying and determine measures to be has been done by the government in setteing policy implementation Indonesia Health workers within the framework of service liberalization to AFAS with a review of MNP. The result of the study cocluded that the implementation of AFAS mode 4 is the one of the strategic issues, but the current policy preparation process that leads unoptimal, because of the lack of coordination among stakeholders."

"On competitiveness of Indonesian skilled labor towards liberalization of sevice industries in Southeast Asian countries."

"Tesis ini membahas tentang analisis hukum terhadap kebijakan terhadap Moda 4 (Movement of Natural Person) General Agreement on Trade in Service (GATS) dan kepentingan Indonesia dalam rangka liberalisasi jasa di indonesia serta kesesuaian dengan komitmen dalam (GATS-WTO) khususnya di bidang jasa. Pengaturan liberalisasi jasa di Indonesia (Peraturan nasional-National Regulation) serta komitmen Indonesia dalam Moda 4 General Agreement on Trade in Services (GATS) yang berkaitan dengan liberalisasi di bidang jasa. Kesesuaian dan konsistensi pengaturan jasa di Indonesia terhadap komitmen Indonesia dalam Moda 4 General Agreement on Trade in Service (GATS) di bidang jasa.Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, karena penelitian ini menitik beratkan pada penelitian kepustakaan yang meneliti asas-asas hukum, sistematis hukum, dan sikronisasi hukum dengan jalan menganalisis dan kebijakan yang dilakukan pemerintah terhadap Moda 4 GATS. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode preskiptif kualitatif.Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa saat ini Indonesia telah membuka jasa Moda 4 untuk asing. Peraturan Nasional Indonesia di bidang jasa khususnya Moda 4 merupakan landasan dalam penentuan komitmen Indonesia dalam GATS-WTO.

---

The Focus of this thesis is about Analysis Regulaion of Indonesia toward policy of mode 4 (Movement of Natural Person) General Agreement on Trade in Services (GATS) and the interests of Indonesia in the context of liberalization in services in Indonesia and in suitability with the commitments in GATS-WTO, especially in services sector. Setting the liberalization of services in Indonesia (National Regulation) and Indonesia's commitment on Mode 4 General Agreement on Trade in Services (GATS) relating to the liberalization in services. Suitability and consistency of regulation in services in Indonesia towards Indonesia's commitment on Mode 4 General Agreement on Trade in Services (GATS) in the service sector.

This research is juridical normative research, because this research focuses on observational studies literature that examines the general principles of law, the law systematically, and synchronization by analyzing the law and government policy on GATS Mode 4. The data obtained were analyzed using prescriptive qualitative methods.

From the results of this study indicate that Indonesia has opened up to foreign services. National regulations of Indonesia in telecommunication services, especially Mode 4 is a cornerstone in the determination of Indonesia's commitment on GATS-WTO."

"ABSTRAKASEAN Economic Community (AEC) dibentuk sebagai salah satu pilar dalam mencapai ASEAN Vision 2020. Salah satu tahapan untuk mencapai AEC adalah penghapusan tarif impor pada sektor prioritas integrasi pada akhir tahun2007 untuk ASEAN-6 dan 2012 untuk CMLV.Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak kebijakan penghapusan tarif terhadap perdagangan Indonesia dengan ASEAN-5 pada produk sektor prioritas integrasi denganpendekatan model graviti dan menggunakan data panel dalam kurun waktu 2000-2014.Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa adanya kebijakan penghapusan tarif, ekspor Indonesia secara umum tidak meningkat tetapi impor Indonesia dari ASEAN justru mengalami peningkatan sehingga dengan adanya AEC Indonesia tidak diuntungkan dan posisi Indonesia justru masih menjadi pasar bagi negara ASEAN lainnya.

---

ABSTRACT

ASEANEconomic Community (AEC) is formedasone of the pillarsin achieving theASEANVision2020.One of the stagestoreach theAECisthe elimination ofimport tariffs onpriorityintegration sectorin late 2007forASEAN-6 and 2012forCMLV.

This study aims to analyzethe impact ofthe elimination oftariffson trade ofIndonesiatoASEAN-5 on product of priority integration sectorswith thegravitymodel approachusing panel datain the period2000-2014.

From this study it can be concluded that the elimination of tariff policy, Indonesian exports in general have not increased but Indonesia's imports from ASEAN have increased so that with the AEC Indonesia disadvantaged and the position of Indonesia it is still a market for other ASEAN countries."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh integrasi sistem perbankan terhadap kemungkinan terjadinya penularan risiko likuiditas antar sistem perbankan pada periode 2000-2012. Dengan menggunakan metode regresi spasial untuk melihat pengaruh sistem perbankan di suatu wilayah terhadap sistem perbankan di wilayah lainnya, hasil penelitiian ini membuktikan bahwa probabilitas kebangkrutan suatu sistem perbankan secara signifikan berpengaruh positif terhadap probabilitas kebangkrutan sistem perbankan lain. Apabila terjadi kekurangan likuiditas pada salah satu sistem perbankan pada sistem yang terintegrasi maka hal tersebut dapat menyebabkan masalah likuiditas sistem lainnya. Selain itu penelitian ini juga membuktikan bahwa suatu sistem perbankandapat meningkatkan stabilitasnya apa bila ia dengan sistem perbankan yang lebih stabil.

---

This research aims to determine the effect of banking system integration against probability of liquidity risk transmission across banking systems during 2000-2012. By using Spatial Regression to see how a region's banking system might affect other regions' banking systems, this research has proven that a banking system's probability of bankruptcy significantly affects other banking systems' probability of bankruptcy. Liquidity shortage of a certain banking system that is integrated to other banking systems, can cause liquidity shortage to the other banking systems as well. In addition, this study has also proven that a banking system can increase its stability by being connected to a more stable banking system."

"Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari dampak dinamika penduduk terhadap lingkungan yang diukur dengan jumlah emisi CO2 pada lima negara pendiri ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand. Dengan metode multilevel fixed effect untuk data kelima negara tersebut tahun 1970-2010, ditemukan bahwa semua variabel bebas, yaitu jumlah penduduk, angka urbanisasi, proporsi penduduk usia kerja dan kontribusi industri dalam PDB berpengaruh positif dan signifikan terhadap emisi CO2. Yang berpengaruh paling besar terhadap jumlah emisi CO2 adalah proporsi penduduk usia kerja sedangkan yang berpengaruh paling kecil adalah jumlah penduduk. Temuan ini membuktikan bahwa dinamika penduduk berpengaruh terhadap lingkungan.

---

This research aims to analyze the impact of population dynamics on environment measured by the size of CO2 emissions using the data of five ASEAN countries, which are Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand. The results of multilevel fixed effect method on the data of these five countries from 1970-2010 show that all the independent variables?population size, urbanization rate, proportion of working-age population, and share of industry in GDP?have positive impact on CO2 emissions. Proportion of working-age population has the strongest impact, while population size has the weakest impact. These results prove the impact of population dynamics on the environment."

"Penelitian ini mengkaji pengaruh kepatuhan perjanjian TRIPS terhadap kegiatan FDI di negara-negara ASEAN-5. Studi ini berfokus pada negara-negara yang secara aktif mereformasi sistem hak kekayaan intelektual mereka setelah menandatangani perjanjian Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS). Hal ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menekankan aliran FDI dari negara asal ke berbagai kelompok negara tujuan investasi. Penelitian ini menggunakan data panel dari negara-negara ASEAN-5 (Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam) dari tahun 1991 hingga 2020. Pendekatan data panel memungkinkan kita untuk mengkaji secara dinamis hubungan antara FDI dan perubahan kebijakan. Dalam analisis ini, tiga kemungkinan model yang digunakan dalam metode regresi, yaitu Pooled Least Square Model (PLS), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM). Uji Chow, uji Hausman, dan uji Breusch-Pagan/Cook-Weisberg dilakukan untuk menentukan model yang cocok. Temuan menunjukkan bahwa kepatuhan TRIPS tidak secara signifikan menarik investasi asing langsung (FDI) ke negara-negara ASEAN-5. Kemungkinan alasan kurangnya dampak ini mencakup berbagai tingkat kepatuhan perjanjian, penerapan yang berbeda, prioritas ekonomi, pertimbangan kebijakan, kondisi pasar, ketidaksepakatan antar negara, daya saing pasar global, dan faktor lainnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan penting untuk mengevaluasi pengaruh implementasi perjanjian TRIPS terhadap FDI di negara-negara ASEAN-5.

---

This research examines the effect of compliance with the TRIPS agreement on FDI activities in ASEAN-5 countries. This research focuses on countries actively reforming their intellectual property rights systems after signing the Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) agreement. This differs from previous studies, which emphasize the flow of FDI from countries of origin to various groups of investment destination countries. This research uses panel data from ASEAN-5 countries (Indonesia, Singapore, Malaysia, Thailand, and Vietnam) from 1991 to 2020. The panel data approach allows us to dynamically examine the relationship between FDI and policy changes. In this analysis, three possible models are used in the regression method, namely the Pooled Least Square Model (PLS), Fixed Effect Model (FEM), and Random Effect Model (REM). The Chow test, Hausman test, and Breusch-Pagan/Cook-Weisberg test were carried out to determine the suitable model. The findings show that TRIPS compliance doesn't significantly attract foreign direct investment (FDI) to the ASEAN-5 countries. Possible reasons for this lack of impact include varying levels of agreement compliance, differing implementation, economic priorities, policy considerations, market conditions, inter-country disagreements, global market competitiveness, and other factors. The results of this research are expected to be an essential consideration for evaluating the effect of the implementation of the TRIPS agreement on FDI in ASEAN-5 countries."

"Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh pergerakan tingkat inflasi terhadap pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan IHSG dan signifikansinya pada negara-negara di ASEAN-5. Pada awalnya dilakukan uji stasioneritas pada data tingkat inflasi dan return IHSG negara-negara ASEAN-5 dengan periode 15 tahun, yaitu dari tahun 2003 hingga tahun 2017. Setelah itu, uji regresi dilakukan dengan menggunakan metode ARDL untuk melihat pengaruh dari pergerakan tingkat inflasi terhadap pergerakan IHSG negara-negara ASEAN-5. Setelah mendapatkan pengaruhnya, dilakukan pengujian signifikansi dari inflasi dalam mempengaruhi pergerakan IHSG dengan menggunakan Wald Test. Setelah penelitian ini dilakukan, didapatkan hasil bahwa terdapat pengaruh negatif dari pergerakan tingkat inflasi terhadap pergerakan IHSG di negara Indonesia, Singapura, dan Thailand. Sementara itu, terdappat pengaruh positif dari pergerakan tingkat inflasi terhadap pergerakan IHSG di negara Malaysia dan Filipina. Semua model yang diuji signifikansinya mendapatkan hasil bahwa variabel tingkat inflasi signifikan dalam mempengaruhi pergerakan IHSG di negara Indonesia, Singapura, Thailand, dan Malaysia. Sementara itu, di Filipina, tingkat inflasi tidak signifikan dalam mempengaruhi pergerakan IHSG.

---

This study was conducted to see the influence of inflation rate movement on the movement of Composite Stock Price Index and its significance in countries in ASEAN 5. Initially, stationary test was conducted on inflation rate data and return of IHSG of ASEAN 5 countries with a period of 15 years, ie from 2003 to 2017. After that, regression test was done by using ARDL method to see the effect of inflation rate movement on the movement of IHSG of ASEAN 5 countries. After getting the influence, do the significance test of inflation in influencing the movement of IHSG by using Wald Test. After this research is done, it is found that there is a negative influence of the movement of inflation rate on Composte Stock Price Indexs movement in Indonesia, Singapore and Thailand. Meanwhile, there is a positive influence of the inflation rates movement on Composite Stock Price Indexs movement in Malaysia and the Philippines. All the models tested for its significance to obtain the result that the variable rate of inflation is significant in influencing the movement of Composite Stock Price Index in the countries of Indonesia, Singapore, Thailand, and Malaysia. Meanwhile, in the Philippines, the inflation rate is not significant in affecting the movement of Composite Stock Price Index. "